Mengharukan!!!! "Terima Kasih Bapak Presidenku, Bulan Harap Bisa Cium Tangan Bapak Langsung"

KOMPAS.com - Bulan Karunia Rudianti (10) bahagia bukan main. Pada Selasa (20/3/2018) siang, kursi roda impiannya tiba di sekolahnya di SD Negeri 88 Pekanbaru. 

Kursi roda itu adalah pemberian Presiden Joko Widodo yang didapatkannya setelah dia mengirimkan surat untuk orang nomor satu di Indonesia ini. 

Siswi kelas III SD ini pun langsung mengunggah foto-fotonya di atas kursi roda berikut ucapan terima kasih kepada Jokowi di akun Instagram-nya, @bulankarn. 

"Kepada Yth Bapak Presiden Jokowi Republik Indonesia, Surat Bulan akhirnya sampai kepada Bapak dan Bapak memberikan hadiah kepada Bulan .. Kursi Roda yang bulan impikan ..," ungkap Bulan. 

Bulan lalu berharap bisa bertemu langsung dengan Jokowi untuk menyampaikan ungkapan terima kasih secara langsung. 

"Bulan harap dapat menjabat dan mencium tangan Bapak langsung supaya bulan bisa berterima kasih kepada Bapak Presidenku. Semoga kursi roda yang bapak berikan bisa menjadi tanggung jawab buat bulan untuk menjadi lebih baik lagi .. Terimakasih Bapak Presiden ku," lanjut Bulan. 

Bulan tidak memiliki kaki sejak lahir. Selama ini, dia berjalan dengan kedua tangan atau dengan skateboard. 

Meski tidak memiliki kaki, Bulan terus tumbuh menjadi anak yang ceria, bersemangat dan juga pintar. Bulan bisa menunjukkan bahwa dia bisa berprestasi dan berhasil meraih juara kelas. Dia juga jago dalam pelajaran Bahasa Inggris karena belajar secara otodidak lewat video di YouTube. 

Pada 16 Maret lalu, dia menulis sebuah surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat itu ditemukan pertama kali oleh ibunya, Purwanti, lalu diunggah ke akun Instagram @bulankarn. Postingan ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. 

Dalam surat itu, Bulan mengaku sering melihat tayangan televisi dan video YouTube bahwa Jokowi selalu membagi-bagikan sepeda. Dia lalu berharap bisa juga menerima hadiah dari Jokowi, yaitu kursi roda.

Sumber

BREAKING NEWS!!! KPK: Wali Kota Malang dan 18 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka Suap

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Malang Mochammad Anton sebagai tersangka suap terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. Anton saat ini merupakan calon Wali Kota Malang 2018-2023

Anton dijerat bersama 18 anggota DPRD Kota Malang lainnya. Salah satu anggota dewan yang juga ditetapkan sebagai tersangka itu yakni Ya'qud Ananda Budban, juga calon Wali Kota Malang 2018-2023.

"'Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/3).

Dari 18 anggota DPRD Kota Malang yang ikut ditetapkan sebagai tersangka di antaranya ada Wakil Ketua DPRD Malang, yakni HM Zainudin dan Wiwik Hendri Astuti.

Kemudian para anggota DPRD Kota Malang lainnya adalah Suprapto, Sahrawi, Salamet, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiana, Heri Pudji Utami, Hery Subianto, Ya'qud Ananda Budban, Rahayu Sugiarti, Sukarno, serta Abdul Rachman.

"MA selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji kepada Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019," tutur Basaria.

Basaria mengatakan bahwa KPK menduga unsur pimpinan dan Anggota DPRD Malang menerima jatah dari total yang diterima mantan Ketua DPRD Malang M. Arief Wicaksono sebesar Rp700 juta dari mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono.

Arief dan Jarot telah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu. Mereka berdua kini tengah menjalani persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur.

"Diduga Rp600 juta dari yang diterima MAW tersebut kemudian didistrubusikan pada sejumlah anggota DPRD Kota Malang," kata Basaria.

Anton dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan 18 anggota DPRD Kota Malang itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Anton maju dalam Pilkada serentak 2018 berpasangan dengan Syamsul Mahmud. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang itu diusung PKB, PKS, dan Gerindra.

Sementara Ya'qud Ananda Budban berlaga dalam pemilihan orang nomor satu di Malang bersama Ahmad Wanedi. Pasangan Ananda-Ahmad diusung PDIP, PAN, Hanura, PPP, dan NasDem. (gil)

Sumber

PDIP nilai wajar Luhut marah, Amien Rais yang tidak manusiawi

Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari tidak mempermasalahkan bila Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Panjaitan tersinggung dengan pernyataan Politikus Senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut pemerintah berbohong. Sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi-JK, Luhut dinilai pantas untuk marah.

"Saya pikir tidak apa-apa Pak Luhut tersinggung, beliau ada di Kemenko, jadi jajaran langsung di bawah presiden," kata Eva di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/3).

Dia mendukung jika jajaran menteri kabinet kerja tersinggung. Sebab yang dituding berbohong oleh Amien Rais adalah atasan mereka. Tidak hanya Luhut atau para menteri, Eva juga mengaku tersinggung dengan ucapan Amien yang menyebut Jokowi tukang ngibul soal program sertifikat tanah.

"Wajar, manusiawi lah, yang enggak manusiawi Pak Amien Rais sebenarnya, asal ngomong. Terus mendelegitimasi di depan tanpa bukti," jelas Eva.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Pandjaitan tersulut serangan Amien Rais. Dalam pidatonya, Luhut memang tak menyebut nama Amien Rais. Dia menggunakan istilah 'senior' yang diduga merujuk pada Amien Rais yang kerap mengkritik Jokowi.

"Ada senior bilang kasih sertifikat itu ngibulin. Apa yang ngibulin. Sertifikat itu prosesnya panjang dan berbelit. Sekarang cepat dan banyak. Saya pikir kita nggak bisa asal ngomong," kata Luhut, Senin (20/3) malam.

Luhut juga kesal dengan serangan-serangan yang menyebut pemerintah pro-PKI. Menurutnya hal itu cuma kebohongan yang terus disebarkan.


Sumber

Pasca Dibentak Luhut, Amien Rais Tak Lagi Bersuara

Kekesalan Mentri Kordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tak terbendung lagi. Luhut marah saat memberikan pidato digedung BPK pada Senin kemarin. Kemarahan Luhut sungguh sangat beralasan, sebagai mantan militer yang dididik untuk setia dan selalu menjaga kehormatan pimpinannya tentulah Luhut marah bukan kepalang ketika ada orang yang terus menerus menebar rasa permusuhan kepada Presiden RI yang nyata -- nyata bukan hanya sebagai pimpinan Luhut saja melainkan juga sebagai pimpinan seluruh rakyat Indonesia ini.

