Pertanyaan ini mengemuka di tengah masyarakat seiring dengan memanasnya isu Khofifah bakal maju dalam Pilgub Jatim. Apalagi belakangan, tim Khofifah sudah mengambil formulir pendaftaran cagub dari Partai Demokrat, diiringi pula suara dukungan dari parpol pendukung pemerintah, seperti NasDem dan Golkar. Partai lain juga mulai melempar angin surga, yang mengisyaratkan dukungan ke Khofifah.
Secara aturan, ternyata Khofifah tak harus mundur dari jabatannya. Namun, sebagai menteri yang bertugas membantu presiden, Khofifah wajib melapor dan meminta izin kepada Presiden jika positif ikut pilkada. Soal izin Presiden ini, Wapres JK pernah menuturkan Khofifah sudah melapor kepada Presiden Jokowi soal rencananya maju dalam Pilgub Jatim itu. Jawaban Presiden sampai kini masih sama misteriusnya dengan mundur atau tidaknya Khofifah menjelang pendaftaran cagub.
Karena itu, pertanyaan apakah khofifah akan mundur juga menyusul dan makin jadi buah bibir. Apalagi Undang-Undang Pemilu ternyata tak mengatur menteri yang maju ke pilkada harus mundur. Yang wajib mundur jika terjun ke politik hanyalah TNI, Polri, dan PNS.
Bahkan aturan menteri yang maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, calon bupati atau wakil bupati, ataupun calon wali kota atau wakil wali kota juga tidak diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah.
Dengan fakta-fakta aturan seperti itu, apakah ada sesuatu yang mengharuskan Khofifah mundur? Jawabannya ada pada Presiden Jokowi dan diri Khofifah sendiri.
"Memang tidak ada aturan yang mengharuskan mundur ya. Tapi secara etik ya harus mundur, dan Presiden perlu segera mengganti menteri yang maju pilkada," kata Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Harris, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (4/10).
Khofifah sendiri sampai kini belum bicara apakah akan mundur. Masa pendaftaran cagub juga baru akan dimulai pada Januari 2018. Ia baru mengungkapkan rencananya melapor ke Presiden Jokowi terkait akan terjunnya ia ke Pilkada Serentak 2018 itu.
"Saya sedang minta waktu melapor ke Presiden agar semua berjalan sesuai koridor dan regulasi," ujar Khofifah saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (3/10) kemarin.
Lalu, apakah Presiden Jokowi akan mengizinkan Khofifah ke Pilgub Jatim? Akankah Jokowi meminta mundur atau justru mempertahankan posisi Khofifah di kursi Mensos?
Jawaban Presiden tentu masih ditunggu masyarakat. Namun paling tidak sudah ada sinyal dari JK yang bicara cukup jelas bahwa menteri yang maju ke pilgub harus keluar dari kabinet.
"Ya otomatis kalau kampanye kan tidak boleh. Kalau Pak Basuki (Menteri PUPR) mau jadi gubernur di mana Jawa Tengah, ya harus keluar," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) di sela-sela kunjungannya meninjau venue Asian Games 2018, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).
Lantas, jalan mana yang bakal dilalui Khofifah?
EmoticonEmoticon