BREAKING NEWS!!! KH Hasyim Muzadi meninggal dunia

Merdeka.com - Mantan Ketum PBNU, KH Hasyim Muzadi meninggal dunia di usia 72 tahun di Pondok Mahasiswa Al Hikam, Jalan Cengger Ayam Kota Malang. Kiai Hasyim meninggal pada pukul 06.15 WIB.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kullu nafsin dzaiqotul maut. Lahu ma akhodz wa lahu ma a'tho. Telah meninggal dunia KH Ahmad Hasyim Muzadi, ghafarallahu lahu, pada pagi ini, hari kamis, 16 maret 2017 pada pukul 6.15 wib," ujar Ustaz Yusron Shidqi, Putra Hasyim via pesan singkat.

Dia mengatakan jenazah kiai Hasyim akan dibawa ke Pesantren Al Hikam Depok. "Jenazah InsyaAllah akan diberangkatkan ke Pesantren Al Hikam Depok dari Malang usai Dzuhur hari ini, dan akan dishalatkan di Masjid Al Hikam setibanya di pesantren," kata dia.

Ucapan belasungkawa datang dari Menteri Agama Lukman Saifuddin dan Mustofa Bisri.

"Telah wafat KH. Hasyim Muzadi pagi ini. Mari doakan almarhum diampuni kesalahannya, diterima amal bajiknya, berada di sisiNya. Al-faatihah," tulis Menteri Agama Lukman Saifuddin di akun Twitter resminya, Kamis (16/3).

"Inna liLlahi wainna ilaiHi raji'un. Kita kehilangan lagi seorang tokoh, mantan Ketum PBNU, KH. Hasyim Muzadi. Semoga husnul Khtimah," tulis Mustofa Bisri atau biasa disapa Gus Mus di akun Twitter resminya.

Kemarin, Presiden Joko Widodo tiba di kediaman KH Hasyim Muzadi bersama Iriana Jokowi dan salah satu putranya, Kaesang Pangarep. Selain itu turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan pejabat lainnya.

"Kami datang menjenguk Bapak KH Hasyim Muzadi, semoga segera diberi kesembuhan. Kita semua berdoa semoga beliau segera diberi kesembuhan," kata Jokowi sebelum meninggalkan kediaman, Rabu (15/3). [ded]

Selengkapnya: https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2792997993485900499#editor/target=post;postID=7356844236885394174

MENYEDIHKAN!!! Pengurus Mesjid Ini Dipecat Secara Tidak Hormat Karena Dukung Ahok

Beberapa hari yang lalu, di media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah surat pemecatan terhadap seorang pengurus Mesjid Darussalam yang merupakan pendukung Ahok di wilayah RT 06 RW 02, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.



Surat Pemecatan Pengurus Mesjid Pendukung Ahok

Setelah kasus ini heboh, maka pendukung Anies-Sandi langsung “bereaksi” dengan mengatakan bahwa berita ini adalah berita hoax, berita fitnah untuk menyudutkan paslon Anies-Sandi.

Bagi pendukung Anies-Sandi yang mengatakan Surat pemecatan tersebut adalah berita hoax, berita fitnah dan alasan lainnya, berikut saya share video pengakuan pengurus mesjid pendukung Ahok yang dipecat secara tidak hormat tersebut :

Pendukung Anies-Sandi masih berani ngeles ???

Fakta kasus pemecatan pengurus mesjid pendukung Ahok

Pak Rasyidin Nawi, 68 tahun, dipecat dari jabatannya sebagai pembina Masjid Darussalam, di RT 06 RW 02 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. “Saya dipaksa untuk bikin surat pengunduran diri,” kata Rasyidin seperti yang dimuat dalam media nasional ini.

Pak Rasyidin mengatakan dia dipecat karena mendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Pemecatan itu, kata dia, terjadi setelah pengurus masjid mengadakan rapat kerja di Puncak, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. “Raker di Bogor, akhirnya kesepakatannya itu saya dipecat,” kata dia seperti yang dilansir oleh media nasional ini.

