Merdeka.com - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit melihat kasus penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama ( Ahok) tak bisa lepas dari nuansa politis. Menurut dia, kasus Ahok lebih besar keinginan agar mantan Bupati Belitung Timur itu keluar dari pencalonan ketimbang proses penegakan hukumnya.
Arbi melihat, kejanggalan kasus Ahok ini mulai dari gelar perkara di kepolisian. Sejumlah ahli dan penyidik diketahui tidak satu suara.
"Masalahnya adalah pada gelar perkara hitung-hitungan suara, terus kalah Ahok. Ya jadi itu kan persoalan mayoritas versus minoritas jadinya. Kalau dalam soal itu, keinginan mayoritas Ahok kan keluar dari pencalonan, kan begitu," kata Arbi saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (10/12).
Termasuk demonstrasi besar-besaran yang terjadi untuk menuntut penegakan hukum terhadap Ahok, Arbi mengatakan, itu sebagai salah satu instrumen saja. Menurut dia, politisasi agama juga kental dalam kasus penistaan agama Ahok ini.
"Ya politisasi agama. Dia bukan dikalahkan kualifikasi sebagai calon, tapi dikalahkan oleh penolakan berdasarkan agama," terang dia.
Terlebih lagi, nanti dia khawatir dalam proses pengadilan akan ada demo besar yang menuntut Ahok dihukum. Hal ini dinilai tidak baik untuk menjaga independensi hakim.
"Jadi baik gelar perkara, kemudian saya kira pengadilannya nanti akan dibayangi dua demo besar itu. Semuanya merasa terancam, gelar perkara kan sudah diwarnai. Dan sekarang juga tuduhan kepada Ahok juga diwarnai demo itu. Saya pikir pengadilan akan diwarnai itu. Saya pikir tidak ada hakim yang berani membenarkan Ahok," terang dia.
Arbi melihat sejak awal memang sudah ada kekuatan yang ingin mengeluarkan Ahok dari pencalonan. Apalagi, menurut dia, dua calon lawan Ahok dinilai tidak sebanding jika bertarung di Pilgub DKI 2017.
"Sekarang dua itu ( Agus Yudhoyono dan Anies Baswedan) bukan tandingannya. Tak ada logikanya dua itu akan lebih unggul dari Ahok. Ya Ahok segalanya unggul dari kualifikasi calon," kata dia.
Karena kasus penistaan ini Arbi mengatakan, tak ada lagi demokrasi di Pilgub DKI 2017. "Demokrasi Pilkada DKI sudah habis. Semuanya sudah ditekan begitu. mana ada kebebasan di situ. Orang yang digelar perkara saja tak ada kebebasan," pungkasnya.
EmoticonEmoticon