Sepertinya kelakuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin menjadi-jadi. Bukannya meningkatkan kinerja mereka dalam menghasilkan produk Undang-undang, DPR masih saja lebih sukan berbicara tidak karuan, korupsi, dan bahkan skandal-skandal lainnya.
Kelakuan-kelakuan mereka ini membuat kita tidak habis pikir bagaimana bisa mereka meminta kenaikan anggaran mereka menjadi Rp 7,25 Triliun. Kenaikkan yang kalau dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya naik 70 persen. lalu untuk apa saja kenaikkan tersebut??
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hasrul Azwar menyebutkan dari dana tersebut, anggaran untuk satuan kerja (satker) dewan sebesar Rp 4.870.544.977.000. Angka tersebut akan dialokasikan untuk dua program yaitu pelaksanaan fungsi DPR dan penguatan kelembagaan DPR.
Hasrul juga menyebutkan alokasi anggaran untuk satker setjen sebesar Rp 2.375.971.321.000. Angka itu dibagi menjadi dua program yaitu program manajemen pelaksana teknis lainnya Setjen DPR sebesar Rp 2.324.869.870.000 dan program dukungan keahlian fungsi Dewan sebesar Rp 51.101.451.000.
“Kita semua juga berharap agar kinerja lembaga DPR dapat lebih baik, seiring dengan komitmen kita untuk mewujudkan lembaga parlemen yang modern dalam memenuhi amanat aspirasi rakyat. Kalau diketok anggaran ini, insyaallah akan diterapkan di rapat-rapat,” tambah politikus PPP itu.
Apakah usulan ini akan diketok palu?? Semuanya menunggu keputusan dari rapat paripurna DPR dan bagaimana nanti pagu anggaran APBN 2018 yang akan disepakati. Tetapi ususlan anggaran DPR sebesar 7,25 triliun di tahun 2018 ini memang menjadi sebuah catatan penting untuk dikritisi.
Kenaikkan anggaran ini disinyalir memiliki modus besar untuk kepentingan politik para anggota dewan. Hal ini sangat besar sekali kaitannya dengan semakin dekatnya tahun politik 2019. Anggaran 2018 meningkat adalah sebuah strategi mereka untuk mendapatkan biaya politik kampanye lebih banyak.
Biaya politik yang besar membuat DPR memang harus putar otak demi mendapatkan dana besar yang akan sangat menolong mereka dalam berkampanye dalam Pemilu 2019. Belum lagi akan ada Pilkada serentak 2018 yang tentu juga membutuhkan saweran dana dari anggota DPR.
Lalu apakah kenaikkan anggaran ini akan meningkatkan kinerja anggota DPR dalam menghasilkan Undang-undang?? Tidak ada jaminannya. Karena jelas sekali dalam rekam jejaknya, DPR periode 2014-2019 ini sangat minim prestasi membuat undang-undangnya. Bahkan Undang-undang penting seperti RUU Anti Terorisme sampai saat ini belum juga kelar.
Parahnya, ketidakmampuan mereka menyusun undang-undang dengan cepat ini malah menyalahkan pemerintah yang dianggap menjadi biang keroknya. Bahkan pada akhirnya mengusulkan supaya cepat pemerintah membuat Perppu saja seperti saat menerbitkan Perppu Ormas.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menekankan kinerja DPR jangan diukur dari jumlah UU yang dihasilkan di DPR. Menurutnya, apa yang dikerjakan DPR sudah terhitung baik.
“Ada yang menganggap DPR tahun ini baru menyelesaikan beberapa UU, dibilang males kerja dan seterusnya. Padahal faktanya, pertama-tama UU itu kalau saya menghitung baik dalam budgeting maupun legislasi, kuasa eksekutif masih besar,” ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
“Prolegnas ini sebetulnya, coba dipertajam dulu oleh pemerintah. Kalau pada dasarnya pemerintah menganggap penting banget, bisa bikin kayak Perppu Ormas. Dibikin perppu sama Presiden, kurang-lebih dari satu atau dua minggu, tiba-tiba bisa keluar perppu dan sudah diimplementasikan,” jelasnya.
Kalau DPR meminta pemerintah lebih keras kerjanya dalam hal prolegnas dan penyusunan draft undang-undang, lalu apa kerja DPR?? Apakah DPR memang tidak ada ide dan gagasan tentang pembuatan undang-undang?? Apakah hanya berharap dari pemerintah saja??
