Siapa warga Jakarta yang tak kenal dengan PLT Gubernur DKI Sumarsono? Walaupun baru menjabat dua bulan lebih, tapi dengan banyaknya gebrakan nyentrik yang sudah beliau lakukan. Kini beliau sudah hampir sama terkenalnya dengan Cak Lontong. Bedanya Cak Lontong kerjanya guyon cerdas yang menyentil kewarasan pemirsa. Pak PLT ini (mohon maaf, saya menolak untuk menghilangkan kata PLT seperti yang dikehendaki beliau dalam hati, dan juga malas mengetik Gubernur, karena merasa beliau tidak layak menyandang gelar tersebut) malah terbalik, menyentil kewarasan rakyat dengan tindakan yang titik-titik.
Sudah banyak artikel di Seword yang membahas pak PLT ini, terutama berbagai kebijakan yang bertolak-belakang dengan pak Gubernur non aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau pak Ahok. Semuanya dirangkum pada foto di atas.
Sewaktu banyak rekan di Seword yang menuliskan tentang pak PLT ini, saya terus-terang juga sedikit geram, tapi bagaimanapun, saya pikir memang beliau berbuat itu semua karena bisa, karena ada payung hukum yang melindungi. Jadi saya pikir, ya sudahlah.
Tapi waktu saya membaca sebuah berita di kompas.com, pak PLT kembali membuat rencana kerja yang ada-ada aja. Ini kutipan beritanya:
Sumarsono meminta para pejabat untuk mengeluarkan uang dari kocek pribadinya sebesar Rp 7 juta untuk mengikuti rapat kerja di atas kereta tersebut.
Sebelumnya Sumarsono mengajak para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk rekreasi sambil bekerja dengan cara menggelar rapat di atas kereta wisata menuju Yogyakarta. Rencananya kegiatan tersebut akan dilakukan Jumat (13/1/2017) dan dilaksanakan selama tiga hari.
Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/05/23065321/sumarsono.akan.gelar.rapat.kerja.di.atas.kereta.ini.kata.ahok
Ada beberapa hal yang aneh menurut saya:
Untuk apa rapatkerja di atas kereta? Apakah kereta tersebut memiliki meeting room yang cukup menampung semua peserta rapat? Kalau hanya duduk di kursi masing-masing apalagi sampai berbeda gerbong, bagaimana caranya mau mengadakan rapat?
Di berita dituliskan ‘mengajak para SKPD untuk rekreasi sambal bekerja’, jadi apakah ini sifatnya wajib atau sukarela? Kalau memang rapat ya sewajibnya hadir, tapi kalau rekreasi ya sifatnya tentu tidak wajib. Jadi ini aneh, rekreasi sambil bekerja, terus terang belum pernah saya dengar seperti ini.
Uang Rp 7 juta per orang yang dibayar sendiri dari kocek pribadi. Ini sih namanya penodongan di siang bolong! Saya kalau jadi pekerja di suatu perusahaan, lalu perusahaan tersebut mengadakan acara bekerja sambil rekreasi, tapi biaya ditanggung masing-masing, apalagi sampai nominal Rp 7 juta per orang, saya sih akan mengajak rekan-rekan lain demo. Emangnya uang nenek lu? Hahaha.
Biaya yang cukup fantastis Rp 7 juta untuk biaya naik kereta pulang pergi dari Jakarta ke Yogyakarta selama 3 hari (termasuk waktu perjalanan). Saya coba melakukan riset kecil-kecilan di situs Tokopedia, untuk tiket kereta api Gambir-Yogyakarta pulang pergi, range harganya hanya Rp 260.000 sampai Rp 435.000 satu arah. Jadi kalau kita ambil yang paling mahal saja, harga tiket masih di bawah Rp 1 juta per orang, pulang pergi. Lalu sisanya yang Rp 6 juta itu untuk apa?
Inilah kalau pejabat tipe lama dibiarkan berkuasa. Pengeluaran yang tidak perlu dibuat-buat. Kemarin itu biaya renovasi rumah ketua DPRD, gaji bulanan supir anggota DPRD sampai biaya asuransi anggota DPRD juga hampir mau dimasukkan ke dalam APBD sebelum akhirnya dicoret oleh Mendagri. Sekarang ada wacana rekreasi sambil bekerja dengan system BSS (bayar sendiri-sendiri) pula. Pak PLT oh pak PLT, kalau ada jajaran SKPD yang menolak ikut bagaimana? Apakah pak PLT akan ganti membayar semua biaya pakai uang operasional pak PLT yang kabarnya sebesar Rp 30 Milyar itu? Atau pakai uang APBD? Mantap tenan ini pak PLT.
Saran saya, daripada membuat rencana kerja yang ‘ajaib’, lebih baik pak PLT memikirkan kebijakan-kebijakan yang tujuannya mensejahterakan rakyat.
Power doesn’t corrupt people. People corrupt power!
EmoticonEmoticon