Pak Rasyidin membenarkan bahwa beliau mendukung Ahok-Djarot dan menjadi koordinator Kelurahan Pondok Indah dan Pondok Pinang untuk pemenangan Ahok. Beliau mendukung Ahok sejak masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mendampingi Joko Widodo. “Kinerjanya bagus, bersih, berani menutup tempat maksiat. Coba itu di Kalijodo, orang muslim waktu gubernur muslim pada diam saja,” ujar beliau seperti yang dilansir dalam media nasional ini.

Sejak pemecatan pada 4 Februari 2017, Rasyidin tidak lagi shalat di masjid itu, dan memilih untuk mengunjungi masjid di wilayah lain. Padahal, Rasyidin merupakan ahli waris Masjid Darussalam yang dibangun pada 1918. Meski begitu, Rasyidin menegaskan hubungannya dengan para pengurus masjid itu kini masih baik. “Baik. Saya mundur, enggak salat lagi di sana karena orang (pendukung) Ahok tidak boleh shalat di sana,” ujar beliau seperti yang termuat dalam media nasional ini.

Ketua Umum Pengurus Masjid Darussalam Abdul Ghafur membenarkan postingan foto tersebut. Abdul Ghafur juga membenarkan telah memecat Rasyidin Nawi yang sebelumnya menjabat sebagai pembina Masjid Darussalam, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dia mengungkapkan, pemecatan tersebut dilakukan pada Februari 2017 bertepatan dengan keluarnya surat keputusan pemecatan terhadap Rasyidin. Surat tersebut, ujar dia, disepakati dalam rapat kerja para pengurus Masjid Darussalam di Bogor, Jawa Barat.

Menurut Abdul Ghafur, keputusan Rasyidin untuk mendukung pasangan calon nomor dua itu bertentangan dengan kesepakatan para pengurus mesjid. Padahal, menurut dia, Rasyidin sudah diperingatkan beberapa kali terkait dengan kesepakatan agar memilih pemimpin muslim. “Itu konsekuensi sebagai pengurus,” kata Ghafur saat ditemui di kediamannya, di Jalan Pondok Pinang III, Jakarta Selatan seperti yang dimuat dalam media nasioanl ini.

Ghafur menambahkan, sikap dukungan politik Rasyidin ditunjukkan secara terang-terangan. Bahkan, dia mengklaim bahwa Rasyidin sudah mengikrarkan diri dengan memakai baju kampanye Ahok-Djarot. Juga ikut menggalang massa. “Padahal dia orang yang ditokohkan. Dia itu sebagai penasihat mesjid,” kata Ghafur seperti yang dikutip dalam media nasional ini.

Setelah membaca kisah nyata yang terjadi di atas, penulis jadi berpikir :

Sungguh mengerikan. Hal ini terjadi di depan mata kita sendiri bahkan di kampung kita sendiri.

Pak Rasyidin Nawi yang sudah berusia 68 tahun saja berani dipecat secara tidak hormat dari jabatannya sebagai pembina Masjid Darussalam, di RT 06 RW 02 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan oleh mereka, apalagi kita yang masih muda dan bukan siapa-siapa ??

Sebelum pilkada saja, mereka sudah berani “kurang ajar” kepada sesepuh mesjid ??? Apalagi setelah Pilkada nanti ???

Pak Rasyidin Nawi yang merupakan ahli waris mesjid saja “diusir” dari mesjid tersebut, apalagi orang lain ???

Jika sudah demikian, perkenankan Penulis bertanya beberapa hal kepada Anies-Sandi :

Benarkah jika Anies-Sandi menang, pengurus mesjid pendukung Ahok akan dipecat seperti kasus Pak Rasyidin di atas ???

Benarkah jika Anies-Sandi menang, pengurus mesjid pendukung Ahok akan “diusir” seperti kasus Pak Rasyidin di atas ???

Benarkah jika Anies-Sandi menang, jenazah pendukung Ahok tidak diurus oleh pengurus mesjid setempat seperti kasus almarhumah nenek Hindun di kawasan karet, setia budi yang sempat heboh beberapa hari yang lalu ???

Benarkah jika Anies-Sandi menang, jenazah pendukung Ahok akan diurus setelan keluarganya “dipaksa” menandatangani surat dukung Anies-Sandi seperti kasus keluarga Pak Yoyo dalam tulisan saya sebelumnya di https://seword.com/politik/kasihan-warga-ini-dipaksa-milih-anies-sandi-agar-jenazah-keluarganya-diurus ???

