Tampilkan postingan dengan label peristiwa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label peristiwa. Tampilkan semua postingan

Kamis, 12 Januari 2017

Diperiksa 4,5 jam, Habib Rizieq dicecar 22 pertanyaan




Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq merampungkan pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polda Jabar. Diperiksa sekitar 4,5 jam, Rizieq dicecar 22 pertanyaan.
Rizieq mulai diperiksa, Kamis (12/1) pukul 10.00 WIB dan baru meninggalkan ruangan Ditreskrimum Polda Jabar pukul 15.40 WIB. Dalam pemeriksaan terhadap Rizieq, massa FPI turut mengawal dengan melakukan aksi di depan Mapolda Jabar.

"Pemeriksaan sampai menelan waktu 5,5 jam dipotong istirahat atau sekitar 4,5 jam. Hasilnya ada 22 pertanyaan pada Rizieq ini," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus, di Mapolda Jabar, Kota Bandung.

Pertanyaan yang dilayangkan ini tidak jauh dari seputaran pernyataan Rizieq dalam video berdurasi 2 menit yang dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri. Untuk diketahui Rizieq dilaporkan karena menyebut 'Pancasila Soekarno ketuhanan ada di Pantat, sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala'.

Yusri menambahkan, hasil pemeriksaan ini dalam waktu dekat akan langsung digelarperkarakan. Langkah itu akan melihat apakah itu bisa dinaikan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Dari 22 pertanyaan tersebut akan dikumpulkan untuk nantinya digelar perkara. Nanti kalau memang ada unsurnya, bisa ditingkatkan penyidikan," ujarnya.

Rizieq sendiri dilaporkan dengan Pasal 154 tentang merendahkan simbol negara. Selain itu Rizieq juga terancam melanggar pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. "Itu ancamannya empat tahun dan sembilan bulan."

Pantauan merdeka.com pukul 16.10 WIB, situasi di depan Polda Jabar sepeninggal Rizieq cukup kondusif. Massa FPI meninggalkan lokasi dengan pengawalan ketat yang diarahkan ke barat jalan.

Selepas massa FPI, massa yang bertentangan dengan FPI yakni dari ormas GMBI juga bersiap meninggalkan lokasi. Mereka tetap dalam pengawalan kepolisian karena khawatir ada gesekan di luar kendali. Massa GMBI ini berada disisi timur gerbang.

Selengkapnya: https://www.merdeka.com/peristiwa/diperiksa-45-jam-habib-rizieq-dicecar-22-pertanyaan.html

Mendagri: Setahu saya FPI itu tidak terdaftar di Depdagri




Front Pembela Islam (FPI) tengah menjadi sorotan. Terlebih, saat ini tengah berlangsung pertarungan Pilgub DKI 2017. FPI diketahui pihak yang paling keras terhadap Cagub DKI nomor urut dua Basuki T Purnama ( Ahok).

FPI juga menjadi garda terdepan dalam demo 'Bela Islam' yang dilakukan pada 4 November dan 2 Desember lalu. Namun menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, FPI adalah ormas yang tak terdaftar di Depdagri (sekarang Kemendagri).

"Ada ormas yang terdaftar di Depdagri (Departemen Dalam Negeri), ada ormas yang tidak terdaftar di Depdagri. Setahu saya FPI itu tidak terdaftar di Depdagri. Tapi di Kabupaten/Kota terdaftar," beber Tjahjo saat berada di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/1).

FPI juga memicu polemik ketika Dandim Lebak Letkol Czi Ubaidillah dicopot dari jabatannya karena melatih ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab ini tanpa izin. Namun menurut Mendagri, FPI boleh saja ikut Bela Negara meski tak terdaftar di Depdagri.

"Setiap warga negara punya hak untuk ikut bela negara," tambah Tjahjo.



Selengkapnya: https://www.merdeka.com/peristiwa/mendagri-setahu-saya-fpi-itu-tidak-terdaftar-di-depdagri.html

Rabu, 11 Januari 2017

Polisi tegaskan kantongi bukti Rachma kirim Rp 300 juta buat makar



Sukabacadahulu.blogspot.com - Rachmawati Soekarnoputri membantah tudingan polisi soal adanya dana Rp 300 juta untuk aksi makar. Dana itu disebut polisi ditransfer melalui salah satu tersangka makar juga, Alvin Indra.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan mengatakan hak Rachmawati membantah dan mengadu ke DPR. Namun, polisi bersikeras mengantongi bukti adanya transfer uang.

"Itu hak ibu Rachmawati ke DPR, karena DPR itu wakil rakyat untuk mengadu. Aliran dana ada, kita sudah punya bukti. Kita tidak perlu keterangan tersangka, lima alat bukti seperti ada bukti seperti surat, chek, keterangan ahli. Jadi tidak perlu keterangan Rachmawati," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/1).

"Jadi tetap kita melakukan penyidikan," sambungnya.

Sebelumnya, tersangka kasus makar Rachmawati Soekarnoputri membantah uang Rp 300 juta yang dikirimkan kepada tersangka lain Alvin Indra akan digunakan untuk membiayai operasional aksi makar. Rachmawati menduga ada rekayasa untuk memfitnah dirinya sebagai penyandang dana makar.

"Ada yang fitnah saya dapat sponsor. Ini Fitnah. Ini semua fitnah. Yang saya bilang ini saya duga ada grand design untuk pembunuhan karakter kepada pejuang demokrasi. Kami pejuang demokrasi yang kritis ini dibungkam," kata Rachmawati di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

Meski tak memungkiri dirinya mengirimkan uang Rp 300 juta ke Alvin, namun dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan logistik aksi menyampaikan petisi agar kembali ke UUD 1945 di depan Gedung DPR/MPR pada 2 Desember 2016.

Dia menegaskan, aksi tersebut bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo tetapi mengembalikan UUD 1945 menggantikan UUD hasil amandemen sekarang. Aksi itu gagal karena belasan aktivis ditangkap pada 2 Desember dini hari.

"Betul itu saya yang kasih. Waktu itu kan mereka mau demo saya kasih logistik. Mereka minta logistik makan minum. Saya ini kan hidup di dunia kampus ya saya biasa itu kasih transport. Kalau Rp 300 juta dibagi 20.000 orang berapa itu? 15.000 ya, apa cukup itu? Paling cuma makan bakso," tegasnya.

Ditambahkannya, uang tersebut merupakan hasil dirinya saat memimpin Universitas Bung Karno.

"Itu memang dari saya pribadi, hasil jerih payah saya bertahun-tahun," pungkas dia.


Selengkapnya: https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tegaskan-kantongi-bukti-rachma-kirim-rp-300-juta-buat-makar.html