Home
Archives for September 2017
Liputan6.com, Jakarta - Hampir tiga minggu Ketua DPR Setya Novanto menjalani perawatan di rumah sakit. Saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 18 September lalu, menjadwalkan pemeriksaan, tersanga korupsi e-KTP tersebut pindah dari Rumah Sakit Siloam ke Rumah Sakit Premier Jatinegara.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Jumat (29/9/2017), kabar gawat bahwa Setya Novanto mengidap sakit jantung, belakangan melahirkan spekulasi. Ini terjadi setelah foto Setya Novanto terbaring di rumah sakit, yang tengah dijenguk anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Endang Srikarti, viral di media sosial.
Warganet menduga ada kejanggalan dalam foto tersebut. Di antara pertanyaan itu misalnya, jika sakit jantung, kenapa grafik di monitor pendeteksi jantung atau elektrokardiograf menunjukkan flat line atau garis lurus, yang bermakna pasien meninggal dunia.
Warganet juga menjadikan foto tersebut sebagai bahan candaan. Ada yang mengganti alat bantu pernapasan Setya Novanto dengan topeng bane, lawan super hero Batman. Ada juga yang mengedit dengan tema Star Wars.
Pakar lie detector, Handoko Gani, mencoba menganalisis air muka dan dan bahasa tubuh Setya Novanto dalam foto tersebut.
Handoko menduga, meski mimik Setya Novanto menunjukkan bahwa dia sedang dalam keadaan lemah, foto itu memang sengaja diambil bukan diam-diam.
Setya Novanto menjalani perawatan sejak 10 September lalu. Setya Novanto disebut-sebut menderita beragam penyakit, di antaranya vertigo, penurunan fungsi ginjal, dan jantung.
Jakarta - Tersangka ujaran kebencian, Jonru F Ginting, ditahan di Polda Metro Jaya sejak dini hari tadi. Kuasa hukum Jonru, Juju Purwanto membenarkan hal tersebut.
"Iya benar (ditahan) dari jam 00.30 WIB di rutan Polda, krimum," kata Juju saat dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (30/9/2017).
Juju menganggap keputusan penahanan ini kurang tepat. Menurut dia, dari proses penetapan tersangka hingga penahanan terlalu cepat.
"Harusnya beri kesempatan kami dulu untuk melakukan gelar perkara," sebutnya.
Meski demikian, pihak kuasa hukum belum berencana mengajukan penangguhan penahanan. Mereka masih akan mempelajari kasus ini lebih lanjut.
"Belum tentu kalau penangguhan, kan tidak efektif," ujar dia.
Penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meningkatkan status tersangka terhadap Jonru F Ginting dalam kasus dugaan ujaran kebencian, kemarin (29/9). Dia sebelumnya diadukan atas terkait dengan status Facebook yang dianggap menghina Joko Widodo dan kedua posting Facebook yang disebut mempelesetkan nama Muannas Al Aidid.
(bag/fdn)
Skema demo massal ratusan ribu dengan tujuan menolak PKI dan Perpu ormas, rusak di tengah jalan. Sebelum demo nomor togel 299 atau sehari menjelang 30 September, skenario membesarkan jutaan demo sudah dirancang dengan sangat rapi. Hal itu bisa dilihat dari beberapa rentetan kejadian berikut.
Pertama, isu-isu bangkitnya PKI dimunculkan dengan gencar menjelang 30 September. Caranya, kelompok A pura-pura menyusup dan mendorong adanya seminar di LBH Jakarta. Tujuannya mulia. Mencari kebenaran fakta peristiwa 1965. Lalu kelompok B membuat isu hoax berdasarkan pasokan informasi dari kelompok A bahwa di gedung LBH Jakarta ada rapat PKI. Padahal di sana tidak ada diskusi tentang PKI.
Lalu dengan menunggangi isu yang dibuat kelompok B itu, kelompok C menggerakkan pendemo. Ingat jumlah pendemo yang mengepung LBH pada tanggal 18 September 2017 itu lebih dari 1000 orang. Kelompok ini kemudian tiba-tiba muncul entah datang dari mana. Mereka langsung mengepung kantor LBH Jakarta malam harinya. Dari mana mereka? Siapa yang menggerakkan orang-orang itu begitu cepat? Itu pasti sudah disusun skenarionya.
Kedua, kebiadaban PKI kembali diingatkan dengan memunculkan film G 30S/PKI yang membunuh para jenderal TNI Angkatan Darat. Padahal sejak tahun 2008 era Presiden SBY, film ini tidak lagi ditonton karena isinya lebih menonjolkan kepahlawanan Soeharto. Sejak penghentian nobar film G30S/PKI 2008, sama sekali tak ada yang mempersoalkannya. Lalu mengapa pada tahun 2017 ini di seluruh negeri tiba-tiba banyak pihak bernafsu menonton film jadul buatan Arifin C Noer itu? Ini pasti sudah disusun skenarionya.
Isu larangan untuk menonton film G30S/PKI pun dibuat, disebarkan dan dipropagandakan. Tujuannya agar ada kesan kuat bahwa memang kelompok yang pro-PKI benar-benar eksis. Pembesaran isu PKI ini akhirnya sukses memancing darah Gatot memuncrat yang memang berasal dari Angkatan Darat. Gatot pun karena disenggol institusinya, langsung memerintahkan seluruh prajuritnya menonton film itu. Gayung bersambut, PKS dan Gerinda yang menjadi barisan terdepan pembuat isu bangkitnya PKI, berhasil membuat Gatot masuk perangkap. Gatot pun mesra dengan PKS dan memujinya sebagai partai yang konsisten.
Ketiga, pembusukan terhadap BIN dan Polri. TNI dicoba dibenturkan dengan Polri dan BIN. BIN (Badan Intelijen Negara) pimpinan Budi Gunawan menjadi musuh bebuyutan ormas-ormas radikal. BIN-lah yang selama ini menjadi batu sandungan ormas radikal yang didukung oleh para oknum mantan Jenderal. Gatot, Panglima TNI, dipasok terus-menerus informasi intelijen bahwa ada institusi di luar militer dan Polri mencoba membeli senjata standard TNI sebanyak 5000 pucuk.
Hasilnya? Gatot terjebak. Gatot yang sudah dipasok informasi salah dari beberapa pihak, sudah tidak mau berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, BIN, Polri. Yang muncul kemudian adalah kecurigaan Gatot yang berakibat blunder. Gatot melempar pernyataan senjata illegal 5000 pucuk saat bertemu dengan para purnawirawan TNI. Informasi itu menurut Gatot adalah hasil informasi akurat dari intelijen. Bahkan Gatot berani melempar bola panas siap ‘menyerbu markas Polri’ jika Polri terbukti mempunyai senjata yang bisa menembak alat-alat tempur TNI. Belakangan Gatot buru-buru membantah bahwa informasi senjata illegal 5000 pucuk bukan dari intelijen.