Walau dalam marahnya tidak menyebut nama tetapi semua orang menduga bahwa kemarahan mantan Jendral Kopassus ini ditujukan kepada Amien Rais. Mengapa Amien Rais ? Semua orang yang mengikuti berita tentang politik tentu sudah sangat mengetahui bahwa benar hanya sosok seorang Amien Rais lah yang kerap bolak balik mengeluarkan pernyataan yang menurut dirinya sebagai sebuah kritikan kepada Presiden.

Masih bisa diingat bagaimana saat Amien Rais memberikan tausyiah pada acara sholat tarawih bersama keluarga alumni himpunan mahasiswa Islam di rumah Akbar Tanjung yang mengatakan ada kekuatan siluman yang mendukung pemerintahan Jokowi dan dilain waktu orang ini pun mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak bersikap seperti burung unta bukan itu saja malah pernah dengan keji orang ini meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pemeriksan DNA untuk menunjukan kebenaran bahwa Presiden bukan anak PKI. Kesabaran Mentri Luhut menjadi seperti habis ketika tokoh reformasi ini mengatakan bahwa pembagian sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Jokowi adalah ngibul. Hal itu disampaikan Amien rais saat menjadi pembicara dalam diskusi Bandung Informal meeting yang digelar di Bandung pada hari Minggu kemarin.

Luhut yang purnawirawan Jendral ini kesal bukan kepalang, saat membacakan pidato entah mengapa tiba -- tiba Luhut menyinggung pernyataan Amien rais tentang program pembagian sertifikat yang disebut ngibul. Bahkan dikesempatan itu Luhut pun mengatakan ada senior yang asbun dan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengkhianati negara. Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah tidak anti kritik akan tetapi kritik yang ditujukan ke pemerintah sebaiknya adalah kritik yang membangun bukan kritik yang asal bunyi.

Luhut pun mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi spion dan tahu banyak hal tentang senior itu dan berjanji akan mencari kesalahan dari senior ini dilain waktu. Sebenarnya pernyataan -- pernyataan Amien Rais terhadap Presiden Jokowi sudah lebih dulu dikecam oleh koleganya sesame alumni Unversitas Gadjah Mada. Adalah Eko Suwanto yang merupakan wakil sekretaris pengurus daearah keluarga alumni UGM.

Eko pernah mengatakan bahwa serangan Amien Rais pada pemerintah ( Presiden Jokowi ) adalah tindakan ngawur dan tidak tahu diri. Lebih lanjut Eko malah mengatakan Amien Rais berprilaku layaknya anak nakal dalam rumah tangga yang setiap hari ikut makan tapi membabi buta menyerang kepala keluarganya sendiri.




Uniknya setelah "dibentak" oleh Luhut sampai hari ini Amien Rais belum lagi mengeluarkan pernyataan -- pernyataan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi bahkan untuk mengomentari omongan Luhut pun tidak dilakukan oleh Amien Rais. Sebenarnya public ingin mendengar bagaimana komentar Amien Rais terhadap "bentakan" dari Luhut yang ditujukan kedirinya. Luhut memang tidak menyebut nama tetapi siapa yang dimaksud oleh Luhut tentang senior yang asbun bila dikaitkan dengan pernyataan soal bagi -- bagi sertifikat tanah adalah ngibul tentunya hanya Amien Rais seorang.

Mungkin saat ini Amien Rais sedang berhitung atau bahkan menyesal ternyata ucapannya yang ditujukan kepada Presiden Jokowi justru malah disambut sangat hangat oleh menko kemaritiman. Bisa jadi bungkamnya Amien Rais saat ini karena gentar dan bahkan malah takut boroknya akan dibuka oleh mantan sang Jendral Kopassus.

Dengan bungkamnya Amien Rais mengingatkan kembali pada public bagaimana hari -- hari pertama saat dia disebut kecipratan uang 600 juta disalah satu kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, saat itu pun Amien Rais langsung kicep. Ternyata efektif sekali "bentakan" pak Luhut kemarin untuk membuat Amien Rais membisu setidaknya sampai hari ini.

Sumber

HEBOH VIRAL!!!! Dikencani Wakil Ketua DPC PPP Jombang, Waria Ini Belum Dibayar

Wakil Ketua DPC PPP Jombang Muhammad Syafii Has (58) tewas karena serangan jantung saat berkencan dengan seorang waria. Waria berinisial F alias V itu mengaku belum sempat menerima bayaran dari korban.

Kapolresta Mojokerto AKBP Puji Hendro Wibowo mengatakan, pihaknya telah memintai keterangan 5 saksi terkait tewasnya Syafii. Antara lain warga Desa Mlirip, yang pertama kali menemukan mayat korban, pemilik warung kopi tempat mangkal waria, teman kencan korban waria berinisial V, serta A alias AG dan S alias R rekan sesama waria V.

Berdasarkan keterangan V, lanjut Puji, kedatangan Syafii ke tempat prostitusi waria di Dusun Kenongo, Desa Mlirip, Jetis, Kamis (15/3) sekitar pukul 23.00 WIB yang pertama kalinya. Sementara waria R dan AG juga menyebut korban baru pertama kali berkunjung ke tempat tersebut.

"Keterangan dari V, mereka sempat berhubungan oral seks. Korban baru pertama kali ke situ dan bertemu V itu," kata Puji saat dihubungi detikcom, Senin (19/3/2018).

Saat berhubungan dengan waria tersebut, nyawa Syafii melayang. Menurut Puji, politisi PPP Jombang ini tiba-tiba kejang-kejang setelah ejakulasi. Melihat tamunya tak sadarkan diri, V pun memilih kabur.

"Usia V ini baru 18-19 tahun, dia mengaku ketakutan dan bingung karena baru pertama kali melihat kejadian seperti itu. Dia ngasih tahu kawan waria yang lain dan pemilik warung, pemilik warung lapor ke Polsek Jetis," ungkapnya.

Rasa takut tersebut membuat V tak lagi memikirkan bayaran atas layanan yang dia berikan ke korban. "V mengaku belum dibayar," terang Puji.

Mantan Kapolres Situbondo ini menambahkan, hingga saat ini V masih berstatus saksi. Waria asal Jombang ini belum terbukti melakukan tindak pidana terkait tewasnya Syafii. Selain tak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, barang-barang berharga milik korban juga tak ada yang hilang.

"Penyidik akan menggelar kasusnya setelah hasil autopsi keluar. Apakah dia (V) membiarkan korban tanpa memberikan pertolongan, apakah dia melakukan kekerasan," tandasnya.

Syafii ditemukan tewas dengan posisi terlentang dan telanjang di kebun tebu tanggul Sungai Brantas, Desa Mlirip, Jetis, Jumat (16/3) sekitar pukul 09.00 WIB. Hanya celana dalam hitam yang melekat di tubuh korban. Celana dalam ini pun dalam kondisi tak menutupi kemaluan politisi asal Desa Jombok, Kesamben, Jombang tersebut.

