VIDEO HEBOH!!! Tanggapan Warga Jakarta Terhadap Petisi Kembalikan Fungsi Jalan dan Trotoar: Minta Solusi Kepada Warga, Lalu Untuk Apa Anda Digaji Warga Pak Wagub?

Kita semua tahu tentang fenomena penutupan jalan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk menjadi tempat jualan pedagang kaki lima (PKL) sepanjang hari. Dari pukul 08.00-18.00, Jalan Jatibaru di Tanah Abang tidak bisa dilalui oleh pengendara bermotor dengan alasan “integrasi” transportasi oleh Pemda DKI Jakarta.

Baru saja berjalan kurang lebih 2 minggu, sudah begitu banyak kritik terhadap kebijakan ini. Dari ahli tata kota hingga warga biasa sudah mengeluhkan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin ibu kota yang baru ini. Terakhir kabarnya hari ini, sudah ada puluhan ribu orang yang menandatangani petisi untuk menuntut Pemda DKI untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar kepada fungsi yang seharusnya, sesuai yang tertuang di UU No. 22 Tahun 2009 - UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Sumber)


Pro dan kontra atas kebijakan pemerintahan di negara demokrasi seperti Indonesia ini bagi saya adalah hal yang biasa. Namun akan menjadi sangat aneh dan “luar” biasa ketika pemimpin pemerintahannya yang menjawab pendapat berbeda dan keluhan masyarakat tersebut dengan justru berbalik “meminta” solusi.

Anda terkejut? Anda shock? Anda tidak percaya bahwa benar sang pemimpin pemerintahan yang baru justru berbalik meminta solusi kepada warga? Baca saja pernyataannya di bawah ini!


"Nanti kami akan undang mereka agar mereka berikan alternatif solusinya yang seperti apa karena yang sekarang kami pantau dari data awal alhamdulillah transjakarta tembus 13.000 pengguna, berarti integrasinya jalan," ujar Sandi saat melakukan kunjungan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017). (Sumber)

Gebleknya Minta Ampun!

Astaga naga Pak Sandiaga Uno yang terhormat, Anda sehat Pak?

Apa tidak salah ngomong Anda Pak Sandi? Anda tuh adalah pemimpin loh Pak, yang katanya dipilih oleh 58% rakyat Jakarta, yang juga konon katanya adalah orang yang sangat cerdas. Begitu pula rekan Anda yang disebut-sebut lulusan S3 dari universitas di Amerika itu.

Anda tidak salah Pak malah berbalik meminta alternatif solusi kepada warga yang kontra atas keputusan Anda dan rekan Anda tentang penataan Tanah Abang? Anda itu digaji oleh rakyat loh Pak, dan yang menggaji Anda itu bukan hanya 58% yang memilih Anda, tapi justru semua pembayar pajak di ibu kota.

Anda itu digaji untuk menjadi pemimpin untuk memberikan solusi Pak, bukannya malah berbalik meminta solusi. Anda tuh dipilih untuk bekerja untuk seluruh rakyat Jakarta Pak, bukan hanya asal beda saja dari kebijakan gubernur sebelumnya demi hanya menyenangkan pemilih-pemilih Anda itu.

Maaf saja ya Pak, bagi saya Anda geblek sekali dengan berkata begitu. Justru karena warga tidak sepintar Anda, maka mereka memilih pemimpin dan bersedia menggaji pemimpin untuk mengatur dan memberikan solusi terhadap permasalahan di hidup mereka bukan?

Kalau setiap pemimpin meminta solusi kepada warganya, mau jadi apa negara ini? Kenapa tidak minta anak lulusan SMA saja yang jadi pemimpin, kalau hanya tugasnya mendengarkan solusi dari orang lain dan mengangguk-ngangguk saja? Astaga!


Ketertiban vs Keberpihakan

Saya mau bertanya, sebenarnya Anda dan rekan Anda ini lebih mementingkan ketertiban atau keberpihakan ya?

Kita semua juga tahu bahwa yang sekarang itu menjadi amburadul, tidak tertib dan menghidupkan lagi praktek mafia lapak PKL (yang katanya tidak ada). Kita semua tahu Tanah Abang dengan PKL di Blok G adalah solusi yang paling tertib dan berpihak kepada seluruh rakyat Jakarta, namun kenapa sekarang malah dibuat menjadi tidak tertib lagi?

Negara yang maju itu bukan hanya semua warganya memiliki handphone dan bisa naik LRT. Negara yang maju itu adalah negara yang berbudaya, dimana warganya tertib dan patuh aturan. Sedangkan Anda dan rekan Anda ini malah mengajarkan warga untuk tidak tertib (berjualan di jalan), memangkas hak pengguna jalan (yang juga bayar pajak) dan sekaligus menutup sebelah mata akan potensi berkembangnya praktek mafia lapak PKL.

Oh iya, saya baru ingat Anda dan rekan Anda waktu itu ketika kampanye bukannya bilang “yang penting keberpihakan (kepada pemilih)” ya?

Kalau begitu saya mau bertanya lagi, ketika ketertiban harus bertabrakan dengan keberpihakan kepada para pemilih kalian, seperti apa keputusan yang harus Anda dan rekan Anda ambil sebagai pemimpin dari seluruh warga Jakarta?

Penutup

Saya tuh heran sekali. Anda itu katanya pengusaha sukses, memulai dari nol, hingga kaya raya dengan harta yang berlimpah, sampai-sampai kabarnya harus disimpan di luar negeri hartanya. Tapi apakah benar Anda tidak dapat mengerti bahwa pemimpin daerah itu memberikan solusi dan gebrakan, bukannya meminta solusi kepada warga?

Anda itu ya Pak, jangan malu-maluin dong. Kalau memang tidak tahu solusinya, dan takut jawab salah kepada wartawan, coba ditanya dulu ke tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) yang digaji fantastis dari uang rakyat itu Pak. Mereka tentunya tahu solusinya yang lebih baik ya, sudah diperjuangkan mati-matian agar digaji oleh rakyat, ya tidak?

Kalau mereka tidak tahu.... ya malu-malu jabang bayi deh....

Dari sebatang pohon yang ingin berdiri kokoh dan tegar di tengah badai dan topan…

Sumber

Najwa Shihab Layak Jadi Cawapres Jokowi

Jokowi punya motto "politik adalah kegembiraan" dan sosok Najwa Shihab cocok untuk motto itu. Saya yakin publik akan histeris.

Dulu, dalam pilkada DKI, motto "politik adalah kegembiraan" terejawantah pada sosok pasangan Jokowi-Ahok. Dua sosok ini melahirkan gairah dan histeria massa pada politik.

Apa pasal? Keduanya muda, bersih, berpengalaman, merakyat, kombinasi Muslim-Kristen, Jawa-Tionghoa, Jawa-luar Jawa. Pasangan Pelangi Nusantara.

Sayangnya, pasangan Jokowi-Ahok hampir mustahil terjadi dalam pilpres 2019. Ahok tidak lagi memenuhi syarat untuk diajukan sebagai capres, cawapres maupun menteri, hal mana setelah Ahok dijatuhi pidana dengan ancaman pasal lima tahun atau lebih.

Sekarang, siapa yang bisa melahirkan antusiasme histeria massa pada politik sebagai sebuah perayaan, selain Jokowi tentu saja. Tito Karnavian? Gatot Nurmantyo? Anies Baswedan?

Pengasuh program televisi Mata Najwa, ini, diyakini akan lebih melahirkan histeria massa. Ia pintar, wanita dan cantik, tangkas, sangat terkenal, dari Indonesia Timur, masih muda, dan bisa diterima generasi old dan now.

Karena elektabilitasnya, dan kedudukannya sebagai kader partai terbesar, Jokowi lebih leluasa pilih cawapres di pilpres mendatang.

Ibu muda kelahiran Makassar 40 tahun lalu ini adalah pilihan menarik. Apalagi program Mata Najwa kembali tayang di Trans7, setelah vakum empat bulan, sudah deh Najwa makin tak terbendung. Semua orang sayang Najwa Shihab.

Jadi, tolong ya lembaga-lembaga survei masukan nama Najwa Shihab dalam survei cawapres potensial Jokowi di periode survei mendatang. Akur?(*)

SUTOMO PAGUCI

Sumber

Inilah Daftar Kesalahan Gubernur Baru Jakarta, dari Pribumi hingga Tanah Abang. Simak!!!!

Jakarta akhirnya mempunyai pemimpin baru. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno akhirnya dipilih mayoritas warga Jakarta untuk memimpin Daerah Khusus Ibukota ini selama lima tahun kedepan.Terlepas dari tegang dan panasnya Pilkada Jakarta sebelumnya, warga Jakarta kini menanti bagaimana pemimpin baru mereka membenahi Ibukota Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Janji-janji saat kampanye pun mulai ditagih.

Kepemimpinan Anies-Sandi baru berjalan dua bulan lebih, tapi dalam kurun waktu tersebut sudah banyak pro dan kontra yang menyertai setiap kebijakan pemimpin baru Jakarta tersebut. Kontroversi pertama muncul sesaat setelah Anies Baswedan berpidato dalam pelantikan dirinya di Balaikota DKI Jakarta.

Penyebabnya sederhana: sepatah kata "Pribumi" yang diucapkan Anies dalam pidatonya. Meski begitu, diksi Pribumi ternyata mampu menyulut reaksi beragam dari segenap warga, tak hanya di Jakarta saja, tapi sudah menjadi isu nasional. Anies dianggap rasis, dan membuka luka lama yang sudah berusaha dikubur oleh pemerintah.

Dalam sebuah artikel, saya mengulas bahwa yang menyebut "Pribumi" adalah rasis berarti gagal paham. Tak ada yang kontroversial dalam pidato Anies yang memuat diksi Pribumi tersebut karena beberapa pejabat sebelumnya juga pernah mengucapkan pidato yang memuat diksi Pribumi.

Tak kurang dari Presiden Joko Widodo sendiri juga pernah diberitakan berpidato dengan kata Pribumi, meski kemudian berita tersebut diralat oleh media menyusul meluasnya kontroversi diksi Pribumi.

Belum reda kontroversi Pribumi, Gubernur baru Jakarta kembali menjadi perhatian nasional. Anies resmi menutup Hotel Alexis. Sebenarnya tidak tepat kalau dikatakan menutup, karena faktanya Pemprov DKI tidak memperpanjang ijin operasional dari hotel tersebut. Kebijakan ini tentu saja ramai diperbincangkan dan menjadi isu hangat di seantero Indonesia.