Keempat, setelah skenario satu, dua dan tiga berhasil, maka dibuat skenario keempat yaitu demo ratusan ribu massa di depan DPR/MPR 29, 30 September dan bisa berlangsung hingga 1 Oktober. Isinya menolak Perpu Ormas dan PKI. Jika massa dapat dipicu menjadi tujuah jutaan, maka para pendemo menguasai paksa gedung DPR/MPR dan menuntut diadakannya sidang istimewa untuk menurunkan Jokowi. Alasannya Jokowi otoriter dan Sang Presiden telah melakukan kesalahan membangkitkan PKI. Karena itu harus dilengserkan. Di gedung DPR/MPR sudah bersiap-siap Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Agus Hermanto. Mereka siap menerima pendemo dan siap-siap bermanufer jika dibutukan.
Pertanyaannya adalah apakah demo 299 berhasil maksimal? Ternyata tidak. Bahkan bisa dikatakan telah gagal total sejak beberapa hari sebelumnya. Mengapa?
Pengepungan di LBH Jakarta, ternyata sudah dibaca oleh polisi lewat pasokan informasi dari BIN. Polisi sigap dan sukses mengamankan demo. Kesiapan polisi bisa dilihat dari penangkapan 15 orang dimana 7 orang diantaranya menjadi tersangka biang kerok demo. Penangkapan ini jelas melemahkan moril demo massa 299.
Pada tanggal 26 September 2017 rencana demo 299 sudah dilemahkan oleh aksi kebangsaan melawan radikalisme oleh lebih 1000 orang pimpinan dan dosen perguruan tinggi se-Indonesia. Pertemuan itu diadakan di Bali dan sudah dirancang dua bulan sebelumnya. Pada waktu yang tepat, aksi perlawanan yang digerakkan oleh pimpinan perguruan tinggi tak diduga oleh pendukung ormas radikal.
Pihak-pihak yang mendukung ormas radikal pun tercengang. Bagaimana mungkin pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia begitu kompak melawan radikalisme? Ketika mendengar suksesnya pertemuan itu, Amin Rais yang dibesarkan oleh gerakan mahasiswa tercengang geleng-geleng kepala. Amin Rais pun langsung lemas tak berdaya. Morilnya menggerakkan demo 299 langsung ambruk.
Nobar (nonton bareng) film G30S/PKI pun sama sekali tidak dilarang oleh Presiden Jokowi. Padahal ormas radikal sudah siap-siap menghebohkan jika Jokowi melarang film itu untuk ditonton. Sambil mengijinkan film G30S/PKI ditonton, Jokowi menyelipkan kerikil batu pada sepatu ormas agar dibuat film G30S versi milenial. Lebih hebatnya Jokowi sendiri ikut nobar film G30S/PKI di Bogor. Mantap.
Terkait blunder Gatot, Wiranto dengan cepat meluruskannya. Wiranto menegaskan bahwa tidak ada pembelian senjata illegal 5000 pucuk. Yang ada adalah 500 pucuk senjata dibeli secara sah oleh BIN dan anggarannya sudah disetujui oleh DPR. Penjelasan ini langsung membungkam Gatot. Gatot pun dipanggil Presiden dan menjelaskan blundernya itu dengan malu.
Soal senjata Polri yang bisa menghancurkan alat tempur TNI, itu adalah video lama yang sengaja dimunculkan kembali oleh kelompok propaganda ormas radikal. Padahal senjata itu adalah senjata lama yang dipakai pada saat latihan. Senjata itu pun sekarang sudah tidak ada lagi di gudang senjata Polri. Polri sendiri berhak mempunyai senjata anti tank karena Polri mempunyai pasukan Brimob yang disiapkan untuk bertempur di medan perang.
Isu bangkitnya PKI, ternyata tidak membesar seperti yang diharapkan ormas radikal dengan dukungan para oknum mantan Jenderal. Demo hari 29 September 2017 seperti yang dilaporkan Kapolri Tito kepada Menkopolhukam Wiranto tetap aman terkendali. Kompas menulis bahwa jumlah pendemo tidak lebih dari 6000 orang. Tidak seperti yang digembar-gemborkan sekitar 50.000 orang apalagi ratusan bahkan jutaan orang.
Pagi 29 September 2017 disiarkan secara masif di media massa bahwa Jonru Ginting, otak di balik pembuat berita-berita hoax ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Kaum bumi datar pun tergoncang. Lalu pada hari itu pula juga keluar hasil survei dari SMARC tentang keterkaitan Jokowi dengan PKI. Hasilnya, mayoritas responden SMRC tak percaya Presiden Jokowi terkait PKI. Yang setuju dengan opini bahwa Jokowi PKI sekitar 5,1%, relatif sangat kecil dibanding yang tidak setuju, 75,1%. Sebanyak 19,9% menjawab tidak tahu.
Untuk pertanyaan apakah saat ini sedang terjadi kebangkitan PKI, 86,8 persen mengaku tidak setuju. Sisanya, 12,6 persen, menjawab setuju isu PKI bangkit, dan 0,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Saat dilihat dari basis dukungan saat Pemilu 2014, ada 37% pemilih PKS yang percaya bahwa saat ini sedang terjadi kebangkitan PKI. Persentase itu adalah yang paling tinggi dan diikuti 20% pemilih Gerindra yang percaya PKI kini bangkit lagi. Jadi ternyata yang pro Prabowo-Gerinda-PKS yang paling banyak percaya PKI bangkit.
Jika demo 299 tak bergaung lebih besar alias gagal, itu karena sudah dilemahkan dan dikacaukan sebelumnya. Apalagi MUI dan PBNU telah menghimbau masyarakat agar tak ikut demo 299. Belum lagi sindirian Said Agil yang mengatakan bahwa mumpung ada yang membiayai, silahkan berdemo.
Tentu gagalnya gaung demo 299 tidak lepas dari kerja hebat intelijen hasil kolaborasi Tito, Wiranto dan BIN. Jika kemudian tetap ada demo seupil 299, itu adalah demo frustrasi, stress, dan putus asa dari para penggerak demo.
Padahal ada logika terbalik-balik yang diusung pendemo, yakni menolak PKI yang anti Pancasila, namun menyerukan khilafah yang anti Pancasila. Jokowi disebut komunis namun pada saat yang sama Jokowi disebut juga kapitalis.
