Jokowi bersiap Pilpres 2019, capres lain kemana?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah bersiap menghadapi pertarungan Pilpres 2019. Dia sudah menginstruksikan kepada para relawannya, Projo, untuk mulai mensosialisasikan kesuksesan program pemerintah selama memimpin negeri ini.

Jokowi tak ingin menteri di kabinet turut campur urusan politik. Karena itu, Jokowi menegaskan, Projo yang bertanggung jawab untuk mulai kampanye kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Jokowi memang calon kuat pada Pilpres 2019. Selain karena incumbent, Jokowi telah didukung oleh Golkar, Hanura, PPP dan NasDem untuk maju. Sementara capres lain, masih wacana dan belum mendapatkan dukungan konkret.

"Pak Jokowi sudah melaju dengan relawannya, istilahnya sudah start sudah disuruh maju, yang lain mana? Yang lain ini kalau enggak kelihatan berarti Pak Jokowi ini sampai finish duluan. Saya kira itu maknanya. Pak Jokowi sudah memanaskan mesin," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Jumat (8/9).

Prabowo Subianto misalnya. Sejauh ini baru Partai Gerindra yang menyatakan bakal kembali mengusung Prabowo. Namun, suara 10 persen Gerindra tak cukup untuk meloloskan tiket Prabowo maju di Pilpres 2019, jika merujuk pada UU Pemilu yang mengharuskan 20 persen presidential threshold. Meskipun, UU ini masih proses gugatan di MK.

Nama lain ada Ketua MPR Zulkifli Hasan. Zulkifli diusulkan PAN untuk maju jadi capres. Lagi-lagi baru sebatas wacana. Ketua Umum PAN itu juga masih malu-malu menyatakan siap untuk bertarung di pemilu dua tahun lagi nanti.

Fahri Hamzah mendesak, capres-capres lain sudah mulai mendeklarasikan diri. Hal ini baik bagi demokrasi Indonesia. Selain bisa memperkenalkan diri ke masyarakat lebih lama bagi si capres. Perkenalan capres sejak dini juga bisa menambah wawasan pemilih nantinya, apakah tokoh tersebut layak dipilih atau tidak.

"Dan beliau (Jokowi) sudah manasin mesin nah kandidat yang lain mana kok mesinnya belum dihidupin? Apa karena enggak punya duit atau karena enggak punya kepercayaan diri? Atau belum jelas? Atau enggak percaya enggak dapet tiket, sementara Pak Jokowi sudah dapat?" terangnya.

Jusuf Kalla (JK), sebagai pendamping Jokowi di pemerintahan masih bisa mencalonkan diri sebagai capres di 2019. Sayang, JK sudah memastikan diri untuk pensiun dari politik di usianya yang sudah 70 tahun.

Munculnya calon-calon pesaing Jokowi, kata Fahri, bisa memicu dialektika persaingan di Pilpres. Fahri mengusulkan, relawan-relawan dari tiap bakal calon membuat debat sebelum debat resmi yang diselenggarakan KPU.

"Maksudnya supaya ada dialektika gitu. Sementara Pak Jokowi sudah manasin mesin masa yang lain enggak manasin mesin. Ayolah sehingga kita menyelenggarakan satu dialektika yang lebih sehat," ujar Fahri. [rnd]

Sumber

Selain Video Sawer, Ada Foto Telanjang Dada Bareng Perempuan Cantik, Hotman Paris: Saya Terlalu Polos

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara ternama Hotman Paris Hutapea baru-baru ini kerap menjadi objek pemberitaan.

Selain heboh video saweran, Hotman tertangkap kamera tengah bersama seorang perempuan cantik di kolam renang.

Dalam foto tersebut Hotman Paris tampak bertelanjang dada.

Bagaimana tanggapannya mengenai pemberitaan seperti itu, Hotman Paris mengatakan tak dapat mencegahnya.

"Saya, kan, terlalu polos, terlalu baik, gitu," kata Hotman saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2017).

Hotman menjelasakan jika foto itu diambilnya saat sedang berada di Pulau Dewata, Bali.

"Sama juga yang di kolam renang itu, lho, yang di Bali,"ucap Hotman Paris.

Hotman pun menjelaskan yang dimaksudnya dirinya terlalu polos.

Ternyata Hotman tak kuasa menolak permintaan foto bersama, padahal saat itu dirinya dalam keadaan renang yang tentu memakai kostum setengah terbuka.

"Di mana-mana saya, kalau renang di Bali itu, hampir tiap lima menit, orang Indonesia akan minta foto dalam keadaan pakai baju renang. Jadi, gimana gue cegah? Masa, gue suruh, 'Eh, kau mau foto tutup dulu dengan piyama kau punya kaki,' begitu?'