Wow, penulis tidak bisa membayangkannya…

Sungguh mengerikan jika hal itu benar-benar terjadi…

Masihkah kita percaya dengan “mulut manis” yang pandai “bersandiwara” dengan santunya mengatakan akan merajut tenun kebangsaan tapi pendukungnya sudah merusak persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa di Indonesia ???

Apakah kita mau hal itu terjadi di Ibukota negara Indonesia (Jakarta) yang kita cintai ini ???

Sungguh mengerikan melihat orang yang mengklaim dirinya “agamis” tapi kelakuannya “komunis” yang menghalalkan segala cara demi kepentingan politik duniawi tapi malah teriak anti komunis ???

Kalian WARAS ???


Selengkapnya: https://seword.com/politik/kasihan-pengurus-mesjid-ini-dipecat-secara-tidak-hormat-karena-dukung-ahok/

Kubu Anies: Soal Jenazah Nenek Hindun disalatkan di Rumah Itu Tanggung Jawab Ahok

Tim Sukses pasangan calon Anies Baswedan- Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengimbau umat Islam tetap bersatu dan membantu sesama saudara serta tidak terkotak-kotak sehubungan dengan meninggalnya Ibu Hindun. Almarhum yang tinggal di Kelurahan Karet, Setiabudi, Jaksel ini meninggal pada Selasa (7/3), namun ditelantarkan karena mendukung Ahok- Djarot di putaran pertama.

"Kami mengimbau umat Islam tidak terpancing dan terprovokasi dengan adanya isu penolakan memandikan, mensalatkan dan memakamkan jenazah Ibu Hindun," kata Andre dalam pesan singkat, Minggu (12/3).

Disampaikan, isu penolakan Ibu Hindun yang disebut-sebut sebagai pendukung Ahok perlu diluruskan agar publik mendapatkan pemahaman yang utuh. Sebab, dalam kenyataannya yang memandikan dan mensalatkan jenazah adalah kader-kader PKS yang merupakan pendukung Anies dan Sandi.

Begitu juga mobil ambulance yang mengantarkan jenazah Ibu Hindun ke pemakaman. Yakni ambulance dari timses Anies-Sandi. Sementara ambulance dari Golkar dan PDIP yang merupakan partai pengusung Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi warga sedang penuh atau tidak ada.

"Sekali lagi, kami mengimbau umat Islam tetap tenang, tetap melaksanakan syariat. Kalau ada saudara seiman kita yang meninggal, kita tentu harus tetap membantu proses pemakamannya. Dari memandikan, mengkafani, mensalatkan sampai mengantar ke kuburan," kata Andre.





Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu menekankan, beda pilihan dalam demokrasi adalah hal yang biasa. Meski dalam Islam ada aturan yang menyatakan memilih pemimpin non muslim itu dilarang, namun selayaknya aturan itu tidak merusak tenun kebangsaan dan kebhinekaan.

Dia menilai, bahwa umat Islam masih banyak yang belum mengamalkan Al Maidah ayat 51 dan tidak merasa bahwa Ulama telah dilecehkan oleh Ahok, namun tidak serta-merta kemudian menyalahkan pendukungnya yang beragama Islam. Kewajiban umat Islam adalah tetap membantu saudara muslim lainnya yang tertimpa musibah.

"Jangan sampai umat Islam terkotak-kotak dengan pilihan. Berbeda pilihan itu adalah bagian dari demokrasi, mari kita tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil 'alamin," jelas Andre.

"Meski Ahok diduga menistakan agama Islam, menghina ulama, kita tidak boleh menyalahkan pendukungnya yang beragama Islam. Jangan sampai perbedaan merusak tenun kebangsaan, merusak tenun kebhinekaan," sambungnya.

Seperti diketahui, jenazah nenek bernama Hindun binti Raisman (78), warga Jalan Karet Karya II, RT 009 RW 05, Setiabudi, Jakarta Selatan, disalatkan di kediamannya. Awalnya keluarga ingin jenazah disalatkan di Musala Mu'minuun.