Lalu untuk apa mereka ini digaji kalau pada akhirnya harus Perppu juga dikeluarkan untuk isu-isu yang mendesak?? Bukankah itu adalah tugas utama mereka sebagai legislator?? Apakah sekarang sudah jauh lari tugas mereka ini yang sibuk ngerjain proyek dan akhirnya malah terkena kasus korupsi berjemaah.
Lihat saja bagaimana dalam kasus E-KTP satu komisi diduga terima fee proyek. Lalu juga kasus korupsi pengadaan Alquran yang juga diduga semua fraksi dapat fee proyek. Ini namanya sudah tidak jelas lagi kerjaan mereka yang adalah anggota dewan tetapi malah sibuk ngurusin proyek.
Sudah salah mengerjakan tugas dan kewajibannya, malah kini meminta kenaikkan anggaran. Padahal kalau mau jujur, kita tidak bisa mengaudit dengan pasti bagaimana penggunaan dana-dana tersebut. Sampai sekarang saja dana kunjungan kerja fiktif hampir 1 triliun tidak jelas ujungnya.
Miris memang melihat anggota DPR seperti ini. Rakyat susah ekonomi, sekolah banyak yang tidak layak, banyak anak masih mengalami gizi buruk, tetapi mereka malah menikmati uang tersebut hanya untuk memperkaya diri dan menggemukan diri mereka.
Catat dan ingat siapa saja mereka yang mencederai amanat rakyatdengan menghambur-hamburkan uang rakyat dan hukum tenggelamkan mereka di 2019.
Salam Dewan Penghisap (Uang) Rakyat!
Bagi orang-orang yang mudah diprovokasi, yang tidak paham soal ekonomi, pasti akan langsung percaya begitu saja dengan fitnah dan tuduhan yang dilemparkan ke Jokowi. Mereka biasanya hanya mengdepankan kebencian tanpa menggunakan nalar logis.
Hutang Indonesia yang terus meningkat menjadi senjata ampuh untuk memperburuk citra Jokowi. Jokowi sebagai presiden yang hanya bias menambah hutang. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi hanya bermodal hutang. Belum isu-isu miring terkait rencana Jokowi yang akan menggunakan dana haji, semakin dijadikan senjata untuk terus memperburuk citra Jokowi.
Nampaknya masyarakat harus mampu berpikir cerdas. Di zaman yang serba canggih dan modern dan akses informasi yang begitu mudah, saya rasa masyarakat mampu untuk membuka mata dan fikiran untuk melihat fakta yang sebenarnya.
Jika masyarakat mau sedikit saja menggunakan otaknya untuk berfikir dan tidak mudah diprovokasi, maka akan mendapati fakta yang sangat mengejutkan terkait hutang negara. Jokowi ternyata telah melakukan hal yang sangat fantastis dan tidak mampu dicapai oleh presiden sebelumnya.
Kehebatan Jokowi dijelaskan olej Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Beilau memberikan penjelasan terkait hutang Negara yang selama ini menjadi isu miring menyerang Jokowi. Beliau akhirnya angkat bicara mengenai utang negara yang kini di angka Rp 3.600 triliun lebih.
Darmin menegaskan bahwa utang negara itu tidak semuanya di era pemerintahan Jokowi-JK yang memerintah sejak Oktober 2014.
“Barangkali bagus juga kalau disinggung soal utang. Ini pemerintah Jokowi utang banyak. Nanti dulu. Itu bukan utang pemerintah Jokowi lho, yang 3.600 T,” tegas Darmin.
Dia menyebutkan, ketika Jokowi-JK dilantik, utang Indonesia sudah berada di angka Rp 2.700 triliun. Nah, selama tiga tahun pemerintahan ini berjalan, untuk menyicilnya saja dihabiskan sekitar Rp 700 T.
“Seandainya tidak berbuat apa-apa, utang kita 3.400 (triliun) juga. Sekarang 3.600-3.700, tapi kita membangun. Jangan dianggap kemudian 3.600-3.700 itu utang yang dibuat pemerintahan Jokowi,” tegas mantan Gubernur Bank Indonesia itu lagi.
Sekarang, katanya, tinggal dipilih mau tanpa melakukan apa-apa tapi utang negara tetap naik jadi Rp 3.400 T, atau menambah utang jadi Rp 3.700 T, tapi digunakan untuk pembangunan nasional.
Sekarang sudah paham kan dimana letak kehebatan Jokowi? Jika belum paham akan saya jelaskan. Hutang Negara pada posisi 2700 T saat pertama kali Jokowi menjabat presiden. Jika Jokowi selamatiga tahun Jokowi tak menambah hutang, maka jumlah hutang akan membengkak hingga 3400 T karena bunga terus berjalan, dan Jokowi tak melakukan apapun. Selama tiga tahun, Jokowi memang menambah hutang namun juga berhasil mencicil serta pembangunan diseluruh penjuru Indonesia benar-benar terealisasi.
