Politisi PKS Zulkieflimansyah Dilaporkan Istri ke-4 ke Komnas Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Zulkieflimansyah dilaporkan ke Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan).

Ia dilaporkan oleh istri keempatnya, Aries Suci Handayani.

Aries Suci datang ke kantor Komnas Perempuan, Jumat (5/1/2018), bersama pengacaranya, Jamil Burhanuddin.

"Tadi laporan sudah kami sampaikan," kata Jamil saat dikonfirmasi kompas.com, Jumat malam.

Jamil mengatakan, Aries Suci dinikahi oleh Zulkieflimansyah pada tahun 2016 lalu.

Pernikahan terjadi setelah Aries melaporkan perlakuan tak pantas Zulkieflimansyah terhadap dirinya ke DPP PKS.

Sidang DPP PKS melakukan mediasi dan memerintahkan Zulkieflimansyah untuk menikahi Aries Suci.

Namun setelah dinikahi, Aries Suci ditelantarkan bersama dua orang anak dari pernikahan dia sebelumnya. Zulkieflimansyah dinilai tak memperlakukan Aries Suci layaknya seorang istri.

Pada Maret lalu, Aries Suci melaporkan suaminya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, namun belum ada keputusan sampai saat ini.

Jamil berharap, hasil penyelidikan Komnas Perempuan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh MKD DPR RI dan DPP PKS untuk memecat Zulkieflimansyah dari keanggotaan DPR RI dan statusnya sebagai kader PKS.

"Karena menurut kami, itulah yang paling pantas untuk diterima karena perlakuannya atas klien kami," ucap Jamil.

Kompas.com sudah mencoba menghubungi Zulkieflimansyah melalui sambungan telpon untuk dimintai komentarnya mengenai hal ini, namun belum berhasil.

Sumber

Pidato politik awal tahun, SBY puji pencapaian Presiden Jokowi

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato politik awal tahun di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Cibinong, Jumat (5/1) pagi. Dalam pidato itu, SBY banyak membahas persiapan menuju Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Di awal pidatonya, SBY memuji capaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya terkait persiapan pelaksanaan kontestasi politik besar yang akan diselenggarakan dalam dua tahun berturut itu. Menurut Presiden keenam RI itu, Jokowi dan jajarannya telah mempersiapkan dengan baik pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Namun saya perlu menjelaskan bahwa Partai Demokrat tidak bermaksud menggurui atau mendikte apa yang seharusnya dilakukan negara dan pemerintah khususnya Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang karena Partai Demokrat mengetahui Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dipimpinnya serius melakukan tugas dan kewajibannya. Saya saksikan Presiden Jokowi ingin berbuat terbaik untuk rakyatnya, ingin memajukan dan menyejahterakan bangsanya," jelasnya.

SBY juga menyampaikan pihaknya juga melihat berbagai hasil dan prestasi yang dicapai Presiden Jokowi dan jajarannya. "Dengan tulus kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dan berharap capaian ini dapat dijaga dan ditingkatkan," ujarnya. Namun ia tak menyebutkan apa saja prestasi yang dimaksud.

Di satu sisi SBY juga mengingatkan masih banyak permasalahan dan kekurangan yang dihadapi rakyat. Karena itu pihaknya mendorong pemerintah melakukan perbaikan dan bekerja lebih gigih lagi dalam dua tahun ke depan.

"Sehingga dua tahun ke depan lebih banyak lagi hasil yang akan dicapai," ujarnya.

Ia pun meyakini pemerintah telah mempersiapkan dan memastikan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat berjalan damai, tertib, aman, dan lancar. "Dan dapat pula berlangsung secara jujur, adil dan demokratis. Saya yakin Presiden Jokowi ingin meninggalkan legacy yang baik dan ingin diingat oleh sejarah yaitu berlangsungnya Pilkada dan Pemilu yang benar-benar fair dan demokratis," harapnya. [rhm]

Sumber

KPU Larang Calon Walkot dan Wawalkot Perempuan Berhubungan Badan

TEGAL - Selain mengatur tempat pemeriksaan kesehatan para calon kepala daerah, KPU secara khusus memberikan syarat kepada peserta pilkada perempuan. Mereka dilarang berhubungan badan selama beberapa hari sebelum pemeriksaan kesehatan.