"Kata pak ustaznya, percuma enggak ada orang di sini," ujar anak pertama nenek Hindun, Sudarsih menirukan pernyataan Neneng, Jumat (10/3). Neneng merupakan anak bungsu Hindun yang minta izin ke ustaz musala tersebut.

Neneng, imbuh Sudarsih, merasa ada yang janggal atas penolakan tersebut. Sebab, keluarga mereka sebelumnya tak pernah ditolak ketika ingin mensalatkan jenazah di musala tersebut. Hindun meninggal Selasa (7/3) siang lalu.

Menurut Sudarsih, keluarga menduga penolakan tersebut merupakan buntut dari pencoblosan Pilgub DKI Jakarta pada putaran pertama lalu. Saat itu, Hindun yang tidak bisa berjalan disambangi oleh petugas TPS, beberapa saksi dan KPPS.

Saat itu Hindun menggunakan hak suaranya di rumah. Dia memilih pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat. [rnd]

Selengkapnya: https://www.merdeka.com/politik/kata-kubu-anies-soal-jenazah-nenek-hindun-disalatkan-di-rumah.html

GP Ansor Siap Salatkan Jenazah yang Ditelantarkan Warga Pro Anies Sandi

jpnn.com, JAKARTA - Memanasnya situasi politik di DKI Jakarta membuat Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas prihatin.

Satu hal yang membuat dia terenyuh adalah adanya pelarangan mensalatkan jenazah bagi pendukung calon gubernur non-muslim.

Hal itu membuat Yaqut bergerak dan akan menginstruksikan kader organisasi yang dipimpinnya untuk merawat jenazah seorang muslim atau muslimah yang ditolak bahkan ditelantarkan masyarakat di mana sang almarhum atau almarhumah bertempat tinggal.

"Kami perintahkan di seluruh cabang kalau ada warga yang muslim yang meninggal dan tidak diurus jenazahnya karena perbedaan politik. Kami perintahkan kepada sahabat-sahabat Ansor untuk merawat jenazah itu.”

“Baik untuk mensalatkan, mengkafani, menguburkan bahkan mentahlilkan selama 40 hari kami laksanakan,” ujar Yaqut di arena bahtsul masail GP Ansor, Minggu (12/3).

Pernyataan ini dilontarkan setelah ada perlakuan buruk, di mana jenazah seorang nenek di kawasan Karet Raya, Setiabudi, Jakarta, yang meninggal dalam usia 78 tahun, beberapa hari lalu ditolak untuk diurus.

Warga setempat menolak mensalati nenek tersebut karena mendukung calon gubernur non muslim pada Pilkada DKI putaran pertama lalu.

Menurut Yaqut, apabila ada orang atau kelompok yang melarang mensalatkan jenazah lantaran beda pilihan politik, sudah terlalu ngawur.

“Kan ini sudah keterlaluan menggunakan agama. Padahal dalam Islam mensalatkan jenazah muslim itu fardhu kifayah. Kalau orang disuruh meninggalkan kewajiban ini dosa siapa, kan tidak boleh begitu,” tegasnya.

Sementara itu, acara Bahtsul Masail Kiai Muda yang digagas GP Ansor tersebut diikuti sekitar 100 peserta. Mereka adalah kiai-kiai muda dari berbagai pesantren di Indonesia. Tema yang diambil “Kepemimpinan Non-Muslim dalam Pandangan Islam”.

Kajian ini digagas untuk menanggapi polemik yang berawal dari kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diduga menistakan agama.

“Kepemimpinan yang kita anut itu, pemimpin yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita tak pandang suku, ras dan seterusnya, tapi bagaimana calon seorang pemimpin yang mampu memberikan kemaslahatan bagi umat,” tandasnya. (dkk/jpnn)

Selengkapnya: http://www.jpnn.com/news/gp-ansor-siap-salatkan-jenazah-yang-ditelantarkan-warga?page=2

Anies-Sandi Dijadikan “Nabi”, Menteri Agama Impoten Dan Mandul !!!

Jujur saja, saya gemes sehingga harus rela menunda riset demi tulisan yang sedang digarap hanya karena ingin menulis ini.