Jadi, selama tiga tahun sebetulnya Jokowi hanya menambah hutang 300 T untuk membangun sebuah negara sebesar Indonesia. Artinya, setiap tahun Jokowi hanya menambah hutang100 T untuk membangun seluruh wilayah di Indonesia. Saya rasa ini suatu prestasi yang sangat ajaib.
Persoalan hutang sebetulnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Bagi orang yang paham ekonomi, hutang yang dimiliki oleh sebuah negara adalah wajar. Nyaris tidak ada negara yang benar-benar bias bebas dari hutang. Negara semaju USA saja juga memiliki hutang. Dengan melihat PDB Indonesia, hutang Indonesia masih dibilanh wajar dibanding hutang negara tetangga seperti Malaysia.
Jika memang masyarakat masih meributkan soal hutang, harusnya mereka menghujat presiden sebelumnya mengapa ketika menjabat sebagai presiden selama dua periode berturut-turut, hutang Indonesia meningkat drastic. Selain itu, pembangunan proyek besar juga mangkrak. Kalau begitu uang dari hasi hutang digunakan untuk apa? Hutang menumpuk, namun pembangunan mangkrak, sungguh era yang sangat menyengsarakan generasi selanjutnya.
Jokowi justru telah melakukan hal yang terbaik untuk Indonesia. Jokowi sangat menyadari bahwa saat ini, Indonesia masih sangat bergantung kepada hutanng untuk melakukan pembangunan. Ini pilihan yang paling terbaik disbanding Indonesia tidak berhutang namun tidak ada pembangunan sama sekali. Toh, hutang negara digunakan untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif.
Saya sangat yakin jika Jokowi diberikan kesempatan menjadi presiden hingga dua periode, Jokowi akan melakukan keajaiban-keajaiban lain di Indonesia.
Ada pemandangan menarik, saat Indonesia Lawyer Club, atau ILC yang disiarkan tvOne dengan tema 'DPR Versus KPK: Semakin Meruncing', Selasa 11 Juli 2017. Hadir sebagai tamu pasangan yang tengah heboh, Tsamara Amany dan Fahri Hamzah.
Seperti diketahui sebelumnya, nama Tsamara meroket, setelah mahasiswi semester VI Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina ini mengkritik sepak terjang Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. Kritikan Tsamara ini, tidak hanya disampaikan lewat twitter, tetapi kini juga sudah lewat media.
Lalu, bagaimana reaksi keduanya? Dalam kesempatan itu, Tsamara kembali mengungkapkan rasa herannya dengan sepak terjang Fahri Hamzah. Menurutnya, sebagai pimpinan DPR Fahri Hamzah seharusnya mengeluarkan statement yang terhormat sehingga martabat DPR tak tergerus.
Menurut Tsamara, KPK tetap layak dibela karena KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi terbilang sukses. “Soal Pansus Angket KPK, saya rasa DPR juga harus mau otokritik terhadap lembaganya bukan hanya lembaga lain. Banyak program kerja DPR yang tidak berjalan,” katanya.
Fahri sendiri mengaku sangat berterima kasih ILC telah mempertemukan langsung dirinya dengan Tsamara. Ia mengaku juga sangat penasaran ingin berdialog langsung dengan Tsamara yang menjadi ‘musuhnya’ dalam beberapa hari ini.
“Pertama, terima kasih ILC telah mempertemukan. Saya juga penasaran ingin kenal. Dia itu generasi baru yang hadir pascareformasi dan mencoba memahami dinamika ini. Tetapi, saya tetap mengapresiasi kemampuan dan keberanian dia,” kata Fahri.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian akhirnya ungkap rahasia besar yang selama ini terpendam bahwa HTI hampir dibubarkan pada tahun 2013 yang lalu, tapi karena pemerintahan SBY saat itu ragu, HTI akhirnya batal digebuk.
Pengakuan ini diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian tanpa tedeng aling-aling lantaran dicecar oleh Benny K Harman soal Perppu Ormas dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR pada tanggal 17 Juli 2017.
Benny K. Harman, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, mengkritik keras keputusan Presiden Jokowi yang dianggapnya ngawur menerbitkan Perppu Ormas padahal sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang ormas.