Rullysyah mengatakan bahwa keputusan Pemprov DKI Jakarta yang tidak memperpanjang ijin operasional hotel Alexis membuat Anies Baswedan menjadi semakin "seksi". Ada dua poin krusial yang membuat keputusan tersebut bisa melambungkan nama sang Gubernur.

Yang pertama adalah Anies sudah "MEMBAYAR CASH" salah satu janji kampanyenya yang menyebut akan menutup Hotel tersebut. Cukup tinggi nilai kredibilitas yang didapat Anies terhadap para pendukungnya terkait soal ini.

Poin yang kedua, selain Pendukung Anies (masyarakat yang diberi janji politik), masyarakat luas lainnya baik yang tinggal di Jakarta maupun di luar Jakarta yang sudah lama ini tidak suka dengan keberadaan Hotel Alexis akhirnya mulai timbul simpati kepada Anies Baswedan. Mereka salut dengan Keberanian dan Keteguhan Anies Baswedan menutup Hotel "Surga Dunia" itu.

Memasuki bulan November, warga Jakarta pun kembali menagih janji kampanye dari Gubernur Baru, yakni penanganan banjir. Siapapun calon, kandidat, atau pasangan pemimpin yang terpilih di DKI Jakarta, bisa dipastikan banjir adalah salah satu bahan jualan mereka. Dan ketika banjir kembali menerpa, Yeremias Jena menyoroti solusi dan cara Anies Baswedan menanggapi banjir kali ini.

Dalam menanggapi banjir di Kampung Baru Ulujami, Anies memerintahkan bawahannya untuk membereskan banjir tersebut, bagaimanapun caranya. Karena menurut Anies, warga tahunya banjir harus segera dibereskan, dan bagaimana caranya itu adalah urusan pemerintah. Model tanggapan Anies ini tentu saja langsung mendapatkan reaksi dari warga, terutama warganet.

Banyak yang kemudian membandingkan pola kepemimpinan Anies dengan gubernur sebelumnya, yang tidak asal main perintah. Dan dalam penanganan banjir ini, banyak warga yang menyarankan agar setidaknya Anies mau belajar dari pemimpin sebelumnya supaya ada semacam sharing pengetahuan untuk penanganan banjir yang lebih baik lagi.

Banjir masih berpotensi merepotkan Anies-Sandi, tapi sudah ada persoalan baru yang mendesak untuk ditangani kedua pemimpin baru Jakarta tersebut. Zulfikar Akbar mengatakan bahwa Tanah Abang sudah menunggu Bang Anies. Menurutnya, saat Anies-Sandi disahkan sebagai gubernur DKI, ada sebagian besar pedagang di sana yang juga ikut melompat-lompat kegirangan.

Sebab mereka merasa "merdeka" dengan kedatangan gubernur baru, yang diyakini akan lebih ramah kepada mereka. Dalam sebuah wawancara di televisi, seorang pedagang mengatakan bahwa kesemrawutan yang muncul kembali di Tanah Abang adalah akibat ulah pejalan kaki! Tentu saja kesemrawutan tersebut akan merepotkan Anies Sandi karena mereka sudah terlanjur memunculkan citra bahwa mereka dapat menjadi sahabat bagi kalangan masyarakat yang masuk kategori akar rumput, seperti para pedagang pinggir jalan di Tanah Abang tersebut.

Dan ketika Anies-Sandi mulai menata kawasan Tanah Abang, kontroversi pun kembali menyeruak. Pasalnya, Anies menutup ruas jalan Jati baru dan memberi kesempatan pedagang kaki lima untuk membuka lapak mereka di jalan tersebut, bahkan difasilitasi dengan tenda. Ahmad Saukani mengatakan bahwa kebijakan Anies tersebut sudah benar.

Terlebih ketika penutupan itu juga dibarengi dengan disediakannya Bus Explorer yang dioperasikan secara gratis dari stasiun ke stasiun dengan rute mengelilingi Tanah Abang. Dengan begitu, paling tidak Anies sudah mengurai satu permasalahan.

Senada dengan Ahmad Saukani, Ken Hirai juga mengatakan pola penataan baru di Tanah Abang tersebut menguntungkan para pedagang sekaligus para pejalan kaki.

Jika sebelumnya dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari stasiun Tanah Abang ke Blok A karena jalan dan trotoar dipenuhi PKL, kini dengan Bus TransJakarta bisa dicapai hanya dalam waktu 10 menit. PKL pun merasa senang karena omzetnya naik berlipat-lipat dan tidak takut lagi operasi Satpol PP.

Para pejalan kaki pun mendapatkan haknya menggunakan trotoar dengan nyaman dan aman. Tentu saja karena sifatnya solusi sementara, evaluasi secara menyeluruh harus segera dilakukan.

Tahun 2017 sebentar lagi akan berlalu. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru sudah akan disambut dengan berbagai persoalan yang dihadapi warganya di tahun 2018. Patut ditunggu, seperti apa pola kepemimpinan mereka berdua di tahun yang disebut sebagai tahun politik tersebut.

Sumber

VIDEO VIRAL!!! "Jokowi Korupsi?" Ini Jawaban Anak-anak SD

Jokowi adalah penerus kepemimpinan Indonesia. Anak-anak ini adalah penerus bangsa. Keduanya memiliki citra yang mirip; lugu, sederhana, dan jujur. Meskipun, kini banyak yang meragukan citra itu. Jokowi diduga tersangkut kasus korupsi. Sedangkan, anak-anak dianggap mulai kehilangan kepolosannya. 

Tapi, kita semua berharap mereka tidak kehilangan apa yang mulai langka di negara ini; ketulusan. 

Nah, video ini menunjukkan sikap anak-anak pada "bapak"nya. Semoga kita bisa menyaksikan tanggapan Bapak Jokowi pada mereka. Anak-anak yang bukan hanya penerus, tetapi juga pelurus bangsa.

Bu Sri Mulyani "Tampar" Anies; Anggaran Dinas PNS DKI Harus Dirasionalisasi!

Gubernur DKI kembali mendapat teguran keras dari Menterinya Jokowi mengenai anggaran pendidikan. Ini adalah lagu lama dari Anies yang saat menjabat Mendikbud terulang lagi. Masak Menteri tegur mantan menteri dengan pola yang sama. Paham kan maksudnya?

Adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk lebih rasional mengalokasikan anggaran belanja pegawai salah satunya perjalan dinas, seperti dilansir Detikcom. Yah, satu lagi koreksi, teguran dan evaluasi untuk pemimpin DKI yang jalan dua bulan. Masak tiap bulan ditegur?.

Lebih rasional, karena memang gak rasional ya Bu penganggarannya? Bu Sri adalah pakar keuangan yang sudah kelas dunia jadi jelas bicara bukan asal ngoceh alias asbun. Ya lawan dari rasional itu tinggal dipilih, irasional atau gak pake rasio atau akal sehat. Jadi pakenya apa bingung juga, ha ha. Lalu masalahnya di mana karena tak mungkin Bu Sri yang seorang pakar keuangan level insternasional itu salah ngomong.

Ibu Sri Mulyani menyebut, perjalanan dinas PNS DKI Jakarta tiga kali lipat lebih tinggi dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tuh kan, DKI ini memang anggarannya super fantastis Bu. Out of the box and aout of the planet jadinya gak usah heran.

"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama Pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480 ribu per orang per hari," kata Sri Mulyani saat acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12/2017)

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, belanja pegawai DKI Jakarta dialokasikan sebesar 36,2% dari total APBD. Ini adalah jumlah yang sangat besar dari angaran DKI yang trilliunan. "Saya sebetulnya tidak ada masalah kalau DKI membutuhkan belanja pegawai yang tinggi asal diiringi dengan kualitas pelayanan yang baik," jelas dia.

Namun untuk penetapan biaya perjalanan dinas, Sri Mulyani meminta kepada pemerintah DKI Jakarta yaitu pak Gubernur Anies untuk merasionalkan kembali hitungannya!. Ini adalah evaluasi, teguran dan koreksi langsung dari Menteri Keuangan,“untuk merasionalkan kembali hitungannya!”.

Nah, hitung ulang loh Pak Anies. Ini yang bicara bukan akuntan biasa. Ini Menteri, pejabat negara. Mentang-mentang penguasa Balai Kota jangan dianggap remeh atau dientengin kayak kasus TGUPP. Oh ya Bu Sri ini benar-benar harus dicek lagi Bu, apakah ditindaklanjuti oleh Gubernur Anies atau dibiarkan jalan terus. WA aja terus Bu atau minta KPK ngecek lagi (eh keceplosan, ha ha).


Nah kita lihat lagi bagaimana reaksi atau respon Gubernur Anies terhadap Bu Sri Mulyani. Entah siapa lagi yang akan disalahkannya atau ngeles denganberbagai macam alasan. Netizen sudah hafal polanya Gubernur DKI, kalau terpojok atau mendapat teguran dan tudingan maka secara natural beliau akan bereaksi seperti itu. Menyalahkan pemerintahan sebelumnya atau mgelesisasi mencari dalih atau alasan.

Kalau mau dihitung Gubernur DKI ini sudah berkali-kali mendapat masukan dan teguran dari dua Kementrian. Pertama, Mendagri menyangkut masalah TGUPP yang anggarannya diminta dikeluarkan dari dana operasional. Kedua, dari Menteri Keuangan yang lagi-lagi meminta rasionalisasi anggaran.

Dua menteri menegur dengan alasan yang sama menunjukkan bahwa memang Gubernur DKI punya masalah yang besar dan kronis soal pengelolaan anggaran. Lama-lama kalau seperti ini Kementrian harus menempatkan anggota KPK untuk berkantor di Balai Kota dan memantau terus pengelolaan keuangan oleh Gubernur DKI selama masa pemerintahannya.

Lalu masalah besar yang juga disinggung Menteri Sri Mulyani adalah soal program yang bejibun. Sri Mulyani mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bahwa berdasarkan catatannya, DKI Jakarta memiliki 207 program jika diterjemahkan menjadi 6287 kegiatan.

Sri Mulyani seorang Menteri yang begitu jeli dengan angka tidak hanya soal anggaran tapi jumlah program yang menurutnya sangat banyak, ribuan kegiatan dan dengan banyaknya program. Bu Sri Mulyani mengkritisi program-program yang tidak rasional itu seharusnya juga bisa dirasionalisasi agar bisa fokus dna program unggulan itu terealisasi.

"DKI punya 207 program saya enggak tahu Pak Anies dan Pak Sandi bisa tracking enggak 207 program, tapi dari 207 program itu terjemahaannya menjadi 6287 kegiatan," kata dia. "Jadi mungkin perlu rasionalisasi dan fokus, sehingga rakyat tahu, kalau 6.000 kan susah tracking, rakyat enggak tahu mana program yang harus saya monitor, sehingga dari sisi akuntabilitas sulit," tutup dia.