Begini, primordialisme atas dasar agama itu sah-sah saja sebetulnya dalam memilih calon pemimpin di ranah politik. Seseorang memilih si A sebagai calon pemimpin karena seagama dengannya, itu hak yang konstitusional. Tapi manakala menjanjikan surga demi mengarahkan pilihan dalam berpolitik, ini jelas bodoh, gila dan menggelikan.

Yang menjamin seseorang pantas masuk atau tidaknya di surga, itu wilayah prerogatif Allah. Bahkan ketika seseorang merasa dirinya sudah sangat suci dan karenanya patut masuk surga, tatkala dia harus menghadap Sang Penciptanya, tetap Tuhan yang berhak menerima atau menolaknya masuk. Karenanya saya katakan, kurang ajar, lancang dan tak tahu diri orang yang menentukan pantas masuk atau tidaknya sesama ke dalam surga.

Saya katakan demikian sebab bila diumpamakan, surga adalah sebuah rumah dan Allah adalah Tuannya. Karena bukan Allah, maka kita bukanlah tuan atas rumah tersebut. Kita hanyalah orang-orang di luar, yang diundang Allah lewat surat undangan, lewat WA, lewat BBM, lewat telegram, lewat sms, lewat telepon, lewat inbox di FB, dan berbagai cara lainnya untuk bertamu ke rumah-Nya sana, (silakan berimajinasi, agama Anda masuk di katagori undangan yang mana!). Logikanya, sebagai sesama tamu, tak satupun dari kita yang pantas menentukan dan menunjuk siapa yang boleh dan siapa yang tak boleh untuk bertamu ke rumah Allah. Kalau ada yang melakukannya, saya kuatir orangnya tidak waras dan karenanya butuh semacam healing teraphy kejiwaan dari Kak Emma di kebun pisang. #ehkeceflos #grin
Etdah….

Gara-gara Ahok, Segolongan Orang “Mendadak Tidak Waras”

Faktanya ada yang melakukan hal hina tersebut. Sebagaimana Anda semua lihat di gambar-gambar pada postingan ini, saya berani bilang bahwa itu semualah bukti yang memvalidasikan keberadaan “para tamu tak tahu diri” itu. Terlalu rumit mungkin bila kita harus mencari akar terdalam penyebab lahirnya “golongan tamu jenis ini”. Yang terlihat di permukaan yang sulit terbantahkan hanyalah kemunculan mereka terjadi di sela-sela sengitnya pertarungan politik seputar Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Terlebih karena salah satu calonnya adalah Ahok, seorang penyandang double minority sekaligus.

Etnisnya China. Agamanya Kristen. Alasan kemunculan kelompok tadi seolah makin memperoleh pembenaran tatkala ada sebuah ucapan dari Ahok yang diplintir sedemikian rupa oleh Buni Yani. Ucapan Ahok yang tadinya bernada menasihati, menjadi seolah-olah Ahok menistakan salah satu agama resmi di republik ini. Anehnya, sudah ditunjukkan versi rekaman asli tanpa edit pun, Ahok tetap dituduh menistakan. Kasusnya kini dalam penanganan pengadilan.

Tentang video Ahok tersebut, saya sendiri punya pendapat bahwa kasus ini menjadi besar akibat orang memisahkan teks/ucapan Ahok dengan konteksnya. Padahal, supaya berhasil dipahami utuh narasi yg disuguhkan sebuah studi kasus, teks harus dikombinasikan dengan konteksnya: kapan, kepada siapa, dalam rangka kegiatan apa, lalu baru diajukan untuk tujuan apa teks/ucapan itu dikatakan. Teks + konteks itu ibarat dua sisi mata uang. Hilang sebelah ya sulit didefinisikan lagi sebagai uang, pemaknaannya sudah tentu mengalami pergeseran. Demikian pun terhadap ucapan Ahok.

Terhadap ucapan/teksnya sendiri pun, penggunaan kata PAKAI dalam kalimat Ahok itu jelas mendudukkan ayat Al Maidah sebagai obyek penyerta, bukan obyek penderita apalagi sebagai subyek. Namun anehnya, bahkan orang netral sekalipun jika punya pemikiran kayak yang saya sampaikan, malah dituduh sebagai bentuk penggiringan opini untuk menyelamatkan Ahok dari jerat hukum. Ini menggelikan tapi begitulah yang saya alami selama ini.