Pakaian milik korban tertindih tubuhnya. Dompet dan ponsel korban masih ada di celana. Sepeda motor korban Honda Vario nopol S 5869 OD ditemukan di seberang jalan dari lokasi penemuan mayat. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil reka ulang, korban tewas saat berkencan dengan waria berinisial F alias V. (fat/fat)


Sumber

Kalau Merasa Difitnah, Rizieq Harus Berani Buktikan. Bukannya Ngumpet.

Di tengah derita batin Tempo yang Jumat kemarin didemo FPI cs gegara kartun, yang kacamata pimpred Tempo dirampas dan dibuang, yang dihujat dan dicaci tidak karuan, Pagi ini artikel "Berkunjung dan Bercengkrama dengan Habib Rizieq di Mekkah" muncul sebagai artikel utama. Sebuah artikel puja-puji, yang menyebut Rizieq korban fitnah, yang ditulis mahasiswa Al Azhar.

Dan saya pun bertanya-tanya, "Kapan Rizieq berani pulang untuk menghadapi proses hukum di Indonesia?" Sebuah pertanyaan yang sering disebut dalam pemberitaan. Sebuah pertanyaan yang jawabannya akan bisa membuat banyak kemungkinan dan mungkin bisa jadi obat bagi pendukungnya.

Yang pasti, pertanyaan soal kapan Rizieq berani pulang bukannya tanpa alasan. Rizieq memang harus punya keberanian untuk pulang ke Indonesia. Masalahnya, kepergiannya bersama keluarga dengan alasan umroh itu meninggalkan kasus hukum yang harus diselesaikannya. Dia harus punya keberanian untuk menanggalkan status buronan dengan menyerahkan diri ke pihak kepolisian.

Pendapat ini bukannya tidak beralasan. Ada enam kasus hukum yang menjerat Rizieq di Indonesia, dua di antaranya telah menjadikan dia sebagai tersangka. (Rizieq saat datang menemui beberapa pimpinan DPR pernah meminta agar kasus yang menjeratnya itu diselesaikan secara kekeluargaan). Pertama, Rizieq telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penodaan terhadap simbol negara, Pancasila, yang diproses Polda Jawa Barat.

Kasus itu dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri pada 27 Oktober 2016. Rizieq dinilai menodai Pancasila, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 154a KUHP dan/atau Pasal 320 KUHP dan/atau Pasal 57a juncto Pasal 68 UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Rizieq bisa dikenai hukuman maksimal lima tahun penjara sesuai Pasal 68 UU No 24 Tahun 2009

Kedua, Rizieq telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus chat porno bersama Firza Husen, dan dijerat dengan pasal pornografi serta Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU UU RI Nomor 44 Tahun 2008. Ancaman hukuman terhadap Rizieq bisa di atas lima tahun penjara. Polisi menyebut bukti yang mereka miliki cukup kuat untuk menjerat Rizieq.

Selain itu, masih ada empat perkara hukum lain yang juga menjerat Rizieq atas laporan warga. Pertama, beberapa elemen masyarakat Jabar, antara lain Angkatan Muda Siliwangi, yang melaporkan Rizieq yang mempelesetkan ucapan bahasa Sunda "sampurasun" menjadi "campur racun" (24/11/2015), Kasus ini dalam penanganan Subdit II Ditreskrimsus Polda Jabar.

Kedua, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan Rizieq terkait dengan ceramah Imam Besar FPI itu dalam situs YouTube (ucapan "Kalau Tuhan beranak, bidannya siapa") yang dianggap melecehkan umat Kristen, (26/12/2016).

Dalam kasus sama, Student Peace Institute (27/12/2016) dan Rumah Pelita (forum mahasiswa-pemuda lintas agama) juga melaporkan Rizieq karena dinilai memecah-belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, memecah-belah umat Islam, serta menimbulkan rasa benci terhadap sesama (30/12/2016).



(sumber gambar: darirakyat.com)



Ketiga, Jaringan Intelektual Muda Antifitnah melaporkan Rizieq perihal ceramahnya soal mata uang baru berlogo "palu-arit" ke Polda Metro Jaya (8/1/2017). Kelima, Solmet atau Solidaritas Merah Putih juga melaporkan Rizieq dalam perkara yang sama (10/1/2017).

Keempat, Rizieq juga sempat dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri (19)1/2017) terkait tanah di Megamendung, Bogor. Lahan garapan milik PTPN VIII di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, itu berstatus HGU Gunung Mas itu teah digunakan untuk Kompleks Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural, pimpinan Rizieq Shihab, serta Markaz Syariah.

Deretan kasus yang kini menjerat Rizieq itu bukanlah hasil kriminalisasi bim salabim aba kadabra. Semua kasus yang menjadikan Rizieq tersangka ataupun baru tercatat di laporan polisi jelas dan bisa ditelusuri latar belakangnya. Kalau Rizieq sebelumnya tidak tersangkut kasus-kasus yang dilaporkan itu, tentulah laporan atau kasus pelaporan itu tidak akan ada.

Oleh karena itu, kalau memang Rizieq merasa benar dan tidak bersalah seharusnya dia berani menjalani pemeriksaan hukum dan persidangan di pengadilan. Itulah yang seharusnya dilakukan seorang warga negara yang baik. Di situlah dia bisa membuktikan kalau memang dia benar-benar tidak bersalah.

Tindakan pergi umroh dan akhirnya tinggal di negara Timur Tengah, tidak segera balik ke Indonesia dan akhirnya menjadikan dia berstatus buronan, jelas bukan langkah yang bijak. Selain bisa menimbulkan anggapan bahwa dia sengaja kabur untuk menghindari sanksi hukum, tindakannya itu menimbulkan cibiran dan sikap sinis di kalangan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum.

Munculnya karikatur di Tempo yang akhirnya ditanggapi dengan demo oleh para pendukung Rizieq, tidak bisa lepas dari situasi yang muncul di masyarakat atas sikap Rizieq itu. Jika memang dia tidak bersalah, silakan pulang ke Indonesia dan buktikan di persidangan nanti. Sikap inilah yang ditunggu masyarakat banyak, dan para pendukung Rizieq tidak perlu kehilangan muka karena pemimpinnya berani pulang dan berani membuktikan di persidangan bahwa dia tidak bersalah.

Tetapi kenyataannya tidak demikian. Rizieq dari tempatnya di Timur Tengah sana malah terus menyuarakan seruan jihad, revolusi, dan seterusnya. Jadi, sebenarnya memang wajar saja jika ada yang menilai Rizieq tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan kasus hukum yang menjerat dia. Yang muncul justru ibarat suara tokek antara pulang dan tidak pulang.

