Program DP rumah Rp 0, warga miskin wajib setor Rp 2,3 juta/bulan. Duit Dari Hongkong!!!

Merdeka.com - Program pengadaan rumah dengan down payment (DP) Rp 0 yang digagas paslon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno banyak menimbulkan tanya. Tak jarang pula banyak netizen yang mempertanyakan program yang banyak dilirik warga. Sebab, ketersediaan lahan di Jakarta sudah minim.

Sebagaimana dilansir dari web resmi Anies-Sandi www.jakartamajubersama.com, properti yang dimaksud dalam program rumah DP Rp 0 ini berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sekitar Rp 350 juta.

Sasaran utama dari program ini pun warga Jakarta yang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta setiap bulan dan belum memiliki properti sendiri. Termasuk para pekerja informal yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kredit, karena tipe penghasilan yang tidak tetap seperti pekerja formal.

Berikut ini ilustrasi dari program DP Rp 0 yang digagas Anies Sandi bila terpilih pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.

Rumah susun FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) seharga maksimal Rp 350 juta, bagi seseorang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta. Pokok pinjaman (tanah dan bangunan) = Rp 350 juta.

Dalam keadaan normal, konsumen harus membayar DP 15 persen (15 persen x Rp 350 juta = Rp 53 juta). Hal ini tentu memberatkan. Dengan demikian, DP tersebut tidak perlu dipenuhi oleh konsumen, namun 'ditalangi' oleh pemprov dan konsumen melunasinya dalam cicilannya. Untuk mendapatkan fasilitas ini, konsumen harus memenuhi persyaratan berikut:
1. Warga DKI Jakarta.
2. Kredit untuk rumah pertama, dan digunakan sebagai rumah tinggal.
3. Menunjukkan bahwa selama 6 bulan terakhir, dia telah menabung sebesar Rp 2,3 juta setiap bulannya di Bank DKI. Hal ini untuk membuktikan bahwa konsumen mampu membayar cicilan, juga sebesar Rp 2,3 juta ketika mengikuti program.

Bagi kelompok berpenghasilan tetap melampirkan bukti penghasilan, dan bagi kelompok berpenghasilan tidak tetap melampirkan keterangan penghasilan yang ditandatangani lurah.

Bila lolos penilaian, konsumen mencicil sebesar Rp 2,3 juta, selama 20 tahun (asumsi bunga bank 5 persen untuk FLPP).

Saat ditemui usai melaksanakan salat Jumat di Al Ikhsan kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Anies pun menjelaskan rencana program tersebut. "Rumah itu ada dua tipe, ada yang rumah tapak (landed house), ada yang rumah susun (vertical housing)," kata Anies di Jakarta Utara, Jumat (24/2).

Anies menjelaskan program tersebut bukan merupakan penyediaan rumah secara fisik. Melainkan pengaturan pembiayaan dalam memiliki hunian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Misalnya Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) dan Kredit Pembiayaan Apartemen (KPA).

"Ini bukan rumahnya tapi pembiayaannya, bisa macam-macam dalam bentuk akte rumah tapak ataupun rumah susun. Jadi jangan sampai diasosiasikan sebagai program buat rumah, tidak kami tidak buat rumah tapi pembiayaan. Nanti itu ada KPA, KPR dan lain-lain," terang Anies. [bim]

Sumber

Tak Punya Malu, Harusnya Fahri Mundur dari DPR RI

Kembali lagi saya mengulas opini terkait Fahri Hamzah. Banyak orang yang telah mengenalnya, ia dikenal sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi tanpa partai.

Kenapa saya katakan tanpa partai? Karena tahun lalu (2016) secara resmi ia telah dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS, Shohibul Iman memecatnya lantaran banyak kesalahan yang telah dibuat oleh Fahri selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Posisi Fahri di Wakil Ketua DPR pun harusnya sudah diganti oleh kolegananya sesama partai yang saat ini duduk di Komisi 5 DPR RI, Ledia Hanifa.

Berikut saya juga mengutip pernyataan dari Ansory Siregar anggota DPR RI Fraksi PKS melalui situs berita kompas.com

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ansory Siregar kembali mengajukan protes dalam rapat paripurna DPR, Kamis (2/6/2016), terkait Fahri Hamzah yang belum juga diganti dari posisinya sebagai wakil ketua DPR.

Padahal, Fraksi PKS sudah mengirimkan surat pengganti Fahri dengan Ledia Hanifa sejak awal April 2016.

