Ternyata Demo 313 : "Kampanye Terbuka" untuk Menangkan Anies-Sandi

Bila kita amati gerakan aksi demo berkelanjutan mengatasnamakan agama terkait kasus Ahok, akhir-akhir ini ada skenario yang diubah. Sang sutradara yang semula dipegang oleh FPI dan GNPF, kini diambil alih oleh FUI, tapi produser sepertinya masih orang-orang sama. Hal ini tentunya bukan tanpa sebab. 

Kita bisa melihat bagaimana para pentolan FPI dan GNPF MUI semacam Rizieq Shihab dan Bachtiar Nasir yang saat ini sedang tersandung berbagai kasus, kenapa untuk sementara tiarap dan hanya sebagai tamu undangan. Bisa saja kemungkinan karena sudah ada deal dari kepoliisian agar keduanya dihimbau untuk tidak menggerakkan massa lagi, atau memang keduanya lebih bersikap hati-hati jangan sampai menambah rumit kasus yang menjeratnya. Selanjutnya pemegang komando diserahkan pada Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al Khathtath yang sampai saat ini relatif masih "bersih" dari kasus hukum. 

Kemungkinan lain yang sepertinya lebih masuk akal mengapa pemegang komando saat ini dipegang oleh FUI, dan Rizieq Shihab serta Bachtiar Nasir lebih memilih tiarap, hal ini terkait dengan dukungan massa yang hadir. Kasus yang menjerat Rizieq dan Bachtiar Nasir setidaknya berpengaruh juga pada massa yang sempat mengikuti aksi-aksi demo sebelumnya. Bagi orang-orang yang kemarin hanya ikut-ikutan karena terkena hasutan propaganda dengan dalih penistaan agama, tentunya akan berpikir ulang untuk turun ke jalan lagi. Orang pun berpikir kalau penggerak demonya saja bermasalah dengan hukum, apa benar yang diperjuangkan dengan demo-demo yang katanya menuntut penegakan hukum ini adalah murni demi keadilan. 

Tujuan pengambil alihan pemegang komando demo oleh FUI jelas agar masyarakat awam dan cuma ikut-ikutan yang mulai ragu agar kembali tertarik dengan pimpinan baru dalam aksi demo kali ini. Harapan penggagas demo agar kedatangan massa besar seperti aksi 212 bisa terulang kembali. 

Kemurnian aksi demo yang digembar-gemborkan bertujuan penegakan hukum dan keadilan yang sudah disangsikan oleh banyak kalangan karena dinilai lebih berbau politik, akhirnya dibuka oleh mulut penggeraknya. Terbukti bukan semata karena masalah agama tapi memang ada tujuan politis terkait Pilkada DKI 2017. Hal yang diungkap sendiri oleh Al Khathtath (susah banget nyebut nama orang Indonesia ini...) seperti ditulis cnnindonesia. 

“Aksi besok tidak bubar di istana. Kami akan pulang bareng dan menuju titik yang dituju untuk Salat Maghrib. Ini dalam rangka kesatuan umat Islam bela Islam, Alquran dan memenangkan gubernur muslim Jakarta," ujar Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al Khathtath kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/3). 

Bagi yang masih belum sadar bahwa demo-demo berkelanjutan selama ini hanya bertujuan politik, hendaknya cepatlah bertobat dan tidak perlu ikut-ikutan lagi. Sebelum adanya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, kelompok-kelompok inilah yang dulu juga menolak Ahok sewaktu dilantik menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI. Bahkan sempat mengangkat Gubernur tandingan, Fahrurrozi Ishaq, yang notabene adalah anggota Forum Umat Islam (FUI). 

Lihatlah seruan ketua umum PBNU yang merupakan organsisasi massa Islam terbesar Indonesia dan bisa dikatakan representasi dari kebanyakan ummat. Jauh sebelumnya sudah mengingatkan dan melarang ikut-ikutan aksi demo karena jelas tujuannya politis. Bahkan menanggapi aksi 313 yang akan digelar kembali menyatakan larangan untuk mengikutinya dan memberikan tamparan keras.. 

Ketum PBNU KH. Said Aqil Siroj mengatakan : "FUI itu siapa, ormas apa, ormas yang mengatasnamakan forum ummat islam, ummat islam yang mana. NU sama sekali tidak berada dibawah FUI. NU paling tidak anggotanya sekitar 60 juta, sama sekali tidak pernah merasa terdaftar menjadi bawahannya, anteknya FUI". 

Selengkapnya bisa disimak di tayangan youtube bawah ini, 



 

Untuk saat ini dan kemudian hari, diyakini peserta demo tidak akan pernah lagi sebesar ketika digelar aksi 212. Peserta yang datang tidak jauh dari simpatisan dan kader partai berseberangan dengan Ahok. Semacam PKS yang memang dikenal solid bila menggalang kader dan simpatisannya untuk terjun ke jalan dalam aksi demo ataupun acara tertentu. Sebagai bentuk unjuk kekuatan saja tapi bila dibuktikan saat Pemilu suaranya minim. 

Selain itu peserta lainnya adalah person, ormas ataupun kelompok yang memang punya persamaan pandangan dan idiologi sehaluan dengan FPI dan FUI. Itu nanti bisa diliat bila demo tersebut jadi digelar dan silahkan buktikan saja.... 

Salam OKeh ngOCEh...merdeka!

Sumber

Polisi Beberkan Rencana Sekjen FUI Gulingkan Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath diduga merencanakan aksi makar bersama empat tokoh lainnya yang juga ditangkap.

Polisi mengendus adanya rencana menggulingkan pemerintahan dari pertemuan Khaththath.

"Ada suatu pertemuan-pertemuan, dalam suatu ruangan tertentu, kemudian lebih dari satu orang. Kemudian dia akan menggulingkan pemerintah yang sah, melengserkan pemerintah," kata Argo, Jumat (31/3/2017).


Sumber

Pengakuan Mencengangkan: Anies-Sandi Bohong Soal Rumah Murah

SEWORD.COM

Satu kebohongan akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan lainnya; atau
Diperlukan banyak kebohongan lainnya untuk menutupi satu kebohongan; atau
Kebohongan pertama akan selalu diikuti oleh kebohongan kedua, ketiga, dan seterusnya.

Masih begitu hangat dalam ingatan kita semua mengenai program-program terobosan para kandidat di Pilkada DKI saat ini. Pada putaran kedua, head to head antara para paslon nomor urut 2 dan 3, mereka dituntut untuk terus mempertajam visi dan misi yang telah lama digembar-gemborkan di berbagai ajang kampanye selama 6 bulan terakhir. Tujuannya jelas! untuk meyakinkan atau menaruh rasa percaya kepada para calon pemilih pada 19 April mendatang.

Ingat! saat ini tidaklah lebih dari memperkuat argumentasi mereka selama ini mengenai ide-ide brilian yang akan direalisasikan (terutama oleh paslon 3, Anies-Sandi) agar masyarakat mendapat keyakinan dan/atau kepercayaan.

Menurut Sun Tzu dalam buku yang ditulisnya: “Seni Berperang” (The Art of War), dia menggambarkan bahwa salah satu pilar paling utama dalam bernegara atau berkerajaan adalah faktor kepercayaan. Kalau pada titik ini tak ada lagi kepercayaan, apapun juga (baik program, terobosan atau strategi baru) tak akan memiliki daya pikatnya lagi. Kepercayaan merupakan perekat antara kedua belah pihak yang berkepentingan; dan karenanya harus selalu dipelihara dan diperkuat.

Program “Bodongan” Rumah Murah dengan DP Nol Persen

Sejak awal digulirnya program besutan Anies-Sandi mengenai rumah tapak di DKI untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 7 juta, tak ada orang lain di luar kedua calon bersangkutan yang memperkuat argumentasi sebagai dukungan. Jangan ditanya lagi soal bully dan berbagai macam komentar disertai argumentasi mendasar di kalangan publik khususnya di media sosial mengenai keniscayaan akan terealisasinya terobosan paslon 3 ini.

Setelah terjepit karena terus di-bully netizen dan ditertawai berbagai pakar yang tahu persis mengenai kalkulasi dana yang dibutuhkan untuk memenuhi “janji surga” dan janji palsu paslon nomor urut 3, akhirnya mereka menyerah dan mengaku kalah. Pengakuan ini datang setelah mekanisme pembohongan publik selama ini telah menguras dana, daya dan kesabaran publik untuk bisa sekedar memahami nalar bumi datar ala Anies-Sandi.

Untuk lebih memperjelas argumentasi ini, saya paparkan beberapa alasan mendasar sebagai pijakan untuk kita pertimbangkan bersama:

Pertama, untuk “pertama” kalinya, kubu Anies-Sandi mengakui keabsahan data dari Pemprov DKI mengenai jumlah riil para warga ibukota yang belum berhasil memiliki tempat tinggal sendiri. Mereka baru menggunakan data valid dari Pemprov DKI untuk menyelamatkan muka mereka dan menutupi kebodohan serta pembohongan publik selama ini. Sungguh menyakitkan tetapi harus berbesar hati untuk menerimanya;

Kedua, data yang berhasil “dicuri” kubu Anies dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Pemprov DKI adalah jumlah warga yang belum berkesempatan untuk memiliki hunian sendiri sebanyak 303.209 orang. Bandingkan perbedaannya dengan penggelembungan angka yang disodorkan oleh Anies sendiri dalam debat kemarin yang berada di 1,3 juta orang. Data Bappenas DKI tidak lebih dari 25% dari angka yang diyakini tim Anies-Sandi. (Apa mungkin juga nanti akan ada penggelembungan suara? Hhmm… sungguh sulit untuk diprediksi!);


Ketiga, dalam sesi debat antar-Cagub di acara Mata Najwa beberapa hari lalu, program kepemilikan rumah tapak yang digembar-gemborkan paslon Anies-Sandi adalah untuk 1,3 juta warga DKI terutama dari generasi milenial. Tipe rumah murah yang digadang-gadang adalah yang bertarif di kisaran Rp 350 juta. Pemprov DKI akan menalangi DP yang berjumlah 15% atau Rp 52 juta untuk setiap unit rumah. Itu berarti, dana fantastis Rp 67,6 triliun yang akan ditanggung Pemda DKI sementara APBD tahun 2017 ini hanya 70,1 triliun. Wooww… luar biasa! Apakah ini masuk akal? Jawaban Anies-Sandi sudah pasti YA! karena ini hanya akal-akalan saja!