#CuitanAddieMS

Simple saja sih sebetulnya. Coba hilangkan unsur Ahoknya, perhatikan kalimatnya saja dulu! Dengan kata lain, abaikan dulu siapa yang mengucapkan, maka akan kelihatan kalau kalimat itu tidak ada unsur maksud menistakan. Malahan itu semacam warning bagi semua orang supaya hati-hati terhadap serigala politik berjubah ulama, terhadap orang-orang yang demi syahwat berkuasanya tega memperkuda ayat-ayat suci agama.

Serigala-serigala politik seperti itulah, -(yang tega memakai ayat2 suci agama buat menjaring dukungan)-, yang seharusnya dihalangi tampil sebagai penguasa. Sebab apa? MEREKALAH PENISTA AGAMA YANG SESUNGGUHNYA. Marwah agama adalah mengajak orang menuju kesucian hidup (pribadi) dan memuliakan Allah. Politik sebaliknya, marwahnya hanya buat menjamin terpenuhinya semua hak azasi pada tataran sekular. Dalam penghayatannya, agama mempersatukan orang yang berbeda pandangan politik. Politik sebaliknya memisah-misahkan orang yang seagama sekalipun.

Maka, ketika agama dijadikan komoditas politik, marwahnya direndahkan saat itu juga. Lebih lanjut, siapa bisa menjamin bahwa saat si serigala berjubah ulama ini nanti tampil sebagai penguasa yang korup, tyran, kemaruk,agamanya tak bakal ikut keciprat dampak? Ataukah pendukung dan pemilihnya nanti “mendadak amnesia akut, buta nurani, tumpul akal” melihat citra agama sang penguasa jadi jelek? Agamis, sok suci dan alim saat berkampanye, setelah jadi penguasa jati diri bejatnya baru kelihatan. Politisi yang korupsi Dana Haji, pengadaan Al-Quran dan e-KTP, pernahkah agamanya dipersoalkan? Kenapa mendadak bisu?


Mestinya kalau mengikuti alur berpikir konsisten, harus ada juga gelar “agama terkorup” apabila untuk naik jadi penguasa, seseorang memperkuda agamanya ke sana. Kenapa untuk partai politik, kita bisa menyebut partai X sebagai partai terkorup karena rata-rata yang diusung partai tersebut kesandung kasus korupsi misalnya? Agama harusnya juga bisa dong. Masalahnya, pada rela gak agama Anda diberi gelar sedemikian hanya karena ulah si serigala politik berjubah ulama tadi? Pastinya tidak rela. Jadi, bagi saya ucapan Ahok itu warning buat semua yg masih mementingkan ke-SEAGAMA-an sebagai alasan buat mendukung.

Anies dan Sandi Dijadikan “Nabi”, Tolak Sholatkan Jenazah Simpatisan Ahok, Hal Gila Apa Lagi Setelah Ini?

Hebatnya, apa yang dinasihatkan Ahok kepada warga Kepulauan Seribu tersebut malah menjadi bumerang baginya. Bahkan apa yang dia serukan dipakai berbalik menyerangnya. Double minority yang disandang, terus ucapannya yang diplintir-plintir, segera saja menjadi alasan bagi “sekelompok kaum” yang mengatasnamakan agama tertentu untuk menggiringnya ke balik pintu penjara. Edan!

#SurgaSeolahDitentukanAnies-Sandi

Bukan keberatan kaum itu terhadap Ahok untuk tampil memimpin kembali yang jadi soal. Tapi cara yang mereka pakai yang kita sesalkan. Menolak Ahok menjadi gubernur (lagi) itu sah, bahkan dilindungi UU. Namun, bila yang ditempuh adalah cara-cara biadab, kotor, inkonstitusional ya itu namanya menciderai demokrasi. Wajib ditentang dan harusnya tak boleh ada lagi ke depannya. Cara konstitusional menolak Ahok toh ada yakni dengan tidak memilihnya di bilik suara saat pemilihan berlangsung. Itu cara elegan, bukan? Terus, kenapa harus pakai “jubah agama” seperti yang anda saksikan di gambar-gambar berikut:



Spanduk-spanduk provokatif dan pembodohan itu seakan belum maksimal melukai nurani mereka yang memilih berbeda pilihan politik. Seperti yang anda lihat di gambar pertama di atas, yang saya comot dari lini massa seseorang yang rupanya pendukung Anies-Sandi, beredar pula di jagad maya ungkapan-ungkapan yang seolah Anies-Sandi menentukan seseorang masuk atau tidak ke dalam surga.