Hm, kami berterima kasih atas perhatian Bu Sri Mulyani untuk DKI khususnya anggaran-anggaran dan program serta duo pemimpin DKI saat ini. Kami harapkan Bu Sri Mulyani di tengah kesibukan Ibu, teruslah memantau dan jangan segan memberian kritikan Bu. Kami sebagai rakyat tidak bisa berbuat banyak.

Harapan kami, Bu Sri yang jauh lebih pakar dan punya otoritas dari Kabinet Jokowi langsung saja memberikan teguran dan koreksi agar anggaran di DKI tetap pada jalurnya, tidak diitilep atau diselewengkan oleh para siluman yang gentayangan. Terima kasih banyak ya Bu Sri Mulyani untuk perhatian Ibu bagi kami warga DKI!

Sumber

Penataan Tanah Abang ala Anies-Sandiaga yang Disebut-sebut untuk Bantu Jokowi... Anda Sehat???

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menata kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai Jumat (22/12/2017). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga berupaya menguntungkan semua pihak dalam menata Tanah Abang.

Pedagang kaki lima (PKL) difasilitasi berjualan, pejalan kaki leluasa berjalan di trotoar yang steril, hingga ojek pangkalan dan ojek onlineyang diberi lahan parkir agar lebih tertib menunggu penumpang.

Dalam penataan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup Jalan Jatibaru Raya di depan Stasiun Tanah Abang, mulai dari pukul 08.00 sampai 18.00. Satu ruas jalan digunakan sebagai tempat berdagang para PKL, sedangkan ruas jalan lainnya digunakan untuk transjakarta. Kendaraan umum dan kendaraan pribadi selain transjakarta dilarang melintas selama waktu tersebut.

Fasilitasi PKL untuk bantu Jokowi

Anies-Sandiaga menitikberatkan penataan Tanah Abang pada PKL. Anies menyatakan, penataan Tanah Abang merupakan bentuk keberpihakan Pemprov DKI kepada mereka yang ingin mendapatkan kesempatan hidup.

"Kami akan jelas berpihak kepada mereka yang juga ingin mendapatkan kesempatan hidup, kesempatan merasakan peredaran kegiatan ekonomi di wilayah Tanah Abang. Jadi, kami akan tata semuanya," kata Anies, Sabtu (23/12/2017).




Suasana di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017). Sehubung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ruas jalan di depan stasiun ditutup untuk kendaraan bermotor pada pukul 08.00-18.00 WIB.(MAULANA MAHARDHIKA)Sementara itu, Sandiaga menyebut penataan kawasan Tanah Abang merupakan cara Pemprov DKI membantu Presiden Joko Widodo mempersempit ketimpangan ekonomi di Ibu Kota.



Menurut Sandiaga, Jokowi berpesan kepada Pemprov DKI bahwa ketimpangan terjadi di Jakarta. Alasannya, perekonomian di akar rumput atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak bergerak.

"Ini (penataan) Tanah Abang adalah bagian kami membantu Pak Jokowi dan pemerintah pusat untuk menyempitkan jurang ketimpangan," ujar Sandiaga, Minggu (24/12/2017).

Sandiaga menyebut penataan dengan membebaskan PKL berjualan di ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang menjadi solusi terciptanya lapangan pekerjaan dan perekonomian yang terus bergerak. Dengan demikian, ketimpangan ekonomi akan menyempit.

Tuai kritik

Namun, harapan penataan untuk menguntungkan semua pihak itu menuai banyak kritik. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menutup ruas jalan di Tanah Abang untuk PKL berjualan merupakan contoh buruk.

Menurut dia, kebijakan ini bisa memicu PKL di lokasi lain berjualan dengan menutup jalan.

"Kalau di Tanah Abang solusinya seperti itu, bukan tidak mungkin di wilayah lain PKL akan mengokupasi jalan dan meminta diizinkan oleh gubernur," ujar Prasetio.



Petugas mengatur jalan yang ditutup di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017). Sehubung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ruas jalan di depan stasiun ditutup untuk kendaraan bermotor pada pukul 08.00-18.00 WIB.(MAULANA MAHARDHIKA)Alih-alih menutup jalan untuk tempat jualan PKL, Prasetio menyebut, Pemprov DKI seharusnya berupaya meramaikan Blok G Pasar Tanah Abang.



Sejumlah pedagang di Blok G dan penyedia jasa ekspedisi juga mempertanyakan kebijakan ini. Usaha pedagang di Blok G sepi karena PKL yang berjualan di trotoar kini difasilitasi berdagang di badan jalan. Pengusaha ekspedisi di Jatibaru merugi hingga puluhan juta rupiah akibat penutupan jalan tersebut.

Sebagian warga Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, juga merasa terganggu dengan kebijakan itu karena penutupan jalan membuat akses warga kini tak bisa dilewati.

Sopir angkot juga mengeluhkan penutupan jalan untuk PKL berjualan. Mereka mengaku belum mendapat sosialisasi. Mereka juga protes karena hanya transjakarta yang dapat melintasi jalan tersebut.

Penutupan jalan itu juga dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Atas berbagai kritikan tersebut, Sandiaga menyebut, terlalu dini menilai kebijakan penataan Tanah Abang. Lagi pula, penataan itu bersifat sementara sebelum ada kawasan terintegrasi atau transit oriented development (TOD) di Tanah Abang.

Meski demikian, Sandiaga tidak mempermasalahkan banyaknya pihak yang mengkritisi penataan Tanah Abang. Namun, dia berharap kritikan yang disampaikan bersifat konstruktif.

"Enggak apa-apa (penataan Tanah Abang) dikritisi terus, tetapi konstruktif gitu lho. Dikasih masukannya bukan katanya, katanya, tetapi berbasis data," ucapnya.

Sumber

FPI Klaim 50 Juta Anggota dan Alumni 212 Boikot Facebook, Anda Percaya !

Kata-kata boikot kembali menjadi trending beberapa waktu ini, paska Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menyatakan Jerusalem ibukota Negara Israel. Tidak hanya boikot yang menjadi hangat, istilah sweeping dan deportasi warga berkewarganegaraan Pamansam juga ikut-ikutan viral. Penulis jadi bingung katanya pejuang kemanusiaan tetapi menyuarakan kebencian akut kepada sesama manusia, payah cakaplah !

Kali ini FPI sangat getol menyuarakan melakukan boikot terhadap Facebook bukan hanya karena Sosial Media ini buatan seorang manusia kafir (Versi Bumi Datar) berkewarganegaraan Amerika Serikat. Tetapi alasan terakhir yang paling menggelikan, penyebab FPI menyuarakan boicrot eh salah boikot adalah disebabkan akun Facebook FPI telah diblokir terlebih dahulu.


Dari kasus ini kita sudah dapat sedikit menyimpulkan bahwa aplikasi Sosial Media terbesar di Dunia ini memang tidak membutuhkan orang-orang maupun lembaga penebar kebencian berbalut kata-kata manis kemanusiaan ikut berperan aktif di Facebook. Maka suara aneh bin sumbang yang dinyatakan oleh salah satu petinggi FPI yakni Novel membuktikan secara tersirat kepada kita bahwa FPI sebenarnya masih membutuhkan Facebook untuk media publikasi aksi dan program kerja.

Berikut petikan berita yang penulis jadikan sumber referensi :

Front Pembela Islam (FPI) sudah mulai meminta anggota dan simpatisannya tidak menggunakan layanan media sosial Facebook, Senin (25/12/2017). Anjuran ini disampaikan lantaran akun media sosial FPI diblokir penyedia layanan. Novel menaksir, jumlah alumni dan simpatisan 212 yang akan beralih dari Facebook mencapai 50 juta orang lantaran jaringan alumni 212 tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Sejauh ini, Novel belum mengetahui berapa jumlah pasti dari anggota atau simpatisan FPI dan alumni 212 yang sudah berpindah platform. Ia mengaku, belum mengecek jumlah mereka. tapi terus kami sosialisasikan minimal alumni 212. Semua grup 212 berserta jamaahnya sudah tinggalkan Facebook,” kata Novel Bamukmin."Sejak diblokir sudah tidak buat Facebook lagi. Capek. Buat [akun kemudian] diblokir lagi," kata Novel.

Niatan pemboikotan yang disuarakan tidak murni memperjuangkan nilai-nilai religi yang dipercayainya , tetapi kuat indikasi dasar yang paling utama adalah adanya unsur kebencian dikarenakan telah diblokir terlebih dahulu oleh pihak Facebook. Berdasarkan analisis yang penulis sampaikan tersebut, apakah masih ada yang percaya dan mau mengikuti suara sumbang dari kelompok yang junjungannya Riziek sedang melarikan diri dari kasus yang dihadapkan padanya seperti kasus chat mesum berbau lendir dan kasus-kasus ujaran kebencian.

FPI tidak hanya mengkampanyekan pemboikotan, paling fenomenalnya lagi Novel telah mengklaim bahwa sudah ada 50 juta anggota dan alumni 212 yang menyatakan akan hijrah dan meninggalkan Facebook. Mari coba kita mencari tahu lebih dalam lagi, Indonesia menduduki peringkat ke-4 di dunia dengan pengguna Facebook paling aktif. Hal ini diungkap dari laporan riset ”We Are Social dan Hootsuite” yang dirilis di LinkedIn bulan april lalu.


Tidak hanya itu, pihak Facebook sendiri beberapa waktu lalu mengumumkan telah menghubungkan lebih dari 2 miliar pengguna di dunia. Dari angka tersebut, Indonesia jadi pasar penting bagi Facebook. Bagaimana tidak, menurut data kuartal kedua 2017 (per Juli), jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai 115 juta user. Sumber Disini

Jadi berdasarkan data-data ini, bahwa klaim 50 juta orang yang disampaikan FPI akan merebut 44% pengguna aktif Facebook di Indonesia. Sungguh persentase yang fantastik bukan, bila ini benar dan dapat dibuktikan bahwa masyarakat Indonesia yang sudah jatuh hati terhadap Facebook sudah bisa FPI pengaruhi agar meninggalkannya. Ibarat seorang gadis telah cinta terhadap pujaan hatinya, bisa direbut seorang pemuda yang kerjanya hanya berdemo saja. Masuk akal sahabat Seword !

Jadi penulis berpikiran bahwa jumlah yang diklaim oleh FPI ini tidak semua akun aktif dan milik orang-orang yang jelas. Tetapi kemungkinan besar yang akan hijrah adalah akun robot dan akun bodong penyebar hoax. Bila analisis ini benar adanya, maka kita yang memakai logika akal sehat perlu berbahagia karena sosial media yang kita pergunakan hampir setiap hari, sedikit demi sedikit akan bersih dari relawan-relawan Saracen yang hampir setiap hari menebarkan informasi palsu dan ujaran kebencian akut.