Keempat, kubu Anies-Sandi telah kehilangan nyali dan muka untuk secara jantan mengakui pembohongan “massal” ini dengan berhadapan langsung di depan publik. Informasi mengenai pengakuan yang memalukan ini, untuk sementara, diperoleh dari laman resmi tim paslon 3 tersebut (www.jakartamajubersama.com). Publik DKI dan masyarakat Indonesia pada umumnya masih menunggu, apakah paslon pemimpin muda di DKI ini berjiwa besar dan berhati mulia. Jika demikian, mereka harus berani mengakui niat licik dan picik mereka selama ini yang tak segan-segan memanipulasi data ala bumi datar dan membohongi masyarakat;

Kelima, apa yang dikatakan Ahok pada debat kemarin atau di beberapa kesempatan sebelumnya memang menjadi kenyataan. Dia sempat mengatakan bahwa adalah tidak baik dan tidak mendidik jika harus membohongi publik (masyarakat) demi meraih kemenangan! Bertarunglah secara jantan karena yang akan menang, bukanlah para kandidat pemimpin DKI melainkan publik Jakarta seluruhnya! Tinggalkanlah kenangan yang baik untuk warga Jakarta!

Keenam, Anies sudah sangat jelas termakan oleh kata-katanya sendiri: “Jangan pernah remehkan kata-kata…” ketika yang ingin dikritisinya adalah gaya ceplos-ceplos Ahok yang menuai banyak polemik dan dipercayai telah melukai hati warga Jakarta. Seandainya Anies sedang bercermin sekarang dan mengucapkannya lagi untuk dirinya: mampukah dia melakukannya? Kalau memang dia nekad dan mampu melakukannya, apakah dia berani melakukannya dengan mata terbuka untuk melihat mimiknya sendiri? Saya begitu sangsi!

Ketujuh, saya yakin bahwa setelah debat kemarin, Anies-Sandi bersama kubunya menyempatkan diri untuk membaca komentar-komentar brilian di opini Seword.com. Terpacu dengan kesadaran tersebut, kemudian mereka mulai belajar berhitung dan menemukan kenyataan bahwa kebohongan mereka sama sekali tidak mendekati situasi riil. Saat itulah mereka baru menepuk jidatnya berkali-kali. Aahh… apa boleh dikata, nasi sudah menjadi bubur dan buruknya lagi, bubur pun sudah hangus kehitaman;

Kedelapan, menyadari akan kampanye dengan paket pembohongan publik yang sudah terendus kuat ini, paslon nomor urut 3 secara terpaksa harus menelan pil pahit dan berusaha untuk mengklarifikasi (atau sebetulnya menyusun strategi “pembohongan” baru) dan memperbaiki strategi memalukan tersebut. Semuanya sudah sia-sia! Kita semua sudah tahu termasuk tikus-tikus di got sana;

Kesembilan, sebagai bahan permenungan untuk kita bersama, manakah yang lebih realisitis: “kota terapung ala AHY alias Agus Yudhoyono ataukah rumah lapak dengan DP nol persen untuk 1,3 warga ala Anies-Sandi”? Silahkan para pembaca setia Seword menganalisanya dan memberikan jawaban dalam kolom komentar.

(BONUS untuk jawaban terbaik: anda bisa menggantikan Anies-Sandi sebagai penantang ideal sang petahana hehehehhehe…)

Pada akhirnya, motto paslon nomor 3 yang adalah “maju kotanya, bahagia warganya” bisa berubah menjadi setan gentayangan yang menghantui setiap warga Jakarta. Bukan lagi motto itu yang akan menjadi kenyataan melainkan “maju-mundur kotanya, bahagia pemimpinnya bersama antek-antek mereka!”

Teriring salam untuk Anies: “Jangan pernah remehkan kata-kata…”

Sumber

Kapolda Metro soal pemeriksaan Sandi: Jumat 31 maret Harus hadir!!!

Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno diagendakan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jumat (31/3) besok. Pemanggilan ini terkait kasus jual beli tanah di Curug, Tangerang Selatan, Banten tahun 2012 silam. Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan berharap Sandiaga bisa hadir.

"Kemarin enggak hadir ya masih kita toleransi. Berikutnya harus hadir, karena kita perlu keterangannya. Sekarang kan perkap kapolri tentang pemeriksaan bagi calon kepala daerah sudah dicabut. Jadi harus sama dong. Nanti protes yang lainnya," kata Iriawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (30/3).

Mantan Kapolda Jawa Barat ini menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terkait permintaan tim kuasa hukum Anies-Sandi meminta pemeriksaan ditunda hingga pilkada selesai. "Ya enggak mungkin lah, equality before the law. Persamaan hak di muka hukum," tegasnya.

Selain itu, Iriawan juga juga menegaskan pemanggilan Sandi tidak ada kaitannya dengan pilkada. "Saya enggak tahu soal itu. Saya enggak ngerti elektabilitas. Tugas saya menegakkan hukum aja. Ada yang lapor ya kita tindaklanjuti. Engga ada urusan soal itu."

Iriawan yakin Sandi akan hadir dalam pemeriksaan Jumat besok. Namun, hingga kini pihaknya mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut.

"Kita lihat besok, datang atau enggak. Saya yakin sih begitu ya. Saya yakin beliau warga negara yang baik," terangnya. [ang] 



Sumber

HEBOH!!! Ahli Agama PBNU Sebut Tak Masuk Akal Ahok Menodai Agama

 

Ahli agama Islam yang juga Rois Syuriah PBNU Masdar Farid Mas'udi mengatakan tak masuk akal apabila terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan penodaan agama disaat Ahok ingin maju sebagai calon gubernur Jakarta petahana di Pilkada Jakarta 2017.

"Itu sangat ditentukan oleh nawaitunya dari si pelaku Pak Basuki. Kayaknya pada saat dia mau nyalon jadi pemimpin kok menodai agama yang dianut mayoritas, nggak masuk akal deh," ujar Masdar usai memberikan keterangan di sidang ke-16 Ahok, gedung Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).

Menurutnya, kasus Ahok masuk ke ranah pengadilan karena dimainkan oleh lawan politik. Isu ini, kata dia, sangat erat dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta.


Sumber

Mulutmu Harimaumu, Anies Baswedan Segera Dilaporkan ke Polisi

 

Pasca debat yang dilakukan pada acara Mata Najwa Ekslusif dengan tema Babak final Pilkada DKI yang menampilkan cagub nomor dua Basuki Tjahaja Purnama dengan cagub nomor tiga Anies Rasyid Baswedan, menimbulkan banyak komentar-komentar yang muncul di media sosial maupun media online.


Banyak yang memberikan komentar dengan penilaian secara rasional mapun komentar yang bersifat emosional antar kedua pendukung di media sosial. Sisi pendukung Basuki-Djarot menilai program yang ditawarkan Anies-Sandi sangat tidak masuk akal, dalam debat juga terlihat Anies selalu menyerang Ahok dibandingkan Ahok yang lebih menjabarkan program. Bahkan terkesan Anies selalu berusaha memprovokasi Ahok supaya emosi pada saat acara berlangsung. Terlihat berulang kali Anies selalu memojokan Ahok dengan perkataan yang tidak relevan. Sebut saja tudingan paling keras dari Anies ke Ahok pada akhir acara, Anies mengatakan Ahok ibarat biang kerok semua masalah di Jakarta karena omongan Ahok yang kerap dianggap provokasi dan tidak menjaga kesensitifan dalam hal keyakinan beragama.

Disisi pendukung Anies-Sandi malah menyatakan tingkat elektabilitas jagoan mereka melejit pasca debat yang diadakan Metro Tv tersebut. Data survey dari mana hanya mereka yang tahu. Apalagi yang memposting informasi ini dari akun Front Pembela Islam.

Kembali seperti biasanya Anies menggunakan data yang tidak akurat atau valid dalam berbicara. Terbukti dari debat Senin (27/03/2017) malam, beberapa data tentang serapan anggaran DKI, perbedaan pemahaman Pergub tentang KJP untuk anak yang masih sekolah dengan yang sudah putus sekolah, program dana pensiun untuk lansia yang akan dimasukan ke program KJL, Peraturan Menteri Perhubungan dengan masalah Integrasi transportasi Transjakarta dengan KWK. Anies seakan tidak pernah mau peduli data yang diberikan tidak sesuai dengan data ter-update dapat membuat opini yang salah pada masyarakat. Tujuannya agar Ahok salah dimata orang.

Berita terbaru, Pantas Nainggolan dari tim kuasa hukum Ahok-Djarot berencana melaporkan cagub DKI nomor pemilihan tiga Anies Baswedan karena melakukan fitnah tentang penggusuran sewaktu berkampanye dihadapan masyarakat beberapa waktu lalu.

“Akan ada lebih 300 tempat akan digusur, datanya sudah ada. Yang suka gusur yang mana bu?” demikian kutipan perkataan Anies pada saat kampanye. Anies melanjutkan dengan mengatakan jika memilih diam maka akan ada 300 lebih kampung akan digusur. Anies mengatakan mereka tidak akan menggusur tapi akan menata. Saksikan video disini.

“Kita akan melaporkan saudara Anies yang kita duga melakukan fitnah tentang manipulasi data penggusuran, jadi kita menemukan data daftar wilayah berpotensi, sesungguhnya tidak satu terminologi tercantum di sini, yang ada adalah titik-titik, spanduk-spanduk liar, itu yang ada di 325 titik,” kata anggota Tim Hukum Ahok-Djarot, Pantas Nainggolan dalam jumpa pers di Jalan Cemara Nomor 19, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2017). Hal ini lagi-lagi karena dirasakan Anies berbicara tanpa fakta.

“Ini yang kemudian diplesetkan saudara Anies, untuk kampung yang akan digusur,” sambungnya. Baca berita selengkapnya disini.


Rencana tim kuasa hukum Ahok-Djarot tersebut melaporkan langsung ke polisi. Menjadi pertanyaan besar, kenapa tim kuasa hukum Ahok-Djarot tidak melaporkan ke Bawaslu? Timses pasangan calon nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat meragukan independensi KPU dan Bawaslu DKI dalam gelaran Pilgub. Ini karena timses menemukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti. Baca berita news.detik.com ini.