Ketua KPU Kota Tegal Agus Wijanarko saat memberikan sambutan dalam rakor persiapan pendaftaran calon pilkada 2018 mengatakan sesuai agenda pihaknya akan membuka pendaftaran bakal calon dari jalur partai politik pada 8-10 Januari 2018. Sehingga pihaknya sengaja menggelar rakor dengan mengundang sejumlah pimpinan parpol.

"Melalui kegiatan ini diharapkan parpol akan mempersiapkan diri dengan persyaratan saat melakukan pendaftaran," katanya.

Terkait pemeriksaan kesehatan calon, Agus menyebut sesuai mekanisme yang ada pemeriksaan kesehatan saat ini tidak bisa dilakukan di RSUD Kardinah, namun di RSUD Dr. Karyadi Semarang. Kemudian ada syarat khusus bagi calon perempuan.

"Kalau calonnya perempuan ada ketentuan yang menyampaikan beberapa hari tidak boleh melakukan hubungan badan,"paparnya.

Ditambahkan Agus, sesuai agenda pemeriksaan kesehatan diperkirakan akan dilakukan pada 8-15 Januari 2018 nanti. Terkait itu, pihaknya akan memfasilitasinya. (muj/zul)

Sumber

Demi Indonesia Dan NU, Mbak Yenny Wahid, Menolak Pinangan Tiga Partai Pemecah Belah

Partai Gerindra, PAN dan PKS akan tetap dikenang rakyat sebagai Partai yang menghalalkan segala cara demi tujuan pemenangannya. Apa yang terjadi di Pilkada DKI kemarin, adalah luka dalam yang akan sulit sembuh bagi rakyat Indonesia, Jakarta khususnya.

Untuk apa pesta demokrasi diadakan jika ternyata menggunakan cara dan intrik yang merusak kebhinnekaan. Sudah tau senista itu, ternyata masih saja ada yang menganggap hal itu wajar-wajar saja. Sampai-sampai cara nista itu dianggap efektif juga untuk memenangkan calonnya di daerah lain.


Dan bahayanya anggapan itu seperti tidak hanya sekedar isapan jempol belaka. Tidak lebih di 5 daerah mereka berkoalisi lagi, dan tentunya bagaimana caranya untuk memenangkan calonnya adalah kekhawatarinan tersendiri bagi seluruh Bangsa Indonesia. Itupun tidak menutup kemungkinan kans koalisi tiga partai tersebut akan sampai ke Pilpres 2019, mereka akan melawan Presiden Joko Widodo sebagai incumbent. sumber

Potensi Ketiga Partai Pemecah Ummat di Jawa Timur

Ada dua instrumen untuk menghancurkan Indonesia dari dalam, pertama; rusak alat-alat Negaranya (TNI dan Polri), kedua; "jauhkan" NU dari Indonesia.

Mengenai Jawa Timur dan kedua instrumen tersebut, memiliki cerita yang mendunia, yang kita semua sudah tau. Adalah perang 10 November di Surabaya dan Berdirinya NU di Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Lantas, apa hubungannya dengan Pilkada Jawa Timur tahun ini dan sejarah demokrasi Indonesia yang sedang kita ukir bersama ini?

Begini; Jawa Timur menjadi provinsi urutan no dua setelah Jakarta sebagai provinsi yang turut menentukan maju mundurnya Indonesia. Maka jelas, iklim politiknya juga sangat panas. Dan sebagai "rumahnya" NU, Jawa Timur menjadi lumbung suara yang paling menarik, karena segala pusat pergerakan dan politik Indonesia, indikator keduanya adalah Jawa Timur, boleh Jakarta terjajah tapi selagi Jawa Timur masih merdeka, Indonesia akan tetap berdaulat. Begitu kira-kira.

Kita tau bahwa, ambisi ketiga partai itu tidak cukup hanya selesai di Jakarta. Akan tetapi mereka juga menyadari bahwa di Jawa Timur mereka juga tidak punya tokoh yang bisa diajukan, dari lingkaran mereka sendiri. Mereka juga sangat menyadari bahwa, masyarakat Jawa Timur tidak bisa termakan isu-isu SARA.

Alhasil jika mereka tidak mau menurunkan gengsinya dihadapan partai lain yang sudah menentukan pilihannya, mereka mencoba membuat poro baru dengan mengusung Mbak Yenny, putri Gus Dur.