Diakui Hotman Paris, perempuan itu bukanlah kekasihnya.

" Bayangkan coba, saya mengajak dansa seorang wanita, tangannya saya putar begini, air kolam renangnya sampai sini (dada) sehingga dada wanita itu sampai bagian kakinya tidak kelihatan. Itu pun bukan pacar saya," ujar Hotman Paris.

Saat itu, menurut Hotman Paris, dirinya tengah menggelar perayaan tatkala baru saja memenangkan tender sebuah vila mewah di Bali.

"Saya waktu itu habis... Saya, kan, bisnis banyak hotel dan villa di Bali. Saya baru menang tender vila mewah di Bukit Karang, Pandawa. Brokernya dia. Jadi, seluruh broker itu saya traktir di Finns Beach Club, salah satu kelab mewah di Bali. Itu semua saya ajak dansa begitu, nggak ada kelihatan apa pun. Orang di Bali gitu, lho," tutur Hotman Paris.

"Tiap hari Anda bisa lihat pertandingan olahraga, misal ASEAN Games atau SEA Games, di mana wanita di kolam renang dengan pakaian bikini. Apa itu asusila? Lagi-lagi itu diviralkan lagi. Dibilang begini, 'Hotman topless di kolam renang dipeluk wanita.' Ya, memang laki-laki, ya, topless. Maksudnya, kan, 'Hotman telanjang dada di kolam renang,' emang ada laki laki yang pakai BH (breast holder) di kolam renang? Jadi, bohong semua," lanjut dia.

Sumber

Mari Kita Dukung Fahri Hamzah Bersama FPI Jihad ke Myanmar

Tragedi yang terjadi di Myanmar antara Etnis Rohingya dan penduduk beragama Buddha serta Junta Militer merambat ke Indonesia. Yang paling berkoar-koar terkait kasus ini adalah FPI, Ormas radikal pimpinan Rizieq Shihab. Bahkan FPI berencana akan berangkat ke Myanmar untuk berjihad di sana.

Langkah FPI yang peduli terhadap Etnis muslim Rohingya sebenarnya sudah sejak lama. Sejak tahun 2013 FPI telah berencana untuk berangkat ke Myanmar berperang melawan kaum yang menindas Etnis Rohingya. Namun sampai saat ini hal tersebut baru hanya sekedar omong doang. Belum pernah terlihat di Metro TV maupun di TV One kalau FPI telah berperang melawan Junta Militer.

Baru-baru ini FPI akan menggelar aksi di Candi Brobudur namun dilarang polisi, sehingga Brobudur sebagai warisan dunia gagal menjadi tempat FPI menyalurkan hobi yaitu orasi. Tidak hanya itu FPI juga akan menggelar aksi di depan Kedubes Myanmar menuntut pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan Myanmar, usir Kedubes Myanmar dan kirim pasukan Garuda ke Myanmar.

Beberapa permintaan FPI mungkin tidak akan diwujudkan oleh pemerintah. Namun ada satu yang bisa diwujudkan yaitu kirim pasukan Garuda Indonesia. Tim garuda Indonesia kemungkinan akan berangkat ke Myanmar pada tanggal 05 September 2017 karena pada tanggal 06 September 2017 akan bertanding dengan Timnas Myanmar. Pasukan garuda tersebut adalah Timnas Sepak Bolah Indonesia U-19. Bahkan tanpa diminta oleh FPI sekalipun mereka akan tetap berangkat ke Myanmar, karena memang jadwalnya bertanding.

Keberanian FPI membela sesama saudara muslim Rohingya patut diapresiasi. Tidak banyak Ormas yang seberani dan senekad FPI. Apalagi FPI yang akan berangkat ke Myanmar tidak dibekali senjata api. Padahal kemungkinan mereka akan berhadapan dengan pasukan militer di sana. Rasanya perang pakai pentongan melawan pasukan tentara terlatih dengan persenjataan lengkap sulit bagi si pemilik pentongan untuk menang.

Namun FPI sangat percaya diri untuk melawan pasukan Junta Militer di Myanmar. Bahkan mereka telah membuka posko pendaftaran calon jihadis siap berangkat ke Myanmar. Memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon jihadis seperti syarat administrasi dan umur. Namun syarat yang terpenting adalah siap mati di Myanmar. Dengan kata lain pasukan FPI yang akan berangkat adalah pasukan berani mati demi bela Rohingya.