Langkah hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Basuki-Djarot dirasa sangat tepat, mengingat diragukannya independensi KPU DKI dan Bawaslu DKI pada perhelatan Pilkada DKI 2017 ini. Terakhir timses Ahok-Djarot melaporkan ke Bawaslu ada aparatur RT dan RW yang digunakan oleh Anies-Sandi dalam acara peresmian posko paslon nomoe tiga. Polri merupakan institusi yang bisa dipercaya dan netral saat ini dimana pelanggaran dalam bentuk apapun akan diproses dengan cepat.

Anies akan menghadapi masalah hukum jika terbukti melakukan fitnah. Kita akan menunggu langkah selanjut dari tim kuasa hukum Basuki-Djarot. Sebagai penonton kita akan disuguhkan episode yang menarik dari film berjudul menuju DKI 1. Demi mencapai tujuan, Anies tidak menggunakan akal sehat dan menghalalkan segala cara tidak peduli apakah cara itu benar atau salah.

Perlahan tapi pasti, kita dapat menyaksikan bagaimana sosok Anies Baswedan sebenarnya. Pintar beretorika dengan memutar balik kata-kata, mengeluarkan statement tanpa memastikan akurasi data yang diucapkan, memberikan program-program yang sangat manies selama kampanye yang diragukan realisasinya. Tujuan hanya satu yaitu menang dalam kontestasi Pilkada DKI 2017. Segala cara digunakan demi tujuan yang harus diraih.

Walaupun beda dengan kondisi yang menjerat Ahok karena transkrip perkataannya yang sengaja diedit oleh Buni Yani, Anies malah mengatakan dengan niat yang jelas. Anies dapat terjerat masalah hukum jika dugaan fitnah yang dilakukannya terbukti dalam penyelidikan polisi. Kita akan tunggu dan saksikan apa yang akan terjadi.

Hanya karena nafsu menggebu-gebu ingin menjadi Gubernur DKI 2017-2022, Anies memutar balik fakta ataupun memberikan data tidak akurat kepada masyarakat. Dia selalu mengatakan korban hoax padahal dia juga yang menyebar hoax. Sebagai seorang negarawan, Anies harus bisa memberikan contoh yang baik. Kalau mata hati sudah tertutup nafsu, kebencian, harta dan kekuasaan maka merendahkan jati diri sendiri akan dilakukan. Begitulah Anies.

Menunggu kepastian pelaporan tim kuasa hukum Basuki-Djarot, kita juga berharap Anies dapat menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Semoga akan menjadi warga negara yang taat hukum. Jangan seperti Sandi yang ngeles dan mangkir dari panggilan pihak kepolisian, bahkan minta pemeriksaan diundur dan diringankan. Hukuman aja belum ada tapi uda minta diringankan. Hmmmmmmmm……

Ibarat peribahasa mulutmu harimaumu, hadapi secara jantan ya Pak Anies jika menjadi terlapor. Hadapi secara kesatria seperti Ahok. Semoga tidak berkelit seperti belut. Lidah tidak bertulang, jangan memfitnah dan bermulut manis terus dibarengi menjadi aktor untuk bersandiwara. Kasihan warga Jakarta.



Demikianlah adanya…



Sumber

Polda Metro Jaya Akan Jemput Paksa SANDIAGA UNO Jika Mangkir Panggilan Ke-2

Ayo, Dorong KPK Garap Fadli Zon dan Fahri Hamzah

 
JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parleman indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu gentar menghadapi dua pimpinan DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang namanya terseret dalam perkara suap pajak.

Jika KPK memang punya bukti, maka sebaiknya maju terus untuk mengusut dugaan penyimpangan yang menyeret dua politikus top itu.

"Penegakan hukum di KPK tidak pernah tergantung kepada klarifikasi sumpah serapah kepada orang-orang yang disebut. KPK tetap jalan terus," ujar Lucius seperti diberitakan JawaPos.com, Jumat (24/3).

Menurut Lucius, munculnya nama Fadli dan Fahri di persidangan tentu bukan tanpa dasar. Menurutnya, dua pimpinan lembaga wakil rakyat itu sudah terlalu jauh terlibat dalam perkara suap pajak yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

"Tapi mereka rupaya terlalu jauh juga punya hubungan dengan terlibat dengan tersangka," katanya.

Sekadar informasi, sebelumnya nama Fahri dan Fadli muncul dalam persidangan suap penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Munculnya nama kedua legislator itu bermula ketika Handang dihadirkan sebagai saksi.

Pada persidangan itu, jaksa penuntut umum (JPU) menunjukkan barang bukti berupa dokumen yang ditemukan dalam tas milik Handang yang disita penyidik KPK beberapa waktu lalu. Dokumen itu berupa nota dinas bertanggal 4 November 2016 yang dikirimkan kepada Handang.

Nota dinas yang sifatnya sangat segera itu berperihal pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Di dalam nota dinas yang diteken Handang itu dijelaskan bahwa surat tersebut untuk kepentingan wajib pajak atas nama Syahrini.



Setelah itu, jaksa juga menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Handang dengan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pajak Andreas Setiawan. Dalam barang bukti itu terdapat nama Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Eggi Sudjana.

JPU menduga Handang sedang menangani masalah pajak nama-nama itu. Handang memang menangani persoalan pajak baik korporasi maupun pribadi. Sejumlah nama wajib pajak pribadi yang ditangani Handang adalah politisi dan artis.(cr2/jpg) 







Selengkapnya: http://www.jpnn.com/news/ayo-dorong-kpk-garap-fadli-zon-dan-fahri-hamzah

Pak Anies, Tidak Hanya Keturunan Arab, Keturunan Tionghoa Juga Cinta Indonesia

Tengah beredar video pidato Anies Baswedan di markas FPI Petamburan tanggal 1 Januari 2017. Saat itu Anies pada intinya membangga-banggakan keturunan Arab sebagai yang pertama di Indonesia yang bersumpah tanah airnya Indonesia, padahal waktu itu Indonesia belum ‘ada’.





Berikut kutipan pidato Anies Baswedan tersebut:

“Orangtua kita mendirikan PAI, Partai Arab Indonesia… Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu… tanah airnya Indonesia, dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34…Apa sih coba kita pikir apa sih yang terjadi? Nekat… Tahun 34, Nekat! Kenapa? Karena Indonesia sudah ada? Belum… Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air, Indonesia, sebelum Indonesia-nya ada, tidak ada yang lain yang melakukan itu, kecuali keturunan Arab di Indonesia… saat itu tetap saya sampaikan bahwa ini cikal bakal pergerakan nasional…”

Sekali lagi saya dibuat kagum dengan terbukanya fakta tentang dangkalnya pengetahuan seorang Anies Baswedan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Memang benar pernyataan Anies tentang keturunan Arab pada acara pembentukan PAI dan deklarasi Sumpah Pemuda Keturunan Arab itu gagah dan sangat mengagumkan.

Tapi pernyataan Anies bahwa hanya keturunan Arab-lah yang berani bersikap demikian di zaman penjajahan Belanda, tidaklah benar dan menyimpang dari fakta sejarah.

Paslon Anies Sandi yang semenjak awal tampaknya tidak percaya diri melawan paslon petahana Ahok Djarot yang memiliki kinerja baik, akhirnya memanfaatkan isu primordialisme dalam memenangkan Pilkada ini. Dalam kutipan pidato tersebut tersirat pesan seakan-akan Ahok yang keturunan Tionghoa ‘kalah’ dalam perannya memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia, dibandingkan dengan Anies yang keturunan Arab.

Berdasarkan penelusuran singkat saya, ternyata warga keturunan Tionghoa di Indonesia telah lebih dulu menunjukkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia, bahkan ikut memperjuangkan Kemerdekaan bersama dengan warga lainnya. Berikut sedikit kilas balik sejarah perjuangan keturunan Tionghoa di Indonesia :

Pendidikan

Pada tahun 1900, keturunan Tionghoa di Indonesia mendirikan sekolah bernama Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK). THHK dalam perjalanannya bukan saja memberikan pendidikan bahasa dan kebudayaan Tiongkok, tetapi juga menumbuhkan rasa persatuan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Inisiatif ini diikuti oleh etnis lain, seperti keturunan Arab yang mendirikan Djamiat-ul Chair meniru model THHK, dan para priyayi Jawa, sehingga dibentuklah Budi Utomo, tahun 1908.

Jurnalistik

Lahirnya banyak surat-surat kabar yang dimiliki dan dipimpin oleh keturunan Tionghoa. Yang terbesar pada waktu itu adalah Sin Po (Jakarta, 1910), Sin Tit Po (Surabaya, 1929) dan Matahari (Semarang, 1934). Surat kabar tersebut berperan besar dalam menyebar-luaskan berita mengenai pergerakan kemerdekaan. Banyak pembaca non Tionghoa, termasuk orang-orang Arab dan Pribumi yang juga membacanya. Bahkan para tokoh politik nasional seperti Tjipto Mangunkusumo, Mohamad Yani, Soekarno, Hatta, dan kakek Anies sendiri AR Baswedan sering menulis artikel-artikel berani bertemakan politik yang mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajah di surat kabar milik keturunan Tionghoa tersebut.


Pada tahun 1920-an itu, harian Sin Po memelopori penggunaan kata ‘Indonesia bumiputera’ sebagai pengganti kata ‘Belanda inlander’ di semua penerbitannya. Sin Po juga menjadi koran pertama yang menerbitkan teks lagu Indonesia Raya oleh W.R Supratman setelah disepakati pada Sumpah Pemuda tahun 1928.

Partai Tionghoa Indonesia (PTI)

Tahun 1931 Liem Koen Hian mendirikan PTI. PTI dengan tegas menyatakan Indonesia adalah tanah air keturunan Tionghoa di Indonesia. Bahkan, para tokoh PTI dengan tegas mendukung gerakan Indonesia merdeka. Sikap anti Belanda, anti Jepang dan ajakan agar komunitas Tionghoa menjadi orang Indonesia dengan jelas dituliskan dalam artikel-artikel Sin Po, Sin Tit Po dan Matahari.

Sumpah Pemuda 1928

Ternyata pada kongres Sumpah Pemuda tahun 1928, ada beberapa nama keturunan Tionghoa yang juga hadir.