Selain Mbak Yenny memiliki status "super darah biru" di tengah kalangan NU, ia juga menjadi sosok yang sudah lama malang melintang di dunia politik. Bisalah, kalau dia disandingkan dengan orang-orang sekelas Gus Ipul dan Bu Khofifah.


Dilema "El-Clasico" di Pilkada Jawa Timur

Takdir Gus Ipul dihadapkan dengan Bu Khofifah dalam pilkada Jawa Timur adalah bentuk "kepercayaan tingkat tinggi kesadaran politik" oleh para Kiai-kiai NU terhadap Nahdliyin Jawa Timur. Bahwa NU akan tetap solid, tidak bisa terpengaruh oleh kondisi politik yang tidak menentu.

Dan memang terbukti, masyarakat Jawa Timur dalam menyongsong pesta demokrasinya ini, tidak segaduh seperti apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta kemarin. Dan potensi kegaduhan Nahdliyin Jawa Timur itulah yang menjadi potensi satu-satunya yang bisa dimanfaatkan tiga partai tersebut, yaitu dengan mengajukan nama Mbak Yenny Wahid.

Tapi beruntunglah Mbak Yenny lebih panjang berfikirnya, demi Indonesia dan demi keluarga NU, Mbak Yenny dengan hormat menolak pinangan tiga partai tersebut.

"Tawaran tersebut saya pertimbangkan dengan matang, tetapi kami keluarga Gus Dur meyakini punya tugas sejarah untuk menjaga bangsa ini dan memastikan keluarga NU (Nahdlatul Ulama) tidak pecah,"

Mbak Yenny mengimbuhkan, sebagai anggota keluarga Gus Dur (Abdurrahman Wahid), dirinya diminta untuk tidak masuk dalam kontestasi yang sedang berlangsung. Ia pun berterima kasih kepada Prabowo karena telah menawarinya untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Ia mengaku sangat menghormati mantan Komandan Jenderal Kopassus itu meski menolak tawaran Prabowo. Menurutnya, Prabowo merupakan sosok dengan visi yang jauh ke depan.

"Sejak saya kenal beliau (Prabowo), visinya sangat jauh ke depan, beliau punya gagasan besar untuk Indonesia," tutur Yenny. sumber

Rahayu!

Sumber

Yang Harusnya Bubar Itu FPI, Bukan Badan SIber dan Sandi Nasional!

Untuk apa itu pernyataan hoax yang membangun. Yang namanya hoax adalah hoax. Besok kami minta bubarkan itu. Bukan berpihak kepada rakyat. Itu berpihak kepada penguasa, sebagai ajang mesin politik balas dendam. Kami punya suara (alumni) 212 7-8 juta orang. Itu adalah kekompakan di media sosial yang berhasil memenangkan pilkada. (Buktinya) Pilkada di Jakarta dan Banten.

Sumber gambar dan kutipan : https://www.viva.co.id/berita/nasional/993621-fpi-minta-badan-siber-dan-sandi-negara-dibubarkan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


Membaca ini komentar saya :


Tumben FPI sadar kalau hoax adalah hoax. Pertanyaan saya, apakah simpatisan FPI sudah berhenti menyebarkan atau malah membuat hoax terutama mengenai Pemerintah?


Huooooo... Mau membubarkan Badan Siber dan Sandi Negara? Lau sokap alias situ siapa? Apakah FPI adalah Lembaga Tinggi Negara atau Presiden sehingga bisa mendorong agar lembaga seperti ini dibubarkan? Kebiasaan main hakim dan semaunya sendiri memang sepertinya sudah melekat erat dengan ormas satu ini.


Molaikkkkk.. Selalu polanya sama. Kalau ada kesempatan memojokkan Pemerintah pakem yang digunakan selalu "itu tidak berpihak ke rakyat, itu hanya untuk kepentingan penguasa, itu mau balas dendam". Balas dendam ke siapa? Ke FPI? Lah memang FPI pernah melakukan salah apa sehingga menimbulkan dendam Pemerintah?


Lagi-lagi membanggakan 7 juta alumni. Yakin jumlahnya 7 juta? Yakin tanpa supply nasi bungkus dari bohir mereka mau berkumpul sebanyak itu?