Dalam kajian ilmu agama, orang yang dipakai Tuhan untuk mengarahkan sesama menuju surga umumnya disebut sebagai nabi. Nah, kalau ada tulisan, meme dan berbagai postingan di medsos berbunyi kurang lebih sama seperti pada gambar pertama di atas, tidakkah Anies dan Sandi pantas dilihat sebagai nabi?

Anies dan Sandi itu muslim. Di antara keduanya Anies belum melaksanakan rukun ke-5 Islam yakni naik haji. Terus sekarang diposisikan seolah menjadi nabi oleh para pendukungnya? Tidakkah ini penghinaan luar biasa terhadap Islam, agama Anies dan Sandi, yang percaya bahwa nabi terakhir adalah Muhammad, SAW?

Menteri Agama dan Jajarannya Mengapa Diam?

Ahmadiyah sering kali diserang karena penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad, SAW sebagai nabi terakhir. Sebagaimana Anda sekalian bisa baca di sini, Ahmadiyah percaya bahwa Nabi mereka adalah Mirza Gulam Ahmad (1835-1908) dari Qadian, India . Ajaran ini bertentangan dengan Islam mainstream yang berlaku di Indonesia. Karena itu, pada tanggal 9 Juni 2008, Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.

Dan sekarang, Anies (dan Sandi) diposisikan oleh pendukungnya seolah menjadi nabi yang menentukan masuk tidaknya seseorang ke dalam surga, sikap Menteri Agama malah terkesan diam. Ahmadiyah dilarang, terus yang provokasi lewat postingan-postingan di medsos dan spanduk-spanduk SARA di beberapa titik di DKI kenapa tidak diapa-apakan? Apakah karena di Kabupaten Sulu sana, mayoritas warganya muslim, malah memiliki kepala daerah yang nonmuslim yang ironisnya, diusung oleh partai-partai agamis (Islam)?

Hemat saya, sudah saatnya Menteri Agama menunjukkan bersikap. Tegas bila perlu. Caranya? Bikinkan semacam Permen, lalu berdayakan segenap penyuluh agama di lingkungannya untuk menyosialisasikan aturan tersebut. Mari bersinergi menghentikan penghinaan luar biasa terhadap Tuhan yang dilakukan mereka yang demi alasan politis tega merampok wilayah prerogatif Tuhan.

Salam!

Begitulah gara-gara…..

Selengkapnya: https://seword.com/sosbud/anies-sandi-dijadikan-nabi-menteri-agama-ke-mana/

Ahok: Karena Saya Anti Korupsi, Jadi Mereka Enggak Mungkin Ajak Saya Dalam Proyek E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menyebut dirinya konsisten menolak proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sejak masih menjadi anggota Komisi II DPR RI.

Ahok menegaskan dia tak pernah menerima komisi dari pengadaan e-KTP. Nama Ahok pun tidak ada di dalam dakwaan jaksa yang dibacakan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Kamis (9/3/2017).

"Saya kira kalau di Komisi II terjadi kayak begitu (dugaan korupsi), mereka enggak mungkin ngajak saya (korupsi uang proyek e-KTP). Kalau ngajak saya, gua langsung (mengadu) ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Ahok, di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat (10/3/2017).

Ahok menuturkan, selama menjadi anggota dewan dia kerap mengembalikan kelebihan uang perjalanan dinas. Kemudian, saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok menyebut dirinya juga mengembalikan uang operasional ke kas daerah.

"Maka karakter orang teruji ketika kamu sudah diberikan kekuasaan," kata Ahok.

Ahok tak merasa terganggu dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP ini.