Demi menyongsong tahun 2018 yang lebih baik dan gemilang, semoga saja tahun depan kampanye boikot dari FPI ini segera terealisasi. Agar masyarakat yang menggunakan dunia maya Sosial Media dapat menikmati fasilitas kecanggihan zaman dalam menjalin komunikasi dan mencari pertemanan baru dengan penuh kedamaian. Tidak ada lagi penyebaran-penyebaran informasi palsu yang berbau ujaran kebencian yang dapat merusak toleransi antar masyarakat di Negara ini.

Begitulah Kira-Kira

Sumber

Ketahuan! Habib Rizieq Pernah Sekolah di SMP Kristen

JawaPos.com - Dibalik suara lantangnya, rupanya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab semasa kecilnya pernah bersekolah di kompleks yayasan Gereja Bethel Petamburan, Jakarta Barat. Rizieq merupakan alumni SMP Bethel pada tahun 1963.


"Iya benar, beliau dulu sewaktu SMP bersekolah di SMP Kristen," kata Sekretaris DPP FPI Jafar Sidiq saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jakarta, Senin, (25/12).


Jafar menjelaskan, Rizieq semasa kecilnya merupakan anak yatim sehingga bersekolah di Yayasan Gereja Bethel yang memang lokasinya dekat dengan rumahnya. "Iya memang jaraknya dekat masih satu RW," ungkap Jafar.


FPI (Jawapos)





Perihal itu dikatakan Jafar merupakan bentuk toleransi Rizieq kepada umat kristiani. "Kami toleransi, FPI tidak pernah membuat onar," ujar Jafar.

Meski demikian, Jafar menyebut FPI saat ini tidak ikut membantu pengamanan Natal seperti ormas lainnya. "Kami tidak ikut mengamankan Natal, tapi kami dari FPI tidak pernah mengganggu ibadah orang lain," katanya.

(rdw/JPC)

Sumber

MUI Tidak Melarang Penyampaian Ucapan Selamat Natal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa terkait muslim yang menyampaikan ucapan selamat natal.

Dengan demikian menurut Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa'adi, MUI bisa dikatakan tidak pernah melarang muslim yang mengucapkan selamat natal kepada umat Nasrani yang merayakannya.

"MUI tidak bisa melarang siapa pun yang memiliki pendapat bahwa mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram atau dilarang oleh agama," ujarnya saat dihubungi, Senin (25/12/2017).

Begitupun sebaliknya, MUI menurutnya tidak bisa melarang bagi yang berpendapat bahwa mengucapkan selamat natal itu boleh dan tidak dilarang oleh agama.

Alasannya para ulama juga belum menyepakati, mengenai salah atau benar jika seorang muslim mengucapkan selamat natal.

"Para ulama dalam masalah ini juga berbeda pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Sehingga MUI mempersilakan kepada umat Islam untuk memilih pendapat mana yang paling sesuai dengan keyakinan hatinya," ujarnya.

"MUI sendiri belum pernah mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut. Sehingga mengembalikan kepada umat Islam untuk mengikuti pendapat ulama yang sudah ada," katanya.

Walaupun demikian, menurut Zainud Tauhid Sa'adi, apapun pendapat setiap muslim, menurutnya yang harus dikedepankan adalah setiap muslim harus menjaga kerukunan antar umat beragama.

Menjaga kerukunan umat beraagama, adalah bagian dari ajaran Islam yang tertulis dalam al Quran.

"MUI berpesan marilah kita terus menjaga ukhuwah atau persaudaraan diantara sesama anak bangsa. Baik persaudaraan keislaman, maupun persaudaraan atas dasar kemanusiaan," ujarnya.

Sumber

Tamparan Untuk FPI Dan HTI... Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Ulama Ahli Fikih: Politisasi Agama Hukumnya Haram

Bondowoso - Ulama ahli fikih, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, berpendapat menggunakan agama untuk kepentingan politik atau politisasi agama hukumnya haram. "Politisasi agama itu hukumnya haram, tapi mengawal politik dengan agama hukumnya wajib," kata Afifuddin dalam seminar dan bedah buku karyanya berjudul Fiqih Tata Negara di Pendapa Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Senin, 25 Desember 2017.

Menurut wakil pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, yang juga mantan Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu, jika politik tidak dikawal dengan agama, pelakunya akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Afifuddin menuturkan setidaknya ada tiga peran yang telah dijalankan oleh NU dan pesantren, yakni sebagai benteng paham ahlussunnah wal jamaah, pengawal moral, dan penyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Karena itu kalau kita menyelamatkan NU, sama dengan menyelamatkan NKRI," katanya.


Afifuddin mengajak masyarakat dan elemen bangsa untuk tidak berputus asa memperbaiki kondisi negeri secara terus-menerus. Ia mengibaratkan kondisi perpolitikan di Tanah Air dewasa ini sedang turun dari langit idealis ke bumi realitas. "Meskipun demikian, tidak berarti kita taslim (pasrah) di hadapan realitas, tetapi terus berusaha melakukan perbaikan-perbaikan," katanya.

Acara bedah buku itu dihadiri Wakil Bupati Bondowoso Salwa Arifin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daera Irwan Bachtiar, serta beberapa intelektual NU, seperti Matkur Damiri, Musholli, Mas'ud Aly, dan perwakilan organisasi kepemudaan dan keagamaan.

Sumber

Survei Lemkapi: 68,5 Persen Masyarakat Menilai Presiden Jokowi Sangat Mampu Memberikan Rasa Aman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyampaikan hasil penelitian terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf kalla dalam menciptakan rasa aman kepada masyarakat Indonesia.

"Hasil survai Lemkapi yang kami lakukan menjelang akhir tahun 2017 ini menyebutkan 68,5 persen masyarakat menilai Presiden Joko Widodo sangat mampu memberikan rasa aman," ujar Presiden Lemkapi, Faisal Santiago.


Menurut hasil survei Lemkapi, hal ini terus meningkatkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Dalam hasil survei juga menyebutkan bahwa publik sangat puas dengan kebijakan Jokowi dalam mengelola keamanan dibawah Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang kini diteruskan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Sementara yang kurang puas menurut hasil penelitian Lemkapi adalah sebanyak 21,6 persen.

Menurut survei Lemkapi dalam penelitian ini, selain puas dan tidak puas ada pula indikator sangat puas dari responden yang jumlahnya 9,9 persen terhadap kebijakan keamanan dalam pemerintahan Jokowi.

Menurut Direktur Eksekutif, Edi Hasibuan, secara kualitatif tingkat penilaian dari masyarakat ini sangat tinggi karena angkanya di atas 65 persen.

"Dalam penelitian Lemkapi, sejumlah faktor yang membuat masyarakat percaya terhadap aparat keamanan antara lain faktor sinergisitas yang baik antara pimpinan Polri dan TNI," jelas Edi.

Faktor meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polri dan TNI, serta faktor dukungan penuh dua lembaga keamanan ini terhadap kebijakan Presiden Jokowi.

Lemkapi melakukan survei terhadap 1.000 responden di seluruh Indonesia dalam dua bulan yang dilakukan secara random di seluruh daerah kabupaten sejak 15 Oktober sampai 15 Desember 2017.

Survei ini menggunakan metode stratified multistage random (MSMR) dengan 1.000 responden yang tingkat usia minimal 17 tahun dengan margin error sekitar 2 persen dengan tingkat kepercayaan 97 persen.

Para responden menggunakan metode tatap muka dengan kuesioner oleh pewawancara yang sudah dilatih di setiap kabupaten di Indonesia.

Sumber

Ini Bedanya Anies Baswedan dengan Jokowi Dalam Menata Tanah Abang

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan penataan kawasan Tanah Abang di era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dinilai lebih tepat dibandingkan dengan Gubernur Anies Baswedan.

Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, pada saat itu Jokowi merelokasi pedagang kaki lima (PKL) masuk ke dalam Pasar Blok G Tanah Abang dan melarang keras mereka berjualan di pinggir jalan dan trotoar.

“Masukin (PKL) ke (Pasar) Blok G itu sudah betul. Karena jalur itu (Jalan Jatibaru) jalur padat," kata Agus Pambagio kepada Tempo saat dihubungi pada Sabtu, 23 Desember 2017. "Kalau jalur itu sekarang ditutup, orang mau lewat mana?”

Dalam konsep penataan kawasan Tanah Abang tahap pertama, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menutup Jalan Jatibaru Raya yang terletak di depan Stasiun Tanah Abang pada pukul 08.00-18.00 WIB setiap hari. Penutupan berlaku untuk kedua jalur, baik yang mengarah ke Jalan Kebon Jati maupun sebaliknya.

Kendaraan pribadi dan umum dilarang melintasi jalan itu pada waktu yang telah ditentukan. Selama sepuluh jam setiap hatinya, satu jalur Jalan Jatibaru Raya yang mengarah ke Jalan Kebon Jati dijadikan tempat jualan PKL yang sebelumnya berdagang di trotoar. Sedangkan satu jalur lainnya untuk perlintasan bus Transjakarta sebagi pengganti angkutan umum yang biasa lewat di situ.

Agus bahkan berpendapat, kebijakan Gubernur Anies Baswedan di Tanah Abang yang menggunakan jalan raya untuk PKL melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang itu menyebutkan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Ayat 2 menyatakan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Selanjutnya, Agus meneruskan, dalam Pasal 275 Ayat 1 juga disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

“Ngawur itu kebijakan (Anies Baswedan di Tanah Abang). Kalau mau jualan, ya di pasar. Jualan, kok di jalanan,” ucap Agus Pambagio.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Deddy Herlambang sependapat dengan Agus bahwa penggunaan jalan raya untuk berjualan melanggar aturan, kecuali untuk acara-acara tertentu seperti car free day.

“Ya, tetap tak diizinkan jalan untuk berjualan karena melanggar regulasi,” katanya pada Sabtu, 23 Desember 2017.

Deddy mengatakan, kebijakan Anies Baswedan telah melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pada ayat 1 pasal itu disebutkan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Sedangkan ayat 2, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. Kemudian ayat 3 menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Oleh sebab itu, baik Agus dan Deddy meminta Pemerintah DKI mengkaji ulang kebijakan penataan Tanah Abang yang baru diberlakukan pada Jumat lalu, 22 Desember 2017 karena dinllai merugikan masyarakat. “Masyarakat yang merasa dirugikan bisa menggugat kebijakan itu ke pengadilan,” kata Agus mengakhiri perbandingan penataan Tanah Abang oleh Anies Baswedan dengan Jokowi sebelum menjabat Presiden RI.