Calon jihadis tidak perlu khawatir, karena sebelum berangkat akan dibekali latihan semi militer dan diisi tenaga dalam oleh guru supranatural yang sudah disiapkan oleh panitia pemberangkatan. Tidak menutup kemungkinan laskar-laskar yang akan bertempur ini adalah kebal senjata dan anti peluru, sehingga kalau kena tembakan cuma lecet doang. Atau bisa jadi tenaga dalam yang diisi ke calon jihadis bikin laskar FPI dan relawan tidak nampak oleh mata musuh, sehingga para jihadis dapat dengan sangat mudah mengelabuhi atau merebut senjata dan makanan musuh.

Di samping FPI ada juga anggota dewan yang sangat panas hatinya melihat konflik yang terjadi di Myanmar. Wakil rakyat tersebut adalah Fahri Hamzah, wakil ketua DPR-RI. Mungkin Fahri salah satu orang yang menangis setiap malam menyaksikan foto hoax konflik Rohingya yang disebarkan oleh Tifatul Sembiring, begitu pedulinya dia terhadap sesama saudara Muslim. Bahkan saking ke prihatinnya Fahri terhadap nasib Etnis Rohingya, dia membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dengan harapan presiden dapat membantu menyelesaikan konflik Rohingya.


Perlu diketahui bahwa Fahri tidak kalah hebatnya dengan FPI. Dia adalah satu-satunya anggota DPR-RI independen. Kenapa independen? Karena sudah dipecat oleh PKS. Di dunia dan alam semesta ini mungkin hanya Fahri anggota DPR yang tidak punya partai. Sehingga Fahri ini sangat langkah dan dahsyat luar biasa. Kelebihan Fahri lain yaitu mampu mengkeritik tanpa peduli dia telah berbuat apa. Potensi inilah yang kemudian sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Myanmar untuk mengatasi konflik di negara tersebut.

Melihat kedahsyatan dan kehebatan FPI dan Fahri Hamzah sangat berpeluang untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar. Jangan-jangan mereka baru menginjakkan kaki di Myanmar, konflik sudah reda. Karena itu kita dukung Fahri Hamzah bersama FPI jihad ke sana.


Sekian!

Sumber

BREAKING NEWS!!!!! Perintah Kapolri: Tangkap Semua yang Terlibat Saracen!

Suara.com - ‎Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, polisi terus mengembangkan kasus kelompok Saracen yang menyebarkan ujaran kebencian dan SARA melalui akun media sosial Facebook.

Tito memerintahkan untuk mengusut pihak-pihak lain yang terlibat dengan kelompok Seracen itu, baik itu yang memesan maupun yang mendanai sindikat tersebut.

"Pasti akan kami kembangkan, saya sudah instruksikan, perintah Kapolri dikembangkan terus. Tak boleh ada pembuatan hoaks, konten-konten negatif, provokatif yang melanggar UU ITE. Karena itu membuat itu negatif dan perpecahan di masyarakat," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2017).

Sumber

Polisi Tidak Akan Beri Izin FPI Demo di Candi Borobudur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan izin terhadap pihak yang akan melakukan aksi solidaritas terhadap etnis Rohingya di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa ormas akan melakukan aksi di situs purba kala tersebut.

"Pada prinsipnya untuk beberapa tempat tertentu kan tidak dibolehkan seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dan situs purba kala. Itu juga harus mengajukan izin," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawan di Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2017).

Meski menolak, namun Martinus mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan izin melakukan aksi dari ormas kepada pihak kepolisian.

"Jadi ini baru sekedar informasi yang kita terima dari teman media, belum ada sampai surat permohonan (aksi)," kata Martinus.

Martinus mengatakan bahwa pihaknya akan melihat permohonan izin demo tersebut dilakukan di kawasan Candi Borobudur atau tidak.

Martinus menjelaskan bahwa pengajuan izin demo bisa diajukan ke Polda setempat atau Mabes Polri sesuai dengan daerah yurisdiksi kegiatan aksi.

"Kalau dia lintas provinsi tentu ke Mabes Polri kalo lokal cukup ke Polda Jawa Tengah, tapi hanya ada orang sekitaran Magelang ya silahkan Polres Magelang," ungkap Martinus.


Seperti diketahui, peraturan yang mengatur unjuk rasa di tempat vital, termasuk situs purba kala seperti Candi Borobudur, adalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Keputusan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Teknis Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Dalam aturan peraturan tersebut menyatakan bahwa unjuk rasa di objek vital harus dilakukan paling dekat 500 meter dari lokasi.

Rencana aksi unjuk rasa juga harus disampaikan kepada polisi, tak hanya lisan, tetapi juga tertulis.