Tempo sebagai media pemberitaan tentu tidak akan bisa berlepas diri dari peristiwa dan situasi di masyarakat terkait Rizieq ini. Munculnya karikatur orang bersorban (digambarkan terlihat dari belakang) yang terlibat dialog dengan seorang wanita (digambarkan duduk berhadapan) dengan dialog (L) "Maaf... saya tidak jadi pulang" yang dibalas (W) "Yang kamu lakukan ini JAHAT", langsung dinilai pendukung Rizieq sebagai pelecehan terhadap pimpinannya.

Situasi buruk semacam itu bisa terus berulang yang melibatkan pendukung Rizieq dengan elemen masyarakat yang lain. Sikap pendukung Rizieq adalah sikap mempertahankan pandangan bahwa pimpinannya jadi korban penzaliman dan tidak akan bisa menerima pandangan yang berbeda dari kelompok masyarakat yang menilai Rizieq tidak gentleman.

Oleh karena itulah, setelah membaca artikel "Berkunjung dan Bercengkrama dengan Habib Rizieq di Mekkah", saya langsung teringat kasus yang menimpa Tempo Jumat lalu itu. Dalam situasi yang masih dipenuhi rasa prihatin atas demo kasar ke Tempo itu.

Sayang, saya gagal memahami makna khusus yang hendak disampaikan itu. Yang muncul di otak saya justru pertanyaan, "Kapan Rizieq berani pulang".

Salam salaman.

Sumber

HEBOH VIRAL!!!! ANIES AMBIL SAMPAH PAKAI TANGAN UNTUK TUJUAN PENCITRAAN, PADAHAL SUDAH ADA GARPU...

Heboh lautan sampah di Teluk Jakarta akhirnya mendapat perhatian serius dari Pemprov DKI Jakarta. Kemarin sekitar pukul 14.29 WIB, Anies Baswedan datang ke Kawasan hutan MAngrove Eco Marine, Muara Angke, Jakarta Utara. Menggunakan sepatu boot plastik berwarna oranye, Anies langsung 'nyebut' ke tumpukan sampah yang konon tebalnya sekitar 1,5 meter itu.





Kenapa nggak pakai garpu? Lebih susah ya? Jadi lebih mudah pakai tangan? Ini plastik semua nih, sampah plastik semuanya.

Anies mengangkut sampah-sampah plastik menggunakan tangan telanjang, tanpa sarung tangan. Sampah-sampah itu kemudian dimasukkan ke ekranjang berwarna biru. Skeitar Pukul 14.50 Anies pun pergi. Praktis Anies hanya ada di sana sekitar 21 menit saja dan cuma main-main sampah.

Pak Anies Jangan Jorok, Nanti Dimarahi Pak Sandi Lho


Saya ingatkan juga untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Mereka saya lihat bekerja tidak pakai sarung tangan, itu berbahaya kalau ada benda-benda yang tajam atau bisa menimbulkan luka nanti ditangannya.

Sumber kutipan : https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/19/10581801/perhatian-sandiaga-kepada-petugas-yang-bersihkan-sampah-di-muara-angke

Sandiaga Uno sebelumnya sudah menasehati para petugas yang membersihkan tumpukan sampah itu untuk menggunakan minimal sarung tangan sebagai bentuk proteksi diri. Namanya juga sampah, kita tidak tahu di antara yang bertumpuk itu ada benda tajam atau berbahayanya tidak. Belum lagi kalau ada sampah basah (dan kemungkinan besar basah karena itu di area terbuka, kena hujan, kena air laut) pasti baunya juga menyengat dan belum tentu setelah dicuci langsung hilang. Belum lagi, terbayangkan tidak, kalau ada lumpur sampah atau sampah yang hitam-hitam itu kemudian membekas di jari-jari kita karena membersihkannya tidak mudah sekalipun kuku kita potong. Ewh! Membayangkannya saja sudah jorok dan mual sekali. Herannya kok Gubernurnya mau seperti ini.


Lho itu tanda Gubernur merakyat dan memahami amanat penderitaan rakyat! Ya itu bukan merakyat, tapi bego dan ceroboh! Sebagai Gubernur dia itu seharusnya memberikan contoh bagaimana bekerja yang benar. Kerja benar termasuk memperhatikan aspek keselamatan. Kalau dirinya saja tidak diperhatikan apa mungkin masih sempat peduli dengan bawahan? Jangan-jangan yang penting pokoknya sampah itu bersih, tapi bagaimana petugas membersihkan tidak dipedulikan.

Misal staf tidak menyediakan sarung tangan di sana, harusnya justru ditanyakan kepada mereka apakah jangan-jangan para pekerja juga tidak dibekali itu? Bagaimana keamanan kerja mereka? Kalau kurang, berapa kekurangannya? Hal-hal seperti ini seharusnya juga turut jadi perhatian Anies kala turun ke lapangan bukan sekedar rirtual simbolik menunjukkan dia sudah ikut membersihkan sampah. Pemimpin yang baik selalu memperhatikan anak buahnya termasuk hal sepele sekalipun.

Sampah Menumpuk Sejak Februari 2018, Bukan 2014

Lautan sampah di lautan seluas 7500 meter persegi dan sedianya akan dijadikan tambak bandeng ini buat saya memprihatinkan. Kalau benar sudah ada dari 2014 saya yakin orang sudah akan ramai sejak lama dan dijadikan bahan serangan oleh lawan-lawan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kenyataannya kan tidak. Seingat saya daerah Muara Angke jaman Ahok sudah sangat bersih dibanding era-era sebelumnya meski belum ada progress penghijauan yang signifikan. Kenapa sampah menumpuk sejak Februari 2018 dibiarkan begitu saja? Tentu ada faktor yang missed di sini. Sebab artinya di bulan-bulan lalu masalah tersebut bisa diatasi. Atau kita tidak sadar bahwa beberapa bulan terakhir muncul kebiasaan buruk di sebagian masyarakat atau bisa jadi kinerja dinas terkait yang menurun. Semua faktor mungkin terjadi.

Di sisi lain, kalau benar itu dari Februari 2018, wow betapa banyaknya sampah yang dibuang oleh warga DKI Jakarta selama satu bulan. Ini baru yang di sini, belum yang dibuang di tempat lain. Tentu ini tantangan bagi Pemerintah maupun para aktivis lingkungan untuk mengedukasi masyarakat perihal menurunkan kuantitas sampah dan sebisa mungkin menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan.

Sumber

Geram, Luhut Ancam Bongkar Dosa Orang yang Asal Kritik Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan geram dengan orang-orang yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah.

Kegeraman Luhut tersebut ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional 'Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan' di Gedung BPK RI, Senin (19/3/2018).

Awalnya, Luhut bicara panjang lebar soal hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang Kemaritiman. Setelah memberi pemaparan selama 16 menit, ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah terbuka dengan kritik dan masukan yang membangun.