Kekompakan di media sosial sehingga menang di Pilgub DKI Jakarta dan Banten. Lho apakah ini pengakuan terselubung bahwa masifnya propaganda intoleransi dan aksi persekusi di media sosial serta beragam unggahan status penuh kebencian, meme yang sangat merendahkan, beragam hoax berisi fitnah adalah yang disebut kekompakan menurut FPI? Kalau iya, wah bangga sekali ternyata dengan apa yang dilakukan.

Saya pribadi kemarin memang menilai ucapan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Djoko Setiadi tentang Hoax Membangun sangat rentan diplintir pihak-pihak yang memang menunggu keplesetnya Pemerintah. Lah saya sendiri juga agak merasa nggak paham kok dengan yang dimaksud "hoax membangun". Tapi kalau sampai ada pihak yang bersuara akan membubarkan Badan Siber dan Sandi Negara, apalagi yang ngomong FPI melalui Novel Bamukmin, maka yang seharusnya dibubarkan duluan itu justru FPI.

Berdasarkan Perpres Nomor 53 tahun 2017, BSSN didefinisikan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tugasnya adalah melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. BSSN juga menyelenggarakan fungsi: penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan (menyaring), diplomasi siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan, kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

Jadi ya memang BSSN ini tugasnya lebih dari sekedar mengurus hoax sekaligus juga menepis tudingan FPI melalui Novel bahwa BSSN digunakan sebagai alat untuk menyebarkan propaganda Pemerintah. Bukan seperti itu kerjanya. Ngurusi hoax itu bukan wilayah BSSN meski mungkin dalam tugasnya akan berurusan juga dengan itu. Tujuan besar BSSN nantinya dapat melihat hal-hal atau kewenangan yang sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan infrastruktur IT Indonesia.

Kasus yang ditangani BSSN misalnya jika ada indikasi kejahatan dengan pola scammer seperti yang terjadi di Nigeria. Lewat BSS, negara berusaha menjaga keamanan data masyarakat. Contoh lain misalnya bocornya surat elektronik beberapa politisi penting saat Pilpres AS lalu.

Harus saya akui langkah Presiden Joko Widodo ini cukup brilian. Kita memang harus melihat jauh ke depan. Ancaman kedaulatan negara ke depannya bukan lagi tentara negara lain yang datang dengan senjata terkokang seperti jaman penjajahan dulu. Nggak perlu kirim senjata tinggal mengoyak database keamanan negara maupun sistem IT saja sudah akan membuat negara lain kelimpungan. Karena sekarang perang bukan lagi soal mendapatkan rempah-rempah sebagai komoditas perdagangan.

Hal ini dipikirkan matang oleh Jokowi, namun sepertinya otaknya Novel nggak mikir sejauh itu.

Sumber

Hina Presiden Jokowi, anggota Saracen dituntut 4 tahun penjara

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru menuntut anggota group Saracen, M Abdullah Harsono dengan hukuman 4 tahun penjara. Dia terbukti bersalah menyebar ujaran kebencian atau kebencian antar Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Perbuatannya menghina Presiden Jokowi dengan memanfaatkan ‎media sosial dan online tersebut membuat Harsono ditangkap Mabes Polri hingga kini dalam tahanan kejaksaan.

Jaksa Sukatmini menjerat Harsono dengan Pasal Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang (UU) RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Deskriminasi jo Pasal 156 KUHP dan Pasal 207 KUHPidana.

"Menuntut terdakwa Muhammad Abdullah Harsono dengan hukuman penjara selama empat tahun," ujar Sujatmiko di persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang dipimpin majelis hakim, Martin Ginting, Kamis (4/1).

Pertimbangan jaksa yang memberatkan hukuman Harsono adalah perbuatannya menimbulkan keresahan di masyarakat. Sedangkan hal meringankan, terdakwa sopan selama persidangan.

Atas tuntutan jaksa itu, Harsono mengajukan pembelaan (pledoi) pada persidangan selanjutnya. Usai hakim menutup persidangan, terdakwa kembali dimasukkan ke sel tahanan PN Pekanbaru.

Berdasarkan dakwaan JPU, Harsono melakukan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian diposting melalui media sosial,Facebook.