Sumber

Posting Foto Hoax Krisis Rohingya, Politikus PKS Tifatul Sembiring Minta Maaf

Jakarta - Nama Tifatul Sembiring kembali menjadi perbincangan warganet lantaran ia mem-posting foto hoax terkait krisis Rohingya via Twitter. Akibatnya, cuitan Tifatul menjadi sorotan.

Dalam foto yang beredar di media sosial, Tifatul sempat mem-posting foto mayat yang disebutnya korban kekerasan Rohingya. Namun ternyata foto tersebut merupakan peristiwa di Thailand pada 2014. Kini Tifatul sudah menghapus posting-annya dari Twitter.

Saat dimintai konfirmasi, Tifatul meminta maaf karena sempat mem-posting foto tersebut. Ia juga meminta maaf kepada Akhmad Sahal, yang turut di-cc oleh Tifatul.

"Bisa saja kita salah dalam menerima. Salah kita koreksi, kan begitu. Koreksi yang penting. Itu pun cc ke Akhmad Sahal. Saya minta maaf ke dia. Biasa saja," ucap Tifatul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2017).

"Jangan terlalu baper, kalau baper pasti mati sendiri," tambah anggota Komisi III DPR ini.

Tifatul juga menanggapi soal banyak haters di medsos. Ia tak terlalu ambil pusing soal banyaknya haters terhadap dirinya di medsos.

"Ya, namanya juga politik. Itu followers 1,4 juta ya sebagian pasti haters juga, itu sudah biasa. Saya juga sudah 8 tahun di medsos. Jadi tidak terlalu heran. Itu juga banyak akun anonim gitu," tutup politikus PKS ini.

(dkp/tor)

Sumber

ALHAMDULILLAH!!! Giliran KPK incar para anggota Pansus angket

Merdeka.com - Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pansus angket di DPR semakin panas. Kini giliran KPK yang menyerang balik.

Sebelumnya, Pansus angket KPK mengundang Direktur Penyidikan Brigjen Aris Budiman. Dalam rapat, Aris mengungkap sejumlah konflik di internal KPK. Termasuk soal penyidik senior yang kerap menentang. Hal itu mengarah kepada Novel Baswedan.

Kini giliran KPK bereaksi. Ketua KPK Agus Rahardjo menganggap apa yang dilakukan Pansus angket menghalangi proses penegakan hukum. Hal itu diyakini bisa menjerat para anggota Pansus KPK ke meja hijau.

"Kita sedang mempertimbangkan, misalnya kalau begini terus (pasal) obstruction of justice kan bisa kita terapkan," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/8).

Pasal yang mengatur obstruction of justice tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun bunyi Pasal 21 itu yakni, 'Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)'.

Menurut Agus, gerakan anti korupsi tak boleh berhenti dan harus berjalan terus. Ia berharap, masyarakat tetap setia mendukung KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Karena kita sedang menangani kasus yang besar, selalu dihambat. Mudah-mudahan, kalau rakyat beri dukungan kami juga bisa optimal melakukan kerja," kata Agus.

Niatan Agus menjerat para anggota Pansus KPK ini pun mengundang reaksi keras Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri menilai, apa yang dilakukan KPK itu bisa disebut makar. Sebab, pembentukan pansus angket telah diatur dalam Undang-Undang.

"Kalau Pansus DPR menyimpulkan bahwa KPK melakukan subversi dan makar kepada sistem ketatanegaraan, maka KPK bisa diajukan untuk dibubarkan," kata Fahri Hamzah.

Sejak dibentuk, Pansus angket KPK telah melakukan sejumlah kegiatan. Seperti mengunjungi Lapas Sukamiskin, temui BPK dan mengundang para ahli hukum pidana dan tata negara.

Dari situ, Pansus angket KPK mengklaim menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan lembaga anti korupsi itu. Misalnya, mempengaruhi saksi dengan menanggung biaya hidupnya dan diberikan liburan ke Raja Ampat.

Teranyar, Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Indra Sahnun Lubis menyebut, penyidik KPK pernah meminjam uang kepada kliennya, pengusaha yang juga adik ipar Presiden RI ke-2 Soeharto yakni Probosutedjo. Tak tanggung-tanggung, pinjamannya sebesar Rp 5 miliar.

Uang yang dipinjam, kata dia, akan dipakai penyidik KPK untuk menjebak hakim Mahkamah Agung yang tengah menyidangkan Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi dana reboisasi hutan tanaman industri.

"Jadi rencananya kan gini, orang MA, dia datang, Pak Probo laporkan kepada KPK. Ini ada orang dari MA mau minta uang sejumlah segini, kebetulan dipinjamkan uang oleh KPK untuk menjebak MA. Diambil uang itu sama MA," kata Indra di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8). [rnd]

Sumber