"Saya sih santai saja. Orang sudah tahu saya, saya enggak mungkin curi uang, enggak mungkin macam-macam," kata Ahok.

KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Kerugian negara akibat pengadaan e-KTP mencapai Rp 2,3 triliun.

Ada dua terdakwa dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, 877.700 dollar AS, dan 6.000 dollar Singapura.

Sementara itu, Sugiharto mendapatkan uang sejumlah 3.473.830 dollar AS.

Dalam pembacaan dakwaan, banyak pihak yang disebut menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012. Korupsi terjadi sejak proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta.

Selengkapnya: http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/10/22082431/ahok.mereka.enggak.mungkin.ajak.saya.dalam.proyek.e-ktp

MENYEDIHKAN!!! Cerita jenazah nenek pencoblos Ahok disalatkan di rumah

Merdeka.com - Jenazah nenek bernama Hindun binti Raisman (78), warga Jalan Karet Karya II, RT 009 RW 05, Setiabudi, Jakarta Selatan, disalatkan di kediamannya. Awalnya keluarga ingin jenazah disalatkan di Musala Mu'minuun.

"Kata pak ustaznya, percuma enggak ada orang di sini," ujar anak pertama nenek Hindun, Sudarsih menirukan pernyataan Neneng, Jumat (10/3). Neneng merupakan anak bungsu Hindun yang minta izin ke ustaz musala tersebut.

Neneng, imbuh Sudarsih, merasa ada yang janggal atas penolakan tersebut. Sebab, keluarga mereka sebelumnya tak pernah ditolak ketika ingin mensalatkan jenazah di musala tersebut. Hindun meninggal Selasa (7/3) siang lalu.

Menurut Sudarsih, keluarga menduga penolakan tersebut merupakan buntut dari pencoblosan Pilgub DKI Jakarta pada putaran pertama lalu. Saat itu, Hindun yang tidak bisa berjalan disambangi oleh petugas TPS, beberapa saksi dan KPPS.

Saat itu Hindun menggunakan hak suaranya di rumah. Dia memilih pasangan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat.

"Waktu pas pencoblosan petugas TPS kan datang tuh, kan ibu (Hindun) dapat hak suara memilih. Nah di situ dikasih kertas (surat suara), dibuka di situ terus kelihatan ibu coblos Ahok," cerita Sudarsih.

Di waktu bersamaan, Ustaz Ahmad Syafii, pengurus jenazah RT setempat menjelaskan duduk perkara kejadiannya. Syafii mengatakan jenazah Hindun tetap disalatkan meski dilakukan di rumah. Alasannya saat itu tidak ada orang yang menggotong jenazah Hindun ke musala.

Kondisi cuaca yang hujan menjadi salah satu faktor kurangnya orang untuk membawa jenazah nenek Hindun ke musala. Dia juga menegaskan adanya kabar jenazah tidak disalatkan karena pendukung Ahok-Djarot adalah tidak benar.

"Masya Allah, jahat benar. Siapa bilang kayak gitu? Perkaranya itu bukan karena milih Ahok. Bukan enggak disalatin, saya yang ngimami, saya yang bantu talqinkan 24 jam sebelum nenek (Hindun) meninggal," kata Syafii.

Menurutnya, kondisi cuaca sudah mendung dan tukang gali kubur mengabari Syafii ingin segera pulang sehingga diambil langkah cepat. Dia beserta 4 orang mensalati jenazah di rumah. Padahal, ujar Syafii, ada beberapa warga yang akan mensalatkan namun rombongan terjebak macet.

"Jadi rombongan itu ketahan sama macet. Ya memang enggak ada orang mau salatin di musala gimana? Orang enggak ada, terus tukang gali kubur sudah minta cepat terus. Pas sampai sana (pemakaman) saja hujan deres," terangnya.

Adanya anggapan penolakan jenazah karena mendukung Ahok-Djarot pun disesali oleh Syafii. Terlebih adanya spanduk yang terpampang di musala atas penolakan jenazah pendukung penista agama yang saat ini disangkakan kepada Ahok.

Jenazah Nenek Hindun kemudian dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta.

Selengkapnya: https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-jenazah-nenek-pencoblos-ahok-disalatkan-di-rumah.html