Maka tepatlah bunyi spanduk di depan kantor DPR-MPR itu. “demo mulu, bosan, demo tidak produktif”. Para pendemo pun setengah tersinggung atas spanduk itu karena jujur mereka tetap menginginkan Jokowi tetap Presiden. Mengapa? Karena jika Jokowi tetap Presiden, demo tetap ada. Dengan demikian nasi bungkus tetap mengucur dan uang saku tetap mengalir deras. Begitulah kura-kura. Salam Seword, Asaaro Lahagu.
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi termohon dalam praperadilan tersangka korupsi e-KTP, Setya Novanto merasa kecewa. Hakim tunggal Cepi Iskandar telah 'memenangkan' gugatan Novanto.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan putusan Hakim Cepi membuat penanganan kasus korupsi yang merugikan masyarakat dan negara sebesar Rp. 2,3 triliun itu menjadi terkendala.
"KPK kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan sore ini, karena upaya penanganan kasus KTP elektronik menjadi terkendala," ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/9).
Namun secara institusional pihaknya tetap menghormati institusi peradilan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Terkait dengan pertimbangan hakim yang kesimpulannya menetapkan tersangka Novanto tidak sah, KPK katanya akan mempelajari terlebih dahulu dan segera menentukan sikap setelah putusan tersebut.
Namun yang pasti, komitmen KPK dalam hal menangani kasus korupsi e-KTP tidak akan berhenti. Apalagi, diduga bnyak pihak yang terlibat, telah menikmati indikasi aliran dana dari proyek tersebut. "Ini tentu tidak adil jika dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban secara hukum," tegas dia.
Nyatanya, sudah ada dua orang yang divonis bersalah. Yakni, pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.
"Terutama karena KPK sangat meyakini adanya indikasi korupsi dalam pengadaan KTP elektronik ini, yang bahkan untuk dua orang terdakwa telah dijatuhi vonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," pungkas Laode. (dna/jpc)
“Kita memperkuat diri dengan ketenangan. Memang saya mantan jenderal, tapi kita harus selalu sejuk, tenang, pakai kepala, pakai otak. Jadi saya di sini mengimbau jangan cepat-cepat bicara senjata. Teman-teman saya dari FPI saya ingatkan,” tuturnya.
Sepak terjang FPI dalam kasus Rohingya, hingga akhirnya teralihkan pada kasus terbaru kekinian yaitu Komunis, atau Tolak Perpu Ormas untuk kebangkitan HTI cukup sensasional.
Semacam selebritas tanah air, FPI tidak pernah surut dari pemberitaan tiap bulannya, event itu kasus First Travel sekalipun, FPI tetap hadir sekiranya dia absensi pada laman media berita, kalau nih FPI mengudara, atau FPI eksis.
Berbicara soal Rohingya dengan FPI. Kita tau FPI yang paling getol menyuarakan Jihad ke Rohingya, terlebih minta bantuan dana, walau Rizieq belum kunjung pulang, tapi FPI masih mengaung bak singa dalam kandang.
Dimulai dari FPI membuka posko pendaftaran jihad ke Rohingya, yang akhirnya mendapat volunteer sebanyak 10.000 orang. Tidak berhenti sampai disitu, FPI meminta bantuan umat, untuk akomodasi dalam anggarannya, sebanyak 20-30 juta. Padahal harga tiket ke Rohingya tidak sampai segitu
Terakhir, FPI juga meminta dipersenjatai untuk menyerbu Myanmar. Karena itu Prabowo sepertinya geram melihat tingkah laku FPI yang terlihat terlalu cepat mengambil keputusan jadi kelihatan seperti tidak pakai otak.
Prabowo pun tau rupanya kalau FPI ? Ah sudahlah.. (dari artikel sebelumnya)
Sudah sejauh mana FPI terkait Rohingya?
http://www.viva.co.id/berita/nasional/954061-fpi-sudah-kirim-1-000-orang-dan-rp10-miliar-bantu-rohingya
Dari 10.000 yang daftar, hanya 1.000 yang sudah dikirim, juga ada bantuan dana 10 Miliar. Pertanyaannya, mana bukti? Bukti nyatanya mana?
Beginian saja FPI suka pamer di media, menampilkan aksi peduli, bahkan terjun langsung buat berjihad. Menggalang dana demi kepentingan etnis Rohingya disana, namun anehya hingga saat ini tidak terlihat sewileran berita terkait 1.000 orang ini plus hasil dari 10 Miliarnya itu.
Cukup lucu sebenarnya, dan sepertinya Prabowo lagi-lagi benar dalam speechya bahwa, tidak serta merta bantuan yang dikirim itu sampai. ini cuma pencitraan – ujar Prabowo.
Coba kita Tengkok NU
Tim Nahdlatul Ulama (NU) untuk Rohingya menyalurkan bantuan kepada pengungsi Rohingya di daerah Balukali Cox’s Bazar hari Rabu (27/9). Koordinator Tim NU untuk Rohingya, Muhammad Wahib mengatakan, bantuan yang diberikan berupa makanan untuk para pengungsi.
Tercatat 2 Hari yang lalu NU sudah mengirimkan bantuan, dan ada bukti, sekarang mana FPI yang pakai otak itu? Wacana NU terkait kasus Rohingya ini berbarengan dengan Wacana FPI yang heboh di media, bedanya FPI tidak ada berita bahkan kabar terbarunya, juga tidak ada bukti yang membuat kita percaya.
FPI Berpotensi ditunggangi ISIS
https://tirto.id/gerakan-jihad-fpi-ke-myanmar-berpotensi-ditunggangi-isis-cwcB
Memang konyol, buat apa mereka meminta senjata? Mau membela etnis Rohingya? Mulianya begitu, tapi apakah mereka mengetahui interik atau cerita kisah masalah yang ada disana?
Justru apabila FPI dipersenjatai, lalu membabi buta menyerang Tentara Myanmar, Maka dampak yang ditimbulkanpun akan jadi beragam,
Indonesia dianggap menyatakan perang dengan Myanmar
FPI Bersama dengan ARSA Memberontak melawan Tentara Myanmar
Alasan kemanusiaan itu pintu masuk, selama ini kedok bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik sering digunakan oleh pendukung ISIS dan kelompok jihadis lainnya sebagai media pendanaan
FPI tidak punya pengalaman seperti halnya ISIS dan kelompok jihadis lainnya. Namun, FPI punya kemampuan menggunakan isu keagamaan untuk merebut simpati publik.
Salah satu cara kaderisasi dan penyebaran ideologi kelompok jihadis adalah dengan cara memanfaatkan kemarahan masyarakat terhadap isu tertentu. Dan isu Rohingya yang tersebar sebagai konflik antaragama merupakan alat yang efektif.