Menurut Benny K Harman, Jokowi tidak baca Undang-Undang tentang Ormas sehingga bikin Perppu yang tidak jelas juntrungannya. Mungkin maunya politisi beragama Katolik asal Manggarai Flores ini biarin NKRI dibubarin HTI dan mengganti Pancasila dengan negara Khilafah saja yang penting sikat dulu Jokowi. Barangkali begitu.
“Presiden bikin Perppu enggak baca undang-undang ini. Nanti yang dituduhkan adalah UU yang enggak jelas. UU sudah ada, kok bikin lagi Perppu. Saya enggak tahu siapa yang beri masukan ke Presiden,” ujar Benny K Harman di hadapan Kapolri di ruang rapat Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Bukannya Tito Karnavian ngeper dengan gertakan dan intimidasi Benny K Harman secara terselubung, dia malah kena skak mat yang telak dari pak Tito Karnavian. Dengan lincah Tito Karnavian menangkis tudingan Benny K Harman bahwa langkah Presiden Jokowi harus dipuji karena merupakan langkah yang tegas dan berani.
“Pak Jokowi berani ambil keputusan Perppu ini karena menyadari bahwa yang pro dan kontra, yang ekspolitasi unsur agama pasti akan ada. Tapi, berani ambil risiko. Saya pikir berani ambil risiko lebih menunjukkan strong Leadership,” jawab Tito telak.
Tito Karnavian kemudian mengungkapkan rahasia besar bahwa pihak Kepolisian sebelumnya ragu menindak ormas anti Pancasila karena pada tahun 2013 (jamannya SBY) tidak ada keputusan yang berani untuk menindak ormas tersebut.
Bahkan Tito Karnavian mengkritik dengan halus kepemimpinan di era SBY yang saat itu Hizbut Tahrir Indonesia telah menunjukkan jati diri mereka yang anti Pancasila dan anti NKRI secara terang-terangan, tapi pihak Kepolisian tidak menindak mereka.
“Kenapa tidak berbuat polisi sebelumnya? Karena Leadership. Tahun 2013, HTI sudah melaksanakan kegiatan yang masif sekali dan terbuka. Kenapa didiamkan? Kenapa Polisi tak bertindak saat itu? Tergantung Leadership,” ujar Tito skak mat Benny K Harman dengan telak.
“Political Leadership bagaimana posisinya? Kalau atasnya kuat seperti dikerjakan Pak Jokowi, ya kami kencang juga,” lanjut Tito Karnavian tanpa basa-basi terbuka apa adanya.
Keragu-raguan pemerintahan SBY saat menindak HTI di tahun 2013 secara otomatis membuat Polisi jadinya ragu-ragu untuk menindak HTI. Seperti kata pak Tito, kalau pemimpinnya tegas, Polisi juga akan kencang menindak mereka.
“Tahun 2013, dengan segala hormat saya menangkap. Mungkin saya salah, ada keragu-raguan terjadinya back fireatau pukulan balik sehingga mereka besar seperti sekarang. Jangan sampai kita too late untuk mengambil risiko,” tegas Tito Karnavian.
Sistem pemerintahan SBY yang cari aman dan mau selamat sendiri selama 10 tahun lamanya bikin pemerintahan sekarang yang kerja keras cuci piring kotor bekas mereka. Sekarang semuanya akhirnya dengan sendirinya terbuka ke permukaan.
Ternyata kepemimpinan SBY selama 10 tahun banyak sekali meninggalkan masalah. Mulai dari kasus korupsi ecek-ecek sampai mega korupsi (e-ktp), pungli merajalela dimana-mana, peninggalan proyek-proyek mangkrak sampai pembiaran ormas-ormas radikal dan intoleran yang anti Pancasila terus merajalela tanpa berani menindak mereka.
HTI, FPI, FUI, dan ormas-ormas radikal lainnya semakin besar kepala dan kepala batu. Saya ingat dulu Munarman dengan beraninya ancam akan melengserkan SBY jika berani coba-coba membubarkan FPI. Di era pakde Jokowi mereka tidak berkutik kayak macan ompong kena ambeien, bahkan sampai kabur ke Arab segala saking takutnya.
Semua juga sudah tahu kedegilan ormas-ormas anti Pancasila yang bercita-cita dan terus berjuang ingin membubarkan NKRI dan menjadikan negara tercinta ini sebagai negara khilafah. Ini sudah dikritik keras oleh politisi Nasdem Viktor Laiskodat dan Buya Syafii.
Setelah dikritik keras oleh bung Viktor, baru Gerindra mengaku dengan malu-malu bahwa alasan mereka menolak Perppu Ormas bukan karena anti Pancasila, tapi karena alasan politis belaka (Sumber). Nah lo.