Hanya saja, Luhut meminta agar kritik itu tidak disampaikan secara asal-asalan. Ia lalu menyinggung soal adanya tokoh senior yang menyebut program pembagian sertifikat Jokowi membohongi rakyat.

"Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin. Dari dulu juga ada pembagian sertifikat tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya dimana," kata Luhut.

Luhut juga bicara soal banyaknya tudingan bahwa pemerintah pro terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Jangan bilang kita pro PKI, dimana pro PKI. Saya ikut numpas PKI kok. Saya tentara, saya tau," kata dia.

Luhut juga bicara soal tudingan bahwa pemerintah menjual data masyarakat kepada asing. "Tidak akan pernah kita lacurkan profesionalisme kita," katanya.

Luhut pun mengancam akan membongkar dosa-dosa orang yang asal-asalan mengkritik pemerintah. Luhut menyebut, orang-orang tersebut punya banyak dosa di masa lalu.

"Jangan asal kritik aja. Saya tahu track record-mu kok. Backgroundsaya spion juga," kata purnawirawan Letnan Jenderal TNI ini.

"Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosa mu banyak juga kok. Udah lah, diam aja lah. Jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu, memang kamu siapa?" tambah dia.

Sumber

VIDEO VIRAL!!!! MENGEJUTKAN.....HOTMAN PARIS BONGKAR KEDEKATAN ARTIS CANTIK OLLA RAMLAN DENGAN SANDIAGA UNO

MENGEJUTKAN.....HOTMAN PARIS BONGKAR KEDEKATAN ARTIS CANTIK OLLA RAMLAN DENGAN SANDIAGA UNO

VIDEO VIRAL!!! UU MD3 Diberlakukan, Ratusan Mahasiswa Demo di Gedung MK

4

Fokus, Jakarta - Ratusan orang yang tergabung dalam elemen Presidium Rakyat menggugat berunjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang MD3 di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Massa menuntut agar MK membatalkan revisi tersebut yang dianggap menutup ruang gerak rakyat untuk bersuara.

Seperti ditayangkan Fokus Indosiar, Jumat (16/3/2018), kericuhan bahkan terjadi saat unjuk rasa oleh mahasiswa Sidoarjo di gedung DPRD Sidoarjo. Massa yang mencoba merangsek masuk ke dalam gedung pun berhasil menemui Ketua DPRD dan Bupati di dalam ruang sidang.

Para pendemo berharap aspirasinya dapat disampaikan ke DPR. Meski tidak ditandatangani Presiden Jokowi, secara otomatis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 itu berlaku setelah 30 hari disahkan di paripurna DPR.

"UU MD3 sudah sah berlaku sebagai undang-undang. Jika masyarakat kurang puas, maka masyarakat sudah bisa menggugatnya karena sudah ada nomor dan sudah sah menjadi undang-undang," kata Menkumham Yasonna Laoly

Sementara itu, DPR menjamin kebebasan masyarakat atas berlakunya Undang-Undang MD3.

"Tidak ada yang dikhawatirkan dari berlakunya UU MD3 tersebut. Jika ada yang mengatakan DPR bebal, antikritik, dan sebagainya, kami menilai itu tidak benar dan itu hanya provokasi pihak-pihak tertentu yang ingin mengadu domba DPR dan rakyat," jelas Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Revisi undang-undang yang dianggap memicu kontroversi di antaranya langkah hukum yang akan diambil DPR jika ada pihak yang merendahkan kehormatan DPR.

Pemanggilan paksa menggunakan polisi bagi pihak-pihak yang sedang diperiksa DPR. Pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana harus ada pertimbangan MKD atau izin presiden. Serta penambahan unsur pimpinan di MPR, DPR dan MKD

Sumber

Heboh Viral, 4 Pembobol Uang Nasabah Bank BRI adalah Warga Negara Asing

Kasubdit Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Aris Supriono mengatakan, empat pembobol uang nasabah Bank BRI merupakan warga negara asing. 

"Pelaku bernama Caitanovici Andrean Stepan, Raul Kalai, Ionel Robert Lupu dari Romania; dan Ferenc Hugyec dari Hongaria," ujar Aris di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018). 

Ia mengatakan, satu pelaku lainnya berasal dari Bandung, yakni Milah Karmilah.  

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, penangkapan komplotan ini dilakukan setelah polisi melakukan penelusuran selama satu minggu. 

"Lima orang ini ditangkap di sejumlah lokasi berbeda. Ada di D' Park Serpong, Hotel Grand Serpong, dan Hotel De Max Lombok Tengah," ujar Argo. 

Dihubungi terpisah, Kanit IV Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Rovan Richard Mahenu mengatakan, para pelaku memulai aksinya sejak tahun 2017. 

"Mereka ini beraksi dari Juli 2017, mereka membuat skimmer dan pendukung lainnya. Kemudian mereka memasangnya di berbagai ATM di sekitar wilayah Bali, Bandung, Yogyakarta, Tangerang, dan Jakarta," kata Rovan. 

Dari sejumlah perangkat itulah, para pelaku mendapatkan data nasabah yang kemudian digandakan ke dalam kartu ATM kosong.

Sumber

Diamanty Meiliana, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Lecehkan Presiden Jokowi: Drama Politik Pak Jokowi Jelek Banget

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang enggan menandatangani lembar pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3). 

"Bagi saya laku drama politik Pak Jokowi jelek banget," kata Danil Anzar kepada Kompas.com, Kamis (15/3/2018) malam. 

Dahnil mengatakan, Presiden Jokowi seolah menganggap publik tidak paham bahwa sejak awal proses penyusunan UU MD3 tersebut melibatkan pemerintah secara intensif. UU tersebut pun akan tetap berlaku meski tanpa ditandatangani Presiden Jokowi. 

"Jadi adalah pembodohan publik seolah menyatakan beliau tidak bersetuju dan tidak tahu-menahu terkait dengan UU tersebut," kata Dahnil. 

Dahnil juga mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang mendorong publik untuk melakukan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Tanpa diminta pun, kata Dahnil, publik pasti melakukan itu. Menurut Dahnil, Presiden harusnya bisa bersikap tegas dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengoreksi sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3. 

"Namun, sikap Pak Jokowi sama sekali tidak mencerminkan sikap negarawan yang berani bertanggung jawab dan mencari solusi," kata Dahnil. 

 "Beliau justru memilih bermain drama yang bagi saya jelek banget dan cenderung menghina nalar publik, bersikap politik seolah publik tidak paham proses penyusunan undang-undang," tambahnya. 

Presiden Jokowi sebelumnya beralasan tidak mendapatkan penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengenai sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3. Akibatnya, Presiden baru mengetahui keberadaan pasal tersebut setelah UU MD3 disahkan dan mendapat penolakan publik. Akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak menandatangani lembar pengesahan UU MD3 dengan alasan menangkap keresahan yang muncul di masyarakat. Presiden menyadari UU tersebut akan tetap berlaku meski tidak ia tanda tangani. Namun, Presiden menolak menerbitkan perppu untuk mengoreksi UU MD3. Sebagai solusinya, Presiden mendorong uji materi UU MD3 ke MK. Ada tiga pasal dalam UU MD3 yang mendapat penolakan dari publik. 