Kebanyakan militan ISIS sudah dicuci otaknya, biasanya otak yang suka dicuci ini adalah orang-orang dengan otak yang? Begitulah. Prabowo mengatakan FPI Pakai otak, yang artinya FPI selama ini belum menggunakannya secara maksimal.
Prabowo dan sayapun tentunya khawatir, kalau anggota FPI ini dicuci otaknya, lalu malah bergabung dengan ARSA (ISIS) disana, karena bukan hal baru, di Indonesia ini ada oknum-oknum yang pro dengan ISIS dan selalu cari celah juga momentum untuk mensupport ISIS dimanapun. Termasuk memporak porandakan Indonesia.
Sesuai kata Prabowo, kita harus selalu sejuk, tenang, pakai kepala, pakai otak. Agar semua tetap kondusif.
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarief angkat bicara soal foto Ketua DPR Setya Novanto yang beberapa hari ini viral di media sosial.
Laode mengatakan, KPK telah mengirimkan surat ke Ikatan Dokter Indonesia untuk menilai foto tersebut.
"KPK sudah berkirim surat ke IDI agar ada tim dokter independen yang menilai," ujar Laode saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (28/9/2017).
Foto yang viral di media sosial itu menunjukkan Setya Novanto tengah dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur.
Dalam foto tersebut, Novanto sedang dijenguk oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Endang Srikarti Handayani.
Endang sedang melihat kondisi kesehatan Novanto tengah tidur sembari dipasangi alat bantu pernapasan.
Selain itu, Novanto dipasangi berbagai alat bantu kesehatan seperti selang infus dan elektrokardiografi (alat bantu pendeteksi detak jantung).
Laode juga menegaskan bahwa KPK tidak akan terpengaruh dengan foto-foto yang tersebar di media sosial.
"Kami tidak terpengaruh foto-foto," kata Laode.
KPK menetapkan telah Setya Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi.
Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.
Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
TRIBUNNEWS.COM, BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten/Kota di Banten, Jumat (22/9/2017) hingga tengah malam.
Sejauh ini diamankan sekitar 10 orang yang di antaranya adalah kepala daerah, pejabat dinas, dan swasta.
Kepala daerah yang ditangkap KPK adalah Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan bahwa 10 orang yang diamankan tersebut diindikasikan terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu Kabupaten/Kota di Banten.
Berikut tim TribunWow.com himpun fakta-fakta tentang Wali Kota Cilegon ini.
Simak selengkapnya di sini!
1. Profil Tubagus Iman Ariyadi
Melansir dari Warta Kota, Dr. H. Tubagus Iman Ariyadi, S.Ag., M.M.,Si selama ini dikenal sebagai wali kota muda yang muda, gagah, dan juga cerdas.
Ia juga adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Cilegon yang sebelumnya sempat menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Banten.
Namun, ia mengikuti pemilihan Wali Kota Cilegon saat masa masih kerja menjadi anggota dewan dan menang untuk periode 2010-2015 dan kini periode 2016-2021.
Ia menamatkan pendidikan di pesantren terbesar di Provinsi Banten, Daar El Qolam Gintung Balaraja, Banten dan melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Gunungjati, Bandung, dan meraih gelar sarjana agama (SAG).
Kemudian ia kuliah pascasarjana manajemen di Universitas Trisakti dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia dengan predikat Cumlaude.
Ia melanjutkan pendidikannya di jenjang doktoral di Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Pria kelahiran Serang, Banten, 10 Juli 1974 ini adalah putra mantan Wali Kota Cilegon, Tubagus Aat Syafa'at.
Ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten periode 2004-2009.
Tak hanya itu, ia juga aktif di organisasi kepemudaan dan pernah menjadi ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten,
Iman yang diusung Partai Golkar dan berpasangan dengan Edi Ariadi, tahun 2016 kembali menjabat sebagai Wali Kota Cilegon usai memenangi Pilkada di bulan Desember 2015.
Ketika kasus korupsi KTP elektronik (E-KTP) mencuat, nama Iman sempat muncul juga di sejumlah media sosial.
Dia bersama sejumlah anggota Komisi II DPR disebut-sebut juga menerima aliran uang 'licin' e-KTP.
2. Ayahnya juga pernah jadi tersangka KPK
Melansir dari Tribunnews.com, Oman ternyata bukan kali ini saja dalam berurusan dengan KPK.
Ia juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pembangunan dermaga trestle Kubangsari di Cilegon pada 2012.
Tersangka dalam kasus itu adalah mantan Wali Kota Cilegon, Aat Syafa'at yang tak lain dan tak bukan adalah ayah kandung Iman Ariyadi.
Saat itu KPK menetapkan Aay sebagai tersangka atas dugaan menyalahgunakan kewenangannya selaku Wali Kota Cilegon sehingga membuat negara rugi dan menguntungkan pihak lain.
3. Kasus yang pernah menjerat ayahnya
Pada kasus korupsi yang menjerat Aat, ia disangka merekayasa pemenang lelang dan menggelembungkan harga pembangunan dermaga hingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 11,5 miliar.
Pemenang tender proyek ini adalah PT Galih Medan Perkasa (GMP).
Kasus dugaan korupsi ini sendiri terjadi ketika pemerintah kota (Pemkot) Cilegon menyetujui nota kesepahaman (MoU) dengan PT Krakatau Steel terkait tukar guling lahan untuk pembangunan pabrik Krakatau Posco dan dermaga Kota Cilegon.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupso Serang, Banten, menjatuhkan vonus kepada Aat 3 tahun 6 bulan penjara pada Maret 2013.
Kali ini, KPK menangkap Iman Ariyadi dengan barang bukti uang ratusan juta rupiah.
"Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai barang bukti," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Sabtu (23/9/2017).
4. Keluarga tak menyangka Iman Ariyadi ditangkap KPK
Tubagus Sukatma yang merupakan kerabat Wali Kota Cilegon pun mengaku sudah mengetahui perihal penangkapan tersebut.
"Saya sudah dapat kabar soal ini. Sudah banyak beredar dari rekanan lainnya juga," ujar Sukatma di Banten, Sabtu (23/9/2017) dilansir dari Tribunnews.com.
Sukatma mengaku dirinya pertama kali mendapatkan kabar tersebut dari berbagai media online yang ramai memberitakannya.
Lalu, ia pun mencari tahu ke beberapa orang terdekat dari Tubagus Iman Ariyadi.
"Saya juga kaget tahu masalah ini. Saya tanya - tanya ke yang lain, memang saat ini yang bersangkutan tidak ada di tempat kantornya," ucapnya.