Begitu pula “tamparan” keras dari Buya Syafii. Dalam dialog lintas iman Asian Youth Day ke-7 yang dihadiri oleh uskup-uskup sekawasan Asia, Buya mengungkapkan bahwa penyebab Indonesia menjadi salah satu negara tempat tumbuh suburnya intoleransi, terorisme dan radikalisme karena masuknya ideologi impor yang misguided Arabism(Arabisme sesat).
Di hadapan para uskup, Buya mencontohkan gerakan Negara Islam di Irak Suriah (ISIS) dan juga Boko Haram di Afrika. Menurut, Buya, sebagian kecil muslim Indonesia terpengaruh oleh gerakan ideologi impor sesat itu karena meyakini bahwa arabisme adalah bagian dari Islam.
Padahal kalau mereka-mereka yang menganut ideologi sesat itu benar-benar memahami ajaran dalam Alquran dengan sesungguhnya, tentu saja mereka tidak membunuh sesama umat Islam. “Faktanya, ISIS membunuh jauh lebih banyak umat Islam, itu apa? Bagi saya, arabisme sesat itulah musuh terbesar Islam,” ujar Buya.
Buya menegaskan bahwa Alquran adalah kitab suci paling toleran di dunia. Asal betul-betul dipahami dan ditafsirkan dengan benar, maka tidak ada masalah dengan toleransi. Tapi akibat dari kelakuan sebagian kecil umat Islam di Indonesia yang memilih mengkhianati ajaran Alquran demi syahwat kekuasaan, maka Tuhan pun dibajak mereka.
Itulah sebabnya Presiden Jokowi sangat tegas soal radikalisme, intoleran, dan anti Pancasila. Jangan coba-coba di era pakde. Jangan sampai negara yang sudah berdiri selama 72 tahun ini bubar dan ambruk dengan sendirinya akibat ulah segelintir ormas yang meracuni alam bawah sadar rakyat untuk menolak Pancasila dan NKRI.
Pesan buat Benny K Harman, lain kali kalau mau menelanjangi pemerintah, persiapan yang benar-benar matang ya dan jangan ngasal supaya tidak ditelanjangi balik. Kan malu.
Kura-kura begitu.
SEWORD.COM - Isu “Pemberhentian secara terhormat” Jendral Prabowo dari jajaran Tentara Republik Indonesia, sedikit banyak sekarang terungkap.
Metro TV mengupasnya dengan mengundang beberapa tokoh Jendral dari masa lalu seperti Jendral Agum Gumilar. Adalah Mahfud MD yang mengatakan bahwa Prabowo diberhentikan secara terhormat, sehingga tidak ada masalah hukum apapun karena sudah diberhentikan dengan hormat. Namun pernyataan Mahfud MD bertolak belakang dengan pernyataan beberapa Jendral lain seperti Jendral Purnawirawan Fahrul Rozy, yang namanya tercantum sebagai Dewan Kehormatan pada surat itu punya jawaban tersendiri. “memang dalam diskusi kami, kami buktikan pemecatan. Tapi kami diskusi juga sesama kami, alasan tidak eloknya dalam status dia saat itu kalau saya boleh katakan, mohon maaf, sebagai menantu Presiden disebut dipecat, sehingga kita sepakat kita buatlah permberhentian dari dinas keprajuritan, itu saja”, jawaban Fahrul Razi yang disampaikan diacara Prime Time di MetroTv beberapa waktu lalu.
Dalam surat itu disebutkan salah satu alasan pemberhentian adalah karena Prabowo dinilai tidak melaporkan sejumlah operasi yang dilakukannya. Termasuk memerintahkan Satkes Mawar untuk melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis. Dalam sejumlah kesempatan, tim Prabowo-Hatta membantah bertanggung jawab terhadap nasib 13 orang aktivis yang masih hilang hingga sekarang.
Dipihak lain, TNI masih mengusut bocornya surat rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto di sosial media. Jendral Purnawirawan Agum Gumelar yang pada saat itu adalah anggota DKP, pada acara Prime Time Metro TV mengatakan ada dua hal yang dia sampaikan, pertama, Agum merasa bingung juga kenapa surat yang begitu rahasia “bisa” beredar di masyarakat, yang kedua, dari materi suratnya itu sendiri, Agum meluruskan bahwa DKP tidak punya kewenangan untuk memecat atau memberhentikan. DKP hanya menyelidiki kasus ini, kemudian merekomendasikan atas dasar hasil penyelidikan kepada Panglima Angkatan Bersenjata atau PANGAB. Dialah yang berhak untuk melakukan pemecatan atau pemberhentian.