Pasal 73 ditambahkan frasa "wajib" bagi polisi membantu memanggil paksa semua pihak yang diperiksa DPR, tetapi enggan datang. 

Pasal 122 huruf k mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. 

Ada juga Pasal 245 yang mengatur anggota DPR tidak bisa dipanggil aparat hukum jika belum mendapat pertimbangan dari MKD dan izin tertulis dari Presiden.

Sumber

PKS dan Fahri Hamzah yang Bodoh

KOMPASIANA.COM - Saya merasa tidak akan dilaporkan ke aparat karena kata bodoh. Karena ini opini, bukan hoax. Kalau ada yang merasa terganggu dengan kosa kata bodoh, ya tanggapi dulu saja opini saya, mengapa saya sampai bilang bodoh. Tetapi saya yakin dalam hal ini PKS dan Fahri Hamzah (FH) tidak seemosional partai Napi yang gampang banget pakai aparat. Sebagai figur publik atau institusi publik tentu tidak bagus jika mengedepankan cara - cara represif. Sakit hati mereka dibilang bodoh tentu tidak seberapa dibanding jika negara ini dikelola dengan ngawur dan menciptakan kemiskinan baru.

Saat ini konflik PKS dan FH makin memanas dan mulai lagi saling lapor ke polisi. Dua subyek egois yang tidak bisa mengelola konflik dengan bijaksana. Mereka tidak berpikir bahwa konflik yang saat itu terlihat lucu, dalam sekejap bisa membunuh keduanya secara kejam. Mengapa?

1. Rentan disusupi penumpang gelap.

Belajar dari konflik internal Golkar dan PPP yang selanjutnya justru dikendalikan oleh orang diluar struktur partai tersebut. Tidak perlu saya sebutkan namanya, saya harap anda teliti bagaimana konflik tersebut berakhir. Dalam sengketa PKS vs FH bisa jadi pihak yang merasa terdesak mengambil langkah pragmatis dengan berteriak "dua periode". maka otomatis semua mekanisme bergerak menuju sumber bunyi "dua periode". Garansi menang di depan mata ga peduli apa kata pengadilan.

2. Di tinggalkan konstituen.

Pada Pileg 2014, PKB sebagai basis NU mendapatkan suara 2x lipat dibanding periode sebelumnya, PAN walaupun tidak se drastis PKB juga naik cukup tajam. Hal ini disebabkan karena kasus import sapi yang menyeret ketua umum PKS. Sebetulnya di 2019 PKS berpeluang membalikkan keadaan mengambil suara yang hijrah ke PKB dan PAN. Sayangnya konflik PKS vs FH sepertinya akan menjadi obstacle secara psikologis bagi swing voter berbasis Islam. Mereka mungkin terlalu asyik dengan dunia medsos atau memang tidak pernah paham psikologis konstituen potensial mereka di pedesaan jawa yang jumlahnya signifikan untuk menentukan kemenangan pemilu.

Sangat disayangkan ego mereka terlalu tinggi untuk take and gave. Dengan identitas partai yang jelas saja mereka tidak bisa mengelola konflik dengan cerdas. Bagaimana mereka akan mengelola orang yang lebih beragam?

Sekarang kita tinggal menunggu, pihak mana yang lebih dulu meneriakkan "dua periode".

Sumber

Incar Kursi Parlemen, HTI Akui Dukung PBB di Pileg 2019: "Jadi rezim Jokowi jangan sampai berkuasa lagi,"

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto membenarkan sudah ada pembicaraan antara kader HTI dengan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait keikutsertaan di pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

"Ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Tentu sudah ada kesepahaman kedua belah pihak antara HTI dan PBB," kata Ismail kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/3).

Menurut Ismail, kesepakatan antara HTI dan partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu fokus tentang agenda untuk memperjuangkan aspirasi umat dan tegaknya syariat Islam di pemilu 2019 nanti.

"Jadi di atas aspirasi umat dan tegaknya syariah Islam kita bisa sepaham dan berjalan," kata Ismail.

PBB Provinsi Bengkulu sebelumnya sudah melakukan perekrutan calon legislator dari kader HTI dan Front Pembela Islam (FPI).

Namun demikian, Ismail masih belum mau merinci secara detail nama-nama kader HTI yang akan menjadi calon legislatif (caleg) di parlemen nanti. Ismail hanya memastikan dukungan kepada PBB untuk kepentingan mengisi kursi parlemen sudah dibicarakan.

"Kalau sampai detail nama caleg belum ya. Tapi untuk dukungan ya ke PBB," tegas Ismail.

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan pemahaman soal demokrasi yang dianut PBB dan HTI sudah sejalan. Menurutnya demokrasi yang dipahami keduanya adalah alat perjuangan untuk menegakkan aspirasi umat Islam.

Pernyataan ini diutarakan Ismail sekaligus membantah wacana soal masuknya kader HTI ke partai politik dan parlemen nanti bertentangan dengan sistem khilafah yang mereka usung.

"Jadi soal demokrasi kita sudah saling memahami," kata Ismail.



Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
PBB rekrut eks kader HTI untuk berjuang di parlemen


Harus Ganti Rezim

Terkait pemilihan presiden (pilpres) 2019 nanti, HTI masih belum menentukan sikap. Walau begitu, Ismail mengakui jika rezim Joko Widodo harus segera diganti.

Sikap politik HTI di level pilpres nanti, kata Ismail, jangan sampai memilih pemimpin yang anti kepada ulama, mendukung pembubaran ormas Islam, kriminalisasi terhadap ulama, dan mendukung penista Alquran dan Islam.

"Jadi rezim Jokowi jangan sampai berkuasa lagi," kata Ismail.

Kendati demikian, Ismail mengatakan HTI belum mau terlibat di dalam penentuan nama capres yang sesuai dengan aspirasi perjuangan umat Islam tersebut. Termasuk dengan rencana gerakan nasional penyelamat fatwa (GNPF) ulama dan presidium alumni 212 yang akan menggelar konvensi capres penantang Jokowi.

"Soal capres kita belum," tutur Ismail. (DAL)

Sumber

Gerindra DKI: Kalau Prabowo Sudah Ngapa-ngapain, Lewat Tuh Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerindra DKI Jakarta M Taufik yakin Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa mengalahkan Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019. 

Ia mengakui, jika melihat sejumlah survei, elektabilitas Prabowo masih di bawah Jokowi. Menurut dia, hal itu terjadi karena Prabowo belum turun gunung. "Kan Pak Prabowo belum ngapa-ngapain. Belum ngapa-ngapain aja sudah punya angka segitu. Apalagi kalau sudah ngapa-ngapain. Saya kira lewat tuh Pak Jokowi," kata Taufik di Jakarta, Senin (12/3/2018). 