Meski begitu, Sukatma pun berharap agar saudaranya itu tidak terlibat kasus korupsi dan permasalahan segera dapat diselesaikan.
"Saya juga enggak nyangka, semoga dia (Tubagus Iman) tidak terlibat. Kita masih tunggu keterangan resmi dari KPK hari ini," kata Sukatma. (TribunWow.com/Natalia Bulan Retno Palupi)
Berani-beraninya seorang sipil kayak Ahmad Dhani ini melakukan fitnah yang keji terhadap seorang Panglima TNI dengan jabatan Jenderal. Rupanya manusia satu ini belum pernah merasakan kena sepak pakai sepatu tentara.
Entah darimana asumsinya kok bisa-bisanya menuding Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berpolitik untuk merebut kekuasaan. Tipikal orang yang suka latah dan kesurupan. Selain ngasal, ngaco pula. Trik adu domba ala musisi keblinger dengan cara-cara provokasi yang terselubung. Mentang-mentang bergaul dengan Prabowo Subianto dipikirnya TNI keder kali ya sama dia.
Goreng isu melulu kerjaannya. Setelah tidak mempan tebar isu PKI dan Rohingya, sekarang mau adu domba TNI dengan Presiden Jokowi. Si Dhani koplak ini tahu tidak bahwa prajurit TNI selalu siap di garda terdepan untuk membela Panglima mereka. TNI siap melawan dan menghadapi setiap kekuatan yang ingin menghasut, mengadu domba sehingga mengganggu dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang tercinta ini.
Kalau memang Panglima TNI Gatot Nurmantyo haus akan kekuasaan, tidak perlu pakai cara-cara politik akal bulus segala seperti yang ditudingkan si Dhani koplak ini kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmamtyo. Pak Gatot punya power, punya pasukan dan senjata, ngapain capek-capek politik akal bulus segala, buang-buang waktu saja.
Kalau Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mau, akan sangat mudah bagi beliau untuk merebut kekuasaan dengan cara yang Instan. Tapi Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bukan orang seperti itu yang haus akan kekuasaan.
Panglima TNI berpegang teguh pada Sapta Marga, memangnya Dhani koplak yang teman bininya pun diembat sesuka hatinya dan semau-maunya. Ahmad Dhani ini adalah contoh kerusakan akhlak generasi Indonesia karena isi otaknya cuma fitnah dan kebencian semata.
Sudah banyak kaum bumi peang yang menuding Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berambisi jadi Presiden, sehingga membuat beliau berkali-kali menegaskan bahwa beliau tetap setia kepada Presiden Jokowi karena sejak awal masuk ke institusi TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo sudah disumpah untuk setia terhadap pimpinan tertinggi, NKRI dan UUD 1945.
“Apa pun penilaian masyarakat saya tidak peduli. Cukup pimpinan saya yang menilai karena yang mengangkat saya adalah Presiden,” tegas Gatot Nurmantyo.
Beliau tetap setia pada NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta taat pada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusannya.
“Sebagai Panglima TNI, atasan saya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, selaku Panglima Tertinggi TNI. Oleh sebab itu, saya harus taat dan loyal kepada Presiden,” tegas Jenderal Gatot Nurmantyo.
Jenderal Gatot Nurmantyo tidak bernafsu jadi Presiden. Itu sama saja melanggar sumpah karena tugasnya menjaga kedaulatan bangsa ini dari perpecahan. Gatot Nurmantyo rela menjadi tumbal untuk melaksanakan tugas menjaga ke-Bhinneka Tunggal Ika-an daripada bernafsu menjadi Presiden seperti junjunganja Dhani koplak yang capres abadi itu.
Memang sukanya cari perkara saja si Dhani gundul yang koplak ini. Belum pernah merasakan kepala gundulnya itu kena ketok dari tentara. Sengaja mau cari ribut sama Korps TNI dengan memanfaatkan demokrasi untuk memfitnah dan menyebar ujaran kebencian terhadap pejabat negara sekelas Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Nekat amat.
TNI tidak diciptakan untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang tidak konstitusional, akan tetapi diciptakan untuk mengabdi dan membela negara serta mempertahankan kedaulatan bangsa. Rakyat Indonesia tidak butuh spesies sampah berpikiran busuk tukang adu domba seperti si musisi stress ini. Kalau butuh perhatian, berkaryalah bagi bangsa dan negara, jangan ngasal dan ngaco tebar fitnah di medsos.
Ulah busuk si Ahmad Dhani yang tidak ada kerja lain selain menebar kebencian dan fitnah yang tiada henti ini akan kena batunya. Cara berinteraksinya di media sosial sengaja dia setting sedemikian rupa untuk memancing emosi orang lain. Hatinya si Dhani koplak ini busuk penuh kedegilan. Ini orang tinggal tunggu waktunya saja tercyduk.
Saya himbau kepada semua pengguna media sosial, waspadalah terhadap ujaran kebencian, fitnah dan modus adu domba yang terselubung dari si Ahmad Dhani ini. Ingat kawan, TNI kuat bersama rakyat, dan orang yang menabur kejahatan akan menuai bencana. Itu pasti.
Sumber
Kura-kura begitu.
Jakarta detikNews - Setidaknya 7 kepala daerah terciduk KPK melalui operasi tangkap tangan sepanjang 2017 ini. Siapa saja mereka?
Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun ditangkap di Bandara Soekarno Hatta pada 25 Januari 2017 silam. (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Bupati Buton Samsu Umar ditangkap atas dugaan suap Rp 1 miliar ke mantan ketua MK Akil Mochtar (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Kepala daerah kedua yang terciduk adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Gubernur Ridwan ditangkap pada 20 Juni 2017 atas dugaan gratifikasi terkait sejumlah proyek (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Dua bulan berselang giliran Bupati Pamekasan Achmad Syafii yang dicokok KPK (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Bupati Achmad ditangkap pada 2 Agustus 2017 di kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Masih di bulan Agustus, giliran Wali Kota Tegal Siti Masitha alias Bunda Sitha yang terkena operasi tangkap tangan KPK
Bunda Sitha ditangkap pada 29 Agustus 2017 atas dugaan suap di proyek rumah sakit
September menjadi bulan yang ‘ramai’ OTT. Setidaknya ada 3 OTT. Pertama adalah OTT Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain pada 14 September 2017 (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Bupati Arya diduga terlibat dalam kasus suap sejumlah proyek dengan barang bukti Rp 346 juta
Pada 16 September 2017, KPK menangkap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko
Eddy diciduk atas dugaan suap proyek mebeler
Memasuki minggu ketiga September, KPK menangkap Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi. Belum diketahui terkait kasus apa Iman ditangkap. (Foto: Muhammad Iqbal/detikcom)
TRIBUNNEWS.COM, BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten/Kota di Banten, Jumat (22/9/2017) hingga tengah malam.