Rekomendasi yang dikeluar oleh DKP sama seperti apa yang tercantum didalam surat yang sekarang beredar di masyarakat. Yaitu benar telah terjadi tindakan-tindakan kesewenangan. Agus Seketika mengiya dan bahkan mengatakan, “Saya tidak bisa membohongi rakyat lagi, apalagi membohongin Tuhan.
Pertanyaan berikutnya adalah apa betul ada perintah dari atasan? Siapa atasan yang dimaksud Prabowo disini? Sambil tersenyum nyinyir, Agum mengatakan bahwa Prabowo mengakui dirinya menerima perintah langsung dari Presiden Soeharto untuk melakukan penculik-penculikan itu. Agum saat itu agak kaget karena menurut dia, Suharto tidak mungkin memerintahkan Prabowo untuk melakukan penculikan.
Pengakuan Prabowo turunnya perintah langsung dari Presiden Soeharto atas penculikan terhadap sejumlah aktivis, dilakukannya setelah berbelas tahun kemudian. Lalu kenapa pada saat itu dari DKP sendiri tidak merekomendasikan untuk mengajukan Prabowo ke Mahkamah Militer? Agum menjawab, ketika peristiwa ini terjadi, Ini kan peristiwa besar yang mengundang begitu banyak reaksi keras baik dari dunia internasional maupun dari dalam negeri, maka Puspom diberi tugas untuk menginterogasi dan saat itu Puspom pun merekomendasikan kepada Pangab untuk membawa Prabowo ke Mahkamah Militer karena ada indikasi tindak pidana. Tapi suasana kebatinan saat itu, kenyataan bahwa Prabowo adalah menantu Presiden, maka dibentuklah Dewan Kehormatan Perwira oleh Pangab dimana Ketua adalah KASAD dan anggotanya para LetJen yang jumlahnya 10 orang.
Menariknya, nama salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutkan dari video yang saya sematkan dibawah, pembaca akan mendengarkan keterangan lebih lengkap dari Jendral Purnawirawan Fahrul Razi yang mengatakan betapa tidak disiplinnya seorang Prabowo dan yang lebih mengagetkan lagi, posisi Prabowo tidak membawahi satuan pasukan operasional, tapi membawahi pasukan Kopassus satuan pembinaan. Dan dia sebagai Danjen kopassus itu tidak memiliki kewenangan untuk menggerakan pasukan. Dia hanya berkewenangan menyiapkan pasukannya. Karena yang berhak menggerakkan pasukannya adalah Panglima TNI. Disini Prabowo sudah menyalahgunakan posisinya sebagai menantu presidendengan berani menggerakkan pasukan Kopasus dengan pertimbangan yang tidak logis.
Saya langsung membayangkan, baru menjadi menantu presiden saja, sepak terjang Prabowo sudah sedemikian menyalahi peraturan. Bagaimana kalau dia menjadi Presiden, dimana Presiden adalah Panglima Tertingga seluruk angkatan. Saya yakin, Indonesia akan kembali ke masa kelam, dimana perintah-perintah penculikan terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengganggu keamanan negara.
Apa mereka yakin, masih mau mengusung dia untuk maju ke Pilpres 2019?? Cobalah berpikir 1000 kali.
Saya yakin banyak orang yang mengakui kehebatan Jokowi, tidak hanya kawan, namun juga lawan. Langkah-langkah politik sangat sulit dideteksi. Lawan sampai kebingungan untuk mencari celah untuk menjatuhkan Jokowi. Terkadang lawan sudah merasa berhasil menyerang Jokowi, namun sebetulnya sedang masuk ke dalam jebakan Jokowi.
Jokowi hampir tidak mungkin begitu saja membiarkan dirinya diserang bertubi-tubi. Sebagai manusia normal, pasti ada keinginan untuk melakukan manuver. Hanya saja, langkah-langkah Jokowi melakukan manuver sangat sulit ditebak. Jangankan kawan, lawan Jokowi juga dibikin ketar-ketir. Jokowi melakukan manuver dengan cara yang elegan. Ini buktinya.
Saya yakin Jokowi sudah melakukan pertimbangan yang matang mengapa menginginkan presidential threshold 20 persen. Saya yakin beliau sudah tahu betul bahwa nanti akan terus diserang, dicaci, dan diprotes. Jokowi akan disebut sebagai diktator yang ingin melanggengkan kekuasannya.
Mungkin sebagian orang akan menilai bahwa Jokowi melakukan blunder karena presidential threshold 20 persen membuat dirinya dicap sebagai diktator, bahkan Prabowo sampai mengatakan bahwa presidential threshold 20 persen adalah lelucon politik dan SBY mengatakan bahwa Jokowi melakukan Abuse of Power.