Sumber

Daftar Kode yang Digunakan Koruptor Tahun 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai cara dilakukan para koruptor untuk menyamarkan perbuatannya. Salah satunya dengan memakai kode atau sandi khusus saat bertransaksi melakukan korupsi.

Tak cuma sekali seorang koruptor menggunakan kode khusus dalam melakukan aksinya. Dalam beberapa tahun belakangan misalnya, kode atau sandi-sandi korupsi sudah dipakai koruptor.

Sepanjang 2017 saja, ada sejumlah kode dan sandi yang dipakai koruptor. Kode yang digunakan mereka yang melakukan korupsi ini beragam.

Mereka menggunakan istilah-istilah dari yang terdengar biasa saja sampai yang terdengar aneh, demi menyamarkan kejahatan yang mereka lakukan.

Lantas apa saja kode-kode tersebut? Kompas.com merangkum sejumlah kode atau sandi khusus yang tercatat pernah dipakai koruptor. Berikut rangkumannya ;

1. Kode "Pengajian"



Anggota DPR Komisi XI, Aditya Anugrah Moha usai diperiksa KPK, Kamis (12/10/2017)(Kompas.com/Robertus Belarminus)Kode "pengajian" muncul dalam kasus suap yang dilakukan Anggota Komisi XI DPR RI Aditya Anugrah Moha terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.



Pengajian di sini bukan arti sebenarnya untuk melakukan kegiatan keagamaan. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengungkapkan bahwa kode pengajian itu diduga digunakan kedua tersangka dalam rangka janjian bertemu atau bertransaksi.

"Kode yang digunakan mereka, mohon maaf, 'pengajian'. Seperti, 'kapan pengajiannya?', 'tempat di mana'. Ini unik juga, jarang-jarang pakai kode seperti ini," ucap Laode saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Pemberian suap oleh Aditya tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Boolang Mongondow.

Adapun terdakwa dalam kasus itu adalah Marlina Moha Siahaan yang merupakan mantan Bupati Boolang Mongondow dua periode 2001-2006 dan 2006-2011, sekaligus ibunda Aditya.

Dalam kasus ini, KPK mengamankan uang sebesar 64.000 dollar Singapura (sekitar Rp 633 juta). Uang itu diduga bagian dari commitment fee, dari keseluruhan uang yang mencapai 100.000 dolar Singapura atau setara Rp 1 miliar.

Aditya dan Sudiwardono pun ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini.


2. Kode "Undangan"



Wali Kota Batu Eddy Rumpoko seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (17/10/2017).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)Kode yang satu ini muncul dalam kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Batu Eddy Rumpoko. Eddy Rumpoko bersama anak buahnya, Edi Setyawan, selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu diduga menerima suap dari Direktur PT Dailbana Prima Filipus Djap.



Suap itu terkait dengan proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangkan PT Dailbana Prima.

Eddy diduga menerima suap dari Filipus Djap sebesar Rp 500 juta, di mana sebanyak Rp 300 dari suap itu diduga digunakan Eddy untuk melunasi mobil Alphard miliknya. Sementara Edi anak buah Wali Kota, diduga menerima suap sebesar Rp 100 juta dari Filipus.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan bahwa Wali Kota Batu Eddy Rumpoko diduga menggunakan kata sandi "undangan" untuk menutupi dugaan transaksi korupsinya.

"Ada informasi yang kita terima bahwa indikasi penerimaan suap menggunakan kode 'undangan'. Ada kode 'undangan' yang digunakan di sana," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Menurut Febri, Informasi tersebut saat ini tengah didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK. Hal inilah yang menyebabkan ia belum bisa membeberkan dengan jelas apa arti kode "undangan" tersebut.

"Sedang terus kami dalami. Belum bisa disampaikan. Itu kode yang muncul dan sedang kami dalami lebih lanjut," ujar Febri.

sumber

Hasil Gubernur Masih Magang!!! Penataan Tanah Abang, Pengojek: Kok Jalan Malah untuk PKL

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah pemerintah DKI Jakarta menata kawasan Tanah Abang menuai kritik. Sebab, pemerintah dinilai membuat kebijakan yang tidak umum. “Jalan dibangun ya untuk kendaraan, kok ini untuk pedagang kaki lima,” kata Sukarno, tukang ojek, Jumat, 22 Desember 2017.

Sukarno biasa mangkal di sekitar Stasiun Tanah Abang untuk menunggu penumpang. Menurut dia, penutupan Jalan Jatibaru sebagai upaya penataan PKL tidak efektif. Bahkan penataan tersebut cenderung mengabaikan kepentingan umum yang lebih besar. “Penutupan jalan ini juga membuat macet jalan lain," ujar pria 54 tahun itu.

Gubernur Anies Baswedan mengumumkan rencana penataan kawasan Tanah Abang pada Kamis lalu. Dalam paparannya, ia menuturkan pemerintah menutup Jalan Jatibaru Raya pada pukul 08.00-18.00. Selanjutnya, satu jalur jalan itu akan digunakan sekitar 400 PKL. Sedangkan jalur satunya digunakan untuk bus Transjakarta.

Anies berujar, trotoar di sepanjang jalan itu seluruhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Jadi nantinya, pejalan kaki tidak lagi terganggu oleh keberadaan PKL yang biasanya membuka lapak di trotoar.

Menurut Sukarno, langkah pemerintah itu tidak efektif. Pada hari pertama penataan saja, masih banyak PKL yang menempati trotoar. Dia memperkirakan kebijakan pemerintah ini justru berpotensi mengundang PKL lain datang ke Jalan Jatibaru Raya.

Syaiful, pengojek lain di Stasiun Tanah Abang, memiliki pendapat yang sama. "Itu memang janji Anies menyediakan lahan untuk PKL,” tuturnya. “Memang dibuktikan, tapi tidak juga harus menggunakan jalan umum."

Sumber

Terciyum! Motif Zeng Wei Jian Jerit Histeris TGUPP Harus Tetap Jalan, Proyek Koh?

Anggaran TGUPP yang sedang menjadi polemik dari sisi pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat yang diwakilkan oleh Kementerian Dalam Negeri, semakin seru. Ada seorang pendukung Anies, namanya Zeng Wei Jian, berkoar-koar dan menjerit-jerit di akun media sosialnya, tentu dengan jurus maboknya dalam bersilat lidah.

Ia menyalahkan Ahoker yang katanya menggoreng habis-habisan kasus ini. Ternyata ZWJ ini pernah diinterview Anies di Balai Kota! Nah! Dari sini kecurigaan saya semakin menguat, bahwa orang ini masuk ke dalam radar Anies mengenai TGUPP. Lumayan 27 juta per bulan buat… Asudahlah... Hahaha. Saya ada analisis tersendiri perihal asumsi saya ini. Awas diincar KPK.


Kita harus melihat terlebih dahulu siapa orang ini dari latar belakangnya, rekam jejaknya dan kisah gelap apa yang membuatnya berlabuh ke Prabowo. Manusia tiga nama ini menjadi terkenal karena ia dianggap perwakilan Tionghoa dalam mendukung Anies. Hahaha.

Ternyata masa lalunya, ia adalah seorang Ahoker, yang juga merupakan bekas timses Fify Lety Indra, adik Ahok pada saat pilkada di Sumatera. Ternyata manusia yang banyak makan Tomyan Asin… Eh… Maksud saya asam garam di dunia perbubukan narkoba, sempat menjadi Ahoker. Hahaha. Namun orang yang pamrih terhadap Ahok, sudah tahu sendiri akhirnya akan didiamkan.

Mari kita simak jeritan histeris Zeng Wei Jian mengenai kasus TGUPP yang (katanya) digoreng oleh Ahoker untuk memisahkan antara pemperintah provinsi dan pemerintah pusat.

by Zeng Wei Jian
MAJU TERUS TGUPP ANIES

Cukup sehari, burayak katak bersorak. Sesaat setelah tersebar berita Mendagri Cahyo Kumolo mencoret TGUPP Anies-Sandi. Hari ini, 22 Desember 2017, Gubernur Anies Baswedan merilis statemen akan jalan terus. Otoritas ada di pemprov. Mendagri cuma sebatas beri rekomendasi. Sebelumnya tersiar kabar Anies bilang "Aneh. Mendagri coret TGUPP, bukan di soal budgetingnya". Netizen Iwan Balau merespon. Dia bilang, "Lucu. Dulu ngga masalah, sekarang dipermasalahkan". Sikap Mendagri disebut-sebut berdasarkan opini Ahoker. Umpatan caci-maki merusuh seantero cyber world. Mendagri dituding beralih fungsi menjadi buzzer. Saya kuatir, ada yang cemas dengan TGUPP Anies-Sandi ini. Ke empat ruas dimensi kerja tim ini krusial: Banjir, Daerah Pesisir, Sinkronisasi Peraturan dan Pemberantasan Korupsi. Mungkin nama-nama personel TGUPP sudah bocor dan tembus tembok ruang kerja Mendagri. Opini buzzer dan kecemasan itu jadi sumber keganjilan. Mungkin ada yang lain. Saya ngga tau. Di luar itu, saya merasa ngga ada yang aneh dari komposisi, job-desk, dan motivasi dasar di balik TGUPP ini. Ditilik sejarahnya, tim ini sudah ada sedari Mas Joko jadi Gubernur Jakarta. Di zaman Ahok, tim gubernur sekitar 25 orang, TWUPP 32 org, TGUPP 13 orang. Totalnya 70 orang. Gaji yang dihitung hanya insentif 13 orang di TGUPP. Bang Anies menyatukan 3 unsur tim itu menjadi 1 tim tugas yang kemudian ngetop disebut TGUPP. Jumlah personilnya jadi 73 orang. Cuma nambah 3 orang aja. Tapi digoreng abis-abisan sama Ahokers.THE END

Sudah jelas bukan, bahwa jeritan histeris ala ZWJ yang mungkin menggunakan jurus mabok ini semakin menguat dengan ancaman mendagri mendatangkan KPK untuk mengaudit hal ini? Apalagi setelah ia datang ke balai kota, untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Kita lihat saja, dengan rekam jejaknya sebagai terdakwa narkoba, apakah mantan residivis ini berhasil masuk menjadi anggota TGUPP atau tidak.