Sejauh ini diamankan sekitar 10 orang, di antaranya kepala daerah, pejabat dinas dan swasta.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan 10 orang yang diamankan diindikasikan terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu Kabupaten/Kota di Banten.
"Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai barang bukti," kata Febri.
Saat ini pemeriksaan masih berjalan. Sejumlah pihak yang diamankan sudah dibawa ke Kantor KPK.
Febri menambahkan dalam waktu maksimal 24 jam akan disampaikan hasil OTT ini melalui konferensi pers hari ini di KPK.
Fahri Hamzah adalah Sesuatu. Itu menurut saya secara pribadi. Karena bagaimanapun juga Fahri adalah seorang Politisi Hebat yang mampu berkiprah di jajaran pentas elit nasional kita.
Sosok ini sempat tidak saya sukai pada rentang waktu 2013-2016. Begitu juga dengan tandem terbaiknya Fadli Zon. Hehehe. Dua orang ini memang unik. Tapi sekali lagi istilah tidak suka itu bukan berarti membenci.
Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah ikut satu partaipun jadi memang tidak pernah sekalipun saya membela suatu partai dalam tulisan-tulisan saya. Dan sebenarnya banyak partai yang saya tidak sukai sejak dahulu atau tepatnya hampir semua partai tidak saya sukai, apalagi partai-partai yang sedang berkuasa saat ini.
Ketidaksukaan saya pada Fahri Hamzah dimulai pada saat Fahri bersama Benny K. Harman pada tahun 2012 berteriak dan mewacanakan Pembubaran KPK. Setelah itu Partai Fahri sendiri yaitu PKS membuat saya Ilfil. Cara-cara mereka memperjuangkan partai mereka (dibawah kendali Anis Matta) membuat saya sering jengkel sendiri karena terlalu aneh, suka mengada-ada dan terlalu memaksakan kehendak. #PucingPalaBerbie jadinya.
Pada zamannya PKS dipimpin Anis Matta, Fahri Hamzah dengan kemampuannya bersuara keras kelihatannya memang diposisikan Partainya sebagai "Kompor (tukang bikin panas)" ataupun "Speaker Toa Masjid" ataupun "Preman Sangar" yang sanggup "Menggertak/ Menggonggong" siapa saja. Makanya Fahri ditaruh di Komisi III (Komisi Hukum) di DPR meskipun latar belakang pendidikan Fahri adalah Ilmu Ekonomi (kalau tidak salah).
Begitu juga waktu masih ada Poros KMP dan KIH dimana KMP masih sangat kuat (masih didukung Golkar Aburizal Bakrie), waktu itu KMP mampu merubah UU MD3 sehingga Parlemen dikuasai penuh KMP. Fahri Hamzah kemudian mendapat anugrah bersama Tandem Hebatnya yaitu Fadli Zon untuk bersama-sama menjadi Pucuk Pimpinan DPR.
Dan setelah itu Duo F ini memang mampu membuat kubu KIH sering Belingsatan, begitu juga dengan para pendukung Jokowi yang mungkin sangat muak dengan statement-statement Duo F (pada waktu itu).
KMP akhirnya kekuatannya rontok karena kemampuan Jokowi berkomunikasi. PAN mulai melunak dan Golkar yang sudah berganti Ketua Umum kemudian berubah haluan mendekati Partai-partai Pemerintah (termasuk mendekati Jokowi).
Meskipun demikian posisi Fahri Hamzah dan Fadli Zon di puncak pimpinan DPR masih mampu bersuara keras untuk mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi/ Pemerintah. Inilah yang kemudian membuat saya mulai menyukai mereka (dalam posisinya).
Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya DPR kalau saja di sana tidak ada Fahri dan Fadli. Pastilah DPR betul-betul sudah dikuasai partai-partai pemerintah. Dan disitulah tercipta kondisi yang sama dengan zaman Orde Baru dimana DPR kita hanya berfungsi sebagai "Tukang Stempel" dari kebijakan pemerintah.
Negeri ini adalah negeri Demokrasi. Harus ada pihak oposisi yang kuat yang mampu mengontrol pemerintah agar tetap berada di koridornya. Negeri ini adalah Negeri Demokrasi dengan pilar Trias Politica-nya sehingga harus jelas posisi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jangan sampai eksekutif mampu menguasai legislatif dan Yudikatif karena hal itu pasti akan menyebabkan terjadinya pemerintahan yang otoriter ataupun tirani nantinya.
Kembali kepada sosok Fahri Hamzah, untuk banyak hal dalam posisinya sebagai pihak oposisi saya sangat mendukung suara-suara kerasnya. Begitu juga dengan Fadli Zon yang sering melontarkan kritik-kritik keras terhadap pemerintah. Saya dukung karena tujuan mereka benar meskipun caranya terkesan frontal bagi para pendukung pemerintah, apalagi pendukung fanatik Jokowi.
Tapi di sisi lain ada juga hal-hal yang saya pertentangkan dari mereka berdua (Duo F) ini, terutama sikap mereka yang terlihat sangat melindungi Setya Novanto yang terlibat kasus KTP-El. Sikap mereka berdua menunjukkan keberpihakan pada kepentingan partai ataupun kepentingan para elit yang ada.
Dan satu hal lagi, ada kelemahan besar dari kedua F ini. Hal ini sudah saya cermati sejak lama dimana dalam beberapa hal terkadang mereka berdua itu asbun ataupun asal njeplak. Sayang sekali kalau itu sering terjadi karena posisi mereka sebagai Pucuk Pimpinan DPR. Sementara Pimpinan DPR yang lain yaitu Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan sangat berhati-hati di dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan.
AKHIRNYA FAHRI HAMZAH KENA BATUNYA
Yang selama ini kita semua tahu adalah yang namanya Fahri Hamzah dan Fadli Zon adalah Juara Debat Kusir. Mungkin saja dari kalangan masyarakat luas (termasuk saya) pengen melihat sekali-sekali yang namanya Fahri atau Fadli itu kena batunya (kalah telak dalam debat di muka umum).
Bukan kita benci mereka tetapi saya pikir semua orang memang tidak suka melihat orang-orang yang Pokrol Bambu dalam berdebat. Kita semua ingin orang-orang itu (terutama para pemimpin kita) selalu bersikap Ksatria kalau memang pendapat mereka salah.