Perbuatan itu dilakukan sejak April 2015 hingga Agustus 2015 di rumah terdakwa di Jalan Bawal Nomor 31 RT 092 R W 006 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Pada Mei 2015, Harsono membuat postingan facebook dengan user name atas nama HARSONO ABDULLAH. Isinya memuat tulisan berisi kata-kata dan gambar penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Seperti, Gerakan 20 Mei rakyat bersatu lengserkan Jokowi setan bajingan dari kursi presiden RI dan "Orang-orang yang membela Jokowi adalah goblok dan tolol, ibaratkan kerbau yang ditusuk hidungnya. "Postingan terdakwa jelas mengandung unsur penghinaan terhadap kepala negara," kata Sukatmini.

Ujaran kebencian juga disebar terdakwa melalui facebook dengan akun Muhammad Ali Firdaus. Terdakwa mengajak masyarakat pribumi untuk melakukan pembantaian terhadap suku Tionghoa. Akibat perbuatannya, Harsono ditangkap tim Bareskrim Mabes Polri di rumahnya di Jalan Bawal, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan, Rabu, 30 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 WIB.

Pentolan kelompok ini disebut adalah Jasriadi yang ditangkap di Jalan Kasah, Pekanbaru. Saat ini, dia juga menjalani proses persidangan di PN Pekanbaru. Selain keduanya, Mabes Polri juga menangkap beberapa pelaku lain di luar Riau. [fik]

Sumber

Terkuak Sudah, Ada Haji Lulung di balik relokasi pedagang Blok G

Merdeka.com - Deretan motor dan mobil terparkir rapih. Di sisi kiri kanan pintu masuk berjejer para pedagang. Mengisi lahan kosong. Terletak di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lahan itu persis di samping Hotel Pharmin. Memiliki luas sekira 1.500 meter.

Lokasi itu diproyeksi menjadi salah satu Tempat Penampungan Sementara (TPS) pedagang Pasar Blok G Tanah Abang. Setelah pemerintah Provinsi DKI berencana merobohkan Blok G untuk dijadikan pasar modern. Tempat itu disebut dikelola Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung.

"Masih (hubungan), tapi yang punya bukan dia (Haji Lulung). Tapi masih ada kaitannya," ucap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya saat ditemui merdeka.com, Kamis (4/1).







Lahan di samping Hotel Pharmin disebut hanya salah satu dikelola Haji Lulung. Politisi PPP ini bahkan menguasai sejumlah lahan di kawasan Tanah Abang. Haji Lulung sendiri hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban ssaat dikonfirmasi mengenai pengelolan lahan di samping Hotel Pharmin. Saat ini ia tengah melaksanakan ibadah umrah.

Pemprov DKI menjadikan lahan Haji Lulung salah satu pilihan TPS pedagang Blok G. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, akan menggunakan sistem sewa apabila menggunakan lahan Haji Lulung.

"Saya belum bicara tapi sistemnya harus terbuka dan Keadilan kalau pakai lahan beliau (Haji Lulung) salah satu opsi tapi kita cari yang terbaik," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/1).

Sementara menurut Direkur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin, untuk menampung kurang lebih 900 pedagang Blok G nantinya tak hanya mengandalkan lahan Haji Lulung. Terlebih menurut Arief, untuk lahan Haji Lulung di sebelah Hotel Pharmin kurang luas untuk menjadi TPS.

Arief mengungkapkan, untuk menampung 900 pedagang diperlukan lahan dengan luas 3.000 meter per segi. Untuk itu, dia meminta bantuan kepada Haji Lulung mencarikan lahan yang lebih luas dari tanah lahan yang dimilikinya.

"Pak Haji Lulung membantu mencarikan tempat yang lainnya. Itu sebenarnya, saya tuh kalau lahan (Haji Lulung) itu kekecilan tapi Pak Haji Lulung di situ kan teman-temannya ada tuh tetanggaan. Itu yang bantuin kita untuk ngomongin," kata Arief di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/1).

Nantinya lahan tersebut akan disewa oleh PD Pasar Jaya. Namun untuk berapa harga sewanya Arief enggan membocorkan. Prioritas saat ini masih mencari lahan untuk tempat penampungan sementara. Namun ia berharap, lahan-lahan yang dijadikan opsi dapat mencapai kata sepakat.

"Mudah-mudahan nih. Yang lagi punya lahan nih lagi liburan nih. Selesai habis tahun baru dan minggu depan kita sudah bisa dapat ya sungai sebenarnya udah bagus lah. Cuma mudah-mudahan ini terjadi kalau nggak kita susah juga," kata Arief. [gil]

Sumber