UUD 1945

Pada masa perumusan UUD’45 terdapat 4 orang Tionghoa, dan 1 orang Tionghoa di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang ikut merancang UUD 1945.

Dalam perjuangan fisik ada beberapa pejuang dari kalangan Tionghoa, namun nama mereka tidak diberitakan. Salah satunya adalah Tony Wen, yang ikut terlibat dalam penurunan bendera Belanda di Hotel Oranye Surabaya.

Terinspirasi oleh kegiatan PTI dan komitmen para tokoh Tionghoa mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia, AR Baswedan pun mendirikan Partai Arab Indonesia (PAI). Hasrat ini didukung oleh kawan-kawannya yang keturunan Tionghoa, Liem Koen Hian, Kwee Hing Tjiat dan Siauw Giok Tjhan. Atas bantuan merekalah, Partai Arab Indonesia dibentuk, dan AR Baswedan dipilih sebagai ketuanya di Semarang pada 1934.

Dua sahabat, AR Baswedan dan Siauw Giok Tjhan sangat mendukung pluralisme dan Bhinneka Tunggal Ika. Hubungan baik antara AR Baswedan dengan Siauw Giok Tjhan terus terjalin di zaman kemerdekaan. Keduanya masuk dalam kancah politik nasional di kabinet-kabinet pada awal kemerdekaan, juga di Badan pekerja KNIP.

Demikianlah sekilas tentang perjuangan keturunan Tionghoa di kemerdekaan Indonesia, juga sedikit tentang sepak terjang AR Baswedan bersama kawan-kawan keturunan Tionghoa dalam berjuang bersama walaupun berbeda etnis dan agama.

Apakah pidato Anies di markas FPI itu hanya suatu bentuk usaha cari muka terhadap Rizieq Shihab yang juga merupakan keturunan Arab? Atau Anies tahu fakta sejarah tapi memutuskan untuk ‘mensensor’ sebagian isinya? Atau Anies memang benar tidak tahu? Semua kemungkinan tersebut tidak penting karena sama-sama munafik dan menunjukkan sikap masa bodo terhadap sejarah.

Perbuatan Anies dan para pendukungnya yang sibuk menjual ayat tertentu untuk memaksa warga Jakarta memilih hanya pemimpin yang beragama sama telah mencederai perjuangan Kakeknya sendiri AR Baswedan yang telah berjuang bahu-membahu bersama dengan kawan-kawannya keturunan Tionghoa ketika memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia.

Untuk kita semua, jangan mau ditipu dengan oknum yang berjualan pakai ayat (jangan demo saya yah). Tetaplah rayakan perbedaan dan keberagaman sebagai kekuatan bangsa kita, Bhineka kita Tunggal Ika!

Unity in diversity…

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Sin_Po

https://id.wikipedia.org/wiki/Sin_Tit_Po

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Baswedan

https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia


Selengkapnya: https://seword.com/umum/pak-anies-tidak-hanya-keturunan-arab-keturunan-tionghoa-juga-cinta-indonesia/

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah Menuding KPK Sengaja “menyerangnya” Melalui Kasus Dugaan Suap Pegawai Pajak.

 

Tudingan itu merupakan respons Fahri atas penyebutan namanya sebagai pihak yang diduga terlibat kasus suap pegawai pajak dengan terdakwa Country Director PT EK Prima Rajamohanan Nair, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/3/2017).

Dalam persidangan tersebut, nama Fahri disebut terlibat kasus suap oleh mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno, yang dihadirkan sebagai saksi.

‎"Saya tidak melihat penyebutan nama saya dan Pak Fadli Zon dalam sidang itu sebagai semacam insiden, tapi ini sudah direncanakan. KPK menggunakan persidangan justru untuk ‘menyerang’. Pernyataan ini sengaja diolah," kata Fahri di DPR, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Politikus yang dipecat Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan, berkas perpajakannya sudah ditemukan sejak 4 November 2016. Tapi berkas itu baru dibuka pada persidangan itu. Lagipula, berkas pajak seharusnya bersifat dirahasiakan.

Karenanya, Fahri mencurigai namanya sengaja dimunculkan dalam persidangan, persis saat dirinya sedang gencar-gencarnya mengkritik KPK yang menangani kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"KPK sengaja menciptakan ini dan mengolah isu ini supaya saya takut, disuruh ‘diam’. Kalau semua seperti ini, nanti tidak ada yang berani mengkritik KPK. Seolah-olah mereka pasti benar dan tujuanya mulia. Padahal brengsek di dalam," cibirnya.

Selain Fahri, dalam sidang itu, Handang menyebut Fadli Zon dan artis Syahrini juga ikut terlibat dalam kasus suap. Itu setelah Jaksa penuntut umum KPK menunjukkan barang bukti berupa dokumen yang ditemukan dalam tas milik Handang, setelah disita KPK beberapa waktu lalu. Dokumen tersebut berupa nota dinas yang dikirimkan kepada Handang tertanggal 4 November 2016.

Nota dinas yang sifatnya sangat segera tersebut, memuat pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Dalam isi nota dinas yang diteken Handang itu, dijelaskan surat tersebut untuk kepentingan wajib pajak atas nama Syahrini.

"Iya, itu Syahrini yang artis itu," kata Handang kepada jaksa.

Setelah itu, jaksa juga menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Handang dan ajudan Dirjen Pajak, Andreas Setiawan.

Dalam barang bukti tersebut, terdapat nama dua Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta pengacara Eggi Sudjana. Menurut jaksa, nama-nama tersebut diduga wajib pajak yang persoalan pajaknya ditangani Handang.

"Tujuan jaksa menunjukkan itu, ada dugaan wajib pajak yang ditangani oleh Handang, melakukan tindak pidana perpajakan sehingga dilakukan investigasi bukti permulaan," kata jaksa.

Handang sebelumnya menangani persoalan pajak sejumlah wajib pajak, baik korporasi maupun pribadi. Sejumlah nama wajib pajak pribadi yang ditangani Handang adalah politikus dan artis.

Dalam kasus dugaan suap pegawai pajak ini, Mohan didakwa menyuap Handang sebesar Rp6 miliar. Keduanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan setelah terjadi penyerahan uang Rp1,9 miliar.



Selengkapnya:  http://www.suara.com/news/2017/03/22/130051/diduga-terlibat-suap-pajak-fahri-hamzah-ini-direncanakan-kpk

Seperti Ahok, Kini Giliran Ridwan Kamil yang Diserang Fitnah dengan Tuduhan Penganut syiah

Sosok pemimpin seperti Ridwan Kamil terbilang langka. Hanya dalam waktu tiga tahun kepemimpinannya, Kang Emil –sebutan akrab warga Bandung kepadanya- wajah kota Bandung semakin terlihat cantik. Sebutan atau julukan sebagai “Parijs van Java” yang pernah disandang kota Bandung zaman “Baheula” (dahulu) dan sempat menghilang, kini coba diwujudkan kembali oleh tangan kreatif Kang Emil.

Kota Bandung memang sudah terkenal semenjak zaman dahulu, namun potensinya seakan tenggelam beberapa dasawarsa ke belakang. Julukan “Parijs van Java” atau “Kota Kembang” yang dahulu pernah disematkan kepadanya perlahan mulai meredup. Pemimpin yang silih berganti berkuasa di kota ini belum berhasil mengangkat citra dan mengembalikan “keemasan” ibukota Jawa Barat ini.

Lalu, datanglah Kang Emil. Ia meniupkan udara segar. Komunitas-komunitas kreatif di kota ini dihidupkan dan diberi ruang yang seluas-luasnya untuk berekspresi. Latar belakangnya sebagai seorang arsitek membuat wajah kota Bandung berubah drastis. Taman-taman kota dibangun atau direvitalisasi. Fasilitas-fasilitas umum diadakan, dipercantik dan difungsikan semaksimal mungkin. Hasilnya, Bandung di bawah kepemimpinan Kang Emil banyak berubah. Memang PR semacam kemacetan, sampah dan yang lainnya belum maksimal teratasi, namun masih ada waktu bagi Kang Emil untuk menyelesaikan janji kampanyenya dahulu.

Berkat kemajuan kota Bandung yang signifikan membuat sebagian kalangan menilai Kang Emil cocok untuk jabatan yang lebih tinggi, yakni Gubernur Jawa Barat. Karena sejatinya, Kang Emil tidak hanya terkenal di tataran kota Bandung saja, namun sudah menjadi tokoh di Jawa Barat bahkan nasional. Tak aneh, sebagian kalangan mulai menggadang-gadangkannya untuk mengikuti Pilgub Jawa Barat yang tidak lama lagi digelar.


Nah, momentum tersebut direspon dengan cepat oleh partai Nasdem pimpinan Surya Paloh. Ia dan partainya dengan segera mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jawa Barat di Pilgub 2018 nanti. Deklarasinya dilangsungkan di Monumen Bandung Lautan Api, Lapangan Tegalega Bandung, Minggu (19/3/2017) lalu. Pendeklarasian Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jawa Barat 2018-2023 tertuang dalam Surat Rekomendasi Nomor 020-SI/DPP/Nasde/III/2017 dan surat tersebut diserahkan langsung oleh DPW Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa kepada Ridwan Kamil.

Pencalonan dan deklarasi Calon Gubernur Ridwan Kamil lantas menimbulkan pro dan kontra. Sepanjang pantauan penulis, pihak yang kontra lebih menyoroti kendaraan politik atau partai pengusung Kang Emil dalam deklarasi hari minggu lalu. Mereka lantas mengaitkan Partai tersebut dengan dukungannya kepada Ahok, Gubernur Petahana DKI. Namun, Kang Emil cerdas. Celaan dan hujatan karena dirinya mau diusung oleh Partai Nasdem dijawabnya. Menurutnya, jangan mengaitkan Pilgub DKI dengan Pilgub Jabar. Tidak bisa digeneralisasi seperti itu. Karena pada kenyataannya di lapangan, partai-partai yang menjadi lawan di DKI, tetapi di daerah-daerah lain justru bisa berkoalisi. Artinya, ketika ada agenda dan kepentingan yang sama, maka koalisi atau kerjasama bahkan bisa terjadi di antara partai-partai yang berbeda ideologi sekalipun.