Dan terjadilah hal tersebut dimana Fahri Hamzah dalam beberapa waktu terakhir terkesan sangat membela PANSUS KPK. Saya tidak tahu apakah Fahri masih bernafsu untuk membubarkan KPK, ataukah hanya ada kepentingan tertentu sehingga terkesan Fahri sangat membela kepentingan Pansus KPK.
Dari jagad Twitter dikabarkan Fahri Hamzah ngotot mempertanyakan Dasar Hukum yang digunakan KPK untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan dan Penyadapan Kasus. Pertanyaan itu kabarnya di Mention ke Prof. Mahfud MD.
Mahfud MD sebenarnya enggan berdebat dengan Fahri Hamzah akan tetapi karena ini menyangkut hal penting untuk keberadaan KPK dan sebaiknya juga diketahui oleh masyarakat luas, akhirnya Prof. Mahfud MD menjawab/ menjelaskan apa-apa yang dipermasalahkan Fahri Hamzah.
Perdebatan di Twitter antara kedua (seperti yang dikutip dari Jawa Pos) kurang lebih sebagai berikut :
Di awal perdebatan, Fahri mempersoalkan masalah dasar hukum OTT yang biasa digunakan KPK.
"Dimana itu diatur di dalam hukum? Kok KPK RI melakukannya?" tutur Mahfud menirukan pertanyaan Fahri.
Mahfud pun menjabarkan ketentuan dan definisi tangkap tangan, diatur dengan jelas di dalam pasal 1 butir 19 KUHAP. Itu yang kemudian menjadi dasar bagi KPK melakukan OTT.
"Mungkin kaget, lalu Pak Fahri mendebat bahwa di KUHAP itu yang ada tangkap tangan, bukan operasi tangkap tangan. Jadi tidak ada kata 'operasi'," terang Mahfud.
Mahfud kaget. Pasalnya, yang dipersoalkan Fahri adalah istilah operasi yang tidak termaktub dalam KUHP. Sehingga bagi Fahri, OTT berbeda dengan tangkap tangan.
"Saya kaget. Kok yang disoalkan istilah operasi? Bukankah yang penting unsur-unsurnya? Istilah operasi kan bisa diganti melakukan atau melaksanakan?" kata Mahfud.
Selanjutnya perdebatan mengenai Penyadapan yang dilakukan KPK dimana menurut Fahri hal tersebut Ilegal. Bahkan Fahri mempermasalahkan kenapa Mahfud MD dukung KPK sementara jelas-jelas ada Putusan MK yang melarang Penyadapan tanpa dasar undang-undang.
"Lah, Pak Fahri menyoal @KPK_RI yang menyadap terduga. Katanya bertentangan dengan vonis MK yang melarang penyadapan. Itu letak salahnya," papar Mahfud.
Mahfud menerangkan, KPK melakukan penyadapan justru sesuai dengan vonis MK, bahwa menyadap itu harus berdasar undang-undang. Dia lantas bertanya apakah Fahri sudah membaca undang-undang tersebut yaitu Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2002 yang mengatur bahwa dalam penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang melakukan penyadapan. "Jangan-jangan ini tak dibaca,"kata Mahfud.
Dalam kaitannya dengan KPK melakukan penyadapan, lanjut dia, itu sudah benar karena Pasal 12 Ayat 1 UU KPK memang sudah mengaturnya. Lantas dia bertanya kepada Fahri apakah hak ini mau diperdebatkan lagi.
"Kita tak perlu berdebat, misal, bilang mengatur & berwenang itu beda. Nanti bisa ditertawai banyak orang, atau, hanya dijawab, Hahaha, hehehe," papar Mahfud.
"Sekian, ya, Pak Fahri. Saya sering bicara umum, tak nyebut orang, tapi yang tiba-tiba yang marah Pak Fahri. Kok baper-an sih? Tapi saya suka pada anda," pungkas Mahfud menutup Kultwitnya.
Secara pribadi saya pikir perdebatan antara kedua tokoh ini baik sekali untuk pembelajaran masyarakat. Baik karena menjelaskan Isu yang sedang digoreng Pansus KPK. Baik juga karena akhirnya Fahri Hamzah ketemu batunya. Ngotot soal Hukum tapi berhadapan langsung dengan pakarnya.
Semoga kedepannya Fahri Hamzah lebih berhati-hati lagi didalam mengeluarkan statemennya ke publik.
Sama seperti Prof. Mahfud MD yang menyukai Fahri Hamzah, selama Fahri Hamzah bersuara keras dalam kapasitasnya sebagai Pihak Oposisi selama itu saya akan mendukungnya.
Sumber
Kabar duka sekaligus bahagia datang dari negara Arab sana. Imam besar FPI Rizieq Shihab yang berencana akan pulang ke Indonesia pada 22 September 2017 dikabarkan batal. Padahal polisi telah berencana mengamankan bandara dimana Rizieq akan mendarat.
Seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono, kemungkinan pesawat yang mengangkut Rizieq dari Arab akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.
Namun, beda dengan yang disampaikan polisi, pengacara Rizieq Sugito Atmo Prawiro menegaskan bahwa ketua dan pendiri ormas radikal belum akan pulang ke Indonesia dalam waktu dekat.
Kabar ini tentu mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Bagi laskar FPI, keluarga dan fans Rizieq serta Firza Husein ini kabar duka. Mereka yang begitu lama mendambakan ingin bersua, bercerita dan berbagi canda-tawa kepada habib sang dambaan kandas di tengah jalan. Betapa hati rindu tapi apa daya tangan tak sampai.
Sebenarnya, sangat disayangkan Rizieq yang orasi berapi-api tapi takut kepada polisi dan memilih kabur ke Arab. Apakah Rizieq tidak punya perasaan bahwa di Indonesia banyak yang merindukannya? Mudah-mudahan saja Rizieq segera tanggap.
Memang sangat wajar bila fans Rizieq merindukannya. Rizieq sudah berbulan-bulan kabur ke Arab. Kepergian Rizieq juga bukan murni umroh seperti yang digembor-gemborkan pengacaranya dan laskar FPI. Bahwa Rizieq ke Arab meninggalkan segudang persoalan di Indonesia. Dan yang paling kentara buat malu adalah kasus chatmesumnya bersama Firza Husein. Sehingga lamanya Rizieq menetap di Arab juga tidak bisa diprediksi.
Namun di sisi lain, batalnya Rizieq pulang ke Indonesia adalah hal yang diharapkan. Ada banyak masyarakat yang mengharapkan agar Rizieq jadi wara negara Arab. Bagi mereka FPI hanya buat rusuh saja di Indonesia dan sering mengambil alih tugas kepolisian, seperti melakukan sweeping di tempat-tempat hiburan dan rumah makan saat bulan puasa.