“Tiga rapat paripurna sebelumnya waktu itu saya sudah interupsi terkait pergantian Fahri dengan Ledia Hanifa. Waktu itu pimpinan bilang proses sedang berlangsung, sedikit lagi. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak terjadi,” kata Ansory dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2016.

Ansory menegaskan, pimpinan DPR hanya juru bicara bagi anggota dan tak punya wewenang untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, pimpinan DPR seharusnya langsung mengeksekusi surat yang diajukan F-PKS.

“Belum pernah ada keputusan fraksi ditolak di pimpinan. Tolong jangan ada penyanderaan di sini pimpinan,” tambah Ansory.

Ansory menyadari putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memenangkan Fahri Hamzah. Namun, dia meminta putusan sela itu dikesampingkan

Apalagi, pergantian yang diajukan PKS ini adalah terkait posisinya sebagai wakil ketua DPR, bukan sebagai anggota.

“Kalau sebagai anggota kita bisa memahami karena yang bersangkutan dipilih rakyat. Tapi kalau sebagai pimpinan DPR itu tidak ada alasan untuk menunda-nunda. Pimpinan itu hak fraksi, hak partai,” ucap Ansory.

Saat Ansory menyatakan interupsi, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selaku pimpinan sidang terlihat berdiskusi dengan pimpinan DPR lainnya, yakni Ade Komarudin, Agus Hermanto dan Fadli Zon.

Adapun Fahri Hamzah tak hadir dalam sidang paripurna ini.

Setelah Ansory menyudahi interupsinya, Taufik hanya menjawab normatif. Dia memastikan tak ada niat pimpinan DPR untuk menunda-nunda pergantian Fahri Hamzah.

“Kita tak bisa intervensi keputusan fraksi. Hal-hal yang terkait surat masuk kita objektif independen. Kita akan sesegera mungkin meneruskan,” ucap Taufik.

Pimpinan DPR sebelumnya sudah menggelar rapat soal surat pergantian yang diajukan Fraksi PKS.

Setelah rapat, pimpinan DPR memutuskan membentuk tim biro hukum Kesetjenan DPR untuk mengkaji apakah surat dari F-PKS itu bisa ditindaklanjuti.

Namun, hingga kini belum jelas apa hasil kerja dari tim yang dibentuk itu.

Ya benar, sampai saat ini keputusan tetap mentah. Fahri masih resmi menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Harusnya Fahri sadar kalau ia sudah tak layak menjadi anggota DPR RI, apalagi menjabat sebagai Wakil Ketua. Secara tidak langsung kewibawaan lembaga DPR tercoreng atas sikap Fahri selama ini.

Fahri selalu menampilkan tingkah konyolnya. Ia pernah mengatakan bahwa Presiden Jokowi ‘tolol’, kemudian beberapa minggu yang lalu ia juga menyebut TKI yang bekerja diluar negeri dianggap sebagai ‘babu’ olehnya. Secara tak langsung ia telah menistakan TKI sang pahlawan devisa negara.

Baru-baru ini ia juga menuding terkait persoalan pemerintah dengan Freeport. Ia menuding Presiden Jokowi telah melakukan kampanye atas polemik dengan Freeport.

Fahri menganggap dirinya selalu benar, dan Jokowi selalu salah menurut dia. Hal baik yang dilakukan Jokowi selalu dianggapnya sebagai pencitraan.

Semoga Fahri, orang yang tak tau diri itu segera mundur dari jabatannya. PKS sudah tidak menginginkannya, apalagi rakyat. Rakyat sudah muak atas tingkah dan ucapannya.

Kepada Fahri, ingat kata Gus Dur. “Didunia ini tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian”.

Sekian.

Sumber

GEMPAR!!! Antasari kian lantang 'menantang' Mantan Kapolri Era SBY Jenderal Bambang Hendarso Danuri

Merdeka.com - Mantan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) direncanakan memberikan keterangan terkait anggota penyidik Polri yang menangani kasus dugaan pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhar ke Bareskrim Polri. Namun, keterangan yang rencananya dilakukan kemarin batal hingga waktu yang belum ditentukan.

Antasari sendiri melaporkan dugaan kesaksian palsu Elsa dan Jeffery soal SMS mengatasnamakannya kepada Nasruddin Zulkarnaen sebelum meninggal ke Bareskrim Polri. Elsa dan Jeffery dilaporkan dengan tuduhan pasal 318 soal persangkaan palsu.

Selain melaporkan Elsa dan Jeffery, Antasari juga melaporkan Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan ke Propam Mabes Polri karena dinilai lamban mengusut laporan SMS gelap. Serta dugaan petugas membiarkan adanya rekayasa atau menghilangkan barang bukti.

Kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman menyambut positif rencana Bambang Hendarso Danuri 'buka-bukaan' seputar kasus yang menjerat kliennya. Dia mengapresiasi langkah tersebut karena akan mengungkap tabir kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang masih misterius hingga saat ini.

"Kita sangat senang dan menyambut gembira. Inilah tujuan kita untuk buka-bukaan, supaya tidak jadi misteri terus. Kalau beliau bersedia untuk jumpa pers atau segala macam kita sangat gembira. Kalau perlu akan menyambut dengan gegap gempita," kata Boyamin saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon, Kamis (23/2).

Dia berharap, nantinya penjelasan BHD dapat mengungkap fakta kasus yang membuat mantan Ketua KPK itu divonis 18 tahun penjara. Penjelasan BHD itu nantinya bisa dijadikan bahan terkait dugaan kriminalisasi kepada kliennya.

"Justru itukan yang disampaikan Pak BHD kan akan memberi informasi yang cukup bagus. Makanya nanti berharap dari keterangan-keterangan itu bisa kita jadikan bahan menambah data dan fakta ke Bareskrim terkait laporan itu," kata Boyamin.

Saat blak-blakan pekan lalu, Antasari menyebut deretan pejabat tinggi negara yang diduga terlibat dalam kasusnya. Sebut saja Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Aulia Pohan, Edhi Baskoro Yudhoyono, Hatta Rajasa hingga Hary Tanoesudibjo.

Namun, ada satu pejabat lembaga tinggi negara yang secara tidak langsung disebut Antasari. Yakni, Bambang Hendarso Danuri yang saat kasus itu bergulir menjabat sebagai Kapolri.

"Tergantung keberanian penyidik. Apakah penyidik berani mintai keterangan petingginya dulu?" ungkap Antasari saat dihubungi, Kamis (17/2). [gil]

Sumber

BREAKING NEWS!!!! Firza Husein Bakal Buka-bukaan soal Kasusnya, Rizieq Shihab Kalang Kabut Ketahuan Belangnya...

Metrotvnews.com, Jakarta: Tersangka kasus dugaan makar, Firza Husein, akan membuat jumpa pers usai penangguhan penahanannya dikabulkan oleh Polda Metro Jaya.

Salah satu tim kuasa hukum Firza, Dahlia Zein mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan jumpa pers terkait dengan kasus yang membelit kliennya.

"Nanti dua atau tiga hari setelah ini kita nanti bersama Firza mau konfrensi pers," kata Dahlia saat dihubungi wartawan, Kamis 23 Februari 2017.

Jumpa pers dilakukan atas keinginan Firza. Di kesempatan itu, Firza akan menjelaskan semua kasus dugaan makar dan percakapan berkonten pornografi yang juga menyeret pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

"Dia beberapa kali bilang 'mbak panggil wartawan saya mau menjelaskan sebenar-benarnya termasuk kasus pornografi, itu bukan saya'," ujar Dahlia menirukan ucapan Firza.

Sebelumnya Polda Metro mengabulkan penangguhan penahanan yang diminta tim kuasa hukum Firza Husein. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penangguhan penahanan dilakukan karena penyidik sudah cukup memeriksa Firza.

Meski tidak ditahan, Firza akan tetap diperiksa jika penyidik masih membutuhkan keterangannya.

"Alasannya subjektifitas penyidik. (Karena alasan kesehatan) ya salah satunya ada itu, pemeriksaan sudah selesai. Penangguhan yang jamin keluarganya, wajib lapor," jelas Argo di Mapolda Metro Jaya.


(HUS)

Sumber

Karena Pemerintahan SBY, Utang Pemerintah RI Sekarang Rp 3.549 T

Jakarta - Per akhir Januari 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.549,17 triliun. Dalam sebulan utang ini naik Rp 82,21 triliun, dibandingkan jumlah di Desember 2016 yang sebesar Rp 3.466,96 triiun.

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di Januari adalah US$ 265,99 miliar, naik dari posisi akhir 2016 yang sebesar US$ 258,04 miliar.

Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Sampai Januari 2017, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.815,71 triliun, naik dari akhir 2016 yang sebesar Rp 2.733,83 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 733,46 triliun, naik tipis dari 2016 Rp 733,13 triliun.

Demikian dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Jumat (24/2/2017).

Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:

2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)
2016: Rp 3.466,96 triliun (27,9%)(wdl/mkj)

Sumber

Sepucuk Surat untuk Jonan dari Bos Besar Freeport

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebelum kembali ke kampung halamannya di Amerika Serikat, Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson melayangkan sepucuk surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Dalam suratnya, Adkerson mengatakan, dia pamit karena harus menyelesaikan urusan bisnisnya di Negeri Paman Sam.

Dia juga mengapresiasi kesempatan yang diberikan Jonan untuk menyelesaikan kisruh Freeport Indonesia dengan pemerintah, meski hingga saat ini Freeport Indonesia dan pemerintah belum mencapai kesepakatan.

"Saya kembali ke Amerika Serikat karena ada komitmen bisnis yang lain. Saya apresiasi saat bersama Anda (Jonan) dan staf yang mendedikasikan untuk bekerja soal masalah kami selama kunjungan saya," tulis Adkerson dalam suratnya, Kamis (23/2/2017).

Adkerson berkeyakinan bahwa masih ada jalan keluar yang bisa ditempuh kedua belah pihak. Terlebih lagi, posisi Freeport di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua dan nasib ribuan karyawan yang ada di Tanah Air.

"Saya percaya kita dapat menemukan jalan untuk mencapai solusi yang menyenangkan dan menguntungkan semua pemangku kepentingan," kata Adkerson.(Iwan Supriyatna)

Sumber

8 Fakta Mecengangkan di Balik Kunjungan Raja Arab Saudi dengan Bawa Rombongan 1500 Orang...

TRIBUNNEWS.COM, JAkARTA - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud akan datang ke Indonesia pada 1 Maret 2017.

Selama di Jakarta, Rombongan akan melakukan diskusi kenegaraan dengan Presiden RI Joko Widodo beserta jajaran menteri.

Tak hanya itu, Raja Salman Bin Abdulaziz juga akan berlibur ke Pulau Dewata.

Ada hal menarik yang mungkin terlewatkan oleh Anda.

Berikut ini 5 fakta di balik kedatangan Raja Arab Saudi dan rombongan ke Indonesia:

1. Kunjungan pertama setelah 46 tahun

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud akan berada di Indonesia selama sembilan hari, mulai tanggal 1 hingga 9 Maret 2017.

Ini adalah kunjungan kepala negara Arab paling bersejarah bagi Indonesia karena kunjungan sebelumnya oleh Raja Faizal terjadi 46 tahun silam.

Raja Salman Bin Abdul Aziz Al Saud menyambut hangat ketua DPR Ade Komaruddin dalam resepsi tahunan penyambutan jemaah haji seluruh dunia di Istana Raja, Mina Makkah Al-Mukarramah. (Capture Youtube)

2. Bawa 10 Menteri dan 25 Pangeran

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Salman Abdulaziz bakal membawa rombongan dengan jumlah yang tak main-main.

Sekitar 1.500 orang akan turut serta di kunjungan kali ini.

"Kunjungan ini akan membawa rombongan terbesar, lebih kurang 1.500 orang, 10 menteri dan 25 pangeran," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

3. Rombongan diangkut tujuh unit pesawat

Untuk mengangkut rombongan tersebut, tujuh unit pesawat pun sudah disiapkan.

Tujuh pesawat berkarakter wide body itu terdiri dari dua unit Boeing 777/2, 1 unit Boeing 747/1xp, 1 unit Boeing 7474/3, 1 unit Boeing 747/4, 1 unit Boeing 757 dan 1 unit pesawat Hercules.

Corporate Communication Departement Head Angkasa Pura I, Ida Bagus Ketut Juliadnyana mengungkapkan bandara di Indonesia siap melayani kedatangan Raja Salman beserta rombongan.

"Intinya kami siap menangani kedatangan rombongan Raja Arab Saudi dengan tujuh unit pesawat wide body dan dipastikan tidak akan mengganggu jadwal penerbangan umum (schedule flight) lain," ujar dia.

Tangga motorized atau ekskavator yang khusus digunakan oleh Raja Salman mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma dan Bandara Ngurah Rai, Bali (TRIBUN BALI/PRIMA/DWI/ISTIMEWA)

4. Pertemuan kenegaraan

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Salman Bin Abdulaziz akan menghadiri pertemuan kenegaraan dengan Kepala Negara Indonesia.

Berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Agung, pertemuan antar dua negara ini akan membahas beberapa topik.

Tiga diantara topik diskusi itu adalah penambahan kuota jemaah haji, peningkatan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia serta perlindungan warga negara Indonesia yang bermukim di Arab.