Taufik tak sepakat jika Prabowo diusulkan menjadi king maker dan berada di balik layar pada Pilpres 2019. Menurut dia, Prabowo masih layak untuk bertarung di Pilpres 2019 dan memenangi kontestasi. 

"Itu pasti bukan dari Gerindra yang ngusulin itu (Prabowo jadi king maker). Kalau Gerindra usul Pak Prabowo capres karena kami yakini negara ini berubah," kata Taufik. 

Oleh karena itu, Gerindra DKI dan 33 DPD Gerindra se-Indonesia pada Senin malam ini berkumpul di sebuah hotel di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Tujuannya, untuk mendorong Prabowo segera mendeklarasikan diri sebagai capres. 

Pantauan Kompas.com, pukul 20.00 WIB, ketua DPD dari berbagai provinsi di Indonesia sudah datang ke lokasi, seperti Ketua DPD DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Barat, Gorontalo, hingga Papua Barat. 

Sementara, dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra telah hadir Wakil Sekjen Andre Rosiade dan Ketua Adbokasi Habiburrahman. 

"Malam ini kami satukan pendapatnya langkahnya untuk kita sampaikan pada DPP bahwa ini permintaan masyarakat supaya Pak Prabowo dicalonkan capres," kata Taufik.

Sumber

VIDEO VIRAL!!! NGAKAK ...AKHIRNYA AMIN RAIS SUDAH TIDAK DIANGGAP OLEH ZULKIFI HASAN

NGAKAK ...AKHIRNYA AMIN RAIS SUDAH TIDAK DIANGGAP OLEH ZULKIFI HASAN

VIDEO VIRAL!!! PRABOWO SEMAKIN KETAR KETIR, DEMOKRAT BERI SINYAL DUKUNG JOKOWI

PRABOWO SEMAKIN KETAR KETIR......DEMOKRAT BERI SINYAL DUKUNG JOKOWI

Astaga, Sandiaga Salahkan Media Massa/Netizen Dalam Kesalahan Penataan Tanah Abang

Penataan kawasan Tanah Abang dari awalnya memang sudah mendapatkan kritik karena banyak menimbulkan masalah. Yang pasti pengalihan fungsi trotoar dan jalan sudah melanggar Undang Undang. Belum lagi menghalangi jalan keluar masuk ke rumah-rumah warga setempat dan aktivitas bongkar muat usaha-usaha ekspedisi di sana. Belum lagi menurunnya penghasilan para sopir angkot trayek area itu. Belum lagi membawa ketidakadilan yang dirasakan oleh para pedagang yang sudah pindah ke dalam gedung pasar, di mana pembeli potensial mereka sudah keduluan diambil oleh para PKL yang menempati trotoar. Belum lagi hak pejalan kaki yang dipaksakan untuk diambil demi keberpihakan pada PKL.

Akhirnya sekarang, seperti yang dilansir oleh detik.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah mengakui bahwa penataan kawasan Tanah Abang pada tahap pertama dilakukan secara terburu-buru dan kurang sosialisasi. Dia mengatakan penataan ke depan akan didasarkan pada rekomendasi hasil survei. Selagi mengakui hal tersebut, Sandiaga juga menyalahkan media massa dan netizen atas terburu-burunya penataan dan kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya.

"Kita didorong-dorong sama kalian kan, didorong-dorong sama netizen. Akhirnya buru-buru kita belum tersosialisasi yang cukup. Akhirnya belum sempat komunikasi dengan Pak Halim (Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra), belum komunikasi dengan instansi terkait dengan koalisi pejalan kaki. Ini yang kita nanti akan ngomong dulu," tutur Sandiaga.

Yeeee… Maksudnya gara-gara kita mereka mengambil keputusan seperti itu? Memangnya pengambilan keputusan itu nggak pake mikir dulu? Ok, saya akan ngomong serius.

Ada 2 hal yang salah pada pernyataan Sandiaga di atas. Pertama, soal kapabilitas dan kredibilitas sebagai kepala daerah, ibu kota negara pula. Apakah proses pengambilan keputusan seorang kepala daerah, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, itu semata-mata atas dorongan media massa dan netizen? Tanpa kajian yang layak, alias tanya sana sini ke pihak-pihak terkait? Pengambilan keputusan macam apa itu? Bagaimana bisa menjalankan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, kalau caranya mengambil keputusan tergantung dari dorongan media massa dan netizen. Dan bagaimana pula dengan keputusan-keputusan lain yang sudah diambil, apakah sama kondisinya dengan yang ini? Kalau iya, so warga DKI Jakarta, anda bertumpu pada tangan-tangan yang keliru sekali.

Kedua, soal akuntabilitas. Jadi kalau suatu keputusan terbukti salah di kemudian hari, apakah anda akan selalu menudingkan tangan ke orang lain untuk dijadikan kambing hitam, dalam kasus ini media massa dan netizen? Dalam sebuah organisasi, ini adalah perilaku yang tidak benar dan tidak layak, bos. Di mana akuntabilitas anda? Kan anda yang mengambil keputusan, bukan media massa maupun netizen. Konsisten dong, bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, benar maupun salah. Kalau salah, ya cari solusi untuk memperbaikinya. Belajar untuk minta maaf kepada warga yang ketimpa musibah gara-gara keputusan anda itu. Ini namanya pemimpin sejati, pemimpin rakyat.

Asli, saya benar-benar takjub, bisa-bisanya membuat pernyataan demikian kepada media. Saya sangsi apakah media massa dan netizen masih punya rasa hormat kepada mereka berdua sesudah pernyataan ini. Atau memang sudah diantisipasi bahwa mereka pasti akan ngomong gitu? Mengakui salah tapi menyalahkan orang lain? Wow, saya kasihan sama warga DKI Jakarta. Punya sih yang namanya pemimpin daerah tapi tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang baik dan benar, yang kredibel, capable dan akuntabel.

Tetapi, maaf, di dalam hati ada sebersit rasa “nyukurin” sama JKT58.

(Sekian)

Sumber

BREAKING NEWS!!! MA: Berkas PK Ahok Tetap Sah Meski Tanpa Novum

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi memastikan berkas Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tetap sah meski tak disertai novum atau bukti baru.

Berkas PK tersebut telah diterima MA pada 6 Maret lalu. Hanya ada dua poin yang dicantumkan dalam memori PK tersebut yakni putusan terdakwa kasus ujaran kebencian Buni Yani dan kekeliruan hakim.

"Tidak harus ada novum. Kan alasan pengajuan PK ada tiga, bisa ketiganya, bisa juga salah satunya," ujar Suhadi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/3).