Sebelumnya Rizieq juga pernah dipanggil polisi atas kasus penghinaan Pancasila. Menghadapi kasus tersebut Rizieq cukup taat hukum dan menghadiri panggilan polisi. Mungkin perkara penghinaan Pancasilaa tidak terlalu buat malu di mata keluarga dan fans. Tapi kasus chat mesum benar-benar mencoreng muka habib.
Sebelum kabur Rizieq dikabarkan berkirim chat mesum dengan Firza Husein. Dalam beberapa screen shootchatingan mereka terdapat Firza mengirim fotonya yang tidak senonok kepada Rizieq. Kemudian ada juga pesan-pesan lain yang sangat pribadi dan kurang terpuji. Apalagi kalau sampai dibaca oleh anak-anak.
Habib kemudian ditetapkan tersangka atas kasus chat mesum tersebut. Setelah itu memilih menetap di Arab hingga saat ini, padahal masih WNI. Mungkin karena tidak kuat menanggung aib.
Karena, selama ini Rizieq salah seorang yang keras menantang segala bentuk kemungkaran yang ada di Indonesia. Bahkan dia tidak segan-segan menghina, menghujat dan mencaci maka orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Gusdur saja, mantan presiden RI dan guru bangsa dicaci oleh Rizieq dalam sebuah acara di TVOne.
Namun ternyata, orang yang suka berkoar-koar bela Islam, save ini dan save itu kedoknya dibuka oleh Tuhan. Hingga ketahuanlah ternyata imam besar tidak lebih besar dari yang dibayangkan. Mau sebesar apapun imam besar, kalau sudah jadi tersangka chat mesum dan seluruh masyarakat Indonesia tahu habislah sudah.
Kalau ada lembaga yang melakukan survey mengenai elektabilitas Rizieq sebelum dan sesudah ditetapkan tersangka chat mesum mungkin hasilnya akan jauh berbeda. Sebelum ditetapkan tersangka elektabilitasnya dapat mencapai angka 90% atau jauh melampaui elektabilitas Presiden Jokowi yang hanya 51%. Setelah ditetapkan tersangka terjun bebas hingga 1%. Jauh dibawah Prabowo yang mencapai angka 25%.
Orang-orang yang pergi dan lama tidak kembali sebenarnya sudah banyak di negeri ini. Bahkan pernah dijadikan lagu yang dinyanyikan oleh Ade Irma. Lagu tersebut berjudul “Bang Toyib”, menceritakan seorang perempuan yang punya anak ditinggal suaminya merantau. Kemudian dia dan anaknya rindu kepada suaminya Toyib dan mempertanyakan kenapa Toyib tidak pulang-pulang.
Wajar bila istri rindu kepada bang Toyib. Toyib sudah tidak pulang selama tiga kali puasa, tiga kali lebaran. Kalau dihitung, berarti sudah meninggalkan anak istri 3 tahun lamanya. Walau tidak ingat anak istri, bang Toyib lebih terhormat dari imam besar. Karena tidak ditetapkan tersangka chat mesum. He he he.
Seandainya dalam 3 tahun ke depan Habib tidak pulang-pulang tentu akan menyaingi bang Toyib. Dan bisa saja jadi bang Toyib ke dua, dengan catatan bang Toyib yang tidak terhormat. He he he.
Sumber
jpnn.com, JAKARTA - Kubu Prabowo Subianto terkesan sudah menjalankan agenda "perang" untuk kepentingan Pilpres 2019 dengan membangun persepsi negatif terhadap apa pun yang dilakukan Presiden Jokowi.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai, semua hal yang dikerjakan rezim Jokowi selalu dianggap jelek kubu Prabowo.
Padahal, tugas oposisi adalah membangun kritik yang proporsional serta menyejukkan.
"Jadi kesannya, anak-anak muda sekarang secara sadar dan tidak sadar seakan digiring untuk tidak menyukai atau menyalahkan rezim Jokowi. Raisa dan Claudia Chyntia Bella menikah dengan orang asing saja, itu sampai Jokowi pula yang disalahkan," ujar Ari kepada JPNN, Rabu (20/9).
Meski kesan tersebut cukup kuat, masyarakat saat ini kata Ari, terlihat tidak terpengaruh. Bahkan semakin banyak Jokowi diserang, semakin membuat logika masyarakat terbuka.
Masyarakat menjadi penasaran dan akhirnya mencari sumber-sumber informasi yang kredibel . Untuk kemudian membandingkan dan memberi penilaian.
"Jadi publik cukup cerdas, mayoritas mengapresiasi positif atas kerja dan prestasi Jokowi selama memimpin Indonesia," pungkas Ari.(gir/jpnn)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Secara umum kondisi kesehatan Ketua DPR RI Setya Novanto yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, berangsur membaik.
Hal itu terungkap usai penyidik dan dokter Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali mendatangi Rumah Sakit Premier Jatinegara dan mendapatkan keterangan dari dokter di sana.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dengan semakin membaiknya kondisi Novanto, pihak dokter sudah mempersilakan untuk dilakukan penyidikan.
"Secara prinsip, dokter mengatakan kalau ingin diperiksa itu sudah bisa dilakukan. Jadi kalau mengacu konsep to be questions dalam proses hukum sudah bisa dilakukan," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/9/2017).
Hanya saja, kata Febri, pihaknya saat ini belum akan melakukan pemeriksaan kepada Novanto. Sebab, hari ini penyidik dan dokter KPK hanya ingin menjenguk dan memantau perkembangan kondisi kesehatan Novanto.
"Tadi pemeriksaan belum kami lakukan, karena kami datang hanya untuk melakukan pengecekan dan melihat secara langsung. Pasien juga sedang tidur saat tim datang masuk ke kamarnya," kata Febri.
Diketahui, hari ini penyidik dan dokter KPK kembali mendatangi rumah sakit Premier Jatinegara tempat Novanto dirawat.
Kondisi jantung pasca-pemeriksaan kateterisasi dan pemasangan ring Novanto lebih baik. Tekanan darah juga relatif stabil.
Namun, KPK tidak sempat berbicara dan melakukan pemeriksaan kepada Ketua Umum Partai Golkar tersebut lantaran ia sedang tidur.
"KPK diberikan kesempatan masuk ke ruang tempat SN dirawat. Pasien sedang istirahat (tidur) tanpa pemasang oksigen dengan infus yang terpasang," kata dia.
Menurut Febri, hasil kunjungan penyidik dan dokter KPK tersebut akan dilaporkan ke pimpinan lembaga antirasuah itu. KPK juga akan mempertimbangkan apakah perlu meminta pendapat kedua ke Ikatan Dokter Indonesia.