Termasuk dalam jajaran yang kecewa adalah tentu saja Jonru. Seperti biasanya, Jonru terlalu negatif thinking terhadap siapa saja yang bekerja sama dengan partai pemerintah. Kebetulan Nasdem berada dalam jajaran atau pengusung Presiden Jokowi, maka kerjasama Kang Emil dan Partai Nasdem dianggap semacam “pengkhianatan” Tentu saja ini versi subjektifnya Jonru yang tidak pernah melihat sisi positif apapun dari pemerintahan saat ini.

Dan kerjasamanya dengan Partai Nasdem mulai menuai fitnah. Fitnah yang selama ini melanda Presiden Jokowi dan Ahok mulai berhembus juga kepada Kang Emil. Malah tuduhannya sangat absurd. Misalnya dituduhkan bahwa Kang Emil adalah penganut Syiah, dan istrinya memliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Syiah di Bandung. Tuduhan ini sudah dibantah Kang Emil, namun para haters tidak akan berhenti. Dan mungkin ke depannya tuduhan-tuduhan lainnya bakalan terus dialamatkan kepada Walikota Bandung satu ini.

Yang mesti digarisbawahi adalah pepatah, “Semakin tinggi pohon tumbuh, maka semakin kencang pula angina yang menerpanya” Pepatah ini berlaku untuk siapapun tak terkecuali dengan Kang Emil. Fitnah, tuduhan yang tidak berdasar, kata-kata kasar siap-siap saja diterima bagi siapa saja yang sedang melakukan sebuah pekerjaan yang benar. Dus, jangan menyerah. Ini adalah batu ujian yang harus dan mesti ditempuh. Semoga Kang Emil lulus melaluinya !



Selengkapnya:  https://seword.com/sosbud/seperti-ahok-kini-giliran-ridwan-kamil-yang-diserang-panah-panah-fitnah/

Sandiaga Di Pastikan Mangkir Dari Panggilan Polda Hari Ini

Anggota tim advokasi Sandiaga Uno, Yupen Hadi memastikan kliennya tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana penggelapan, Selasa hari ini.

Menurut Yupen, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta itu sudah memiliki agenda yang tidak bisa dibatalkan.

Pihaknya juga sudah susun jadwal berapa hari sebelumnya karena memang ini adalah momennya kampanye, banyak warga yang ingin bertemu.

"Apalagi besok kita juga ada acara di KPK, LHKPN, maka itu adalah agenda yang tidak bisa dicancel," kata Yupen di Posko Pemenangan Anies-Sandi di Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 20 Maret 2017.

"Maka dengan sangat menyesal, Bang Sandi besok tidak dapat menghadiri panggilan tersebut," sambung Yupen.

Yupen berjanji Sandiaga Uno akan hadir pada pemanggilan selanjutnya. Namun, ia mengatakan sebaiknya pemanggilan penyidik dilayangkan usai Pilkada 2017 selesai.

"Supaya tidak ada dugaan-dugaan ini bermuatan politik segala macam," ucap Yupen.

Sebelumnya, Sandiga Uno dipanggil Diskrimum Polda Metro Jaya pada Selasa (21/3/2017). Pemanggilan itu terkait dugaan penggelapan lahan yang dilaporkan oleh RR Fransiska Kumalawati selaku kuasa dari Djono Hidayat.

Penyidik juga meminta Sandiaga Uno membawa bukti-bukti atau dokumen sebidang tanah yang terletak di Jl Curug Raya KM 3,5,Curug Tangerang, Banten seluas 3.115 meter persegi atas nama Djony Hidayat.

Selengkapnya: http://news.liputan6.com/read/2893509/pengacara-pastikan-sandiaga-tak-hadiri-panggilan-polda-hari-ini

Breaking News, Sandiaga “Diundang” Ke Bareskrim Besok 21 Maret 2017

Ada yang masih ingat kasus Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings, Edward S Soeryadjaya, melaporkan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno ke polisi terkait tuduhan tindak pidana penggelapan tanah sekitar satu minggu yang lalu ???


Sandiaga dilaporkan bersama rekan bisnisnya, Andreas Tjahyadi.

Kuasa hukum Edward, Fransiska Kumalawati Susilo mengatakan, Andreas dan Sandiaga diduga melakukan penggelapan dalam penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, pada 2012 silam.

“Penggelapan tanah kurang lebih satu hektare di Jalan Raya Curug,” kata Fransiska saat dikonfirmasi, Senin (13/3/2017) seperti yang diberitakan dlaam situs media nasional ini.

Fransiska mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan bersama Andreas dan Sandiaga sejak Januari 2016. Namun pihak Andreas dan Sandiaga tak menanggapi baik upaya penyelesaian itu.

“Terakhir saya coba hubungi Sandiaga lewat Whatsapp tapi tidak dibalas. Kalau Andreas saya sudah lama tidak komunikasi,” kata Fransiska seperti yang dilansir oleh emdia nasional ini.

Andreas dan Sandiaga pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu (8/3/2017) lalu. Laporan tersebut diterima dengan nomor 1151/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum. Mereka dilaporkan melanggar Pasal 372 KUHP.

Kabid Humas Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana terkait laporan itu.

“Laporan kami terima dan akan kami tindak lanjuti,” kata Argo seperti yang diberitakan dalam nedia nasional ini.

Beberapa hari setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, pihak Sandiaga memberikan tanggapan atas laporan tersebut.

“Nggak ingat saya, asli nggak ingat. Saya mesti cek dulu. Saya baru lihat laporan ini, saya nggak mengerti kasus ini,” ujarnya di Jalan Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017) seperti yang dilansir dalam media nasional ini.

Sandiaga baru mengetahui kasus tersebut ketika diperlihatkan bukti surat laporan oleh awak media yang menanyainya. Untuk itu, dia masih enggan berkomentar banyak dan akan berkonsultasi dengan tim hukum terlebih dahulu.

“Akan konsultasi dengan tim advokasi dan tim hukum, karena kita sendiri saja belum tahu, belum mendapatkan informasi apa pun berkaitan dengan pelaporan tersebut,” imbuhnya.

“Jadi izin untuk mengkonsultasikan dengan tim hukum kepada teman-teman dari media, apa sebetulnya esensi kasusnya, apa kaitannya dengan saya,” sambung Sandiaga seperti yang dimuat dalam media nasional ini.

Respon Anies Baswedan

Menanggapi kasus laporan ini, Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi rencana panggilan polisi terhadap pasangannya, Sandiaga Uno. Menurut Anies, hal tersebut sebagai proses yang harus dihargai. “Hari gini lucu-lucu. Ya, kami hargai, kan jarang ya ada laporan sudah sekian tahun masih bisa diproses. Sebuah prestasi tersendiri lah itu,” ujar Anies Baswedan, Kamis 16 Maret 2017 seperti yang dimuat dalam media nasional ini.


Penulis merasa sedikit bingung, kenapa Anies Baswedan mengaggap kasus pelaporan ini sebagai lucu-lucuan ???

Kenapa Anies Baswedan mengatakan jarang ada laporan sekian tahun masih bisa diproses ???

Bukankah pihak pengacara dari pelapor sudah mengatakan bahwa beliau sudah pernah mencoba untuk menghubungi Sandiaga lewat Whatsapp tapi tidak dibalas ???

Dengan kata lain, pihak pengacara dari pelapor sudah mempunyai niat baik untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan sebelumnya tetapi malah tidak direspon oleh pihak Sandiaga ???

Penulis jadi heran kenapa kasus ini dianggap lucu-lucuan oleh Anies Baswedan ???

Bukankah sekarang banyak kasus suap, korupsi dan kasus lainnya yang sebelumnya tertutupi tapi akhirnya terkuak ke publik ??? Jadi dimana lucunya ???

Respon Pihak Kepolisian

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono menyatakan, proses hukum kasus dugaan pidana penggelapan yang menjerat calon wakil gubenur Sandiaga Uno tidak terkait Pilkada DKI putaran dua.

Argo berkata, meski kasus ini terjadi pada 2012 lalu, proses hukum Sandiaga akan ditangani sesuai hukum yang berlaku. Argo menegaskan, pihaknya tidak memberikan perlakuan khusus meski Sandiaga merupakan calon wakil gubernur. Menurutnya, polisi hanya menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum.

“Yang terpenting polisi profesional untuk menyikapi kasus itu. Ada laporan kami tindaklanjuti,” ucapnya seperti yang dimuat dalam media nasional ini.

Sekitar tiga hari yang lalu, tepatnya tanggal 17 Maret 2017, Pihak Bareskrim sudah menerbitkan “surat undangan” untuk klarifikasi kepada sandia Uno untuk hadir di Bareskrim besok hari, tanggal 21 Maret 2017 dalam kasus dugaan perkara tindak pidana penggelapan atas nama pelapor RR. Fransiska Kumalawati Susilo selaku kuasa hukum pihak pelapor dalam kasus tersebut.

Dalam “surat undangan” tersebut, Sandiaga Uno diminta untuk membawa bukti-bukti atau dokumen berkaitan dengan penjualan sebidang tanah yang terletak di Jl. Curug Raya KM 3.5, Curug, Tangerang berdasarkan SHM No. 258/kadu seluas 3.115 m2 atas nama Djoni Hidayat serta membawa dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Berikut adalah “Surat Undangan” kepada Sandiaga Uno tersebut.


Surat Panggilan Sandiaga oleh Bareskrim

Mari kita lihat kelanjutan kasus ini besok “KALAU” Sandiaga Uno memenuhi “Surat Undangan” tersebut.

Wassalam…

Selengkapnya: https://seword.com/politik/breaking-news-sandiaga-diundang-ke-bareskrim-besok-21-maret-2017/

MENGEJUTKAN!!! Walaupun Gagal, Ahmad Dhani Ngotot Berpolitik.. Inilah 9 Kegagalan Hidup Ahmad Dhani Yang Jarang Orang Tahu.