Hal ini sebenarnya sudah di-tweet oleh El Diablo, pegiat Twitter yang juga merupakan ahli forensik yang ada. Pertemuan Anies dan Zeng Wei Jian di balai kota pun terjadi. Jadi informasi ini valid, dan memang ada pertemuan, entah bicara TGUPP atau apapun, takbir.. Eh.. Tabir semakin terbuka.

Zeng Wei Jian akhirnya di interview sama Gabener @aniesbaswedan di Balaikota. Mudah2an masuk TGUPP yah. Lumayan 27 Juta/Bulan. Minimal bisa nyabu di karaoke gak di Kampung Ambon lagi. #JurusMabokZengWeiJian – Akun Twitter El Diablo @digembok

Jadi sudah faham dan tidak mengherankan jika ZWJ ini berkoar-koar bak tikus yang mulai kelaparan. Ada udang di balik batu. Ada Zeng di balik TGUPP. Hahaha. Kali ini kau tidak bisa berkelit Koh. Anda mungkin dipanggil Kokoh, namun mental Anda tidak se-kokoh namamu. Hahaha

Betul kan yang saya katakan?

Sumber

Ubah jalan jadi tempat jualan PKL, ini aturan yang dilanggar Anies

Merdeka.com - Peneliti Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno mengkritik konsep penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang yang diberi ruang untuk berjualan di badan Jalan Jati Baru Raya oleh Pemprov DKI. Kebijakan ini menurut dia melanggar Undang-undang 38 Pasal 12 tentang Jalan.

Djoko menyebut konsep penataan ini sangat tidak tepat. Sebab, jalan dibangun untuk melancarkan lalu lintas orang dan barang, bukan dibangun sebagai tempat berjualan.

"Jalan itu kan dibangun untuk lalu lintas orang dan barang menggunakan kendaraan. Kalau mau jualan ya jangan di jalan, nanti itu dianggap pengalihan fungsi bisa melanggar undang-undang jalan," katanya saat dihubungi wartawan, Jumat (22/12).

Sebagai informasi Pasal 12 berbunyi (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Sesuai dengan UU tersebut, kata Djoko masyarakat bahkan supir angkutan umum yang merasa dirugikan bisa menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ya gubernur kan orang, tuntut aja gubernurnya kan. Memangnya tanda tangannya bukan orang, kan orang. Nama gubernurnya kan bisa itu pejabat, boleh. Enggak boleh semena-mena karena bangun jalan itu uang rakyat, bukan uangnya dia kan," tegasnya.

Menurutnya Anies jangan terlalu memaksa diri untuk solusi jangka pendek penataan PKL apalagi penerapan ini sifatnya setiap hari, walaupun jam jualan telah dibatasi yakni dari pukul 08.00 sampai 18.00 tetap saja menyalahi aturan. Namun berbeda jika konsepnya temporary contoh seperti jalan ditutup untuk Car Free Day (CFD) dan dilakukan seminggu sekali.

"Iya seperti car free day bisa ya. Jadi kesannya tuh terlalu memaksakan diri. Sayang kan bangun ada Pasar Blok G, dulu ada konsep mau dikasih jembatan penyeberangan dari stasiun ke sana, kenapa enggak dibangun jembatannya saja ke sana. Pasar itu sudah dibangun mahal, enggak dimanfaatkan," ujarnya

Bahkan tadi pagi dia langsung mengecek ke lokasi dan yang ada di pikirannya para PKL yang didata sebanyak 400 ini diberi ruang atau tempat kosong untuk berjualan bukan malah berjualan di badan jalan.

"Saya pikir ada ruang kosong, mereka pindah ke sana, disalurkan, rupanya cuma jalannya ditutup. Saya pikir, orang biasa pun, enggak usah kasih ahli, juga bisa kalau cuma kayak gitu aja," tutup Djoko. [bal]

Sumber

HEBOH!!!! The New York Times: 10 Tahun Lagi Jakarta Tenggelam

JAKARTA, KOMPAS.com - Terjangan "tsunami" buatan manusia di ibu kota Indonesia, Jakarta, menjadi ancaman terdekat bagi keselamatan kota itu.

The New York Times pada Kamis (21/12/2017) membeberkan bagaimana kota yang menjadi serbuan kaum urban itu menghadapi ancaman tenggelam oleh perubahan iklim.

Dengan perubahan iklim, level Laut Jawa meningkat dan cuaca di Jakarta menjadi lebih ekstrem. Awal bulan ini, badai yang tidak normal secara singkat mengubah jalanan kota yang berpenduduk lebih dari 30 juta orang ini menjadi sungai.

Salah satu pengamat cuaca, Irvan Pulungan, yang juga penasihat gubernur, mengkhawatirkan temperatur bisa naik beberapa derajat Celcius, dan level laut meningkat sekitar 91,4 cm di abad selanjutnya.

Pemanasan global tidak hanya menjadi penyebab satu-satunya dalam sejarah panjang banjirnya Jakarta. Masalahnya, kota metropolitan itu memang sedang tenggelam.

Jakarta tenggelam lebih cepat dibandingkan kota besar lainnya di dunia, sangat cepat, bahkan perubahan iklim yang menyebabkan laut naik, sehingga sungai terkadang mengalir ke hulu, hujan menyapu permukiman, dan bangunan perlahan lenyap seperti ditelan bumi.

Penyebab utamanya, penduduk Jakarta menggali sumur-sumur ilegal sehingga tetes demi tetes mengaliri lapisan bawah tanah, tempat di mana kota itu berdiri, seperti layaknya menggemboskan bantalan di bawahnya.

Sekitar 40 persen wilayah di Jakarta sekarang berada di bawah permukaan laut. Daerah pesisir seperti Muara Baru, juga telah tenggelam sekitar 4,26 meter dalam beberapa tahun terakhir.

Pakar hidrologi menyatakan kota ini hanya memiliki satu dekade atau 10 tahun untuk menghentikan karamnya. Jika tidak, bagian utara Jakarta dengan jutaan penduduk akan berada di bawah air.

"Hidup di sini, kami tidak memiliki tempat lain untuk dikunjungi," kata Yudi dan Titi, penduduk Jakarta yang setiap Minggu pergi ke pusat kota dari Jakarta Barat untuk menghabiskan beberapa menit berjalan kaki.




Pengembang di Jakarta dan penduduk secara ilegal menggali sumur yang tak terhitung jumlahnya karena air pipa yang mengalirkan air ke lebih dari setengah penduduk Jakarta, harganya terlalu tinggi.

Lapisan kulit bumi berpori yang dapat menahan air (akuifer) tidak dibenahi, meski hujan lebat dan luapan air sungai terus menimpa kawasan itu, karena lebih dari 97 persen wilayah Jakarta sudah tertutupi lapisan beton dan aspal.

Memang selalu ada ketegangan antara kebutuhan mendesak dengan rencana jangka panjang. Masalah Jakarta sama seperti kisah kota besar yang terancam tenggelam lainnya, Mexico City, Meksiko.

Kedua kota itu menghadapi masalah akuifer yang kering menyebabkan bebatuan dan sedimen membuat Jakarta bak sebuah kue dadar.

Untuk mencegah karamnya, Jakarta harus menghentikan penggalian sumur, yang berarti pemerintah mesti menyediakan pasokan air bersih bagi penduduk, membersihkan saluran air, dan membenahi saluran pembuangan.

Aksi lainnya yang perlu dilakukan seperti pembersihan kanal dan sungai yang tercemar pabrik dengan bahan-bahan kimia.

Janjaap Brinkman, ahli hidrologi yang telah mempelajari Jakarta selama puluhan tahun untuk lembaga riset di bidang air dan bawah permukaan air yang berpusat di Delft dan Ultrecht, Belanda, mengatakan proyek ambisius Giant Sea Wall atau tanggul raksasa dibangun tinggi untuk menahan naiknya air laut.

Namun dengan tingkat penurunan tanah seperti saat ini, tanggul raksasa bisa berada di bawah laut pada 2030.

"Jika tanggul ini rusak, tidak ada yang menahan Laut Jawa," katanya.

Pengamat cuaca setempat, Ardhasena Sopalheluwakan, berpendapat pembangunan tanggul raksasa tidak diperlukan, melainkan membawa Jakarta Utara ke alam dengan membangun hutan mangrove dan peremajaan waduk, termasuk beberapa yang dibangun pada Jakarta tempo dulu.



Banjir di kawasan bundaran air mancur di samping Patung Arjuna Wiwaha, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (9/2/2015). Curah hujan yang tinggi mengakibatkan sejumlah tempat di ibu kota terendam banjir. KOMPAS / LASTI KURNIA(KOMPAS / LASTI KURNIA)
Tokyo abad 20



Ibu kota Jepang, Tokyo, menghadapi keadaan sulit yang sama setelah Perang Dunia II. Kota itu telah tenggelam sedalam 3,65 meter sejak 1990.

Namun, pemerintah kota mencurahkan sumber dayanya untuk membangun infrastruktur baru dan membuat aturan lebih ketat terkait pengembangan, dan dalam satu atau dua dekade berubah menjadi kota inovasi global.

"Jakarta bisa menjadi kota di abad 21 seperti Tokyo di abad 20, sebagai contoh untuk pengembangan kembali kota urban," ujar Irvan Pulungan, penasihat gubernur.

"Tapi kota yang tidak bisa memberikan layanan dasar adalah kota yang gagal," tambahnya.

Seperti Tokyo setengah abad lalu, Jakarta berada di titik balik.

"Alam tidak akan menunggu lama," katanya.

Sumber

Karena Ulah Anies, Miliaran Bangun Jalan Hanya untuk PKL

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, menilai bahwa penggunaan jalan raya untuk berjualan para pedagang kaki lima (PKL) menyalahi Undang-undang.

Menurut Djoko, dijadikannya jalan raya sebagai tempat PKL berjualan melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Adapun bunyi Pasal 12 yakni setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

"Jalan itu kan dibangun untuk lalu lintas orang dan barang menggunakan kendaraan. Kalau mau jualan ya jangan di jalan, nanti itu dianggap pengalihan fungsi itu bisa melanggar undang-undang jalan," kata Djoko saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/12/2017).

Djoko menyampaikan, bila ada pihak yang merasa kenyamanannya terganggu, bisa saja mereka menuntut sang pemberi izin, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Masyarakat bisa menuntut itu, menuntut gubernurnya karena jalan itu dibangun mahal kan. Sayang ratusan miliar bangun jalan hanya untuk PKL," ucap Djoko.

Tuntutan itu, kata dia, bisa saja disampaikan siapa pun karena jalan yang seharusnya menjadi lalu lintas publik jadi terhambat fungsinya.

Padahal, lanjut dia, pembuatan jalan memakai uang dari rakyat yang membayar pajak.