Selain itu, sejumlah kerja sama akan dilakukan, di antaranya investasi Saudi Arabia melalui perusahaan tambang negara Saudi, Aramco, sebesar 6 miliar dolar AS.

Diharapkan, investasi Saudi Arabia secara keseluruhan mencapai 25 miliar dolar AS.

5. Santunan Keluarga Densus 88 yang Tewas Bertugas

Selain itu, ada kerja sama di bidang penanggulangan terorisme dan radikalisme, termasuk pemberian santunan bagi anggota Densus 88 Antiteror yang gugur dalam melaksanakan tugas.

"Jadi anggota Densus yang meninggal dunia, orangtuanya akan dihajikan oleh Kerajaan Arab Saudi," ucap Pramono Anung.Presiden Joko Widodo mendapatkan medali dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud. (Kompas.com)

6. Liburan ke Bali

Pada 4 Maret 2017 mendatang, Raja Salman bakal bertolak ke Bali untuk liburan.

Agenda tersebut bakal dilakukan hingga 9 Maret 2017.

"Dari tanggal 1 sampai 4 Maret 2017 itu kami terima sebagai tamu negara. Berikutnya, yang di Bali, ya itu perjalanan keluarga ya, private," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya.

"Tapi kalau dari segi penjagaan keamanan sih ya tetap ada," ujar Arief Yahya.

Karena dalam rangka liburan keluarga, kata Arief, pemerintah Indonesia juga tidak mendapatkan informasi soal ke mana saja tempat di Pulau Dewata yang akan dikunjungi Raja Salman.

"Tidak diinfokan kepada kami soal itu," ujar Arief Yahya kepada Tribunnews.com.

7. Menginap Sekitar Nusa Dua Bali

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati memerkirakan, rombongan kerajaan ini akan menginap di wilayah Nusa Dua dan sekitarnya.

"Saya sudah mendengar kabar ini. Tetapi kepastiannya seperti apa dan di mana mereka menginap saya belum mendapatkan kabarnya."

"Kalau bertemu Menteri Pariwisata, nanti akan saya tanyakan," kata Tjok Ace, panggilan akrab Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

Ia mengatakan kedatangan Raja Arab dan rombongannya ini adalah peluang bagi pariwisata Bali.
Selama ini kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) asal Timur Tengah masih belum signifikan.

Jelang kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Azis al-Zaud gerbang depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2017), mulai dibuka. (Capture Youtube)

8. Pengamanan Polri

Berkaitan dengan kedatangan rombongan Raja Salman, Polri berencana menggelar pertemuan terkait pengamanan orang nomor satu di Arab Saudi itu.

"Itu baru mau dibahas. Nanti itu kan dikumpulkan di Setneg (Sekretariat Negara) dulu untuk bagaimana rencana pengamanannya."

"Kami (Polri), biasanya kebagian ring 3," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat.

(Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rikwanto, di Jakarta, Rabu (22/2/2017).
Menurut Rikwanto, personel Polri akan berada di ring 3 untuk pengamanan para tamu negara. Sedang ring 1 dan ring 2 menjadi bagian paspampres.

"Biasanya untuk pengamanan rangkaian iring-iringan tamu negara, voorijder kami mengawal di depan dan belakang. Sedangkan di penginapan di ring 3-nya," jelasnya.Raja Arab Saudi, King Salman bin Abdulaziz saat menjenguk para korban tragedi ambruknya crane di Masjidil Haram, Jumat (11/9/2015) (Saudi Gazette)

Kabid Humas Polda Bali, AKBP Hengky Widjaja juga belum bisa menjelaskan secara detil terkait pengamanan Raja Salman.

"Tentunya akan dikawal ketat, ini kelasnya VVIP, sekelas presiden. Kami masih membahas soal pengamanannya bersama institusi terkait," jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Komandan Korem Wirasatya 163, Kolonel Inf I Nyoman Cantiasa.

Ia mengatakan untuk pengamanan kedatangan orang nomor 1 di Arab Saudi ini sedang dalam pembahasan.

Ia menyatakan sebelum mengawal Raja Arab, Korem 163/Wira Satya terlebih dahulu fokus mengawal kedatangan Presiden Jokowi serta Wakil Presiden M Jusuf Kalla.

"Untuk pengamanan kedatangan Raja Arab Saudi sedang dibahas. Kami tengah fokus pada pengamanan Presiden dan Wakil Presiden RI," jelasnya. (Tribunwow.com/Dhika Intan N A)

Sumber