Prabowo dan SBY tentu berharap pernyataan lelucon politik dan Abuse of Power bisa merontokkan elektabilitas Jokowi. Mereka merasa yakin bisa menjungkalkan Jokowi.
Namun siapa sangka, Prabowo dan SBY telah masuk perangkap Jokowi. Pernyataan keduanya justru menjadi blunder dan semakin mempermalukan mereka. berharap Jokowi semakin terpuruk, namun dengan pernyataan keduanya, Jokowi semakin meroket dan dielu-elukan.
Prabowo semakin mendapat respon yang negatif dari masyarakat. Namanya yang semula diagung-agungkan mulai dipandang sebelah mata. Pernyataan lelucon politik memang sangat tidak pantas dikatakan oleh orang yang sudah pernah nyapres 2x dimana saat itu presidential threshold juga 20 persen.
SBY juga sangat telak dipermalukan oleh Jokowi. Pernyataan Abuse of Power yang ditujukan ke Jokowi justru berbalik arah dan menampar dirinya. Jika presidential threshold juga 20 persen dikatakan melakukan Abuse of Power, maka SBYlah seseorang yang sudah jelas terbukti melakukan Abuse of Power karena presidential threshold 20% adalah produk pemerintahan SBY sendiri.
Selain memang bertujuan untuk menghemat anggaran, saya yakin Jokowi telah membuat skenario yang apik untuk memancing Prabowo dan SBY bersuara. Tidak masalah Jokowi terus diserang bertubi-tubi dengan presidential threshold yang terpenting saat itu juga Jokowi berhasil mempermalukan mereka sekaligus. Insting politik Jokowi sangat tajam sehingga berhasil membuat Prabowo dan SBY mempermalukan dirinya sendiri.
Setelah diserang melalui presidential threshold, Jokowi kembali diserang dengan persoalan dana haji yang akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Jokowi sudah paham pasti rencananya akan mendapat serangan dari lawan-lawan politiknya. Namun justru ini yang memang Jokowi harapkan. Jokowi ingin mempermalukan Prabowo dan SBY dengan cara lebih elegan.
Jokowi membiarkan orang terus membahas dan menganggap Jokowi telah melakukan sebuah kekeliruan karena katanya dana haji itu untuk umat, bukan untuk pembangunan isfrastruktur. Mereka mempertanyakan pengelolaan APBN yang dilakukan oleh Jokowi mengapa dana haji sampai ditarik untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun MUI dan Kemenag telah menyatakan bahwa dana haji boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur, namun serangan ke Jokowi terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastuktur semakin deras. Jokowi terus dicap sebagai presiden yang buruk.
Namun siapa sangka, di saat dirinya terus diserang, Jokowi berhasil mempermalukan SBY dan Proabowo sekaligus. Rencana Jokowi ingin menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur berhasil membuat masyarakat melihat ke belakang di era SBY bagaimana dana haji itu digunakan. Faktanya, dana haji yang seharusnya untuk umat justru dikorupsi oleh menteri agama di era SBY. Akhirnya publik akan menilai langkah Jokowi jelas sangat baik dibanding SBY yang tidak mampu mengelola dana haji dan akhirnya justru dikoprusi oleh menterinya.
Prabowo juga dibuat tidak berdaya oleh Jokowi. Ketika lawan-lawan Jokowi terus menyerang Jokowi dengan dana haji, Jokowi berhasil membuka aib Prabowo-Hatta. Saat kampanye 2014, mereka memiliki program untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur dan anehnya dulu tidak ada protes dari PKS dan Gerindra, atau PAN. Mengapa sekarang tiba-tiba seperti kebakaran jenggot ketika Jokowi ingin menggunakan dana haji untuk pembangunan insfrastruktur?
Pancingan Jokowi sungguh sangat mengena. Masyarakat luas semakin menyadari bahwa betapa derasnya serangan yang datang ke Jokowi untuk menjegalnya di Pilpres. Jokowi berhasil membuka lebar-lebar bahwa SBY dan Prabowo adalah politikus busuk yang justru telah melakukan sesuatu yang sekarang digunakan untuk menyerang Jokowi.
Jokowi seperti sudah menyiapkan rencana dengan sangat matang. Jokowi berhasil memancing lawan-lawan politiknya untuk terus menyerangnya, namun saai itu juga Jokowi berhasil mengarahkan serangan itu ke bos besar mereka (SBY dan Prabowo). Semakin terus mereka menyerang Jokowi, maka semakin buruk citra bos mereka karena Jokowi akan arahkan serangan mereka ke bos mereka sendiri.