Akhirnya, setelah tidak ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, Ahmad Dhani menyuarakan dukungannya terhadap paslon nomor urut tiga, Anies Sandi dengan lantang. Sebenarnya tidak perlu mengatakan secara gamblang, nenek saya juga tahu jika Ahmad Dhani tentu memihak siapa pun asal bukan Ahok. Di sini lah saya jadi senang, karena kembali bertambah nama di balik pasangan Anies Sandi yang membuat saya mantap membalikkan badan dan mantap memilih paslon Ahok Djarot. Tidak tanggung-tanggung, Ahmad Dhani sampai mengadakan konferensi pers hanya demi mengumumkan hal yang sudah semua orang tahu tersebut di kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Sabtu 18 Maret 2017. Berikut kutipan pernyataannya:

“Pokoknya dari hari ini sampai tanggal 19 April (putaran kedua Pilkada Jakarta 2017) saya menyerahkan waktu saya untuk pemenangan Anies Sandi, Sampai tanggal 19 nanti saya enggak ke mana-mana untuk perjuangan Jakarta lebih bermartabat. Ya dong (turun ke warga). Saya siap mendukung Mas Sandi dan Mas Anies apabila ada program. Saya tergantung permintaan Mas Fadli Zon nih. Bisa blusukan.”

Sumber: http://entertainment.kompas.com/read/2017/03/19/092810110/ahmad.dhani.saya.serahkan.waktu.saya.untuk.anies-sandi

Sangat disayangkan sebenarnya, karena dulu saya termasuk penggemar grup band Dewa 19 yang notabene dibentuk oleh Ahmad Dhani, mulai dari vokalisnya masih Ari Lasso, sampai ke Once Mekel. Banyak lagu-lagu Dewa 19 yang sampai sekarang masih saya hafal diluar kepala. Tapi semuanya berbalik setelah Ahmad Dhani memutuskan untuk berkarier di politik, terutama menjelang akhir tahun 2016. Semuanya sah-sah saja, tapi entah kenapa jalur politik yang dipilih Ahmad Dhani harus jalur anti Pemerintah? Pada demo 411 di depan Istana Negara, dengan suara lantang, Ahmad Dhani menghina Presiden RI, Jokowi. Berikut kutipan orasinya:

“Saya sangat sedih sekali dan menangis mempunyai presiden yang tidak menghargai habib dan ulama,” kata Dhani disambut takbir demonstran.

Lanjut dia dalam orasinya, “Ingin saya katakan A***NG! Tapi tidak boleh. Ingin saya katakan B**I! Tapi tidak boleh.”

Sumber: http://jateng.tribunnews.com/2016/11/07/begini-isi-orasi-ahmad-dhani-saat-demo-4-november-depan-istana-yang-bikin-ia-dilaporkan-polisi

Rakyat macam apa yang berorasi terhadap Presiden-nya seperti itu? Mirisnya lagi, setelah menjelek-jelekkan Presiden, eh malah maju menjadi calon wakil Bupati daerah Bekasi. Ini apa maksudnya? Tidak setuju dengan Presiden, tapi malah ‘melamar’ mau jadi jonggos nya! Alur pemikiran yang sulit dimengerti oleh nalar yang masih sehat.

Kembali ke dukungan Ahmad Dhani terhadap paslon Anies Sandi. Apakah akan berpengaruh menaikkan elektabilitas paslon tersebut? Menurut saya kemungkinan tidak akan berpengaruh, atau jangan-jangan malah sebaliknya, menurunkan elektabilitas Anies Sandi. Kenapa? Karena Ahmad Dhani sendiri terkenal sebagai biangnya gagal… lha, kog seperti jargon iklan ya? Hehehe… Berikut daftar ‘prestasi’ seorang Ahmad Dhani:

1. Gagal membina rumah tangga dengan istri pertama, Maia Estianty.

2. Gagal mendidik anak dengan baik. Buktinya Dul pernah menyetir mobil sendiri ketika masih berumur 13 tahun, dan malangnya terlibat kecelakaan yang menewaskan 7 orang. Sumber: Tempo

3. Gagal Makar, malah ditetapkan menjadi tersangka dugaan makar. Sumber: Detik

4. Gagal Konser di berbagai daerah. Ahmad Dhani pernah mengaku izin konser di Palembang dan Jakarta tidak keluar, sehingga akhirnya konser tersebut harus gagal dan pihak Ahmad Dhani harus merugi ratusan juta rupiah. Sumber: Antaranews

5. Gagal Nyalon di Pilkada Jakarta

6. Gagal Memenangkan Pilkada Bekasi

7. Gagal menjadi Kolektor barang antik. Beberapa waktu yang lalu muncul pemberitaan tentang beberapa pedagang di pasar barang antik Cikapundung yang belum dibayar sampai nominal ratusan juta oleh Ahmad Dhani. Sumber: Bintang.com

8. Gagal Perpanjang Kontrak dengan Masterpice Karaoke. Pihak manajemen Masterpiece menyatakan tidak memperpanjang kontrak dengan Ahmad Dhani selaku brand ambassador, sekaligus mengklarifikasi bahwa Ahmad Dhani bukan pemilik Masterpiece Karaoke. Sumber: Tribunnews

9. Bahkan anak Ahmad Dhani, Al Ghazali pun terkena imbasnya, gagal konser di Menado pada bulan Desember 2016 karena berbagai penolakan LSM setempat terhadap Ahmad Dhani. Sumber; Tempo2



Ada sedikit rasa kasihan sewaktu saya menuliskan daftar ‘prestasi’ Ahmad Dhani di atas. Bagaimanapun saya tetap percaya jika setiap manusia di dunia ini memiliki bakat istimewanya masing-masing, termasuk Ahmad Dhani. Bakat istimewa Ahmad Dhani tidak diragukan lagi ada di jalur seni musik. Saya pun tidak habis pikir, untuk apa menyia-nyiakan bakat seni yang demikian luar biasa, hanya demi mengejar karier di dunia politik?

Mungkin inilah ‘hukuman’ dari Allah karena Ahmad Dhani mengingkari bakatnya sendiri? Entahlah, saya sebagai fans grup Dewa 19 hanya bisa berharap, semoga Ahmad Dhani dapat tersadarkan, dan kembali ke ‘jalurnya’ yang benar. Kutunggu warasmu…

Crazy people don’t know they are crazy

Selengkapnya: https://seword.com/umum/walaupun-gagal-ahmad-dhani-ngotot-berpolitik-kapan-warasmu/

HEBOH VIRAL!!! Ini Bedanya Ustaz Al Habsyi dengan Aa Gym Meski Sama-sama Berpoligami Dan Menghujat Ahok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ustaz Al Habsyi ternyata diam-diam sudah berpoligami, selama 7 tahun terakhir, tanpa diketahui sang istri pertama, Putri Aisyah Aminah.

Ironisnya, Putri baru mengetahui akhir tahun kemarin, kalau suaminya itu sudah menikah lagi.

.

Nyatanya, selama 7 tahun ustaz Al Habsyi berbohong soal pernikahannya dengan perempuan lain yang bernama Yuyun Wahyuni.

Selain itu, Ustaz Al Habsyi sudah memiliki dua orang anak dari pernikahan diam-diamnya dengan Yuyun.

Setelah menjalani mediasi internal antara ustaz Al Habsyi, Putri Aisyah Aminah dan pihak ketiga, Yuyun Wahyuni, istri sang ustaz, Putri memutuskan untuk menggugat cerai.

Ustaz kondang Ahmad Al Habsyi dan istrinya, Putri Aisah Aminah. (Istimewa)

Rumah tangga yang sudah dibina selama 12 tahun antara ustaz Al Habsyi dengan Putri dipertaruhkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Lalu, apa bedanya dengan praktik poligami yang dijalani oleh Aa Gym?

Tahun 2006 silam, KH Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym membuat heboh publik, karena memutuskan untuk berpoligami.

Istri pertama Aa Gym saat itu, Hj Ninih Mutmainnah alias Teh Ninih, berusaha menerima keputusan suaminya untuk menikah lagi.

Istri Pertama Teh Ninih, Aa Gym, dan Istri Kedua Teh Rini. Kyai Kondang asal Geger Kalong Bandung, Aa Gym rujuk kembali dengan Istri pertamanya. (TRIBUNNEWS.COM) (TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM)

Keputusan berat itu sempat dijalani Teh Ninih, padahal ia mengetahui sang suami menikah lagi dengan perempuan yang jauh lebih muda, bernama Alfarini Eridani alias Teh Rini.

Kepada psikolog Tika Bisono, Teh Ninih sempat mencurahkan isi hatinya, karena sang suami sudah berbagi hati.

"Dia (Teh Ninih) juga sempat share, dia akan coba atasi masalah itu dulu," kata Tika seperti dikutip oleh Grid.ID dalam wawancaranya dengan Nova.id pada 10 Januari 2011 silam.

Sebagai seorang psikolog, Tika sebenarnya sudah ‘meramalkan’ kalau rumah tangga Aa Gym dan Teh Ninih tak akan berjalan lebih lama.

"Aku sudah prediksi ini (cerai)," kata Tika.

Rupanya, prediksi seorang Tika Bisono benar adanya, rumah tangga Aa Gym dengan Teh Ninih, yang dibangun selama lebih dari 20 tahun, hancur, setelah Aa Gym menikah lagi dengan Teh Rini.

Tapi ironisnya, malah Aa Gym lah yang mengajukan permohonan cerai terhadap Teh Ninih, melalui Pengadilan Agama Bandung, tahun 2011 silam.

Istri Aa Gym, Alfarini Eridani atau Teh Rini saat menemui wartawan di di Griya Loka, BSD, Tanggerang Rabu siang(14/3/2012). Teh Rini sekarang jadi istri pertama kyai kondang itu sejak mantan istri pertamanya Hj Ninih Muthmainnah alias Teh Ninih dinikahinya lagi Selasa (13/3/3012). (TRIBUN JAKARTA/Ferro Maulana)

Sebenarnya, Teh Ninih sempat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Aa Gym, namun akhirnya ia merelakan Aa Gym untuk menceraikannya.

Singkat cerita, setelah Aa Gym dan Teh Ninih resmi bercerai, Aa Gym dibujuk istri mudanya, Teh Rini, untuk menikahi lagi Teh Ninih.

Sekitar tahun 2012, Aa Gym menikahi Teh Ninih kembali melalui pernikahan siri.

Pernikahan itu hanya dihadiri anak serta keluarga terdekat, tanpa kehadiran Teh Rini, yang statusnya kini berubah menjadi istri pertama Aa Gym.