"Enggak boleh semena-mena karena bangun jalan itu uang rakyat, bukan uangnya dia kan," ujar Djoko.

Menurut Djoko, kalau pun kebijakan itu diterapkan dalam momen-momen tertentu, misalnya pada akhir pekan atau car free day, hal itu wajar-wajar saja.

Namun, menurut dia, jika hal itu diterapkan setiap hari sejak pagi hingga sore, maka hal itu tidak lagi dikatakan wajar.

"Kesannya tuh terlalu memaksakan diri. Itu kan sudah membuat tata kotanya jadi buruk kan. Gagal paham sih mengenai jalan," ucap Djoko.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memperbolehkan PKL yang biasa berdagang di atas trotoar Stasiun Tanah Abang untuk berjualan di Jalan Jati Baru Raya, dekat Stasiun Tanah Abang.

Dalam konsep penataan Pasar Tanah Abang jangka pendek ini, dua jalur yang ada di depan Stasiun Tanah Abang ditutup sejak pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Satu jalur digunakan untuk PKL dan satu jalur lainnya digunakan untuk transjakarta. Para PKL disediakan tenda secara gratis tanpa dipungut retribusi.

Sumber

Anies, Sang Pemikir Kebijakan di luar Nalar

Bagaimana yah sosok seorang Gubernur DKI yang sudah punya gelar akademik yang tinggi, dari luar negeri lagi, tapi merasa bingung dengan evaluasi yang telah diberikan oleh Kemendagri. Segala pernyataan yang keluar dari mulut Anies, seakan-akan memprovokasi masyarakat, bahwa pemerintahannya yang dipimpinnya sekarang tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, terkhusus kementerian dalam negeri.

Seperti yang dinyatakan oleh Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017), pada pemberitaan kompas.com. Anies mengatakan, Kementerian Dalam Negeri menghapus nama Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018.


Anies membandingkan dirinya dengan tiga gubernur sebelum dirinya, mengenai TGUPP, bahwa dirinya merasa ditolak mengenai perencanaannya tersebut. Dia menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemendagri tersebut akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat bahwa telah terjadi keinkonsistenan dari kementerian tersebut.

Kemudian Syarifudin, Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, menyatakan bahwa TGUPP tidaklah ditolak. Cuma direvisi mengenai sumber pembiayaan dari TGUPP tersebut. Dinyatakan supaya Anies tidak menggaji anggota TGUPP yang rencananya berjumlah 73 orang itu melalui pos anggaran khusus di APBD DKI 2018. Melainkan disarankan menggunakan dana operasional Anies setiap bulan.

Syarifudin juga menyatakan bahwa anggaran TGUPP bisa dipecah dan dimasukan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing sesuai kebutuhan dan masa kerjanya pun harus tergantung dengan kegiatan yang dilakukan oleh tim. Dia mencontohkan ketika membutuhkan ahli tata kota, ya taruh di Dinas Tata Kota. Kemudian kalau kegiatannya sudah selesai tidak harus menunggu masa kerja setahun yang sudah ditetapkan.

Penjelasan yang diberikan yang diberikan oleh kemendagri sebenarnya sudah begitu jelas diutarakan, tapi Anies mendadak pura-pura bingung dengan kebijakan tersebut. Padahal masyarakat umumpun pasti mengerti akan penjelasan ataupun keterangan yang disampaikan.

Keteguhan hatinya untuk tetap mempertahankan TGUPP tetap berjumlah 73 orang sebenarnya juga sudah mengundang banyak pertanyaan masyarakat pada umumnya. Tepat, seperti yang pernah dikatakan oleh Sumarsono pada Kompas TV pada 22 November 2017 lalu. “Jumlah ditambah jadi 73 pasti anggarannya meledak sekian kali lipat, tapi itu konsekuensinya. Berapa sih jumlah kebutuhan tim gubernur yang real, yang diingginkan Pak Anies. Saya khawatir ini (TGUPP) hanya menampung mantan-mantan tim sukses saja tanpa melihat kebutuhan untuk sebuah tim atau expertis yang dibutuhkan gubernur.”

Sumarsono kemudian lebih lanjut menjelaskan bahwa wewenang TGUPP hanya memberikan rekomendasi kepada gubernur dan wakil gubernur. Tidak boleh memerintah SKPD. Sehingga beliau khawatir bahwa TGUPP bentukannya Pak Anies bisa menciptakan disharmoni diantara seluruh pemangku kepentingan yang ada di DKI.

Untuk lebih singkatnya, ketika peran TGUPP hanya bisa untuk memberikan masukan-masukan tanpa boleh memerintah jajaran instansi yang ada, kenapa harus banyak-banyak pengisi di tim tersebut. HaI itu membuktikan bahwa dirinya memang sedang menampung timsesnya dulu. Sebagai upaya balas budi tentunya. Yang pasti memang ada tenaga ahli di dalamnya yang terlibat, kemudian di tambah dengan timsesnya dulu yang pernah berjasa baginya.


Selanjutnya kemendagri menyarankan juga supaya pendanaannya jangan dimasukkan di dana khusus APBD melainkan dari anggaran operasional Gubernur sendiri. Tapi akhirnya, Sang Gubernur menyatakan bahwa Kemendagri telah menolak kebijakannya dalam TGUPP. Itu sebenarnya merupakan penjelasan yang sederhana. Tapi karena pemikiran Sang Gubernur DKI ini mungkin sudah diluar nalar kebanyakan, jadi menyimpulkan seperti itu.

Kemudian tentang kebijakan Tanah Abang. Ini juga menjadi fenomena tersendiri. Seharusnya jalan diperuntukkan untuk para pengendara dan bukan bagi para pedagang kaki lima. Tapi oleh Anies lebih memilih untuk menutup jalan Jatibaru yang berada tepat di depan Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat sebagai lapaknya para PKL. Yang bahkan oleh Pemda sendiri memfasilitasi mereka dengan memberikan tenda gratis untuk bisa berjualan di tengah-tengah jalan.

Padahal sudah ada bangunan berdiri megah yakni di Blok G. Sebagai tempat untuk menampung para PKL dulu yang pernah ditertibkan. Sekarang mereka kembali merasa sepi di blog G karena ulah para PKL baru yang sudah ada di Jalan Tanah Abang. Ketika kebijakan itu dikeluarkan, tentunya para pedagang yang ada di Blok G merasa kecewa dan heran atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sekarang.

Menata Tanah Abang, dengan mengorbankan hak para pengendara motor, sungguh suatu upaya yang betul diluar nalar kebanyakan. Padahal jelas jalan-jalan yang ada di tanah air peruntukannya bagi para pengendara motor. Kenapa tidak memindahkan saja dulu para PKL baru tersebut ke Blok G yang sudah ada disana.

Tapi itulah kebijakan bapak kita ini. Karena sudah termakan janji-janji kampanye dulu yang tidak mau menggusur, tapi akhirnya terpaksa juga sih melakukannya pada bangunan liar di Banjir Kanal Barat sekitar Jalan Tenaga Listrik, pada 13 November 2017 lalu. Kemudian untuk kasus kesemrautan Tanah Abang akhir-akhir ini, beliau lebih memilih untuk mengutamakan PKL dan para pejalan kaki beraktivitas di badan jalan dibanding para pengendara motor yang ada.

Beliau mungkin lupa, ketika menyatakan akan memfasilitasi seluruhnya para pedagang kaki lima tapi abai kepada para pengguna jalan yang sebenarnya. Sungguh sekali lagi, merupakan pemikiran kebijakan yang diluar nalar.

Berpikir dan membuat kebijakan yang diluar nalar yang sedang ditempuh beliau sebenarnya sebagai upaya yang mau ditunjukkan bahwa beliau adalah orang yang Out of the Box. Tapi benarkah demikian. Masing-masing kita sendirilah yang menilainya bagaimana. Dan masyarakat Jakarta sendirilah yang akan menikmati buah dari kebijakannya nantinya.

Sumber

Trump ancam potong bantuan buat negara yang tolak akui Yerusalem ibu kota Israel

Merdeka.com - Dalam rapat kabinet, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tengah mengamati negara-negara yang 'mengeroyok' Amerika Serikat pada rapat pengambilan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atau di sidang Majelis Umum.

Pada kesempatan itu, Trump pun mengancam akan memotong bantuan AS kepada negara-negara yang menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Untuk semua negara yang mengambil uang kami, kemudian mereka memberikan suara yang menentang kami di DK PBB atau di Majelis Umum nanti, kami akan mengawasi kalian," ucap Trump, dikutip dari Sputnik, Kamis (21/12).

"Mereka mengambil ratusan juta dolar, bahkan miliaran dolar dan kemudian memberikan suara menentang kita. Baiklah, kita mengawasi pengambilan suara itu. Biarkan mereka menentang kita. Kita akan menghemat banyak uang. Kita tidak peduli," ancamnya.

Ancaman Trump tersebut diumumkan setelah diadakan rapat DK PBB di New York pada Senin lalu. Saat itu, ke-14 negara anggota mendukung dokumen yang disusun Mesir soal status Yerusalem, sementara AS menentang dan mengeluarkan hak vetonya.

Mendapat perlawanan, AS mengecam rancangan resolusi tersebut. Bahkan, Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley menyebutnya sebagai penghinaan yang tak terlupakan.

"Ini memalukan. Padahal kami sedang melakukan upaya perdamaian. Faktanya, hak veto ini diberikan untuk membela kedaulatan AS dan untuk mempertahankan peran AS dalam membangun proses perdamaian di Timur Tengah. Ini bukan sumber rasa malu bagi kami, tetapi untuk negara anggota DK lainnya," tegas Haley. [noe]

Sumber

Senjata Makan Tuan!!! Akhirnya Anies Mengakui Ahok Benar

"Memang tidak ada pilihan lain, di tempat ini harus ada pelebaran," ujar Anies seusai meninjau tanggul jebol di Jatipadang, Rabu (20/12/2017) malam.

Hujan yang turun deras di Jakarta, membuat sungai Kali Pulo tidak lagi dapat menampung curahan hujan yang begitu deras, sehingga air pun meluap dan membuat tanggul di Jati Padang jebol lagi. Tak dapat dielakkan rumah-rumah warga di sekitar situ, menjadi sasaran derasnya air menerjang tempat tinggal mereka. Setiap kali hujan turun berkepanjangan menambah was-was warga di Jati Padang, karena tanggul yang disusun dari karung-karung pasir tersebut tidak mampu menahan derasnya arus sungai Kali Pulo. Inilah yang membuat tanggul Jati Padang beberapa kali jebol meski sudah diperbaiki.