Merdeka.com - Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menuai banyak komentar. Kasus lama soal karir Prabowo pun kembali diungkit.
SBY disebut-sebut sebagai salah satu anggota dewan kehormatan perwira yang memberi rekomendasi agar Prabowo dipecat dari dinas militer.
Para politisi Gerindra membantah soal pemecatan ini. Mereka menegaskan Prabowo diberhentikan dengan hormat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebut tak pernah Prabowo dipecat oleh SBY. "Nggak pernah Pak SBY pecat Pak Prabowo," kata Fadli kepada sejumlah media.
Fadli menegaskan isu lama ini sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak yang tak ingin melihat SBY dan Prabowo bersatu.
Beda kata Gerindra, beda catatan Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie. Secara runut Habibie menggambarkan pertemuannya dengan Prabowo di Wisma Negara tanggal 22 Mei tahun 1998. Kisah ini dituliskan dalam buku biografinya Detik Detik Yang Menentukan.
Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto datang dengan dua kendaraan, salah satunya ditumpangi oleh pengawal. Anak begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo itu ingin menanyakan jabatannya yang baru saja dicopot. Sebelum bertemu Habibie , Prabowo diperiksa secara ketat, senjata yang dibawa juga dilucuti oleh pasukan pengawal presiden.
Pencopotan dilakukan karena adanya informasi pergerakan pasukan di bawah kendali Prabowo. Adalah Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto yang melaporkan hal tersebut. Tanpa berpikir panjang Habibie langsung mengambil keputusan.
Setelah diberi izin masuk ke dalam ruangan, keduanya yang memang dikenal akrab saling peluk dan mencium pipi. Kemudian, sempat terjadi dialog dalam bahasa Inggris, sebelum akhirnya Prabowo berbicara dengan nada tinggi.
"Ini penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto . Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad," tegas Prabowo dikutip dalam buku Prabowo: Ksatria Pengawal Macan Asia karya Femi Adi Soempeno dan Firlana Laksitasari.
Habibie menjawab, "Anda tidak dipecat, tapi jabatan anda diganti."
Prabowo balik bertanya, "Mengapa?" Habibie kemudian menjelaskan bahwa dia menerima laporan dari Pangab bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Negara.
"Saya bermaksud mengamankan Presiden," kata Prabowo.
"Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas anda," jawab Habibie .
"Presiden apa anda? Anda naif? jawab Prabowo dengan nada marah.
"Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan," jawab Habibie .
"Atas nama ayah saya, Prof Soemitro Djojohadikusumo dan ayah mertua saya Presiden Soeharto , saya minta Anda memberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad," kata Prabowo.
Habibie menjawab dengan nada tegas, "Tidak! Sampai matahari terbenam anda sudah harus menyerahkan semua pasukan kepada Pangkostrad yang baru. Saya bersedia mengangkat anda menjadi duta besar di mana saja!"
"Yang saya kehendaki adalah pasukan saya!" jawab Prabowo.
"Ini tidak mungkin, Prabowo," tegas Habibie .
Ketika perdebatan masih berlangsung seru, Habibie kemudian menuturkan bahwa Letjen Sintong Panjaitan masuk sembari menyatakan kepada Prabowo bahwa waktu pertemuan sudah habis.
"Jenderal, Bapak Presiden tidak punya waktu banyak dan harap segera meninggalkan ruangan," kata Letjen Sintong Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai penasihat militer presiden.
Setelah itu Prabowo menempati posisi baru sebagai Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI menggantikan Letjen Arie J Kumaat. Prabowo mengisahkan serah terima jabatan dilakukan secara sederhana dan tertutup.
"Belum pernah ada perwira tinggi dipermalukan institusinya, seperti yang saya alami," kata Prabowo.
Selanjutnya, Prabowo harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira. Prabowo disinyalir terlibat dalam penculikan aktivis saat masih menjabat sebagai Danjen Kopassus. 15 Perwira tinggi bintang tiga dan empat mengusulkan ke Pangab agar Prabowo dipecat.
Ada nama Letjen Susilo Bambang Yudhoyono dalam deretan para perwira itu.
Setelah peristiwa itu, Prabowo meninggalkan Indonesia dan tinggal sementara waktu di Yordania. Namun menurut Fadli, kepergian Prabowo sudah seizin BJ Habibie. Gerindra pun yakin Prabowo tak dipecat tapi diberhentikan Presiden BJ Habibie dengan hormat. [ian]