Dengan mas kawin uang sebesar Rp 5 juta, Aa Gym menikahi kembali Teh Ninih, dan rumah tangga mereka kini terbilang harmonis. (Grid.id/Okki Margaretha)



Selengkapnya: http://www.tribunnews.com/seleb/2017/03/19/bedanya-ustaz-al-habsyi-dengan-aa-gym-meski-sama-sama-berpoligami?page=all

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz: Kalau Si Ahok Perempuan, Gue Kawinin Jadi Istri Keempat

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta Djan Faridz menceritakan pengalamannya dirinya kini yang kerap di-bully oleh banyak pihak.

Bully itu karena keputusannya untuk mendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kata Djan, banyak pihak berpendapat, dukungan itu disebabkan karena dia berkeluarga dengan Basuki alias Ahok.

"Saya di-bully habis-habisan, banyak yang sebar foto saya sama istri saya. Djan Faridz itu kakak iparnya Ahok dari istri ketiganya, kalau istri ketiga memang kenapa?" kata Djan, dalam acara pelucuran Tim Reaksi Cepat Bhinneka Tunggal Ika-Basuki Djarot, di Jalan Talang Nomor 3, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3/2017).

Dia mengakui, menikahi saudara istri Ahok, Veronica Tan. Sehingga kini mereka memiliki hubungan keluarga. Setelag menikah, Djan menyebut mengajak sang istri untuk mempelajari Islam.

"Artinya ada manfaatnya untuk saya, saya dapat pahala karena mengislamkan istri saya. Jadi Ahok itu adik ipar saya, kenapa kalau gue iparan sama Ahok? Salahnya di mana?" kata Djan.

Selain itu, Djan mengaku senang dengan kepemimpinan adik iparnya di Jakarta.

Hal itulah yang menyebabkan dirinya mendukung pasangan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kalau si Ahok perempuan, gue kawinin juga dia jadi istri keempat. Tapi enggak bisa, gue bersaudara sama dia," kata Djan.

Pada akhirnya, Djan menyodorkan kontrak politik yang berisi tentang janji Ahok-Djarot untuk memajukan umat Islam di Jakarta.

Menurut Djan, Ahok-Djarot menyepakati kontrak politik yang disodorkan oleh PPP.

"Marbut, muadzin, ustadz, ustadzah mau digaji tiap bulan. Artinya beliau kalau kita pilih pasti membawa manfaat buat orang Islam. Umat Islam saja diurusi, apalagi yang lain?" kata Djan.

Selengkapnya: http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/19/djan-faridz-kalau-si-ahok-perempuan-gue-kawinin-jadi-istri-keempat

Ayat, Mayat, dan Tamasya Almaidah Bukti Ketakutan Kubu Anies-Sandi

Bukan rahasia lagi, agama masih menjadi senjata yang ampuh sebagai alat politik. Jangan salahkan jika suatu agama yang disalahgunakan untuk sebuah kepentingan politik, akan membuat manusia penganut agama tersebut menjadi mengerikan, tanpa mengenal perasaan dan sifat kemanusiaan lagi.

Sejarah kelam banyak menghantui berbagai agama dalam sejarah di dunia. Terkait klaim yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku beragama tersebut sebagai perang suci, jihad dan lain sebagainya, tentu saja suatu kekerasan baik secara fisik dan perlakuan yang buruk dengan memandang sebelah mata antara satu dengan yang lainnya, merupakan sesuatu yang tidak manusiawi dan tidak memiliki perasaan.

Kefanatikan secara membabi buta, dapat dimanfaakan oleh orang-orang brengsek untuk membuat teror, yang pada akhirnya menjadi pelaku teror dengan berbagai bentuk, bukan hanya dalam bentuk fisik misalnya pembunuhan, tetapi juga dalam bentuk teror sikap RASIS, yang sama-sama tidak menghargai akan kemanusiaan.

Tidak ada ajaran agama yang salah, yang ada adalah kesalahan dalam menafsirkan dan meng-implementasikannya didalam kehidupan. Selain itu, tidak ada ajaran agama yang salah, yang salah adalah disaat orang-orang beragama, menggunakan agama sebagai dagangan untuk meraup keuntungan pribadi dan golongan di dunia ini.

Tidak terlalu berdampak buruk, jika hanya seseorang menggunakan ayat-ayat untuk mengeruk pundi-pundi rupiah bagi keuntungan pribadi. Tidak terlalu mengkhawatirkan karena hal tersebut tidak berdampak terlalu luas bagi tatanan kehidupan bermasyarakat.

Tetapi akan berdampak sangat fatal, jika agama digunakan untuk sebuah kepentingan politik. Karena hal tersebut akan menimbulkan konflik horizontal, jika manusia tidak lagi dapat menggunakan akal budi yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita.

Potensi konflik horizontal dapat terjadi jika agama digunakan sebagai alat politik. Konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang manusia, termasuk dalam agama yang dianutnya masing-masing. Mungkin semua akan setuju, jika masing-masing orang mengatakan agamanya adalah agama yang paling sempurna, paling baik dan paling benar. Jadi bisa dibayangkan jika agama digunakan sebagai alat ( politik ) sebuah kekuasaan duniawi yang berujung pada harta, tahta dan bahkan wanita?hehe.


Bahkan ada sebuah ungkapan, yang entah itu ungkapan siapa, tetapi memang benar ” tidak ada pembunuhan yang lebih bersemangat selain pembunuhan atas nama agama”, karena ego manusia yang ingin menang sendiri, lalu berfikir, dengan melukai bahkan membunuh sesama manusia berharap dapat masuk surga.

Aroma kebusukan kelompok-kelompok tertentu menggunakan agama sebagai alat ( politik ) dalam mencapai kekuasaan tercium disaat pilpres 2014. Bisa dibayangkan pak Joko Widodo yang sudah jelas-jelas Haji, masih saja dibenturkan dengan agamanya sendiri yaitu Islam, dengan berbagai fitnah terkait agama, yang tentu saja hal tersebut bertujuan untuk menjegal beliau.

Jika Jokowi saja diperlakukan seperti itu, apalagi dengan pak Basuki, tentu saja akan menjadi lebih parah lagi upaya para lawan politiknya untuk membenturkannya dengan isu SARA. Selain Basuki Tjahaya Purnama merupakan keturunan Tionghoa, di juga bukan pemeluk agama mayoritas di negeri ini.

Setelah upaya menggunakan ayat gagal dalam menjegal Basuki – Djarot didalam pilkada DKI Jakarta putaran pertama, dalam putaran kedua serangan menjadi gila dan tidak masuk akal dengan menggunakan mayat sebagai senjata menekan para pemilih yang beragama Islam, supaya tidak memilih Basuki sebagai Gubernur.

Setelah usaha menekan para pemilih Basuki-Djarot yang beragama Islam dengan provokasi untuk tidak men-shalati mayat pemilih Basuki-Djarot yang berujung kegagalan. Tentu saja mereka tidak kehabisan cara lain yang lebih nyeleneh dengan tetap membawa agama sebagai alatnya.

Cara lain tersebut adalah dengan ajakan ” Tamasya Almaidah” bagi orang-orang di luar DKI Jakarta untuk menjaga Tempat Pemungutan Suara ( TPS) pada pilkada Jakarta di putaran ke dua.

Tidak masuk akal jika tujuan “Tamasya Almaidah” dalam rangka menjaga TPS. Apakah salah jika orang yang mampu berfikir secara rasional dan memiliki akal budi menganggap, bahwa tujuan yang sebenarnya adalah upaya membawa masa untuk memberikan tekanan, karena, toh sudah ada saksi dari pasangan calon masing-masing serta petugas KPPS serta TNI/Polri dan saksi dari pemerintah di setiap TPS.

Seperti kata pak Djarot yang dilansir kompas.com, “Saksinya sudah banyak, enggak perlu undang (warga) seluruh Indonesia, apalagi pakai (alasan menegakkan) Al-Maidah. Ketawa sendiri saya, lucu,” Saya pun ikut tertawa karena mencium ketakutan akan kekalahan lawan politik Basuki-Djarot di ajang pilkada DKI putaran ke dua ini.

Selengkapnya: https://seword.com/politik/ayat-mayat-dan-tamasya-almaidah-bukti-ketakutan-kubu-anies-sandi/

HEBOH!!! Inilah Bukti Bahwa BAWASLU Memihak Anies Sandi Beserta Rizieq CS...

Sangat disayangkan sebenarnya dengan cara berdemokrasi kita, yang saya rasa jauh sekali dari maju, di saat kita mulai berdiri untuk melangkah, kita tetap dipaksa untuk merangkak berjalan.

Sesuai Judul, Rizieq kampanye di mesjid, pernahkah dipanggil oleh Bawaslu? Coba lihat kalau Ahoker, contoh kecil Nidji saja dilaporkan ke Bawaslu terkait adanya dugaan bagi-bagi uang, cepat tanggap dan langsung diprsoes langsung dipanggil.



Dilaporkan ACTA Tanggal 13/3/2017, Nidji datang 14/3/2017 esoknya. Berita lengkapnya mungkin bisa dibaca sendiri pada laman Kompas berikut ini

Ketika Giring Nidji dipanggil, Pernahkah Rizieq dipanggil? Tidak ! Apakah Rizieq tidak ada yang mengawasi? Mungkin juga tidak. Tapi itu tidak akan bisa luput dari pantauan kura-kura.

Rizieq Kampanye



Rizieq beberapa saat yang lalu sempat melakukan ceramah dengan diselingi topik kampanye. Berlokasi di pulau Untung Jawa di Masjid Al-Ikhsan, Kelurahaan Untung Jawa Kab. Kepulauan Seribu. Pada tanggal 13/3/2017 Pukul 09:40 di hari yang sama saat Nidji dilaporkan oleh ACTA.

Rizieq berceramah didepan warga Kep. Seribu yang kontennya terlihat jelas alurnya adalah “Kampanye”.

Video direkam pada lokasi yang sama yaitu Kepulauan Seribu, tahun 2016 silam Buni Yani mengedit video pak Ahok, saya tidak mau memotong-motong durasi video seperti bapak Buni Yani, oleh karenanya

Videonya bisa langsung di cek dari link resmi saya mengambil video tersebut https://www.facebook.com/zaitunrasmin/videos/1260797787342644/ atau dari Youtube ini 


.