Sesuai ketentuan UU 5/2004 tentang MA, pengajuan PK terpenuhi apabila menyertakan novum baru, putusan yang bertolak belakang, dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Sementara menurut keterangan pengacara Ahok, Fifi Lety Indra, putusan Buni Yani tak menjadi bukti baru namun hanya sebagai referensi.

Suhadi menuturkan, Ahok memang bisa mengajukan PK dengan alasan kekhilafan hakim. Ia mencontohkan kekhilafan terjadi apabila hakim salah memutuskan hukuman.

"Misal hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah tapi tidak menjatuhkan hukuman pidananya," ucap Suhadi.






Sedangkan untuk syarat putusan yang bertolak belakang berlaku pada putusan yang berbeda.

"Misalnya dalam perkara korupsi diputus beberapa orang dinyatakan terbukti bersalah, tapi di putusan yang lain ternyata ada yang tidak terbukti," terangnya.

Lebih lanjut, Suhadi menjelaskan MA akan memutus PK mantan Gubernur DKI Jakarta itu paling lama tiga bulan sejak register perkara. Namun ia mengaku belum tahu siapa saja majelis hakim yang menangani PK.

Sesuai prosedur, panitera muda pidana umum MA akan mengajukan terlebih dulu ke Ketua MA untuk penetapan majelis hakim. Jika tidak prosesnya bisa didelegasikan ke ketua kamar pidana.

"Itu prosedurnya. Terakhir masih registrasi di panitera muda pidana umum," ucapnya.

PK perkara kasus penodaan agama yang diajukan Ahok terancam dimentahkan MA. Ahok mengajukan PK tanpa disertai novum atau bukti baru.

Pakar pidana UMJ Chairul Huda mengatakan berkas PK yang diajukan oleh seorang terpidana tanpa ada novum atau bukti baru tak akan dikabulkan majelis hakim MA.

Dalam berkas PK yang telah diterima MA, Ahok lewat kuasa hukumnya hanya menyertakan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung atas kasus ujaran kebencian bernuansa SARA dengan terdakwa Buni Yani dan kekeliruan dari majelis hakim yang menjatuhkan vonis terhadap Ahok. (DAL)

Sumber

Membandingkan Cara Kerja Ahok dan Anies

Sudah sekian bulan lamanya Anies Baswedan mengatur kota Metropolitan DKI Jakarta ini. Sudah kelihatan sekarang pola dan kebiasaan kerja dari gubernur yang sangat pandai dalam menata kata ini. Gebrakan-gebrakannya selalu membuat terpana penduduk dan masyarakat Jakarta. Out of the box. luar biasa. benar-benar diluar kebiasaan kita. Saya dan mungkin sebagian masyarakat Jakarta tidak pernah berpikir sampai disitu. It's amazing.

Namun lama-lama, dari pengamatan orang awam seperti saya, cara mengelola dan mengatur ibukota Negara ini mulai terbaca polanya. Dan jika dibandingkan pengelolaan kota oleh AHOK dan oleh Anies sudah terlihat bedanya. Sangat berbeda. Sangat-sangat bertolak belakang. Diibaratkan jika mereka berjalan mau ke suatu tempat, kemudian terhalang oleh sungai berarus deras dan dalam maka kita bisa lihat bagaimana cara mereka mengatasinya.

Untuk orang seperti Ahok sudah jelas. Sebagai lulusan Tehnik Geologi Universitas Trisakti. Dia akan berfikir lurus . Harus nyebrang sungai titik. Maka harus dibangun jembatan yang kokoh. Yang bisa berumur ratusan tahun. Tahan gempa dan bisa dipakai oleh semua orang dan kendaraan. Bagaimana biayanya. Biayanya NOL Rupiah. Semua ditanggung CSR.

Jelas. Clear. Kristal.

Bagaimana dengan cara Anies?

Sebagai lulusan Fakultas Ekonomi Universitas UGM dan University of Maryland USA, maka saya akan membayangkan adalah langkah yang pertama diambil adalah dia akan mencoba naik getek dulu. Jika sudah ada getek maka masalah selesai. Tidak perlu jembatan titik.

Namun jika tidak ada getek maka cerita berlanjut. Langkah kedua adalah mencari jalan memutar namun jika terlalu jauh maka dibuatlah jembatan bambu sebagai jembatan sementara sambil merumuskan apa yang akan diambil dan dikerjakan besok lusa. Kemudian rapat dengan staffnya untuk brainstorming mengatasai masalah ini. Perlu dibuat atau tidak, untung ruginya, panjang kali lebar kali tinggi. Setelah putus lalu dibikin disainnya. Rapat lagi untuk bikin tender dan budjet. kemudian penawaran lelang. Lalu baru munculah pemenang tender. Akhirnya jembatan bisa dibuat. Alhamdulillah jadi juga dibangun itu jembatan.

Namun karena rapat dan pengambilan keputusannya terlalu lama. Di sekitar jembatan bambu tadi sudah banyak tumbuh pedagang kaki lima. Rumah-rumah makan sederhana. Pokoknya lokasi tadi jadi ramai penuh tempat kegiatan ekonomi baru yang bagus dan pesat. Dan jadi masalah baru harus digusur atau tidak. Masalah ini akhirnya digodok ulang dalam rapat panjang di balaikota.

Mumet masalahnya jadinya.

Lalu Demo terjadi. Kemudian mereka diundang ke balaikota dan hasilnya adalah Geser dan kemudian bikin tenda penampungan. Semua senang. Masalah selesai. Anggap aja selesai. Berapa biayanya? Pasti banyak rupiahlah. Siapa yang nanggung? APBD pastinya karena pakai tender.

Ilustrasi diatas adalah yang saya bayangkan terjadi jika membaca pola dan cara memimpin para gubernur DKI Jakarta saat ini. Terus apakah cara Ahok benar dan cara Anies salah. Menurut saya dua-duanya benar karena tidak ada yang melakukan kejahatan. Tapi jika harus ada yang salah maka itu semua tergantung cara pandang kita. Jika kita berfikiran yang salah masuk penjara, berarti cara Ahok salah. Karena dia (lagi) di penjara. Tidak nyambung memang dengan kisah diatas. Namun sekarang ini logika sudah disimpan di lemari es. Mereka beku disana.

Akhirnya berfikir..

Buni Yani dinyatakan bersalah di pengadilan tapi tidak masuk penjara.. berarti dia tidak salah karena yang salah masuk penjara. Itu logika saya saat ini. Dan saat ini masih ada di dalam kulkas.

Selamat bekerja Pak Anies. Kota Jakarta ini milikmu sampai 5 tahun kedepan. Baik dan buruknya kota ini semua terserah bapak. Keberpihakan bapak terhadap pengendara motor saya hargai. Salut. Itu benar-benar ciri cara kerja bapak. Tapi untuk pedagang di jalan jatibaru saya rasa itu bukan cara kerja Bapak.

Sumber