Akar dari meluapnya sungai Kali Pulo ternyata terjadinya penyempitan sungai yang membuat Kali Pulo tidak sanggup menampung debit air yang begitu besar. Penyempitan sungai bukan salah satu sebab, tetapi masih ada rumah-rumah warga yang didirikan di atas sungai Kali Pulo sehingga menutupi sungai Kali Pulo secara keseluruhan dan tak dapat lagi mengalirkan air. Inilah yang menyebabkan air Kali Pulo merembes ke area perumahan warga dan membuat tanggul Jati Padang jebol beberapa kali.

Sejak semula, semasa kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok sudah menekankan bahwa untuk mencegah banjir di Jakarta, rumah-rumah warga yang berdiri di atas sungai atau pun di bantaran sungai harus dipindahkan. Tidak ada cara lain. Karena untuk melebarkan sungai yang ada, mau tidak mau rumah-rumah warga yang ada di bantaran sungai harus dibongkar, barulah sungai tersebut dapat dilebarkan.


Tetapi pernyataan Ahok ini sempat mendapat kritikan dari Anies Baswedan. Kala itu Anies dengan sangat yakin bahwa untuk menormalisasi sungai tidak perlu mengorbankan rumah warga yang ada di bantaran sungai. Ada cara lain yang lebih efektif untuk mengatasi banjir di Jakarta, yaitu membuat lubang-lubang vertikal yang dapat menyerap air hujan. Tentu saja jualan Anies ini segera mendapatkan atensi dari pemilik rumah-rumah di bantaran sungai. Seketika itu mereka menyatakan mendukung Anies menjadi gubernur DKI Jakarta dan meninggalkan Ahok yang suka menggusur rumah warga.



Ahok yang sudah mengkaji permasalahan banjir di Jakarta, tentu paham bahwa untuk mengatasi banjir di Jakarta salah satunya adalah dengan cara normalisasi sungai yang ada di Jakarta yang kian hari kian sempit dan dangkal. Jadi bagaimana pun juga untuk menampung air hujan serta limpahan air dari kawasan Bogor, perlu sungai yang dapat menampung debit air yang tinggi. Salah satunya adalah normalisasi sungai yang sempit dan dangkal kembali pada keadaan semula, yang lebih lebar dan dalam.

Apa yang telah dipaparkan oleh Ahok ini menjadi tertawaan Anies Baswedan ketika pada acara debat kampanye Pilgub DKI beberapa waktu lalu. Menurut Anies masih banyak cara selain menggusur rumah warga untuk normalisasi sungai.

Tetapi sekarang, setelah Anies menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan terjun langsung ke daerah terdampak bencana banjir seperti kawasan Jati Padang, membuat Anies sadar bahwa tak ada cara lain selain harus ‘naturalisasi’ sungai dan tak cukup hanya normalisasi saja. Naturalisasi menurut Anies mungkin mempunyai arti kembalikan sungai secara alamiah, bukan begitu ya? Saya sendiri juga kurang mengerti, karena selama ini saya hanya tahu kalau naturalisasi itu hanya berkenaan dengan warga negara. Misalnya ada pemain sepakbola asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, maka mereka akan dinaturalisasi. Tapi kalau sungai, saya belum mendengar ada istilah naturalisasi.

Dan naturalisasi cara Anies pun harus mengorbankan rumah warga. Rumah warga yang ada di atas Kali Pulo dan di sekitarnya terpaksa harus disingkirkan demi untuk melebarkan sungai Kali Pulo. Dan juga untuk memperlancar arus sungai yang semula ditutupi oleh rumah warga.

Jika ini solusi yang diambil oleh Anies Baswedan, lalu apa bedanya dengan solusi yang disampaikan oleh Ahok beberapa waktu lalu dan yang menjadi kritikan oleh Anies Baswedan? Seharusnya Anies Baswedan malu jika kebijakan yang diambilnya justru sama dengan kebijakan Ahok yang dikritiknya saat itu. Tapi masalahnya apakah Anies punya rasa malu?

Bukan begitu kura-kura?

Sumber

Muladi Ingatkan Setya Novanto untuk Tak Lagi Pura-pura Sakit

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar Muladi mengatakan, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto harus berani menghadapi proses peradilan kasusnya.

Dalam menghadapi proses hukumnya, Novanto diingatkan Muladi untuk tak berpura-pura sakit.

"Fokus hadapi peradilan. Jangan pura-pura sakit dan sebagainya. Hadapi saja secara gentleman. Kalau nanti mempersulit, pidananya berat," kata Muladi ketika ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Sebagai seseorang yang pernah duduk sebagai Ketua Mahkamah Partai Golkar, ia malu dengan apa yang dilakukan Novanto.

Pada sidang perdana kasusnya, Novanto sempat mengeluh sakit sehingga pembacaan dakwaan tertunda.

"Rasanya sedih, punya mantan pimpinan partai seperti itu, apalagi jabatan mantan pimpinan ketua DPR kan tinggi sekali, jangan seperti itu," ujar Muladi.

Ia berharap, Novanto lebih berjiwa ksatria menghadapi kasusnya.

"Kita mengharapkan tokoh yang pernah jadi Ketua DPR, pernah jadi ketua partai yang besar, gentleman. Kalau salah ya salah, jangan ada kesan pura-pura sakit dan sebagainya," kata dia.

Sumber

Soal Eksepsi Setya Novanto, Jaksa KPK: Saya Tak Habis Pikir...

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut KPK Abdul Basir menanggapi eksepsi yang diajukan terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto. Dalam eksepsinya, pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail menyebut dakwaan jaksa tidak cermat dan tidak jelas.

Abdul Basir mengatakan ia tak paham dengan pernyataan yang mengatakan dakwaan jaksa untuk Setya Novanto tidak jelas dan tidak cermat. "Itu yang saya tidak habis pikir di mana tidak cermatnya, di mana berbedanya," kata Abdul di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Desember 2017.

Menurut Abdul, kerugian negara atas korupsi e-KTP sebesar Rp 2,3 miliar itu diperoleh sesuai penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, pengadilan telah menerima penghitungan tersebut di dalam dua perkara terdakwa e-KTP sebelum Setya Novanto.

Tanggapan itu sehubungan dengan pernyataan Maqdir ihwal tidak ada kejelasan jumlah kerugian keuangan negara. Maqdir memperkirakan, seharusnya total kerugian negara adalah Rp 2,4 miliar bila Setya Novanto memang terbukti telibat korupsi. Sebab, dalam dakwaan, KPK menuduh Setya Novanto menerima uang US$ 7,3 juta. "Seharusnya kerugian negara lebih besar," ujar Maqdir.

JPU tak berkomentar banyak mengenai pembacaan eksepsi atau keberatan oleh kuasa hukum Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini, Rabu, 20 Desember 2017. Abdul akan menjawab lengkap keberatan Setya saat sidang lanjutan pada Kamis, 28 Desember 2017.

Sumber

Video Viral!!! ‘Heboh’ Sidang Praperadilan ! Abraham Samad KPK Punya Bukti Kuat Untuk Miskinkan Setnov Terbaru

‘Heboh’ Sidang Praperadilan ! Abraham Samad KPK Punya Bukti Kuat Untuk Miskinkan Setnov Terbaru

Video Viral!!! Setnov Kaget ! Pak Jokowi yang ‘Menguasai’ Golkar // Berita Terbaru Hari Ini

Setnov Kaget ! Pak Jokowi yang ‘Menguasai’ Golkar // Berita Terbaru Hari Ini

Sidang Eksepsi e-KTP, Akankah Novanto Kembali Mainkan 'Drama'?

Jakarta - Sidang dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto akan memasuki agenda eksepsi hari ini. Novanto pun kemarin (19/12) sudah dinyatakan sehat oleh KPK.

Pekan lalu, Rabu (13/12), Novanto menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimulainya sidang, sempat diwarnai 'drama' saat Novanto mulai mengeluh tidak sehat. Dia mengaku diare selama 5 hari terakhir dan hingga 20 kali ke toilet.

Ketua DPR nonaktif ini bahkan sempat minta izin di tengah sidang untuk ke toilet. Sidang kemudian sempat diskors untuk mengecek kondisi kesehatan Novanto.

Tak habis akal, KPK rupanya telah mengantisipasi hal ini. Tim dokter dan psikolog sudah disiagakan di persidangan. Mereka terdiri dari dokter KPK, IDI, dan RSCM. Mengikuti perintah majelis hakim yang dipimpin Hakim Yanto, Novanto kemudian diperiksa lagi kondisi kesehatannya. Padahal, menurut KPK sebelum berangkat Novanto sudah dipastikan siap menghadapi sidang.

Setelah diskors selama 4 jam, sidang e-KTP di PN Jakpus pun kembali berlanjut. Novanto dinyatakan sehat oleh 4 orang dokter yang memeriksanya. Namun, terdakwa dugaan korupsi ini malah 'mogok bicara' ketika hakim kembali menanyakan kesiapannya menjalani sidang. Dia kembali mengaku tidak sehat.

Pada saat bersamaan, sidang praperadilan Novanto juga masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdapat perdebatan soal gugurnya praperadilan ini, apakah saat sidang pokok dibuka atau saat pembacaan dakwaan. Tidak ada yang tahu apakah diamnya Novanto untuk mengulur putusan praperadilan yang rencananya dibacakan keesokan harinya, Kamis (14/12).

Tetapi musyawarah majelis hakim memutuskan sidang pokok perkara e-KTP tetap berjalan dengan agenda pembacaan dakwaan Novanto. Perlawanan Novanto lewat praperadilan pun tumbang seketika. KPK mendakwa mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR itu menerima aliran duit dari proyek e-KTP sebesar USD 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille yang harganya kini setara USD 135 ribu.

Duit itu diterimanya dari sejumlah pengusaha penggarap proyek e-KTP, antara lain Andi Agustinus alias Andi Narogong, Johannes Marliem, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Paulus Tannos. Pertemuan di antara pengusaha itu menghasilkan kesepakatan commitment fee untuk Novanto dan anggota DPR RI sebesar 5 persen melalui orang 'perwakilan' Novanto, Made Oka Masagung.

Dalam sidang eksepsi yang akan dihadapi Novanto hari ini, belum diketahui apakah Novanto akan kembali memainkan 'drama'-nya. Namun, KPK memastikan Novanto siap menjalani sidang hari ini. Kemarin (19/12) pun, saat diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan dengan tersangka eks Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, Novanto bisa merespons pertanyaan dengan baik.

"Tadi dilakukan pemeriksaan terhadap SN (Setya Novanto). Kondisi yang bersangkutan baik," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

"(Novanto) dapat merespons pertanyaan dan juga bisa menulis," imbuh Febri.
(nif/jor)

Sumber