Saya langsung meringkas poin-poin yang bermasalah saja, selebihnya bisa di nilai sendiri:
Menit 29.00: Mulai kampanye.
Menit 39.10: Jangan pilih pemimpin kafir.
Menit 39.20: Saya (Rizieq) bukan bicara politik tapi bicara agama.
Menit 45.11: Nanti KJS gak ada KJP gak ada, malah berganti KJS, KJP + yang lebih saudara.
Menit 46.40: Saya kampanye hukum islam.
Menit 46.54: Siapapun calonnya yg penting muslim saya dukung.
Menit 59.30: Ada bagi-bagi sejadah dan ada amplop juga?

Nah bisa dilihat sendiri penyimpulan saya, dicocokan dengan video yang terlampir. Menit ke 39.20 dia menegaskan bahwa dirinya tidak berbicara politik, tapi berbicara agama, tapi pada menit ke 46:40 dia mengakui bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah “Kampanye” yang diperjelas dengan kalimat “Kampanye Hukum Islam”.

Sedangkan pada menit ke 45:11 dirinya Rizieq berbicara program dari sebuah isu (yang katanya isu KJP KJS itu hilang) kepada masyarakat Kepulauan Seribu, menegaskan disana kalau isu tersebut tidak benar, malah berganti jadi yg super plus-plus.

Pada menit ke 46:54 disebutkan siapapun calonnya yang penting muslim saya dukung. Kalau bagi saya disini (out of topic sedikit) iya pak Rizieq memang mendukung, tapi sayangnya itu bukan pak Agus yang didukung. Pada pencoblosan putaran pertama nilai pak Agus di markas besar hanya dapat nilai 38, jauh sekali dengan Anies 212, sangat disayangkan mendukungnya lebih kelihatan ke siapa Beritanya disini



Pada menit ke 59.30 saya tidak tau selain sejadah, ada terdengar amplop disana, entah maksud amplop disana adalah amplop yang berisikan surat? Atau mungkin uang? Saya tidak bisa pastikan dan tidak mau menuduh, tapi jika benar adalah uang, itu sudah jelas artinya melanggar aturan dari Pilkada ini sendiri. Kalau benar ini adalah uang seharusnya Rizieq dilaporkan juga dengan kasus yang sama seperti apa yang dituduhkan ke Nidji.


Rizieq melanggar 2 hal disana.

Soal kasus yang pertama masuk dalam larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada Pasal 69 butir (i), di mana disebutkan kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Sedangkan soal kasus yang kedua masuk dalam larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada Pasal 73 ayat 1, yang mengatakan calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara, pemilih, dan pemilihan.

Dan ini dilakukan secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi tapi mengapa tidak ada yang mengawasi?

Saya bertanya kepada rekan saya ketika melihat ceramah Rizieq ini, itu Rizieq kok kampanye di dalam mesjid ga masalah? Teman saya menjawab: Rizieq mau kampanye dimana saja dia akan sikat. Namanya juga FPI, semua aturan ditabrak, yg penting laskar bawa tongkat pemukul.

Jadi kenapa bisa kalau yang namanya FPI semua aturan ini bisa bebas ditabrak?

Mempertanyakan Sikap Bawaslu


http://www.cnnindonesia.com/politik/20170125123650-32-188826/ketua-bawaslu-ri-pernah-dekat-dengan-front-pembela-islam/

Apa Bawaslu ini netral? Atau sama seperti ketua KPUD yang kita duga juga tidak netral? Karena segala macam aturan selalu dilanggar. Dipanggil menjadi saksi juga selalu bisa lolos, walau sudah dilaporkan juga dengan adanya bukti.

Hasilnya apa kalau seperti ini? Bawaslu dianggap timses tidak pernah ada, dianggap akan selalu aman-aman saja tidak ada batasan, tidak ada aturan yang melarang.

Akibatnya spanduk teror bertebaran dimana-mana.



Kampanye di mesjid mana aja, bagi-bagi janji uang nanti kalau terpilih, atau sekalian bagi-bagi amplop secara langsung di TKP



Tolong yang ini juga di tindak pak. Kalau terus dibiarkan dengan diberi kelonggaran terus menerus maka kegiatan-kegiatan lain tentunya seperti Tamasya Almaidah, atau acara apapun akan semakin gencar dilakukan, tanpa takut adanya hukuman,

Aturan dibuat untuk dilakukan, karena itu merupakan sebuah batasan, yang kalau batasan itu dilanggar pasti akan menimbulkan bias berupa keresahan bahkan kerusuhan. Bila mana ada aturan semua harus dilakukan di berikan hukuman secara tegas apabila terbukti melanggar.

Jangan rubah aturan yang sudah ada sesuai kondisi jaman yang berlaku hanya untuk sebuah kepentingan semata. Seperti dahulu tahun 2004 mengeluarkan fatwa haram memilih pemimpin perempuan, sekarang istri Aher dicalonkan nyagub. Atau seperti meme berikut ini



2012 – 2015 – 2013 – 2016




Selengkapnya: https://seword.com/politik/rizieq-kampanye-dalam-mesjid-tidak-dipanggil-bawaslu-sebenarnya-bawaslu-netral-atau-tidak/

HEBOH Pernyataan Walikota Bekasi Rahmat Effendi: Lebih Baik Tembak Kepala Saya Daripada Cabut IMB Gereja

Jarang mendapat sorotan media, Walikota Bekasi Rahmat Effendi unjuk gigi dalam hal menjaga toleransi di kota yang dipimpinnya. Pada Kamis lalu beliau berkesempatan berbicara di Kongres Nasional Kebebasan beragama dan Berkeyakinan di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Dia mengatakan dirinya berkomitmen seluruh warga Bekasi mendapatkan hak yang sama dalam beragama dan berkeyakinan.

Menurutnya, kota Bekasi memiliki daya tarik tersendiri karena masyarakatnya yang memiliki latar belakang yang berbeda sehingga keberagaman yang ada harus selalu dijaga sebagai salah satu aset dalam pembangunan. “Bekasi adalah kota yang heterogen, tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Laju pertumbuhan Bekasi pun menjadi cukup baik. Keberagaman dan kearifan lokal adalah aset untuk membangun suatu daerah,” katanya.
“Merangkul semua kepercayaan adalah penting untuk membangun kota Bekasi,” kata dia.

Yang menarik di sini adalah ketika dia bercerita mengenai saat terjadinya penolakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terkait pembangunan Gereja Katolik Santa Clara. Saat itu dengan tegas dia menolak untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan itu. Kelompok itu menuding pembangunan gereja Santa Clara merupakan salah satu bentuk kristenisasi di kota Bekasi.

Sebenarnya, jujur, saya pun bingung kenapa banyak sekali kasus model begini, ada bangunan ibadah dihalang-halangi, bahkan ada yang melakukan pemaksaan untuk ditutup. Bahkan ada beberapa vihara yang juga mendapat perlakuan sama.

Intoleransi seperti ini sebenarnya sudah terjadi dari dulu, namun baru sekarang ini menjadi perhatian publik dan beberapa di antaranya menjadi viral seperti kasus Sabuga Bandung atau perusakan belasan kelenteng dan vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara hanya karena konflik dengan satu orang.

Karena banyak kasus intoleransi, sepak terjang Walikota Bekasi ini sungguh luar biasa dan patut diapresiasi. “Saya menolak dengan tegas saat itu. Saya bilang di depan mereka, lebih baik kepala saya ditembak daripada saya harus mencabut IMB gereja itu. IMB itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Rahmat.


Kalau sudah sesuai hukum, kenapa harus ada pemaksaan dan penolakan dengan dalih yang dikait-kaitkan dengan agama? Bukankah seharusnya agama jangan dikait-kaitkan dengan hukum. Bagi kaum intoleran, sah secara hukum mungkin tidak ada nilainya di mata mereka. Bagi mereka hukum selalu harus tunduk pada perisai agama. Sah secara hukum, tapi mereka tidak suka, maka mereka bisa seenaknya melakukan pemaksaan dan penolakan? Enak sekali, ini juga yang menurut saya akhir-akhir ini sering terjadi pengerahan massa dengan tujuan intimidasi dan pemaksaan. Massa yang ramai dan banyak dijadikan alat supaya lawan gentar dan dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang terkadang tidak waras.

Rahmat ingin Bekasi menjadi kota yang toleran dan damai. Dengan demikian, pemikiran masyarakat soal mayoritas dan minoritas harus dihilangkan. “Kota Bekasi harus menjadi toleran dan damai, kota tanpa mayoritas dan minoritas,” ungkapnya.

Sungguh ucapan yang luar biasa. Mungkin bisa dijadiakn ‘Quote of the week’ sebagai bahan renungan buat kita semua terutama dan khususnya untuk kaum sebelah yang tidak mau melihat kemajemukan sebagai sesuatu yang indah. Bagi mereka kemajemukan adalah virus yang harus dihilangkan. Mereka maunya homogen (seragam) padahal negara ini salah satu negara yang sangat heterogen dalam hal agama, suku dan budaya.

Kalau semua kepala daerah memiliki pola pikir yang sama seperti beliau, sungguh luar biasa. Karena tindakannya, Rahmat Effendi menjadi salah satu dari tiga Wali Kota yang mendapat penghargaan dari Komnas HAM karena dinilai mampu menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan dan menyelesaikan masalah empat gereja yang sebelumnya ditolak oleh sebagian warga, yakni Gereja Santa Clara, Gereja Galilea, Gereja Kalamiring dan Gereja Manseng.

Bagi mereka yang berkoar-koar anti toleran, mungkin mereka harus piknik ke Bali. Tepatnya di komplek Puja Mandala di daerah Nusa Dua. Komplek ini terjadi lima tempat ibadah dari agama yang berbeda-beda, yaitu Masjid Ibnu Batutah, Gereja Katholik Paroki Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Buddha Guna, Gereja Protestan GKPB Jemaat Bukit Dua dan Pura Jagatnatha.

Tuh, piknik dan jalan-jalan ke Bali dan belajar apa artinya toleransi dan kerukunan umat beragama. Jangan kerjanya cuma merusak negara ini dengan pemikiran tidak waras.

Bagaimana menurut Anda?

Selengkapnya: https://seword.com/politik/rahmat-effendi-lebih-baik-tembak-kepala-saya-daripada-cabut-imb-gereja/